Pengarus-utamaan KPH : Solusi Masalah Tata Kelola & Penyesuaian Struktur Kehutanan

1. Pengarus-utamaan KPH:Solusi Masalah Tata Kelola & Penyesuaian Struktur Kehutanan Hariadi Kartodihardjo Bogor, 12 Juni2014

2. Isi Presentasi • Pendahuluan • Konsep Mainstreaming • Mainstreaming KPH dalamPerizinan • Arah ke Depan—Buku II KPH • Penutup

3. Pendahuluan 1 1.1. LatarBelakang • Tiga faktor hambatan utama pengelolaan hutan: inefisiensi birokrasi, masalah status hutan negara, integrasi peran pusat-daerah-unit pengelolaan; • Mainstreaming KPH diperlukan agar daya-gunamanfaatnyasegeradapatdiwujudkan. • Peran KPH sangat terkait dengan kemampuan negara untuk menguasai sumberdaya hutan: • Pendapatan Pemerintah/Pemda • Hak/akses bagi masy adat/lokal • Pengembangan ekonomi bagi usaha besar • Konservasi dan perlindungan SDH

4. Progres Pembangunan dan Operasionalisasi 120 KPH Model • SampaidenganJanuari 2014

5. Sumber: Grahat Nagara, 2014 PNBP dari SDA dan Harapan Peran Hutan “Jika dikalkulasi dengan luasan yang dikelola, pemanfaatan hutan menyumbang pemasukan ke negara ±Rp 70 ribu /Ha/th.” tahun 2013(dalam milyar) Penduduk miskin Indonesia mencapai 28,55 juta orang (2013) 30 ribu desa hidup di dalam/sekitarhutan. Menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Indonesia defisit listrik hingga lebih dari 429 MW (2012) 51,2% rumah tangga petani di Indonesia menguasai tanah di bawah setengah hektar (2003)

6. Sumber: Grahat Nagara, 2014 Masalah-Masalah Tata Kelola KAJIAN KERENTANAN KORUPSI PERIZINAN DI KEHUTANAN Potensi terjadinya suap/perasuntuk satu izin HPH/HTI paling maksimal sebesar 22,6 milyarhingga 688 juta rupiah setiap tahun (KPK, 2014). • Ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar. Hanya 3,18% yang dialokasikan untuk rakyat. NILAI MANFAAT HUTAN KE MASY. LEBIH SECARA ILEGAL. • Hampir seluruh proses perizinanrentan korupsi, sehingga usaha kehutanan mengalami biaya tinggi dan kecenderungan monopolistik. BIAYA TRANSAKSI TINGGI AKHIRNYA MENGHANCURKAN USAHA KEHUTANAN. • Pengendalian dan pengawasan lebih mengandalkan dokumen. INFORMASI TAPAK SANGAT LEMAH. KAJIAN SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 16,18% dari 120 juta ha – data Kemhut 2013) PNBP PinjamPakaitidakterpungut 15,9 trilyun (KPK, 2010)  Korsub Tambang ke 12 Propinsi Prioritas TATA USAHA PEMBERIAN IZIN PRODUKSI HSIL HUTAN PNBP WASDAL Indikasi statecapture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh

7. Agenda NKB -12 Kementerian /Lembaga, Koord. KPK & UKP42013-2015 Agenda One Map, Klaim & Verifikasi, Review KebijakanPerizinan

8. Pengaturanberbagaiinstrumenperencanaanruang yang adadalamberbagairezimsektoralbelum jelasmengaturketerkaitandanrekonsiliasinya. TEMA 1. Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan SDA Sumber: Grahat Nagara, 2014 Rencana Perkebunan A.1.6. Penyusunankriteriadayatampungdandayadukunglingkungan RTR Pulau KLHS RTRSP A.1.10. AturanpenjelasanRencana Perkebunan RDTRK A.1.12. Regulasiperencanaanpemanfaatanruangmengakomodasisemuasektor A.1.11. Kriteriapenentuankawasanbudidayaperkebunan RTRWN A.1.5. Menyelesaikanaturanpelaksana UU 32/2009 RTRWK RTRWP A.1.2. Evaluasipengukuhankawasan Tata Batas A.1.15. Harmonisasiregulasidankebijakanperuntukanruang A.1.9. Kriteriapenentuan WUP/WPN/WPR WUP/WPN/WPR TMKH KWS. Hutan Areal Pencadangan RKTN WIUP/WIPR/WIUPK A.1.14. Inventarisasidanharmonisasiregulasidankebijakanterkaitkawasanhutan Penunjukan A.1.8. Mempercepatpenyusunan WIUP/WIPR/WIUPK A.1.7. Evaluasiwilayahusahapertambangan PinjamPakai Pelepasan A.1.1. Penyempurnaanaturanpengukuhankawasan A.1.3. Menjabarkan RKTN A.1.4. Mempercepatpembentukan KPH

9. Sistemperizinan yang adasaatinilebihbanyakmenjadialattransaksionalketimbang instrument pencegahan. TEMA 2. Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan SDA Sumber: Grahat Nagara, 2014 A.3.5. & A.3.8. Pengaturan agar data izindisampaikankepada BIG A.3.6. & A.3.9. & A.3.11. Menyusun NPSK pengendalianperizinan A.3.13. Menyusun NPSK pencabutanhak A.3.3. Pengaturanakses K/L terhadap data kebijakanpengelolaan SDA A.2.1. & A.2.3. Jika di hilir, IUP dapatmenjadiinstrumenpencegahanyang efektif, karenasudah dapatdipastikanbahwausahapengelolaan SDA sudahmendapatkaninformasi yang lengkapmengenailingkungan, lahan, danperuntukannya. A.2.2. Evaluasipelepasankawasan Data kebijakandisampaikanke BIG Penataanulangpengelolaan SDA A.3.2. Menyusunkriteriatanahterlantar IzinLokasi A.3.4. Evaluasiperizinandan proses perizinan A.2.9. Membangun basis data izinlingkungan A.3.12. Basis data daninformasiperizinansektoral A.3.1. Mengkoordinasipengembanganjaminanpelepasan HakGuna Usaha PelepasanKawasan Izin Usaha Perkebunan Operasionalisasipenegakanhukum IzinLingkungan A.3.10. Melaksanakanpengendalianperizinandanhak A.2.5. Harmonisasiregulasipinjampakaidanpelepasankawasan PinjamPakaiKawasan Izin Usaha Pertambangan A.2.6. & A.2..7. Penegakanhukum A.2.8. Sosialisasidaninternalisasiizinlingkungan A.2.4. Evaluasipinjampakaikawasan

11. RAPATKONSOLIDASI Tim NKB 12 KL Penyelesaian Agenda B09/Sept, 2013 Jakarta 11-12 Okt 2013 Sumber: Tim Koordinasi dan Supevisi Monitoring dan Evaluasi NKB 12 KL

12. KPH dalam program NKB/KPK • Review peraturan perizinan (Ditjen BUK) dan penguatan lembaga pengawasan (legal, sosial, lingkungan, PNBP)+ izin tambang dan kebun; • Peran KPH untuk meningkatkan efisiensi dan pusat informasi perizinan • Re-strukturisasi dan re-organisasi lembaga (Kemenhut, Pemda), ketepatan ukuran kinerja;

13. Konsep Mainstreaming 2 • Pemahaman KPH secara individu—baik bagi pengambil keputusan, pelaku usaha kehutanan, LSM, akademisi maupun masyarakat; • Dapat dimasukkannya peran KPH kedalam berbagai tingkat kebijakandanperencanaan pembangunan,baik di tingkat nasional, propinsi, kab/kota; • Pengarus-utamaan KPH—memperjelastiga peran tata-kelola hutan, yaitu:

14. Administrasihutan oleh Pemerintah/Pemda; • Manajemen hutan yang dilaksanakan oleh KPH; • Perencanaan hutan, yang dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya dalam lingkup kab/prop, regional/pulau atau nasional. • Prosespergeseran institusi (institutional change). Perubahan fundamental yang menjadi perubahan filosofi dasarnya, yatu: • Perubahan nilai (value system) dan cara berpikir • Perubahan batas yurisdiksi (jurisdiction boundary) • Pengelolaan yang berbasis output secara nyata • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

15. PrinsipPerubahanPeraturan • Meletakkan secara tepat basis peran administrasi, manajemen, dan perencanaan hutan sebagai dasar distribusi kewenangan. • Menjadikan fungsi KPH sebagai sumber informasi alokasi pemanfaatan hutan melalui tata hutan yang telah di bangun, sehingga menjadikan pelaksanaan administrasi pemanfaatan hutan lebih efisien. • Meminimumkan kawasan hutan yang “open akses”dengan mengelola kawasan hutan yang tidak dikelola pemegang izin. • Bersama-sama dengan pihak lain, KPH dapat menyiapkan kapasitas masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan baik melalui skema perizinan ataupun skema kemitraan.

16. Lingkup Mainstreaming KPH c). a). INFRASTRUKTUR, SDM, NETWORK NKB-KPK, KOORDINASI PENGUATAN KAPASITAS INTERNAL KPH REGULA- SI DAN PERENCA-NAAN PROGRAM KEMENHUT DAN PEMDA DI KPH b). STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI, IKU K/L

17. Mainstreaming KPH (kasus Perizinan) 3 3.1. ArahKebijakan • Urusan PemerintahdanPemdauntuk memastikan lokasi izin diselesaikan terlebih dahulu (pelaksanaan PP 38/07), sehinggacalonpemegangizintidakperlumendapatrekomendasiBup/Gub. • KPH menentukancalonlokasiizin (yang disahkandalam RJP) danRencanaTahunan. Lokasiinisekaligussebagaipenetapan areal kerja (working area) oleh DitjenPlan. • Pengembangan kapasitas masyarakat adat/lokal agar dapat bermitra denganpemegangIUPHHK ataumemperoleh izin didampingiKPH dan/atau LSM atau bermitra dng KPH.

18. 3.2. Arah Mainstreaming KPH padaPerizinan

19. 3.3. PermenhutP.50/2010 jo P.26/2012

21. SkemaPerizinanSetelahadaPeran KPH

22. Operasional—Lapangan • Potensi KPH dan RPH-Jangka Pendek • RKT pemegang izin  RPH-JP  penugasan Dishut • Ada identifikasi lokasi dan pihak-3 • Identifikasi kegiatan (BP2HP)  RPH-JP • Dishut—KPH (inisiator)  Pemda/Gub/Bup • KPH (interpreneur)  Pihak-3 (Mitra) • Legalitas (Perlu NSPK—SOP) • Legitimate (proses komunikasi) • Maintain: penguasaan wilayah dan pemeliharaan hubungan kerja (SDM, Dana, Fasilitas KPH)

23. Operasional—Lapangan • Pengelolaan resiko: • Komunikasi: relasi pimpinan daerah-kph-swasta-lsm-masyarakat-akademisi • State capture: pihak-pihak pengganggu • Pemda sbg pemegang wewenang HP & HL: proses administrasi (?) • Hutan sebagai (manajemen) asset: MRV dan proses pengawasan/pengendalian • Gap kapasitas KPH dan beban: SDM, leadership • Anggaran: sumber dari luar APBN/APBD—network, donor.

24. B U K U II — KPH — gambar besar ke depan “Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktural Kehutanan Indonesia” 4

25. 5 Penutup • Pengarus-utamaan KPH perlu disertai dengan perubahan sistem nilai (paradigm shift) menuju restrukturisasi kehutanan. • Sistem nilai tersebut—dalam hal penguatan pengelolaan hutan—ditujukan untuk melakukan efisiensi dan keterbukaan pelayanan publik terhadap proses dan penetapan perizinan, RHL, konservasi, dll.

26. Mainstreaming KPH akan disertai penyesuaian struktur organisasi-organisasi yg membidangi kehutanan. • Agenda dan rencana aksi 12 K/L (NKB-KPK) dapat digunakan untuk melakukan pengarus-utamaan KPH, terutama untuk menselaraskan kepentingan sektor lain dan/atau daerah yang terkait upaya mengoperasikan KPH. • Segera melengkapi NSPK-SOP dan proses-proses komunikasi.

27. T e r i m a k a s i h