PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

1. PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH HeruKuswanto, SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A

2. BAB IV MASALAH PEMAKAIAN TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK/KUASANYA A. Pengertian Penggunaantanahtanpaijintersebutpadaumumnyadipergunakanuntuk : Perumahan (bangunan); Perladangan/persawahan.

3. Pemakaiantanpaijin yang berhak/ kuasanyauntukkeperluanperumahanpadaumumnyaterdapatdikota-kotadanbiasanyatanah yang dipakaitersebutadalah : Tanah Negara: tanah yang sejakdahulumerupakantanahtidakdilekatidengansesuatuhak (tanah Negara bebas) atautanahbekaseigendomterkenaUndang-undang No. 1 tahun 1958 (tanahpartikelir). Tanah-tanahbekaseigendom: yang tidakdiketahuidimanapemeganghaknyaatauahliwarispemeganghaktersebut. Mengenaipemakaiantanahtanpaijin yang berhak/kuasanya yang dipergunakanuntukladang/kebun/sawahpadaumumnyaadalahtanah-tanahbekaserfpacht (perkebunan) yang sudahmenjaditanah Negara atautanah-tanahbekaserfpacht yang terlantar, tanahbekaseigendom yang terkenaUndang-undang No. 1 tahun 1958 merupakantanahpertaniandantanah-tanahkehutanan.

4. B. Timbulnya pemakaiantanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya Disebabkan oleh antara lain beberapa faktor/alasan sebagai berikut : Sebagai akibat dari usaha Pemerintah Balatentara Jepang untuk menambah hasil bahan makanan. Sebagai akibat daripada perjuangan kemerdekaan untuk mengatasi keadaan darurat dalam soal persediaan bahan makanan. Adanya kebutuhan akan tanah karena kurangnya persediaan tanah bagi rakyat, baik untuk perumahan maupun untuk bercocok tanam. Banyaknya tanah-tanah perkebunan yang tidak diusahakan, yang memang karena terlantar maupun karena belum diduduki kembali oleh pemiliknya atau karena pemiliknya belum dapat mengusahakan seluruhnya. Adanya urbanisasi dari desa/kampung ke kota.

5. C. GariskebijaksanaanPemerintahuntukmenyelesaikanmasalahtersebutC. GariskebijaksanaanPemerintahuntukmenyelesaikanmasalahtersebut Membentuk berbagai macam peraturan : Dengan berlakunya Undang-undang No. 51 tahun I960, maka peraturan perundangan yang terdahulu dicabut kembali (Stbl. 1948 No. 110, Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 jo No. 1 tahun 1956). Dengan Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 dinyatakan bahwa semua pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak/kuasanya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (pasal 2 jo 6 ayat 1). Pemecahan/ penyelesaian masalah pemakaian tanah ini tidak selalu harus dilakukan dengan tuntutan pidana menurut pasal 6, tetapi dapat diselesaikan secara lain dengan mengingat rencana peruntukan/ penggunaan tanah yang dipakai.

6. PenyelesaianTanah/RumahBekasMilikPeroranganWarga Negara Belanda/BadanHukum • 1. Adapun yang terkena ketentuan U.U. No. 3 Tahun 1960 adalah semua benda tetap milik perseorangan warganegara Belanda yang tidak terkena oleh U.U. No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda (L.N. 1958 — 162), yang pemiliknya meninggalkan wilayah Republik Indonesia sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini (tanggal 9-2-1960) dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria.

7. Didalam P.P. No, 223 Tahun 1961 ditentukan pemberian ijin mernbeli dengan ketentuan urutan pengutamaan sebagai berikut : • KepadaPegawaiNegeripenghunirumah/ pemakaitanah, yang belummempunyairumah/tanah; • KepadaPegawaiNegeripenghunirumah/ pemakaitanah, asalkandenganpembelianbaruinitidakakanmempunyailebihdari 3 (tiga) rumah/bidangtanah. • KepadaPegawaiNegeribukanpenghunirumah/pemakaitanah yang belummempunyairumah/tanah. • KepadabukanpegawaiNegeri, tetapi yang menjadipenghunirumah/pemakaitanah, yang belummempunyairumah/tanah.

8. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Juni 1973 No. Sk.l43/DJA/1973 ditetapkan susunan keanggotaan Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda sebagai berikut : • KepalaDirektoratAgrariaPropinsisebagaiKetuamerangkapanggota; • SeorangpejabatdariKantorPemerintahDaerahTingkat I Propinsi yang ditunjukolehGubernurKepalaDaerahsebagaianggota; • SeorangpejabatdariKantorInspektoratPajakPropinsi yang ditunjukolehKepalaInspektoratPajakPropinsisebagaianggota; • SeorangpejabatdariKantorDinasPekerjaanUmumPropinsisebagaianggota; • SeorangpejabatdariKantorPerwakilanImigrasi yang ditunjukolehKepalaKantorPerwakilanImigrasisebagaianggota; • SeorangpejabatdariKantorDirektoratAgrariaPropinsi yang ditunjukolehKepalaDirektoratAgrariaPropinsisebagaiSekretarisbukananggota.

9. Persyaratan dalam pengajuan permohonan pembelian obyek P3MB dan prosedur penyelesaiannya : • Suratpermohonan (blangkotersediadiSekretariat P3MB DaerahPropinsiJawaTimur). • SuratKeteranganPendaftaranTanah. • GambarSituasiTanah/KutipanPeta. • KeterangandariKantorImigrasimengenaikewarganegaraandan exit-permit daribekaspemilik. JikaketeranganImigrasitidakjelas, harusdilengkapidenganSuratKeterangandariKantor yang dahulupernahmengurusirumah/tanahtermaksud, umpama : KantorTataUsahaVersluisatausebagainya. • Suratijinpenempatan.

10. SalinansuratkeputusanterakhirsebagaiPegawaiNegeri/ ABRI/Pensiunan • Suratketerangandariinstansitempatpemohonbekerja, bahwapemohonbelumpernahmendapatfasilitaspembelianrumah/tanahdariPemerintah • Persetujuan/ijindariInstansi yang berwenang, jikarumah/tanah yang dimohondalampengurusan table perumahan ABRI/InstansiPemerintah • Persetujuandaripenghunisah, jikapemohonbukanpenghuni. • Kesemuanyadibuatrangkap 5 (lima), • j. Jika yang dimohonberupatanahkosong (tidakadabangunanmilikBelanda), harusdilengkapidenganLaporanKonstatasidanhargadasartanah yang dibuatolehKantorAgrariaKabupaten/Kotamadya yang berkebumian.

11. Apabila suatu permohonan telah lengkap, maka segera disidangkan oleh Panitia P3MB dan jika tidak terdapat hal-hal yang memberatkan, dapat diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria untuk memperoleh keputusan. Dalam hal status kewarganegaraan dan alamat dari bekas pemilik tidak jelas, maka berdasarkan ketentuan dalam Pedoman II tanggal 12 Juli 1960 U.U. No. 3 Tahun 1960, harus diumumkan/diiklankan di surat kabar setempat atas biaya pemohon.