1 / 28

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21. Supiani@staff.gunadarma.ac.id. Pengertian Pajak Penghasilan 21.

slade
Download Presentation

Pajak Penghasilan Pasal 21

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pajak PenghasilanPasal 21 Supiani@staff.gunadarma.ac.id

  2. Pengertian Pajak Penghasilan 21 • PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yg dilakukan org pribadi.

  3. Unsur-unsur PPh Pasal 21/26 • Wajib Pajak • Pemotong Pajak • Obyek Pajak • Tarif Pajak

  4. Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pegawai Tetap • Pegawai Lepas • Penerima Pensiun • Penerima Honorarium • Penerima Upah

  5. Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing • Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain

  6. Pemotong Pajak PPh • Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang • Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll • Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT • BUMN/ BUMD • Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi

  7. Bukan Pemotong PPh 21/26 • Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat • Badan / Organisasi Internasional seperti organisasi PBB

  8. Obyek Pajak PPh Pasal 21/26 • Penghasilan Teratur • Penghasilan Tidak Teratur • Upah harian, mingguan, satuan & borongan • Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja • Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll • Honorarium dengan nama dan bentuk apapun • Imbalan dengan nama dan bentuk apapun • Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak

  9. Tidak Termasuk Penghasilan • Pembayaran oleh perusahaan asuransi • Penerimaan dalam bentu Natura • Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja • Natura yang diberikan oleh pemerintah • Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja

  10. Pengurang Penghasilan yang diperbolehkan 1. Biaya Jabatan , khusus untuk Peg. Tetap: - Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak - Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto maksimum Rp 6 jt setahun atau Rp 500.000 sebulan

  11. 2. Iuran Pensiun dan THT • Iuran Pensiun dan THT - Yang dibayar pegawai - Yayasan dana pensiun yang di setujui menteri keuangan - Jumlahnya tidak dibatasi

  12. 3. Biaya Pensiun • Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan Besarnya 5% dari uang pensiun maksimu Rp 2.5 jt /tahun atau Rp 200 rb/bulan

  13. 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) • Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 januari /awal tahun, khusunya WPDN • Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA

  14. WP sendiri Status Kawin Istri berpenghasilan Tanggunan Mak 3 orang PTKP untuk istri berpenghasilan tidak digunakan untuk menghitung PPh 21 . PTKP ini khusus untuk menghitung bagi wajib pajak orang pribadi yang istrinya berpenghasilan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Rp 15.840.000/tahun Rp 1.320.000/tahun Rp 15.840.000/tahun @ Rp 1.320.000/tahun Besarnya PTKP :Per 1 januari 2009

  15. Tarif Pajak PPh Pasal 21/26 Tarif Pasal 17 (per 1 januari 2009) 5% penghasilan s/d Rp 50 juta 15% penghasilan Rp 50 juta s/d Rp 250 juta 25% penghasilan Rp 250 juta s/d 500 juta 30% penghasilan diatas 500 juta

  16. Tarif Pajak PPh Pasal 21/26 Tarif Pasal 17 berlaku 1 Jan 1995 - 2000 yaitu : 10% penghasilan s/d Rp 25 juta 15% penghasilan Rp 25 juta s/d Rp 50 juta 30% penghasilan diatas Rp 50 juta

  17. Tarif Pasal 17 dikanakan atas : • Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari : 1. Pegawai tetap 2. Penerima pensiun berkala 3. Pegawai tidak tetap 4. Pemagang, calon pegawai 5. Kegiatan Multilevel marketing

  18. Tarif Pasal 17 dikenakan atas : • Penghasilan Bruto dari : 1. Honorarium, Bea siswa, uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dll. 2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas tidak merangkap peg. Tetap 3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan pegawai 4. Penarikan dana pensiun iuran pasti 5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan dll

  19. Tarif 15% dikenakan atas Tenaga Ahli Dengan Norma Perhitungan 50% Penghasilan bruto yang dibayarkan kpd : - Pengacara - Akuntan - Arsitek - Dokter - Konsultan, notaris - Penilai, aktuaris

  20. Tarif 5 % dikenakan atas • Upah harian • Upah mingguan • Upah satuan • Upah borongan Jika upah yg diterima sehari diatas Rp 150.000 sehari atau 1.320.00 sebulan, maka dikalikan PPh 21 Pasal 17

  21. Menghitung PKP ( WNI ) 1. Bekerja sejak awal tahun ( Jan - Des ) Penghasilan bruto /bulan Rp XXX Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  22. Menghitung PKP ( WNI ) 2. Bekerja pada tahun berjalan ( Sep - Des ) Penghasilan bruto /bulan Rp XXX Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 4 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX Menghitung penghasilan neto tidak perlu disetahunkan

  23. Menghitung PKP ( WNI ) 3. Berhenti bekerja karena Pensiun Perhitungan sama dengan poin 2

  24. Menghitung PKP ( WNI ) 4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir ( misal meninggal Agustus ) Penghasilan bruto /bulan Rp XXX Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  25. Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia 1. Bekerja Sejaka awal tahun ( Jan - Des ) Penghasilan bruto /bulan Rp XXX Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  26. Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia 2. Bekerja tidak setahun penuh ( Sep-Des ) Penghasilan bruto /bulan Rp XXX Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  27. Menghitung PKP ( WNA ) tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia 3. Berhenti bekerja karena meninggalkan Indonesia Penghasilan bruto /bulan Rp XXX Biaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX - Penghasilan Neto Rp XXX x 12 PTKP Rp XXX - PKP Rp XXX

  28. Menghitung PPh Pasal 21 ( WNA ) Untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari diperkenanakan PPh Pasal 26, tarif 20% dari penghasilan bruto

More Related