1 / 23

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21. PENGERTIAN.

terah
Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 http://rozathohiri.wordpress.com

  2. PENGERTIAN PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. http://rozathohiri.wordpress.com

  3. UNSUR – UNSUR PPH PASAL 21 • Wajib Pajak • Pemotong Pajak • Obyek Pajak • Tarif Pajak http://rozathohiri.wordpress.com

  4. SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21 • Pejabat Negara • Pegawai Negeri Sipil • Pegawai Tetap • Pegawai dengan status WP Luar Negeri • Pegawai Lepas • Penerima Pensiun • Penerima Honorarium • Penerima Upah http://rozathohiri.wordpress.com

  5. BUKAN SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21 • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing • Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain http://rozathohiri.wordpress.com

  6. PEMOTONG PPH PASAL 21 • Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang • Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll • Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT • BUMN/ BUMD • Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi http://rozathohiri.wordpress.com

  7. BUKAN PEMOTONG PPH PASAL 21 • Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat • Badan / Organisasi Internasional seperti organisasi PBB http://rozathohiri.wordpress.com

  8. OBJEK PPH PASAL 21 • Penghasilan Teratur • Penghasilan Tidak Teratur • Upah harian, mingguan, satuan & borongan • Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja • Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll • Honorarium dengan nama dan bentuk apapun • Imbalan dengan nama dan bentuk apapun • Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak http://rozathohiri.wordpress.com

  9. BUKAN OBJEK PPH PASAL 21 • Pembayaran oleh perusahaan asuransi • Penerimaan dalam bentuk Natura • Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja • Natura yang diberikan oleh pemerintah • Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja • Zakat/Sumbangan yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga yg disahkan pemerintah http://rozathohiri.wordpress.com

  10. PENGURANG PENGHASILAN 1. Biaya Jabatan , khusus untuk Peg. Tetap: -Tanpa melihat memiliki jabatan atautidak -Besarnya 5% dari Penghasilan BrutomaksimumRp.6.000.000 setahun atauRp 500.000 sebulan. http://rozathohiri.wordpress.com

  11. PENGURANG PENGHASILAN 2.Iuran Pensiun dan THT - Yang dibayar pegawai - Yayasan dana pensiun yang di setujui menteri keuanganJumlahnya tidak dibatasi http://rozathohiri.wordpress.com

  12. BIAYA PENSIUN Khusus untuk penerima pensiunberkala atau bulanan: Besarnya 5% dari uang pensiun maksimum Rp.2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan. http://rozathohiri.wordpress.com

  13. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) • Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 Januari /awal tahun, khususnya WPDN • Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA http://rozathohiri.wordpress.com

  14. NILAI PTKP TAHUN 2009 KE ATAS • WP sendiri • Status Kawin • Istriberpenghasilan • TanggunanMak 3 orang • PTKP untukistriberpenghasilantidakdigunakanuntukmenghitungPPh 21 . PTKP inikhususuntukmenghitungbagiwajibpajakorangpribadi yang istrinyaberpenghasilan yang wajibmenyampaikan SPT Tahunan • Rp 15.840.000/tahun • Rp 1.320.000/tahun • Rp 15.840.000/tahun • @ Rp 1.320.000/tahun http://rozathohiri.wordpress.com

  15. TARIF PPH PASAL 21 Perhitungan pph pasal 21 berdasarkan Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 sebagai berikut: • 5% penghasilan 0 s/d Rp 50 juta • 15% penghasilan Rp 50 juta s/d Rp 250 juta • 25% penghasilan Rp 250 juta s/d 500 juta • 30% penghasilan diatas Rp 500 juta http://rozathohiri.wordpress.com

  16. TARIF PASAL 17 DIKENAKAN ATAS Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari : • 1. Pegawai tetap • 2. Penerima pensiun berkala • 3. Pegawai tidak tetap • 4. Pemagang, calon pegawai • 5. Kegiatan Multilevel marketing http://rozathohiri.wordpress.com

  17. TARIF PASAL 17 DIKENAKAN ATAS Penghasilan Bruto dari : • 1. Honorarium, uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dll. • 2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas tidak merangkap peg. Tetap • 3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan pegawai • 4. Penarikan dana pensiun iuran pasti • 5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan dll http://rozathohiri.wordpress.com

  18. PPH PASAL 21 FINAL 1. Atas uang pesangon,uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MenKeu, dan Tunjangan hari Tua atau jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara. http://rozathohiri.wordpress.com

  19. PPH PASAL 21 FINAL TarifPajakPenghasilanPasal 21 ataspenghasilan berupaUangPesangonditentukansebagaiberikut: • sebesar 0% (nolpersen)ataspenghasilanbrutosampaidengan Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah); • sebesar 5% (lima persen) ataspenghasilan brutodiatas Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) sampaidenganRp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah); • sebesar 15% (lima belaspersen) ataspenghasilanbrutodiatas Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) sampaidenganRp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah); • sebesar 25%  (duapuluh lima persen) ataspenghasiianbrutodiatas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). http://rozathohiri.wordpress.com

  20. PPH PASAL 21 FINAL Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut: • sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah: • sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) http://rozathohiri.wordpress.com

  21. PPH PASAL 21 FINAL 2. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara,PNS,TNI,POLRI yang sumbernya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah,kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IID kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah http://rozathohiri.wordpress.com

  22. PPH PASAL 21 FINAL 3.Tenaga ahli dikenakan tarif sebesar 15% x Perkiraan Penghasilan Netto (50%), sehingga didapatkan tarif efektif adalah sebesar 7,5%. Tenaga ahli terdiri dari:Pengacara,Akuntan,Arsitek,Dokter,Notaris,Penilai,Aktuaris,Konsultan Hukum dan Konsultan Pajak. http://rozathohiri.wordpress.com

  23. JAMSOSTEK • JaminanKecelakaanKerja (JKK) • Kelompok I : 0.24% x Upahsebulan • Kelompok II : 0.54% x Upahsebulan • Kelompok III : 0.89% x Upahsebulan • Kelompok IV : 1.27% x Upahsebulan • Kelompok V : 1.74% x Upahsebulan • JaminanPelayananKesehatan (JPK) • Kawin :6% x Upahsebulan (maks. Rp.1.000.000) • Bujang :3% x Upahsebulan (maks. Rp.1.000.000) • JaminanKematian (JK) • 0.3% x upahsebulan • JKK,JPK dan JK menambahpenghasilan • JaminanHariTua (JHT) • Dibayar Perusahaan :3.7% x Upahsebulan • DibayarKaryawan :2% x Upahsebulan • JaminanHariTua yang dibayarkaryawanmengurangipenghasilanBruto http://rozathohiri.wordpress.com

More Related