PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

1. PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH HeruKuswanto, SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A

2. BAB VI KEBIJAKSANAAN DALAM HAL PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA Hakatastanahdanbenda-benda yang adadiatasnyamerupakanhubunganhukum yang penting, sehinggaapabilabenar-benardiperlukan, pencabutanhaktersebutuntukkepentinganumum, termasukkepentinganbangsadannegara, kepentinganbersamadarirakyatsertakepentinganpembangunan, perludiadakandenganhati-hati, dandengancara yang adildanbijaksana

3. Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut : Kepentingan Bangsa dan Negara Kepentingan masyarakat luas Kepentingan rakyat banyak/bersama Kepentingan pembangunan.

4. Sehubungan dengan pencabutan Hak atas tanah ini, pasal 18 UUPA dengan tegas dan jelas menyatakan tentang jaminan-jaminan bagi yang empunya (pemegang Hak), yaitu bahwa pencabutan Hak harus disertai pemberian ganti rugi yang layak dan harus pula dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

5. Menurut pasal 2. UU No. 20 Tahun 1961, permintaan untuk melakukan pencabutan Hak atas tanah dan/atau Benda-benda yang ada di atasnya, harus diajukan oleh yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria (sekarang Dirjen Agraria)

6. Pengajuan permintaan harus disertai dengan : Rencana peruntukkannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan Hak itu; Keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam Hak dari tanah yang akan dicabut Haknya serta benda-benda yang bersangkutan; Rencana penampungan orang-orang yang Haknya akan dicabut.

7. Undang-undang No. 20 Tahun 1961 secara garis besarnya memuat 2 macam acara pencabutan Hak atas tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya demi kepentingan umum, yaitu Acara yang biasa dan acara yang mendesak.

8. Jika yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya. dicabut itu tidak bersedia menerima ganti rugi sebagai yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden tersebut pada pasal 5 dan 6, karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka ia dapat meminta banding kepada Pengadilan Tinggi, yang daerah kekuasaannya meliputi tempat letak tanah dan/atau benda tersebut

9. Tetapi bagaimanapun juga pencabutan Hak itu sendiri tidak dapat diganggu gugat di muka Pengadilan ataupun dihalang-halangi pelaksanaannya. Mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut semata-mata adalah wewenang Presiden.

10. Sehubungan dengan telah sampainya permintaan banding itu ke Pihak Pengadilan Tinggi, maka Panitera membuat catatan tentang permintaan ini yang diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis atau yang disampaikannya secara lisan.

11. Permintaan banding ini dapat diterima apabila terlebih dahulu telah dibayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Apabila ternyata peminta banding tidak mampu, maka atas pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi, yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara tersebut.