POLITIK PENDIDIKAN DALAM ISLAM

1. POLITIK PENDIDIKAN DALAM ISLAM Oleh: Arti Rosaria Dewi, dr.

2. Pendahuluan • kualitas SDM Indonesia berada pada urutan 109 dari 174 negara, jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura (24), Malaysia (61),Thailand (76) dan Philipina (77). (UNDP, th 2000)

3. “Orang miskin dilarang sekolah” • pengangguran • 19 % dari jumlah remaja di Indonesia (14 ribu) pengguna narkoba. • seks bebas, aborsi, tawuran

4. Edgar Faure, Ketua The International Commission for Education Development : pendidikan adalah tugas negara

5. pendidikan semasa Islam diterapkan sebagai ideologi negara  berhasil mencetak banyak ilmuwan dan mujtahid (Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Biruni, al-Khawarizmi, dll) • kaya dengan ilmu + kepribadian agung menghantarkan masyarakatnya pada kepribadian tinggi yang diridhai Allah

6. Pendidikan Islam : Bebas Biaya • “Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim”. (HR. Ibnu Adi dan Baihaqi) • kebutuhan primer • Negara wajib menyediakan pendidikan bebas biaya kepada warga negaranya (Muslim & non-Muslim, fakir miskin & kaya, semua jenjang pendidikan)

7. Rasulullah saw. menetapkan tebusan tawanan perang Badar berupa keharusan mengajar sepuluh anak kaum Muslim. • Ijma Sahabat : gaji guru diambil dari Baitul Mal (kas negara).

8. Wadhiyah bin Atha : di Madinah terdapat tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar memberi gaji : 15 dinar/bln/org • khalifah sepanjang masa Daulah Khilafah Islamiyah juga memberikan pendidikan bebas biaya kepada warga negaranyapendidikan adalah tanggung jawab negara.

9. Sumberbiaya :Negara (Baitul Mal). • fai’dankharaj :ghanimah, khumuus (seperlimahartarampasanperang), jizyah, dandharibah (pajak); • kepemilikanumum : tambangminyakdan gas, hutan, laut, danhima (milikumum yang penggunaannyatelahdikhususkan). Adapunpendapatandarizakattidakdapatdigunakanuntukpembiayaanpendidikankarenazakatmempunyaidelapangolonganmustahikzakat (QS. 9:60).

10. Negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Utang ini kemudian dilunasi oleh Negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslim.

11. dibelanjakan untuk dua kepentingan. • 1. gaji guru, dosen, karyawan, dll. • 2. sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, sarana-sarana penunjang lain yang dibutuhkan (seperti asrama bagi pelajar, klinik kesehatan, kantor dan sarana administrasi, dll) dsb.

12. Rakyat bisa saja ikut menyediakan sarana-sarana tersebut sebagai bentuk amal jariah/wakaf, tetapi mereka tidak mengambil alih tanggung jawab Negara

13. Pendidikan Islam: Berkualitas • Asaspendidikanadalahakidah Islam. • Akidahmenjadidasarkurikulum (mataajarandanmetodepengajaran. • Akidah Islam berkonsekuensiketaatanpadasyariat Islam. • Pendidikandianggaptidakberhasiljikatidakmenghasilkanketerikatanpadasyariat Islam padapesertadidik, walaupunpesertadidikmenguasaiilmupengetahuan.

14. Akidah Islam menjadi asas dari ilmu pengetahuan  akidah Islam mjd standar penilaian. Ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan akidah Islam tidak boleh dikembangkan dan diajarkan kecuali untuk dijelaskan kesalahannya.

15. Tujuan Pendidikan (1) berkepribadian Islam (2) menguasai tsaqafah Islam (3) menguasai ilmu kehidupan (sains teknologi dan seni)

16. Kepribadian Islam adalahsikap yang lahirdaripemahaman Islam, pesertadidikmampumengendalikandirinyasesuaidenganpemahaman Islam. • Kepribadian Islam merupakanpilarpembentuk : kecerdasan spiritual (berupabentukankesadarannyasebagaihamba Allah), kecerdasanemosional (berupakemampuannyamengendalikandiri agar selalutundukpadaaturan-aturanhidupdari Allah), dankecerdasanpolitik (berupa rasa cintakepadakaum Muslim dandoronganuntukselalumemperhatikandaninginberbuatsesuatuterhadapkondisikaum Muslim).

17. kepribadian Islam adalah kualifikasi yang pencapaiannya harus diamati dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar menilainya dengan jawaban-jawaban peserta didik dalam ujuan tertulis atau ujian lisan tertentu.

18. Penguasaan tsaqafah Islam adalah pemahaman terhadap hukum-hukum syariat dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam melakukan penggalian hukum syariat. • Seorang peserta didik harus dikembangkan semua jenis kecerdasannya-kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan politiknya

19. Kepribadian Islam  membuat seseorang selalu menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sesuai syariat Islam, baik itu masalah pribadi, keluarga, maupun masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan Negara.

20. Negara harusmengambilkebijakan-kebijakantertentu yang menjamin agar selaluterdapatdokter, insinyur, guru, dosen, perawat, mujtahid, dantenaga-tenaga lain yang wajibkifayahadanyadalamjumlah yang dibutuhkanmasyarakat. • Cara : (1) merekrutmerekasebagaipegawainegerisejakmerekadalammasapendidikanatau (2) Negara membukasekolahkhususbagipegawainegeriuntuikmemenuhikebutuhantenaga-tenagatersebut.

21. Negara akan membiarkan tenaga kerja masuk ke pasar tenaga kerja secara alami. • Negara hanya memberikan informasi kepada masyarakat secara berkala mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan tenaga-tenaga tertentu,

22. Memberlakukan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan. • Berlaku bagi setiap warga Negara ( di dalam negeri maupun di luar negeri). • Apabila pihak perorangan menyelenggarakan pendidikan bagi warga Negara; mereka wajib menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Negara.

23. Kurikulum berkelanjutan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. • Materi pembentukan kepribadian Islam diajarkan di tingkat dasar untuk membentuk dasar kepribadian, dilanjutkan di pendidikan menengah, dan dimatangkan di pendidikan tinggi.

24. Materitsaqafah Islam jugadiajarkanberjenjang • Pemahamanhukumsyariat yang berkaitandenganamalindividuharussudahselesaidiajarkansebelumpesertadidikmencapaiusiabalig. • Selanjutnya, pemahamandikembangkanterhadaphukum-hukum lain. Selainitu, pemahamanhukumsyariat yang sudahdiperolehdiperdalamdandiperluasdijenjangselanjutnya.

25. Ilmu-ilmu dasar untuk menggali hukum (bahasa Arab, ilmu-ilmu terkait al-Quran dan hadis, fikih, dan dasar ushul fikih) diajarkan kepada semua peserta didik agar mereka semua dapat membedakan mana pendapat islami dari pendapat kufur dan mampu bersikap yang tepat dalam perbedaan pendapat yang islami.

26. Adapunilmulanjutan agar mampuberijtihaddiberikandiperguruantinggibagi yang berminatmendalaminya. • Pengajaranilmukehidupandiajarkanberjenjang. • Ilmu-ilmudasarbagisemuailmupengetahuanterapandiberikanditingkatdasardanmenengah. • Pengembanganilmu-ilmudasarmelaluipenelitian-penelitiandilakukandiPerguruanTinggi. • Pengajaranilmu-ilmuterapansepertipertanian, teknik, kedokteran, dan lain-lain dilakukandiPerguruanTinggi.

27. Metode pengajaran dalam kurikulum ditentukan Negara dari yang dianggap terbaik untuk mencapai tujuan pendidikan. • Negara menyediakan sarana dan prasarana serta sumberdaya pendidik dan tenaga pendidikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut.

28. Manajemen SDM pendidik dan tenaga pendidikan • Pendidik (guru dandosen) adalahorang-orang yang menyampaikanpelajaran, teladanbagipesertadidik, danpelakuuslub-uslubpendidikan yang lain kepadasiswa • memenuhikualifikasi yang dibutuhkan. • berkepribadian Islam, memilikietoskerja yang baik, amanahdankapabelmenjalankantugasmerekamasing-masing. Pendidikharusmenguasaiilmu

29. Negara harus menyediakan pendidikan bagi calon-calon pendidik agar selalu tersedia tenaga pendidik sesuai kebutuhan. • Negara perlu menyediakan fasilitas yang memungkinkan para pendidik terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan

30. “Barangsiapa yang diserahipekerjaandalamkeadaantidakmemilikiistrimakahendaklahiamenikah; jikaiatidakmemilikipembantumakahendaklahiamendapatkannya; jikaiatidakmemilikirumahmakahendaklahiamendapatkanrumah; jikaiatidakmemilikihewantungganganmakahendaklahiamemilikinya. Barangsiapa yang mendapatkanselainitumakaiatelahmelakukankecurangan. “(HR. Ahmad)

31. Khalifah Umar bin al-Khaththab memberikan gaji kepada seorang guru sebesar 15 dinar. Satu dinar sebanding dengan 4.25 gram emas, jadi sekitar 13 juta rupiah tiap bulannya.

32. Mendorong peningkatan peran dan kemampuan keluarga dalam mendidik dan mendorong terciptanya suasana kondusif bagi pendidikan di masyarakat. • Keluarga berperan membentuk dan mengembangkan kepribadian Islam dalam kehidupan sehari-hari di rumah. • Masyarakat menguatkan nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga dan sekolah.

33. Negara mendorongkeluargauntukmeningkatkanperandankemampuannyadalammendidikanaksertamenyediakanfasilitas-fasilitas yang dibutuhkankeluarga yang inginmeningkatkankemampuannyadalammendidikanak. • Negara dapatmenariksementarahakpendidikananakdariseorang ayah atauibudanmenyerahkannyakepadakeluargaataukerabat lain yang mampumendidik, apabilaseorang ayah atuibusangatlemahdalammendidikanaknya, sampai ayah atauibutersebutdapatmendidikanaknya.

34. Negara harusmengawasi media massadanperilakuindividu-individudalamkehidupanumum. • Media massatidakbolehmenyebarkannilai, pemikiran, ataucontohperilaku yang membahayakanpesertadidik. • Tindakan-tindakanpelanggaranhukumatautercela; harusditindaktegassehinggatidakmenyebarditengah-tengahmasyarakat. • Tindakan Negara iniseiringdenganperankontrol social wargamasyarakatsehinggaefektifmenjagagenerasidarilingkungan yang burukbagipendidikannya.

35. Pendidikan Bagi Warga Negara Non-Muslim • Mendapat pendidikan yang sama sebagaimana muslim. • Mereka mempelajari ajaran agama mereka di keluarga-keluarga mereka dan komunitas mereka, misalnya di sekolah-sekolah Minggu di gereja-gereja, kelas-kelas pelajaran tentang Yahudi, pengajaran di kuil-kuil, dll. • Mereka mengadakan sendiri pengajaran agama bagi anak-anak mereka, Negara tidak campur tangan dalam hal itu.

36. Mereka juga bisa saja diizinkan membuka sekolah khusus untuk anak-anak mereka, selama mereka tetap menjalankan kurikulum yang ditentukan Negara, dan tetap dalam kontrol Negara. • Anak-anak mereka akan mengenal bagaimana ajaran akidah Islam dan bagaimana ibadah mahdhah-nya seorang Muslim walau mereka tidak meyakini dan melaksanakannya. • Mereka mengenal hukum-hukum muamalat Islam karena mereka harus melaksanakannya dalam kehidupan umum di masyarakat.

37. Warga Negara non-Muslim dilarang mengadakan pengajaran agama mereka terhadap warga Negara yang Muslim atau menerima murid-murid Muslim di sekolah-sekolah mereka.

38. TerimaKasih