KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU Nomor 14 Tahun 2008)

1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK(UU Nomor 14 Tahun 2008) DisampaikanPada RapatKoordinasiTeknisTahunanKomunikasidanInformatika se Provinsi Riau Tanggal 12 s.d 14 Maret 2013 Di PasirPengaraian Oleh H.TASLIM KomisionerKomisiInformasiProvinsi Riau

2. A. PENGERTIAN Informasiadalahketerangan, pernyataan, gagasan, dantanda-tanda yang mengandungnilai, makna, danpesan, baik data, faktamaupunpenjelasannya yang dapatdilihat, didengar, dandibacayang disajikandalamberbagaikemasandan format sesuaidenganperkembanganteknologiinformasidankomunikasisecaraelektronikataupunnonelektronik. (Pasal 1 (1) UU No.14/2008) InformasiPublikadalahinformasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atauditerimaolehsuatuBadanPublik yang berkaitandenganpenyelenggaradanpenyelenggaraannegaradan/ataupenyelenggaradanpenyelenggaraanBadanPubliklainnya yang sesuaidenganUndang-undangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal (2) UU No.14/2008) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU No. 14 Tahun 2008)

3. 3. BadanPublikadalahlembagaeksekutif, legislatif, yudikatif, danbadan lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdarianggaranpendapatandanbelanjanegaradan/atauanggaranpendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruhdananyabersumberdarianggaranpendapatandanbelanjanegaradan/atauanggaranpendapatandanbelanjadaerah, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri. (Pasal (3) UU No.14/2008)

4. Tujuan : • Menjaminhakwarganegarauntukmengetahuirencanapembuatankebijakanpublikdanprosespengambilankeputusanpublik, sertaalasanmengambilansuatukeputusanpublik ; • Mendorongpartisipasimasyarakatdalamprosespengambilankebijakanpublik; • Meningkatkanperanaktifmasyarakatdalammengambilankebijakanpublikdanpengelolaanbadanpublik yang baik • Mewujudkanpenyelenggaraannegara yang baik, yaitu yang transparan, efektifdanefisien, akuntabelsertadapatdipertanggungjawabkan ; • Mengetahuialasankebijakanpublik yang mempengaruhihajathiduporangbanyak ; • Mengembangkanilmupengetahuandanmencerdaskankehidupanbangsa ; dan / atau • MeningkatkanpengelolaandanpelayananinformasidilingkunganBadanPublikuntukmenghasilkanlayananinformasi yang berkualitas.

5. HakdanKewajibanPemohondanBadanPublik HakPemohon / Pengguna : • MemperolehInformasiPublik • Menghadiripertemuanpublik • Mendapatkansalinan info publik • Menyebarluaskan info publik • Mengajukanpermintaan info publikdisertaialasan • MengajukanGugatan KewajibanPemohon : • Menggunakan Info Publiksesuaidenganketentuanperaturan Per – UU • Mencantumkansumber (utkkepentingansendirimaupunkeperluanpublikasi)

6. HakdanKewajibanBadanPublik Hak : • Menolakmemberikan info publik yang dikecualikansesuaiketentuan Per – UU • Menolakmemberikan info publikapabilatidaksesuaidenganketentuanPeraturan Per – UU Kewajiban : • Menyediakan, memberikan, menerbitkan IP • Menyediakan IP yang akurat, benardantidakmenyesatkan • Membangundanmengembangkansistem info danDok. • Membuatpertimbangansecaratertulissetiapkebijakan yang diambil (Politik, Ekon, SosbuddanHankam) • Memanfaatkansaranadan / atau media elektronikdan non elektronik.

7. KLASIFIKASI INFORMASIPUBLIK INFORMASI DI BADAN PUBLIK Terbuka Dikecualikan RahasiaBisnis Berkala Serta Merta TersediaSetiapSaat Rahasia Negara RahasiaPribadi BerdasarkanPermintaan

8. A.Informasiyang WajibDisediakandanDiumumkanSecaraBerkala (Pasal 11 PERKI No.1/2010) 1.InformasitentangprofilBadanPublik 2. Ringkasaninformasitentang program dan/ataukegiatan yang sedangdijalankandalamlingkupBadanPublik 3. RingkasaninformasitentangkinerjadalamlingkupBadanPublikberupanarasitentangrealisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan 4. Ringkasanlaporankeuangan 5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik

9. 6.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampakbagipublik yang dikeluarkanolehBadanPublik 7. InformasitentanghakdantatacaramemperolehInformasiPublik, sertatatacarapengajuankeberatansertaprosespenyelesaiansengketaInformasiPublikberikutpihakpihak yang bertanggungjawab yang dapatdihubungi; 8. Informasitentangtatacarapengaduanpenyalahgunaanwewenangataupelanggaranyang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atauperjanjiankerjadariBadanPublik yang bersangkutan; 9. Informasitentangpengumumanpengadaanbarangdanjasasesuaidenganperaturanperundang-undanganterkait; 10. InformasitentangprosedurperingatandinidanprosedurevakuasikeadaandaruratdisetiapkantorBadanPublik.

10. Informasiyang WajibDiumumkanSecara Serta Merta (Pasal 12 PERKI No.1/2010) SetiapBadanPublik yang memilikikewenanganatassuatuinformasi yang dapatmengancamhajathiduporangbanyakdanketertibanumumdan/atauBadanPublikyang berwenangmemberikanizindan/ataumelakukanperjanjiankerjadenganpihak lain yang kegiatannyaberpotensimengancamhajathiduporangbanyakdanketertibanumumwajibmemilikistandarpengumumaninformasisertamerta. Informasiyang dapatmengancamhajathiduporangbanyakdanketertibanumum StandarpengumumaninformasiBadanPublik

11. Informasiyang WajibTersediaSetiapSaat (Pasal 13 PERKI 1/2010) DaftarInformasiPublik Informasitentangperaturan, keputusandan/atauataukebijakanBadanPublik Seluruhinformasilengkap yang wajib Informasitentangorganisasi, administrasi, kepegawaian, dankeuangan Surat-suratperjanjiandenganpihakketigaberikutdokumenpendukungnya; SuratmenyuratpimpinanataupejabatBadanPublikdalamrangkapelaksanaantugaspokokdanfungsinya;

12. Syarat-syaratperizinan, izin yang diterbitkandan/ataudikeluarkanberikutdokumenpendukungnya, danlaporanpenaatanizin yang diberikan; Data perbendaharaanatauinventaris; RencanastrategisdanrencanakerjaBadanPublik; Agenda kerja pimpinan satuan kerja; AnformasimengenaikegiatanpelayananInformasiPublik yang dilaksanakan, saranadanprasaranalayananInformasiPublik yang dimilikibesertakondisinya, sumberdayamanusiayang menanganilayananInformasiPublikbesertakualifikasinya, anggaranlayananInformasiPubliksertalaporanpenggunaannya;

13. Jumlah, jenis, dangambaranumumpelanggaran yang ditemukandalampengawasan internal sertalaporanpenindakannya; Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporanpenindakannya; Daftarsertahasil-hasilpenelitian yang dilakukan; InformasiPublik lain yang telahdinyatakanterbukabagimasyarakatberdasarkanmekanismekeberatandan/ataupenyelesaiansengketasebagaimanadimaksuddalamPasal11 Undang-UndangKeterbukaanInformasiPublik; InformasitentangstandarpengumumaninformasisebagaimanadimaksuddalamPasal 12 bagiBadanPublik yang memberikanizindan/ataumelakukanperjanjiankerjadenganpihak lain yang kegiatannyaberpotensimengancamhajathiduporangbanyakdanketertibanumum; Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbukauntukumum.

14. D. KelompokInformasiDikecualikan “ Pasal 18 ayat (2): Tidaktermasukinformasi yang dikecualikansebagaimanadimaksuddalamPasal 17 huruf g danhuruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianyadiungkapmemberikanpersetujuantertulis; dan/atau b. pengungkapanberkaitandenganposisiseseorangdalamjabatan­jabatanpublik

15. PengelolaanInformasiOleh PPID • StrukturOrganisasiPelayananInformasi PPID • MekanismePenerimaan, Pengklasifikasian • Pendokumentasian • PelayananInformasi

16. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMNTASI (PPID) PejabatPengelolaInformasidanDokumentasiadalahpejabat yang bertanggungjawabdibidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ataupelayananinformasidiBadanPublikdanbertanggungjawablangsungkepadaatasanPPID . (Pasal 1 (4) PERKI No.1/2010)

17. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID • Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasiandanpenyediaaninformasi • Pelayananinformasisesuaidenganaturan yang berlaku • Pelayananinformasi yang cepat, tepatdansederhana • Penetapanproseduroperasionalpenyebarluasaninformasipublik • Pengujiankonsekuensi • Pengklarifikasianinformasidan/ataupengubahannya • Penetapaninformasi yang dikecualikan yang telahhabisjangkawaktupengecualiaanyasebagaiinformasipublik yang dapatdiakses, dan • Penetapanpertimbangantertulisatassetiapkebijakan yang diambiluntukmemenuhihaksetiaporangatasinformasipublik. (Pasal 14, PP 61/2010)

18. Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup: a. Lembagaeksekutif; b. Lembagalegislatif; c. Lembagayudikatif; d. Badanlain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdarianggaranpendapatandanbelanjanegara dan/atauanggaranpendapatan dan belanjadaerah; e. Organisasinon pemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdarianggaranpendapatan dan belanja negara dan/atauanggaranpendapatan dan belanjadaerah, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri; f. Partaipolitik; dan g. BadanUsaha Milik Negara atauBadan Usaha Milik Daerah. (Pasal 3 PERKI No.1/2010) BADAN PUBLIK

19. KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DALAM LAYANAN INFORMASI MenyediakandanmemberikanInformasiPubliksebagaimanadiaturdidalamPeraturanini; MembangundanmengembangkansisteminformasidandokumentasiuntukmengelolaInformasiPublik secara baik dan efisien; MenetapkanperaturanmengenaistandarproseduroperasionallayananInformasiPubliksesuaidenganPeraturanini; MenetapkandanmemutakhirkansecaraberkalaDaftarInformasiPublikatasseluruhInformasiPublik yang dikelola;\ Menunjukdanmengangkat PPID untukmelaksanakantugasdantanggungjawabsertawewenangnya; Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumumandanmejainformasidisetiapkantorBadanPublik, sertasitusresmibagiBadanPublik Negara;

20. MenetapkanstandarbiayaperolehansalinanInformasiPublik; MenganggarkanpembiayaansecaramemadaibagilayananInformasiPubliksesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memberikantanggapanataskeberatan yang diajukanolehPemohonInformasiPublik yang mengajukankeberatan; MembuatdanmengumumkanlaporantentanglayananInformasiPubliksesuaidenganPeraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan MelakukanevaluasidanpengawasanterhadappelaksanaanlayananInformasiPublikpadainstansinya. (Pasal 4 PERKI No.1/2010)

21. KOMISI INFORMASI • KomisiInformasiadalahlembagamandiri yang berfungsimenjalankanUndang­Undanginidanperaturanpelaksanaannya, menetapkanpetunjukteknisstandarlayananinformasipublikdanmenyelesaikansengketainformasipublikmelaluimediasidan/atauajudikasinonlitigasi

22. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI INFORMASI TUGAS • Menerima, memriksadanmemutuspermohonanpenyelesaiansengketainformasipublikmelaluimediasidan/atauajudikasi non litigasi yang diajukanolehsetiappemohoninformasipublikberdasarkanalasansebagaimanadimaksuddalamundang – undangini • Menetapkankebijakanmaupunpelayananinformasipublik • Menetapkanpetunjukpelaksanaandanpetunjukteknis

23. WEWENANG : • Memanggildan /ataumempertemukanparapihak yang bersengketa • Memintacatatanataubahan yang relevan yang dimilikiolehbadanpublikterkaituntukmengambilkeputusandalamupayamenyelesaikansengketainformasipublik • MemintaketeranganataumenghadirkanpejabatBadanPublikataupunpihak yang terkaitsebagaisaksidalampenyelesaiansengketainformasipublik • Mengambilsumpahsetiapsaksi yang didengarketerangannyadalamajudikasi non litigasipenyelesaiansengketainformasipublik ;dan • Membuatkodeetik yang diumumkankepadapubliksehinggamasyarakatdapatmenilaikinerjakomisiinformasi.

24. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI LayananInformasiPublik Melalui Pengumuman Melalui Permohonan Tertulis Tidak Tertulis • Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010 Form Permohonan Permohonan • Diisi pemohon • Diisi petugas • 10 harikerjauntukpemberitahuantertulis • 7 harikerjauntukperpanjangan Pengisian Buku Registrasi • Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010 Nomor Registrasi Pemberi-tahuanTertulis Menginginkan Salinan Melihat Dokumen • Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010

25. EVALUASI PELAKSANAAN UU No.14 Tahun 2008 UU No.14/2008 tentangKeterbukaanInformasiPubliktelahdiundangkanpadatanggal 30 April 2008 berlakuefektif 30 April 2010. PP Nomor 61 Tahun 2010 ditetapkanpada 20 Agustus 2010 tentangPelaksanaanUndang – UndangNomor 14 tahun 2008 Pasal 13 (1) huruf a Undang-Undang No. 14 tahun 2008, dijelaskanbahwauntukmewujudkanpelayanancepat, tepatdansederhanasetiapBadanPublikmenunjukPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) Pasal 21 (1) PP No.61/2010, dijelaskanbahwa PPID harussudahditunjuk paling lambat 1(tahun) sejakperaturanPemerintahinidiundangkan; Pasal 7 (1) Permendagri No.35 tahun 2010, dijelaskanbahwauntukmengelolapelayananinformasidandokumentasidilingkunganKementrianDalamNegeridanPemerintah Daerah ditetapkan PPID

26. SuratKeputusanGubernur Riau No. 909/VIII/2011 tanggal 24-08-2011, tentangPembentukanPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi • SuratGubernur Riau No. 188.1/HK/05.12 tanggal 24 Mei 2011 yang ditujukankepadaBupati/ Walikota se-Provinsi Riau agar menindaklanjutiUndang – Undang No.14 tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik • KeputusanGubernur Riau Nomor : Kpts.949/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentangPenetapanAnggotaKomisiInformasiProvinsi Riau MasaBaktiTahun 2012 – 2016;

27. SEKIAN DAN TERIMAKASIH