70 likes | 338 Views
MANAJEMEN PENDAFTARAN DAN PEMETAAN TANAH. PASCA SARJANA MANAJEMEN BISNIS BOGOR 2007. Yuli Mardiyono. BADAN PERTANAHAN NASIONAL. DASAR PERATURAN. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
E N D
MANAJEMEN PENDAFTARAN DAN PEMETAAN TANAH PASCA SARJANA MANAJEMEN BISNIS BOGOR 2007 Yuli Mardiyono BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DASAR PERATURAN • UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA • PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH • PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997
DASAR HUKUM PENGUKURAN DAN PEMETAANKADASTRAL I. Pasal 19 UUPA Bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. • Kegiatan pendaftaran tanah harus meliputi, kegiatan : • Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah • Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut • Pemberian surat-surat tanda bukti hak • PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah • PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan • PP No. 24/1997
Pengukuran Perpetaan Pembukuan NIB Pembukuan Hak Kedudukan Pengukuran dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah • Penunjukan batas • Pematokan batas • Pengukuran bidang • Pengisian formulir 5. Pengumuman 6. Sanggahan / keberatan Sertipikat 7. Penerima sertipikat
Untukmelihat file lengkapnyasilahkanmenghubungikamidiwww.mb.ipb.ac.id