PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG

1. PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG (Dipaparkan pada acara Bintek PPID di Kota Tegal, tgl 27 September 2012)

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (PASAL 2 AYAT 4) • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Pasal 3 dan 4) • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH (Pasal 4 ayat 5) • PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TANGGAL 30 MEI 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (Pasal 2 ayat 6) • KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 81 TAHUN 2010 TANGGAL 21 JULI 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH • KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 550/52/2011 TANGGAL 22 AGUSTUS 2011 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DASAR HUKUM PENYUSUNANUJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

3. UjiKonsekuensi : Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. • MengapaPerluUjiKonsekuensi : PenyusunanUjiKonsekuensiperludilakukanapabilaterdapatpengecualianinformasipublik, yaituinformasi yang dianggapsebagaiinformasi yang dikategorikansebagaiinformasi yang dikecualikanolehBadanPublik, ATAU informasi yang berasaldariadanyapermintaaninformasidandianggapolehBadanPubliksebagaiUsulanDaftarInformasi yang Dikecualikan. APA & MENGAPA PERLUUJI KONSEKUENSI

4. PejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) bertugasmelakukanujikonsekuensiatasinformasi yang dikecualikan. (diamanatkandalamPermendagri No.35 Tahun 2010 pasal 9, danPerdaPemprovJateng No.6 Tahun 2012 pasal 13) • PPID dapatmenentukansendiriapasajainformasi yang dikategorikan ‘rahasia’ dalaminstitusinya, melaluimetodeujikonsekuensi. • Sebelummelakukanujikonsekuensi, PPID terlebihdahulumelakukantahapanpengklasifikasianinformasi, yaitu : - Pengumpulaninformasi yang dikuasaiolehBadanPublik; - Mengkategorikanseluruhinformasi yang dikuasai; - MelakukanUjiKonsekuensiterhadapinformasi yang dikecualikan; - ProsespenyusunanDaftarInformasiPubliktahapakhir yang membutuhkankonsultasidari pihak2 yang dianggapkompetenolehBadanPublik, laludisahkanolehAtasan PPID. SIAPA YANG MELAKUKAN UJI KONSEKUENSI

5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 81 Tahun 2010 Tanggal 21 Juli 2010 tentangPenyelenggaraanPelayananInformasiPublik Di LingkunganPemerintahProvinsiJawa Tengah • INFORMASI YG DIKECUALIKAN • Prinsip : • Bersifat Ketat & Terbatas • Tidak bersifat permanen • Padaumumnyabilainformasiitu • mengangguprosesPenegakanHukum, • HakatasKekayaanIntelektual, • Persaingan Usaha Sehat, • Pertahanan & Keamanan Negara, • KekayaanAlam, KetahananEkonomi • Nasional, Kepentingan Hub LuarNegeri, • WasiatSeseorang, RahasiaPribadi, • Memorandum atauSuratAntaratau • Intra BadanPublikygbersifatrahasia, • TidakBolehDiungkapmenurut UU • (diaturdlmpasal 17 UU No.14 Thn 2008) • INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN • & DIUMUMKAN • Informasi yg Wajib • Disediakan & Diumumkan • secara Berkala (6 bulan • sekali) • Informasi yg Wajib • Diumumkan secara Serta • Merta • InformasiygWajibtersedia • SetiapSaat

6. PENGECUALIAN INFORMASI MELALUI UJI KONSEKUENSI : Uji Konsekuensi dilakukan berdasarkan alasan pada Pasal 17 UU No.14 Thn 2008secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang, dengan memuat : - Konten Informasi - Dasar Hukum - Alasan Informasi yang Dikecualikan - Batas Waktu Pengecualian - Akibat jika informasi dibuka dan Manfaat jika informasi ditutup • Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID. • Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena adanya permohonan dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID. BAGAIMANA MELAKUKAN PENGECUALIAN INFORMASI MELALUI UJI KONSEKUENSI

7. 1. PPID wajibmelakukanpengujiankonsekuensiberdasarkanalasanpadapasal 17 UU NO. 14 Thn 2008 sebelummenetapkansuatuinformasisebagaiinformasipublik. 2. PengujiankonsekuensiwajibmencantumknketentuanUndang-Undang yang yangmenyatakansuatuinformasiwajibdirahasiakan. 3. Alasandiataswajibdisertakansecaratertulisdalamsuratpemberitahuantertulis. 4. Dalampengujiankonsekuensi, PPID dilarangmempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang di atur dalam pasal 17 UU No. 14 Thn 2008. TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI

8. 5. PPID wajibmenghitamkanataumengaburkanmateriinformasi yang dikecualikandalamsalinandokumeninformasi publik yang akan diberikan pada publik. 6. PPID tidak dapat menjadikan pengecualian atas sebagianinformasidalamsalinaninformasipubliksebagaialasanpembenaranuntukmengecualikanaksespublikterhadapkeseluruhansalinaninformasipublik. 7. Dalam hal penghitaman atau pengaburan terhadap informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan ataudikaburkan. TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASILanjutan…….

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah • PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : • PPID pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik; • PPID pada badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah; • PPID pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. PPID pada badan publik InspektoratProvinsiJawa Tengah DijabatolehSekretarisInspektorat ProvinsiJawa Tengah KeputusanInspekturProvinsi Jawa Tengah No.800.22/281/1.3/2012 Tanggal 8 Februari 2012 tentang Penunjukan PPID PadaInspektorat ProvinsiJawa Tengah PPID di lingkungan Pemprov dibantu oleh PPIDPembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional

10. BATASAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN Pasal 10 PP No. 61 TAHUN 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP • PPID dapatmenentukansendiriapasajainformasi yang dikategorikan ‘rahasia’dalaminstitusinya, namunharusmelaluimetodeujikonsekuensidanujikepentinganpublik • BATASAN : • Undang-Undang; • Kepatutan; • Kepentingan Umum; • Uji Konsekuensi. KEPUTUSAN PPID INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 488/772/1.3/2012 TANGGAL 4 MEI 2012 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN PPID INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 488/779/1.3/2012 TANGGAL 7 MEI 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

11. KEPUTUSAN PPID INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 488/772/1.3/2012 TANGGAL 4 MEI 2012 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH • I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN • DAN DIUMUMKAN • WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN • SECARA BERKALA • InformasitentangProfilInspektorat • RingkasanProgram dan Kegiatan • Inspektorat • HasilPelaksanaanProgram dan • KegiatanInspektorat • WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT • Informasitentangorganisasi, • administrasi, kepegawaian • RencanaStrategis • RencanaKerjaTahunanInspektorat • Pidato Sambutan Inspekturdalam • Kesempatan • II. INFORMASI PUBLIK YANG • DIKECUALIKAN • Biodataelektronik PNS (database) • Dokumen/Berkas/Arsip PNS • Identitas PNS yang melanggar • disiplin dan dijatuhihukuman • disiplin • Identitas PNS yang mengajukanijin • perceraian/perkawinan • DaftarNilai DP-3 PNS • Data rekammedis PNS • Data Usulanpengangkatan PNS • dalamjabatanstruktural • Arsipdinamis yang menurut • sifatnyarahasia • DokumenPenawaranKontrak • LaporanHasilPemeriksaan : • - Reguler • - Kasus • - Khusus • - ReviewLaporanKeuangan

12. PELAYANAN INFORMASI &DOKUMENTASI PPID PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2012 • Fungsi PPID : • PengelolaanInformasi • DokumentasiArsip • PelayananInformasi • Pelayanan & penyelesaiansengketa • PPID Mengumumkan : • - Jumlahpermintaanygditerima • WaktuygdiperlukanBadanPublikdlmmemenuhi • permintaan • Jumlahpemberian & penolakanpermintaaninformasi • Alasanpenolakanpermintaaninformasi

13. SHARE PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI PROV. JATENG • Tahun 2012 PPID InspektoratProv.Jatengmenerima1 SengketaInformasiPublikolehSdr. Muhammad Hidayatsebagai Pemohon dan Bapak Sekretaris Daerah sebagai Termohon tanggal3 Mei 2012, denganMateri: • Laporan Hasil Audit/Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspketorat Provinsi Jawa Tengah atas kinerja dan pengelolaan anggaran dari masing-masing SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. • Laporan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 dan 2011

14. SHARE PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI PROV. JATENG AJUDIKASI III Tgl 2 Juli 2012 (PemohonTdkHadirmenyampaikanTanggapantertulis, KuasaHukumTermohonHadirmenyampaikanKeberatanTermohon) AJUDIKASI IV Tgl 6 Juli 2012 (Pemohontdkhadir, KuasaHukumTermohonmenghadirkanSaksiAhli (BPKP Prov.Jateng) AJUDIKASI V Tgl 23 Juli 2012 (PemohonTdkHadir, KuasaHukumTermohonHadirmenyampaikanKesimpulanTermohon) AJUDIKASI VI Tgl 6 Agustus 2012 (PembacaanPutusanMajelis) AJUDIKASI I Tgl 13 Juni 2012 (PemohonHadir, KuasaHukumTermohonHadirmenyampaikanJawabanTermohonLHP termasukygdikecualikan) AJUDIKASI II Tgl 20 Juni 2012 (Pemohontdkhadir, KuasaHukumTermohonmenyampaikanDaftarAlatBuktiTertulis PermohonanPenyelesaianSengketaolehPemohonatas LHP kpd KI Prov. Jatengtgl 19 Maret 2012 Terdaftardi KI Prov. Jatengtgl 16 April 2012 MEDIASI I Tgl 3 Mei 2012 MEDIASI II Tgl 10 Mei 2012 (Pemohon via teleconference, belumadakesepakatanparapihak) Ya Permohonan Ditolak

15. PENUTUP • PentingnyaMenunjuk PPID disetiapBadanPublikolehPimpinanBadanPublik. • PentingnyaPenetapanKlasifikasiInformasipada PPID disetiapBadanPublik, yang mendapatPersetujuanolehAtasanLangsungBadanPublik. • PentingnyaUjiKonsekuensiTerhadapInformasi yang Dikecualikanoleh PPID disetiapBadanPublik. • Menyediakansaranadanprasaranapengelolaandanpelayananinformasipublik, termasukpapanpengumumandanmejainformasi. • Membuatdanmengumumkanlaporantentangpengelolaandanpelayananinformasiserta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi sesuai dengankewenangannya. • Melakukanevaluasidanpengawasanterhadappelaksanaanpengelolaandanpelayananinformasidiinstansinya.

16. TERIMA KASIH