1 / 64

Mengapa ketentuan pasal 22 KUHD muncul?

Mengapa ketentuan pasal 22 KUHD muncul?. Agar Firma didirikan terang-terangan Ada kepastian hukum dalam pendirian firma Firma menjalankan perusahaan Ada bukti tulisan (Ali Rido, 1987). PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP).

solana
Download Presentation

Mengapa ketentuan pasal 22 KUHD muncul?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Mengapa ketentuan pasal 22 KUHD muncul? Agar Firma didirikan terang-terangan Ada kepastian hukum dalam pendirian firma Firma menjalankan perusahaan Ada bukti tulisan (Ali Rido, 1987)

  2. PERSEKUTUAN KOMANDITER(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) Merupakan persekutuan dengan setoran uang antara 1 (satu) orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan 1 (satu) orang atau lebih sebagai pelepas uang. Merupakan bentuk antara Firma dengan PT. Mengapa?

  3. Ada 2 macam sekutu dalam CV: • Sekutu Komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasif • Sekutu Komplementer atau sekutu kerja atau sekutu aktif.

  4. Sekutu Komanditer Sekutu yang hanya memasukkan uang atau barang sebagai inbreng dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada inbreng yang ia setor. (bandingkan dengan firma) Sekutu ini juga tidak boleh ikut mencampuri tugas sekutu kerja. Bagaimana jika dilanggar?

  5. Sekutu Komplementer • Yaitu sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu ini aktif menjalankan perusahaan. Tanggung jawab sekutu ini adalah secara pribadi untuk keseluruhan

  6. Macam-macam CV • Persekutuan Komanditer diam-diam • Persekutuan Komanditer terang-terangan • Persekutuan Komanditer dengan saham

  7. Persekutuan Komanditer diam-diam yaitu Persekutuan Komanditer yang belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak luar/ketiga sebagai persekutuan komanditer.Kepada pihak luar masih menyatakan diri sebagai Firma. Persekutuan Komanditer terang-terangan yaitu Persekutuan Komanditer yang menyatakan secara terang-terangan kepada pihak luar/ketiga sebagai persekutuan komanditer.

  8. Persekutuan komanditer dengan saham: Persekutuan komanditer terang-terangan tetapi modalnya terdiri dari saham-saham (bukan memasukkan inbreng biasa). Di sini CV mengeluarkan saham-saham untuk memperoleh modal.

  9. Pendirian CV Dalam KUHD tidak ada ketentuan yang tegas bagaimana tata cara pendirian CV. Dalam praktek didirikan dengan suatu akta otentik. Selanjutnya akta pendirian didaftarkan ke PN setempat , kemudian diumumkan di Berita Negara RI

  10. Apa saja yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar CV? • Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya • Maksud dan tujuan pendirian • Mulai dan berakhirnya persekutuan • Modal persekutuan • Penunjukan sekutu komplementer dan komanditer • Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sekutu • Pembagian keuntungan dan kerugian • Dll.

  11. Tanggung jawab para sekutu • Tanggung jawab intern: Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan Sekutu komplementer bertanggung jawab tidak terbatas. • Tanggung jawab ekstern: SEkutu komplementer yang bertanggung jawab atas hubungan dengan pihak ketiga.

  12. Status Hukum CV • Secara materiil sebagian besar CV telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum, tetapi dalam praktek, terutama di Indonesia, CV bukanlah Badan Hukum.

  13. Berakhirnya CV Pengaturan berakhirnya CV sama Persekutuan Perdata dan Firma yang diatur dalam 1646-1652 BW dan 31-35 KUHD.

  14. PERSEROAN TERBATAS(NaamlozeVennootschap)

  15. PERSEROAN TERBATAS(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP) Merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal , didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan. • (pasal 1 angka 1 UUPT 2007)

  16. Mengapa PT banyakdipakai? • Limited liability • Investasijangkapanjang • Efisiensimanajemen. Kelemahannya: - Lebihrumitprosedurpendiriannya - Lebihrumiturusanperusahaannya

  17. DasarHukum PT • Yang berlakusekarang : Undang-UndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Peraturanterkait: • UU Pasar Modal • UU Perbankan • UU Penanaman Modal • Dll.

  18. Apasajaperubahanpengaturan yang terdapatdalam UUPT 2007? • Penegasan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal • pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; • pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; • penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

  19. Perubahan/tambahan lain: • Dalam penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dapat memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui mediaelektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana mediaelektronik lainnya. • Memperjelas dan mempertegas tugas dantanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang inimengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan • Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsipsyariah, Perseroan yang menjalankankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai DewanKomisaris juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas DewanPengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksiserta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

  20. modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh • Perseroan mempunyai tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. • mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

  21. Pendirian Perseroan Terbatas • Perseroan didirikanoleh2 (dua) orangataulebihdenganaktanotaris yang dibuatdalambahasa Indonesia. Aktamemuata.l. Anggarandasardanketerangan lain. • Setiappendiri Perseroan wajibmengambilbagiansahampadasaat Perseroan didirikan. AktapendirianselanjutnyadiajukanpermohonanpengesahankeMenteriHukumdan HAM.

  22. Kapan PT memperoleh status sebagaibadanhukum? • Perseroan memperoleh status badanhukumpadatanggalditerbitkannyaKeputusanMenterimengenaipengesahanbadanhukum Perseroan. Ketentuaninimerupakanpenegasan. UUPT 1995 mengaturbahwa PT mempunyai status sbgbadanhukumsetelahaktapendiriandisahkanMenteri

  23. UUPT 2007 memberikemudahandalampengajuanpermohonankeMenteri… • pendiribersama-samamengajukanpermohonanmelaluijasateknologiinformasisistemadministrasibadanhukumsecaraelektronik . • Apabila format isiandanketeranganmengenaidokumenpendukungtelahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan, Menterilangsungmenyatakantidakberkeberatanataspermohonan yang bersangkutansecaraelektronik. • Apabila format isiandanketeranganmengenaidokumenpendukungtidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan, Menterilangsungmemberitahukanpenolakanbesertaalasannyakepadapemohonsecaraelektronik.

  24. Selanjutnya…. • Dalamjangkawaktu paling lambat 30 (tigapuluh) hariterhitungsejaktanggalpernyataantidakberkeberatan, pemohon yang bersangkutanwajibmenyampaikansecarafisiksuratpermohonan yang dilampiridokumenpendukung. • Apabilasemuapersyaratandipenuhisecaralengkap, paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menterimenerbitkankeputusantentangpengesahanbadanhukum Perseroan yang ditandatanganisecaraelektronik.

  25. Bagaimanajikaperseroanbelummemperoleh status BadanHukum? • Perbuatanhukumatasnama Perseroan yang belummemperoleh status badanhukum, hanyabolehdilakukanolehsemuaanggotaDireksibersama-samasemuapendirisertasemuaanggotaDewanKomisaris Perseroan danmerekasemuabertanggungjawabsecaratanggungrentengatasperbuatanhukumtersebut.

  26. Dalamhalperbuatanhukumtsbdilakukanolehpendiriatasnama Perseroan yang belummemperoleh status badanhukum, perbuatanhukumtersebutmenjaditanggungjawabpendiri yang bersangkutandantidakmengikat Perseroan. Perbuatanhukummengikatdanmenjaditanggungjawab Perseroan setelahperbuatanhukumtersebutdisetujuiolehsemuapemegangsahamdalam RUPS yang dihadiriolehsemuapemegangsaham Perseroan yang harusdiselenggarakan paling lambat 60 (enampuluh) harisetelah Perseroan memperoleh status badanhukum.

  27. Modal Perseroan Terbatas Modal PT terbagi dalam saham-saham. Ada 3 (tiga) jenis modal dalam PT : • Modal dasar • Modal yang ditempatkan • Modal yang disetor

  28. Modal Dasar : keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.Ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar PT. Modal yang ditempatkan: modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke kas perseroan pada saat didirikan. Modal yang disetor: modal yang benar-benar ada dalam kas perseroan. Modal yang disetor bisa berupa uang tunai atau bentuk lain.

  29. Bagaimana pengaturan mengenai ketiga jenis modal tsb dalam UUPT 2007? • Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk kegiatan usaha tertentu, sesuai dengan ketentuan UU. (pasal 32) • Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. (Bandingkan dengan UUPT 1995)

  30. SAHAM Merupakanakta yang sengajaditerbitkanperusahaansebagaibuktipenyertaan modal padaperusahaantersebut, yang memberikanhak-haktertentukepadapemegangnya, sertadapatdiperjualbelikan.

  31. Saham bisadikeluarkan dalam beberapa klasifikasi. Berdasarkan hak pemegang sahamnya, ada beberapa macam saham yang bisa dikeluarkan: Saham biasa—pemegang memperoleh hak sebagaimana pemegang saham biasa; standar, seperti: memberikan suara, menerima deviden, sisa kekayaan ( pada likuidasi). Lihat pasal 52 UUPT Saham Utama– pemegang mempunyai hak lebih dari pemegang saham biasa, misal prosentase pembagian keuntungan yang lebih besar. Saham preferen kumulatif--- pemegang mempunyai hak yang lebih dari pemegang saham preferen utama. Saham Istimewa--- mempunyai hak berbicara khusus; tidak diberikan kepada RUPS.

  32. Klasifikasi saham dalam UUPT 2007 (pasal 53) a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

  33. ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATAS • RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) • DIREKSI • KOMISARIS Organ-organ inilah yang melaksanakan kepentingan badan hukum sebagai Subyek hukum

  34. RUPS • RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. • Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

  35. Dimana RUPS diselenggarakan? • RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. • RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan • RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat --- ini merupakan salah satu pembaharuan dalam UUPT 2007.

  36. Quorum RUPS • RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang- Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. • Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. • RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. • Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga

  37. RUPS dengan agenda khusus dapat mempunyai syarat kuorum yang berbeda. Misal: RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang • lebih besar.

  38. Tentang …PIERCING THE CORPORATE VEIL • Penerobosantanggungjawabterbataspemegangsaham, sehinggamempunyaitanggungjawablebihdari yang seharusnyadalamkeadaan-keadaantertentu. (lihatpasal 3 UUPT 2007)

  39. DIREKSI • Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. • Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. • Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, kecuali perseroan yang menghimpun dana masyarakat atau perseroan yang sudah go public

  40. Pengangkatan Direksi • Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. • Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian • Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. • Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. • Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

  41. Tanggung jawab direksi • Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. • Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

  42. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian APABILA dapat dibuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

  43. KOMISARIS Tugas & wewenang Komisaris: • Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

  44. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota ataulebih • Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis . Konsekuensinya setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri,tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

  45. Perseroan harus mempunyai minimal 2 (dua) anggota komisaris, jika: • Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, • Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat • Perseroan Terbuka

  46. Tanggung jawab Komisaris: • bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab • Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. • Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tsb di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

  47. DEWAN PENGAWAS SYARIAH Diwajibkan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH: • memberikan nasihat dan saran kepadaDireksi • mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

  48. Anggota Dewan Komisaris tidak dapatmemikul tanggungjawab ataskerugian apabila dapat membuktikan: • telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian • tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan • telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian

  49. TanggungjawabSosial & Lingkungan (pasal 74) Perseroan yang menjalankankegiatanusahanyadibidangdan/atauberkaitandengansumberdayaalamwajibmelaksanakanTanggungJawabSosialdanLingkungan. TanggungJawabSosialdanLingkunganmerupakankewajiban Perseroan yang dianggarkandandiperhitungkansebagaibiaya Perseroan pelaksanaannyadilakukandenganmemperhatikankepatutandankewajaran. Perseroan yang tidakmelaksanakankewajibandikenaisanksi

More Related