TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH ( GOOD GOVERNANCE ) DAN AGENDA PEMBANGUNAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Muha

1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH ( GOOD GOVERNANCE ) DAN AGENDA PEMBANGUNAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMMuhammad Nazar(Wakil Gubernur Aceh) Disampaikan Acara Seminar Series Pada Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, 27 Juli 2007

2. IDE AWAL : FIRST INTERNASIONAL CONFERENCE OF NEW RESTORED DEMOCRATIES ( MANILA, JUNI 1998 ) Menghasilkan “DEKLARASI MANILA“. • Prinsip – Prinsip “ GOOD GOVERNANCE” • 1.Transparancy( Keterbukaan ) • 2.Accountability( Bertanggung jawab ) • 3.Eguity( Adil ) • 4.Responsiveness( Cepat dan Tanggap ) • 5.Civil Society Role( Peran dan Partipasi Masyarakat ) • 6.Rule of Law ( Penegakan Hukum )

3. Di Indonesia mulai banyak dibicarakan mengenai “GOOD GOVERNANCE” setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. • Memicu terjadinya krisis multidimensi berkepenjangan • Akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik ( publik trust ) terhadap pemerintah yang sah • Era reformasi sebagai ledakan besar ( big bang ) • Kebebasan atas nama demokrasi menimbulkan “ euforia” tidak hanya dikalangan masyarakat juga di pemerintahan.

4. Ketetapan MPR no. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian di ubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. PP nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. DASAR HUKUM

5. Desakan masyarakat Dunia dan Modern Desakan Masyarakat dan Pemerintahan yang demokratis Maraknya perilaku merusak berubahnya paradigma pelayanan publik; dari Government Driven kepada Customer Driven. Amanah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ALASAN GOOD GOVERNANCE ?

6. Pemerintah Dunia Usaha Masyarakat Madani PIHAK YANG BERPERAN SECARA SINERGIS. Ke tiga-tiga nya harus berperan secara sinergis; mana yang semestinya dikerjakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus terbagi secara proporsional. Era ”Big Government” sudah seharusnya diakhiri

7. Substansi : Implementasi Konsep • Reinventing Government: • Memasukkan paradigma dan langkah-langkah stategik kewirausahawan kedalam sektor pemerintah. • Peran pemerintah berubah dari unsur pelaksana ( rowing )menjadi unsur pendorong ( steering ) • Dari Orientasi Pengatur ( rule driven ) → Orientasi missi (mission driven ) • Dari Orientasi Kekuasaan → Orientasi Demokrasi • Dari Orientasi Sentralisasi → Orientasi Desentralisasi

8. Menghindari birokrasi pemerintah yang semakin gemuk, rumit dan tidak sehat ( parkinson low ). Birokrasi harus terstandarisasi dan impersonal • Kelembagaan pemerintah berorientasi kepada pelayanan ( Customer Driven ). • Perlu perubahan “ Mind – Setting” dan Culture Setting” semua pihak • Membangun Sistem dan Mekanisme pendukung, serta menghindari melakukan hal-hal yang ”Counter Productive”. Usaha perbaikan yang terus menerus ( Continous Improvement ) untuk semua hal perlu menjadi komitmen bersama

9. 1. Fokus Pembangunan diarahkan terpusat (fokus) kepada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat, dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan terarah dengan memegang kuat komitmen yang telah disepakati. 2. Berkelanjutan dan Tuntas Pembangunan dilaksanakan berkesinam- bungan pada jalan dan arah yang benar (on the right track), tidak tambal sulam dalam rangka menyelesaikan persoalan masyarakat secara menyeluruh dan tuntas. PARADIGMA & AGENDA PEMBANGUNAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

10. 3. Sinergis adanya keterkaitan antar sektor yang saling melengkapi, tidak tumpang tindih melalui pendekatan lintas fungsi (cross functional approach) Partisipasi Masyarakat pembangunan dilakukan dengan mengedepankan peran masyarakat secara nyata. Masyarakat harus menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan. 5. Mensejahterakan Rakyat Hasil pembangunan yang akan dicapai membawa kesejahteraan secara nyata bagi kehidupan masyarakat.

11. `AGENDA PEMBANGUNAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2006 • AGENDA PEMBANGUNAN • Menciptakan dan memelihara Aceh yang aman dan damai. • Menciptakantata pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa ( Good Government Governance ). • Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, adil dan berkelanjutan.`

12. Memfasilitasi penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik, memelihara perdamaian dan membangun harmonisasi antar kelompok masyarakat serta melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Memfasilitasi terlaksananya pendidikan politik masyarakat yang berkualitas, anti KKN, menjunjung tinggi HAM dan etika politik. Memfasilitasi dan memberdayakan pranata-pranata adat dan lembaga sosial - budaya tradisional Aceh agar dapat mandiri dan dipercaya. Meningkatkan kualitas aparatur hukum dalam upaya menciptakan rasa keadilan antar kelompok masyarakat dan unit sosial, termasuk diantaranya dengan mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan serta mencegah pornografi dan pornoaksi. MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA ACEH YANG AMAN DAN DAMAI

13. MENCIPTAKAN TATA PEMERINTAHAN DAN APARATUR PEMDAYANG BERSIH DAN BERWIBAWA. yaitu : dengan menegakkan sistem, memelihara keteraturan dan ketertiban serta mengoptimalkan pengawasan` • Mengoptimalkan pengawasan internal berjenjang dan penegakan hukum ( Law enforcement ) di berbagai lembaga dan strata pemerintahan. • Membangun dan memasyarakatkan budaya disiplin ( kerja, waktu, anggaran ), aparatur yang bermoral, profesional dan produktif pada setiap lini. • Menstimulasi pejabat dari berbagai strata mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang jelas terhadap tupoksi serta peningkatan kinerja masing-masing. Setiap pejabat harus menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengolahan keuangan dan kekayaan negara.

14. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pegawai melalui pemberian insentif / tunjangan khusus yang memadai. Pemberlakuan sistim karir harus berdasarkan prestasi. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan e-Government dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintah Daerah. Seluruh aparatur pemerintah Daerah agar bekerja dengan penuh idealisme, bersungguh-sungguh, cepat, tepat dan cermat.Prinsipnya jangan adalagi kebocoran dalam penggunaan anggaran untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Mempermudah dan memperlancar segala urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Jangan mempersulit hal-hal yang sebenarnya mudah dan sederhana, kebiasaan buruk ini sudah saatnya ditinggalkan.

15. Menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Meningkatkan PAD, Investasi dan ekspor non migas Meningkatkan daya saing komoditi unggulan dan andalan daerah. Revitalisasi sektor Pertanian, Perikanan dan kehutanan Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ). Perbaikan iklim Investasi dan ketenagakerjaan. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA ADIL DAN BERKELANJUTAN.

16. Pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah Peningkatan Akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Peningkatan Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima. Percepatan pembangunan infrastruktur. Perbaikan pengelolaan sumber daya Alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.