1 / 15

Subyek Pajak

Subyek Pajak. Ketentuan Umum PPh. Bab. I . Ketentuan Umum - dari UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 , mengenai Pajak Penghasilan terdiri hanya 1 Pasal . Pasal 1 menetapkan sbb :

talor
Download Presentation

Subyek Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SubyekPajak

  2. Ketentuan Umum PPh Bab. I . Ketentuan Umum - dari UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 , mengenai Pajak Penghasilan terdiri hanya 1 Pasal . Pasal 1 menetapkan sbb : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak.

  3. Nama Pajak ini adalah Pajak Penghasilan • Merupakan Pajak Subyektif • Pajak Penghasilan ini termasuk dalam kelompok pajak langsung • Pajak Penghasilan ini termasuk dalam kelompok pajak pusat. • Penghasilan yang diterima dalam Tahun Pajak.

  4. Penjelasan No.1 (Pajak Penghasilan) Pajakadalahkontribusiwajibkepada Negara yang terutangolehOrangpribadiatauBadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang , dengantidakmendapatkanimbalansecaralangsungdandigunakanuntukkeperluan Negara bagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat. “Penghasilan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak , baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia , yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apa pun….”

  5. Penjelasan No.2 (Subyek Pajak) Perhatikan cara perumusan pasal 1, yaitu “Pajak Penghasilan dikenakan pada Subyek Pajak atas penghasilan yang dipe- roleh dalam tahun pajak.” Jadi penekanannya pada Subyek Pajak, lalu Obyeknya, Keadaan atau status subjek yang dikenai pajak, menentu kan cara perhitungan pajak dan besarnya pajak terutang oleh subyek yang bersangkutan. Jadi Subyek Pajak, sesuai Pasal 2 ayat 1 UU PPh adalah : 1. Orang Pribadi dan Warisan (yang belum terbagi) 2. Badan Usaha 3. BUT

  6. Penjelasan No. 3 (PajakLangsung) AdatigakriteriabahwaPPhtermasukdalamkelompok - PajakLangsung: • Semuaketentuandalam UU PPhharusditafsirkansebagaipenghasilanygdiperolehselamasatutahunpajak. Demikian pula denganbiaya-biayadanpenguranganpenghasilanbruto, termasuk PTKP ditafsirkandikeluarkanselamasatutahunpajak. • UtangPPhtimbulsecaraperiodiksetahunsekalisehinggapemajakannyadilakukansetahunsekalisetelahtimbulnyautangPPh, JikaadapemajakantahunberjalanituartinyaadanyapembayaranPPhdimukaatauadapengecualian. • SecaraYuridisbeban /utangPPhharusdipikuldandibayarolehsubyek yang ditunjukoleh UU, tidakbolehdialihkankepadapihak /subyek lain dengancaraapapun.

  7. Penjelasan No. 4 (Pajak Pusat) 1. PihakYangberwenanguntukmemajakinyaadalah Negara ditingkatpusat(PemerintahPusat). 2. DikenaiterhadapSubyekPajak, baikygberadaditingkatpusatmaupunygberadadaerah- daerah. 3.MembayarpajakpusatdiKas Negara, kalaupajakdaerahharusdikasdaerah. 4. Agar pemerintahdaerahtidakmengenakanpajak yang samaatausejenisdenganPPhdaerahnya, sehinggatidakterjadipemajakanganda.

  8. Yang dimaksuddengan “TahunPajak” dalam UU iniadalahTahunKalender. • WajibPajakdapatmenggunakanTahunBuku yang tidaksamadenganTahunKalender , sepanjangTahunBukutersebutmeliputijangkawaktu 12 (duabelas ( bulan). • TahunPajaktersebutharusditerapkansecaraKonsisten (TaatAzas).

  9. Perdagangan MelakukanKegiatan Usaha Industri Jasa Dokter, Notaris, Akuntan, Aktuaris, Konsultan (TenagaAhli) Pekerjaanbebas PegawaiTetap PegawaiTidakTetap Pegawai /Karyawan

  10. Dimulaisejakorangpribadidilahirkan, berada, atauberniattinggaldi Indonesia. • Orangpribadi yang beradadi Indonesia lebihdari 183 haridalamjangkawaktu 12 bulan, kewajibanpajaksubyektifnyamulaitimbulpadaharipertamaberadadi Indonesia. • Berakhirpadasaatmeninggalduniaataumeninggalkan Indonesia untukselama-lamanya • WARISAN • Dimulaipadasaattimbulnyawarisan yang belumterbagi (saatmeninggalnyapewaris). • Berakhirpadasaatwarisantersebutdibagikepadaahliwarisnya

  11. Dimulaisaatdidirikanataubertempatkedudukandi Indonesia. • Berakhirpadasaatdibubarkan , dantidaklagibertempatkedudukandi Indonesia Hal inisesuaidenganPasal 2 A ayat 2 UU PPh

  12. DimulaipadasaatorangpribadiataubadandiLuarNegerimenjalankanusahaataumelakukankegiatanataumenerima/memperolehpenghasilandari Indonesia. • Berakhirpadasaattidaklagimenjalankanusahaataumelakukankegiatanataumenerima / memperolehpenghasilandari Indonesia • Bentuk Usaha Tetap • Dimulaipadasaat BUT tersebutmulaiberadadi Indonesia • Berakhirpadasaat BUT tersebuttidakmenjalankanusahaatautidakmenjalankankegiatanmelalui BUT dansudahtidaklagiberadadi Indonesia

  13. a. BadanPerwakilan Negara Asing b.PejabatperwakilandiplomatikdanKonsulatataupejabat lain darinegaraasing, danorang-orang yang diperbantukankepadamerekaygbekerjapadadanbertempattinggalbersama-samamereka, dengansyarat : -Bukanwarganegara Indonesia -Tidakmenerimaataumemperolehpenghasilan diluarjabatannyadi Indonesia -Negara yang bersangkutanmemberlakukanperlaku an timbal-balik

  14. c. Organisasi-organisasiInternasional yang ditetapkanolehMenteriKeuangan , dengansyarat : - Indonesia menjadianggotaoragnisasitersebut - Tidakmenjalankanusaha / melakukankegiatan lain utk memperolehpenghasilandi Indonesia d. Pejabat-pejabatperwakilanorganisasiInternasional yang ditetapkanolehMenteriKeuangan, dengansyarat : - Bukanwarganegara Indonesia - Tidakmenjalankanusaha/kegiatan/pekerjaan lain untukmemperolehpenghasilandi Indonesia

  15. TERIMA KASIH

More Related