EKONOMI ISLAM

1. EKONOMI ISLAM SEBUAH HARAPAN BARU Krishna Adityangga, SEI., MSI UNS 25 Nov, 09

3. KILAS BALIK • Teori-teori ekonomi klasik telah memberikan andil yang cukup besar pada perkembangan perekonomian negara-negara Barat. • Selama kurun 150 tahun negara-negara di Eropa lepas landas (take-off) dengan sistem ini. GDP tumbuh pesat, harga-harga cukup stabil. • Namun kenyataan sejarah membuktikan bahwa peran teori klasik (termasuk neo-klasik) berakhir dengan petaka besar, ditandai dengan terjadinya depresi berat pada tahun 1930-an. • Terjadinya bencana itu, memunculkan 2 reaksi: • Reaksi ekstrim, yang datang dari kelompok sosialis, yang menuntut perombakan ekonomi secara total. • Reaksi “jalan tengah”, yang dikomandani oleh Keynes.

4. KILAS BALIK, lanjutan… • Sejarah ternyata telah memilih “jalan tengah”nya Keynes. • Selama 3-4 dekade teori Keynes telah banyak diterima secara luas di banyak negara. Pertumbuhan ekonomipun banyak dirasakan terutama negara-negara berkembang. • Akan tetapi, pada tahun 70-an perekonomian menghadapi resesi berkali-kali. Pertumbuhan ekonomi lambat, angka pengangguran tinggi dan pada saat yang bersamaan harga-harga juga naik. • Hal itu merupakan “penyakit” baru dalam dunia ekonomi. Biasanya jika pengangguran tinggi, maka inflasi rendah dan sebaliknya.Teori-teori Keynes lumpuh total. • Pada tahun 70-80-an, muncullah aliran monetaris, dengan tokoh utamanya Milton Friedman. • Jika Keynesian mengandalkan kebijakan fiskal, maka Monetaris menggunakan kebijakan moneter untuk mengatasi masalah ekonomi saat itu.

5. KILAS BALIK, lanjutan… • Untuk beberapa saat, saran-saran kubu monetaris diterima. Tetapi, karena resesi terus berlanjut, akhirnya saran mereka ditinggalkan. • Muncullah kubu berikutnya, yaitu aliran sisi penawaran (supply side). Kubu ini menyarankan agar yang diutak-atik jangan sisi permintaannya, tetapi sisi penawarannya. • Cara terbaik untuk ini adalah memberi intensif pada orang yang bekerja lebih rajin dengan program pemotongan pajak. • Bukti-bukti berikutnya menunjukkan bahwa kebijakan sisi penawaran kurang ampuh. Lahirlah aliran berikutnya yaitu Rational Ekspectation (Ratex). • Model-model yang dikembangkan Ratex sesungguhnya kembali memanfaatkan model keseimbangan umum klasik. • Apakah ekonomi akan kembali ke aliran klasik?

6. ANALISIS SINGKAT • Sesungguhnya, para ekonom makro senantiasa memimpikan terwujudnya ekonomi yang: • Senantiasa mengalami pertumbuhan, • Stabil, yaitu terbebas dari 3 penyakit ekonomi: inflasi, pengangguran dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. • Sejarah telah membuktikan, bahwa ekonomi klasik memiliki andil yang besar terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. • Sejarah juga mencatat bahwa dibalik tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut, ekonomi tersebut telah gagal mewujudkan distribusi pendapatan. • Persoalan ketimpangan sosial yang ditandai semakin lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan miskin, pemilik kapital dan kaum buruh, telah menjadi sorotan tajam dari kalangan kaum sosialis.

7. ANALISIS SINGKAT, Lanjutan… • Peran aliran Keynesian, Monetaris dst. dalam perbaikan ekonomi saat itu sesungguhnya hanyalah sekedar ingin melanjutkan sukses pertumbuhan ekonomi klasik ditambah dari aspek stabilisasi ekonomi makronya. • Kritik tajam dari kaum sosialis menyangkut realita kesenjangan ekonomi, khususnya antara kaum pemilik kapital dan kaum buruh tidak pernah terjawab oleh para pakar ekonomi makro tersebut, walaupun hanya dari dataran teori. • Seandainya teori-teori makro tersebut sukses, sesungguhnya itu adalah kesuksesan kaum kapitalis, bukan kesuksesan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi pada kenyatannya, teori itu gagal. • Mengapa harus kita katakan sebagai kesuksesan kaum kapitalis? Kita lihat satu per satu.

8. 1. Aspek Pertumbuhan Ekonomi • Kesuksesan ekonomi kapitalisme dalam pertumbuhan ekonominya, sesungguhnya sangat ditopang oleh keberadaan pasar uang. • Dalam pasar uang tersebut, lembaga yang paling berperan adalah: • Perbankan • Pasar modal • Dengan adanya 2 lembaga tersebut, penghasilan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi langsung dapat terserap dan dapat digunakan untuk menopang kebutuhan investasi. • Dengan adanya 2 lembaga itu pula, kebutuhan investasi dalam skala besar dapat dengan mudah diwujudkan. • Yang menjadi pertanyaan adalah: kepada siapa keberadaan kedua lembaga tersebut mengabdi?

9. 2. Aspek pemerataan Ekonomi • Pada kenyataannya, yang bisa dan yang hanya bisa memanfaatkan kedua lembaga keuangan tersebut tidak lain adalah perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan mapan saja. • Dengan demikian, pemilik perusahaan yang sudah besar akan semakin besar, sedangkan peluang bagi perusahaan kecil, terlebih lagi bagi pemain baru, sangatlah kecil. • Di sisi lain, dilihat dari sisi model perusahaannya, bentuk PT adalah sebuah perserikatan modal. Konsekuensinya adalah, PT tidak pernah memberi peluang bagi mereka yang hanya memiliki “tenaga” saja untuk menjadi pemilik perusahaan. • Dari sinilah, munculnya kelas pemilik kapital dan kelas kaum buruh akan semakin kentara dan makin tajam.

10. 3. Aspek Keadilan Ekonomi • Walaupun dalam teori-teori kapitalisme sudah dikenal adanya istilah private goods dan public goods, pada kenyataannya batas-batas kepemilikan dan pemanfaatannya barang-barang tersebut masihlah sangat kabur. • Akibatnya, barang-barang yang sebenarnya terkait dengan hajat hidup orang banyak (air, hutan, energi, jalan dsb), banyak yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. • Pihak-pihak tertentu tersebut tidak lain adalah para pemilik modal besar (kaum kapitalis). • Jika banyak public goods yang dengan mudah jatuh di tangan individu-individu tertentu, pertanyaannya adalah: atas dasar apa mereka mendapatkan hak untuk itu? Dimana letak keadilannya?

11. 4. Aspek Stabilitas Ekonomi • Upaya-upaya yang dilakukan pakar ekonomi makro untuk mewujudkan kestabilan ekonomi tidak pernah menyentuh pada sumber penyebab, tetapi hanya sekedar mengendalikan sebuahakibat. • Contohnya, ketika Keynes mengkritik teori Klasik tentang teori permintaan uang karena tidak memasukkan unsur spekulasi, Keynes tidak pernah menganggap motif spekulasi tersebut sebagai sumber ketidakstabilan ekonomi, tetapi justru memasukkannya sebagai salah satu variabel teorinya. • Setelah didapatkan teori dengan variabel baru tersebut, barulah difikirkan upaya pengendaliannya, bukan upaya untuk menghapuskannya.

12. 4. Aspek Stabilitas Ekonomi, lanjutan… • Kenyataannya, kreativitas dan inovasi manusia untuk melakukan aktivitas ekonominya senantiasa tumbuh terus. • Banyak aktivitas ekonomi di jaman Klasik yang tidak ada kemudian menjadi ada, sehingga ada kesan seolah-olah teori-teori klasik sudah tidak “ampuh” lagi. • Jika tidak ada standar yang jelas mana aktivitas yang bisa membahayakan stabilitas ekonomi dan mana yang tidak, maka teori-teori ekonomi akan semakin kompleks. • Akibatnya, para ekonom akan semakin terbebani dan selanjutnya ekonomi akan semakin sulit untuk dikendalikan. • Itulah kenyataan yang terjadi saat ini.

13. EKONOMI ISLAMSEBUAH HARAPAN • Solusi yang ditawarkan ekonomi Islam tidaklah se ekstrim sosialisme, yang menghendaki dihapuskannya kepemilikan individu, khususnya kepemilikan asset-asset produksi. • Pembenahan ekonomi Islam diawali dengan menata aspek kepemilikan (al-milkiyah). • Aspek ke dua yang harus ditata adalah menyangkut pemanfaatan kepemilikan (at-tashorruf fil milkiyah). • Aspek ke tiga adalah penataan di bidang distribusi kekayaan di tengah masyarakat(tauzi’u tsarwah baynannas).

14. PILAR EKONOMI ISLAM • Dalam pandangan Islam, kepemilikan dibagi 3: • Kepemilikan individu (milkiyah fardiyah) • Kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) • Kepemilikan negara (milkiyah daulah) • Pemanfaatan kepemilikan dibagi 2: • Konsumtif (infaqul mal) • Produktif (tanmiyatul mal) • Distribusi kekayaan dibagi 2: • Distribusi antar individu. • Distribusi oleh negara.

15. PENJABARAN SINGKAT I. KEPEMILIKAN • Kepemilikan individu • Ijin Asy-Syari’ bagi seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan barang bergerak maupun tidak bergerak. • Ekonomi Islam mengatur ‘kualitas’ kepemilikan tetapi tidak membatasi ‘kuantitas’ kepemilikan individu. • Ekonomi kapitalisme tidak mengatur ‘kualitas’ dan ‘kuantitas’ kepemilikan individu. • Ekonomi sosialisme tidak mengatur ‘kualitas’ tetapi mengatur ‘kuantitas’ kepemilikan individu. • ‘Kualitas’ yang dimaksud adalah mengatur cara-cara perolehan kepemilikan, apakah sesuai dengan ketentuan syari’at atau tidak. • ‘Kuantitas’ menyangkut seberapa banyak barang yang diperbolehkan untuk dimilikinya.

16. 2. Kepemilikan Umum • Kepemilikan umum adalah ijin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. • Kepemilikan umum meliputi: • Tambang yang tidak terbatas Contoh: Tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, alumunium dsb. • Harta benda yang merupakan kebutuhan umum Contoh: Air, padang gembalaan, hutan, BBM dsb. • Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu Contoh: Laut, sungai, danau, teluk, selat, jalan, jembatan, lapangan dsb.

17. 3. Kepemilikan Negara • Kepemilikan negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum • Yang masuk kategori kepemilikan negara adalah: • Jizyah • Kharaj • Ghanimah • Fa’i • Rikaz • ‘Usyur • Harta orang meninggal tanpa ahli waris • Harta orang murtad • Berbagai macam tanah, bangunan, perkantoran, sekolah, rumah sakit milik negara • Dan sebagainya.

18. II. PEMANFAATAN KEPEMILIKANA. Konsumsi (infaqul mal) • Ekonomi Islam mengatur konsumsi manusia terbagi dalam beberapa kategori: • Mubah, contohnya: membeli makanan, pakaian, rumah, kendaraan dsb. • Sunnah, contohnya: shodaqoh untuk faqir, miskin, masjid, rumah sakit dsb. • Wajib, contohnya: nafkah untuk istri dan anak-anaknya, zakat dsb. • Makruh: pengeluaran untuk kebutuhan yang berlebihan atau boros (idha’atul mal) • Haram, contohnya: israf, tadzbir, taqtir, riswah, pengeluaran untuk kemaksiatan dsb.

19. B. Produksi (tanmiyatul mal) • Pertanian • Ekonomi Islam memberi aturan agar feodalisme dalam bidang pertanian tidak terjadi. • Aturan yang diberikan yaitu dengan asas: penyatuan kepemilikan lahan pertanian dengan produksi. • Aturan itu tersimpul dari adanya 3 ketentuan: • Adanya hukum menghidupkan tanah yang mati (ihya’ul mawat). • Adanya hukum larangan menerlantarkan lahan pertanian selama 3 tahun berturut-turut. • Adanya hukum larangan menyewakan lahan pertanian.

20. 2. Industri • Ekonomi Islam memberi keleluasaan bagi individu-individu untuk mengembangkan industrinya, selama jenis industrinya tidak dilarang. • Industri dalam ekonomi Islam mengikuti asas: الصناعة تأخذ حكم ما تنتجه “Status hukum industri menurut apa yang diproduksinya”. • Industri yang dilarang untuk dimiliki individu menurut ketentuan ekonomi Islam ada 2 jenis: • Industri yang memproduksi barang yang haram, seperti: industri minuman keras, industri pengalengan babi dsb. • Idustri yang menghasilkan barang kepemilikanumum, seperti: industri tambang emas, perak, tembaga, BBM dsb.

21. 3. Ketenagakerjaan • Asas dari ketenagakerjaan menurut ekonomi Islam adalah mengikuti manfaat yang diberikan pekerja. • Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai: الاجرة هي عقض على المنفعة بعواض “Aqad atas suatu manfaat dengan imbalan atau upah” • Transaksi ketenagakerjaan tidak boleh dikaitkan secara langsung dengan transaksi jual beli. • Upah bagi seorang pekerja tidak boleh ditentukan berdasarkan harga barang yang dihasilkan. • Upah yang diberikan tidak boleh didasarkan pada kebutuhan fisik minimum agar seorang pekerja masih dapat bekerja. • Negara juga tidak boleh mematok ketentuan upah pekerja dengan standar Upah Minimum Regional (UMR).

22. 4. Perdagangan • Hukum asal dari perdagangan adalah mubah (jaiz) bagi setiap individu • Kebolehan itu dengan ketentuan harus mengikuti rukun dan syarat jual beli • Negara tidak melakukan supervisi secara langsung tetapi hanya secara umum • Negara hanya menjaga agar pelaku perdagangan tidak menyimpang ketentuan syara’ dan memberi sanksi pada pelanggarnya. • Penentuan harga dikembalikan sepenuhnya pada keduabelah pihak, sesuai asas saling ridho (antaradhin). • Negara tidak boleh melakukan intervensi dalam proses trasaksi jual-beli, khususnya dalam penentuan harga, seperti: mematok harga untuk komoditi tertentu.

23. 5. Perdagangan Luar Negeri • Asas perdagangan luar negeri adalah pedagangnya, bukan komoditinya. • Warga negara bebas melakukan ekspor-impor komoditi apapun juga tanpa harus ada ijin dari negara. • Negara hanya membuka perjanjian perdagangan, tidak boleh menetapkan komoditi tertentu saja dan tidak boleh membatasi dengan kuota. • Bea cukai tidak boleh diambil untuk warga negara terhadap komoditi apapun juga. Dalilnya: لايدخل الجنة صاحب مكس “Tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai” • Untuk warga asing diperlakukan sesuai dengan yang dikenakan terhadap warga negara ketika memasuki negara tersebut.

24. 6. Perdagangan Valuta Asing • Islam memberi kebebasan untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing, asal memenuhi ketentuan syaratnya. • Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: • Berat timbangannya atau nilai uangnya sama dan setimbang (untuk yang sejenis). • Jual-beli yang tidak sejenis boleh suka sama suka, asalkan dilakukan secara kontan. • Serah terima antara kedua belah pihak harus dalam satu tempat. • Negara tidak boleh mematok kurs mata uangnya terhadap mata uang asing.

25. 7. Persyarikatan • Syirkah adalah aqad antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. • Aqad tersebut dapat berupa penggabungan tenaga dengan tenaga, tenaga dengan modal atau campuran dari keduanya. • Syirkah dikatakan sah apabila telah terjadi ijab dan qabul antar semua pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk melakukan sebuah usaha. • Syirkah yang hanya penggabungan modal sebagaimana dalam PT tidak sah hukumnya. • Syirkah dalam Islam ada 5 bentuk: Abdan, mudharabah, inan, wujuh dan mufawadhah.

26. 8. Investasi • Penambahan modal untuk mengembangkan suatu perusahaan dibolehkan dalam Islam. • Penambahan modal dapat dilakukan dengan prinsip syirkah untuk berbagi untung dan berbagi rugi. • Penambahan modal tidak boleh dengan prinsip utang-piutang yang disertai ketentuan adanya bunga. • Penambahan modal tidak boleh dengan penjualan kertassaham yang tidak mengikuti ketentuan ijab-qobul sebagaimana dalam aqad syirkah. • Penambahan modal dengan prinsip syirkah dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara (perbankan).

27. III. DISTRIBUSI KEKAYAAN1. Distribusi antar individu • Distribusi antar individu dapat melalui 3 kemungkinan: • Melalui sebab-sebab kepemilikan, seperti bekerja, waris, hibah dsb. • Melalui pola konsumsi yang telah ditentukan, seperti membeli kebutuhan hidup, nafkah, shodaqoh, zakat dsb. • Melalui pola produksi yang telah ada, seperti perdagangan, industri, pertanian dsb. • Dorongan Islam untuk melangsungkan proses ditribusi tidak hanya bertumpu pada motif ekonomi, tetapi juga karena adanya motif meraih pahala yang sebanyak-banyaknya.

28. 2. Distribusi oleh Negara • Bidang Fiskal • Sumber-sumber pemasukan negara • Sumber pemasukan negara untuk kas Baitul Mal ada 3: • Dari sektor kepemilikan individu, seperti: shodaqoh, hibah, zakat dsb. Khusus untuk zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain. • Dari sektor kepemilikan umum, seperti: tambang, bahan bakar minyak, gas, kehutanan dsb. • Dari sektor kepemilikan negara, seperti: jizyah,kharaj, ghanimah, fa’i, ‘usyur dsb. • Dalam kondisi normal negara tidak perlu memungut pajak dari rakyatnya. • Pajak hanya dipungut bila keadaan kas Baitul Mal mengalami kekurangan.

29. 2. Pengeluaran Negara • Negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhanpokok berupa: sandang, pangan dan papan bagi setiap individu rakyatnya. • Tanggung jawab itu berupa pengawasan dari negara agar jalur pemenuhan nafkah dari pihak yang dibebani kewajiban (sesuai jalur ahlinya), benar-benar dilaksanakan. • Jika seluruh jalur ahlinya sudah tidak ada (tidak ada yang mampu), maka negara berkewajiban untuk mengeluarkan kas Baitul Mal untuk pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. • Pengeluaran kas Baitul Mal berikutnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan primer bagi seluruh rakyatnya, yang meliputi: pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. • Pengeluaran zakat hanya diperuntukkan bagi 8 ashnaf.

30. 2. Pengeluaran Negara, lanjutan • Pengeluaran yang lain adalah untuk memenuhi kewajiban negara terhadap para pegawai negeri, tentara, pejabat pemerintah, hakim dsb. • Pengeluaran Baitul Mal juga diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh rakyat, seperti: masjid, rumah sakit, jalan, jembatan, terminal, pasar, rel kereta api dsb. • Kas Baitul Mal juga harus ada yang dicadangkan untuk pengeluaran pada kondisi-kondisi darurat, seperti: terjadinya paceklik, banjir, gunung meletus, gempa dsb. • Penetapan pengeluaran anggaran belanja sepenuhnya mengikuti ketentuan syari’at dan hanya di tangan kepala negara saja hak untuk pengeluarannya. • Kepala negara tidak perlu menunggu persetujuan DPR untuk mengeluarkan anggaran, sebagaimana yang ada pada sistem demokrasi saat ini.

31. B. Bidang Moneter • Hukum asal bagi negara untuk mencetak mata uang sendiri adalah mubah. • Dalam keadaan tertentu yang mengharuskan, negara wajib mencetak mata uang sendiri. • Mata uang yang wajib dicetak adalah emas dan perak. • Jika tidak memungkinkan, bisa dalam bentuk mata uang kertas yang dijamin dengan emas dan perak yang disimpan (mata uang kertas substitusi). • Perputaran uang di tengah masyarakat dikembalikan pada mekanisme pasar. • Nilai mata uang emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya. • Transaksi perdagangan tidak harus menggunakan emas dan perak dalam bentuk koin resmi, tetapi boleh dalam bentuk batangan, perhiasan dsb.

32. B. Bidang Moneter, lanjutan • Kewajiban negara dalam pengendalian moneter: • Melarang terjadinya transaksi utang-piutang yang membuahkan riba nashiah. • Melarang terjadinya jual beli (sharf) yang sejenis yang membuahkan riba fadl. • Melarang terjadinya jual beli mata uang yang tidak sejenis secara tidak kontan. • Melarang terjadinya jual beli mata uang yang tidak sejenis yang tidak di tempat. • Melarang praktik penimbunan uang (kanzul mal). • Menjaga agar transaksi ekspor-impor tetap menggunakan mata uang emas dan perak. • Jika perdagangan dengan negara lain menggunakan uang kertas, maka negara harus mengawasi dan memastikan bahwa mata uang negara tersebut kuat dengan jaminan logam mulia dan surat-surat berharga lainnya.

33. PENUTUPSebuah Catatan • Jika ekonomi Islam dijalankan, maka gambaran yang muncul adalah berjalannya kembali mekanisme pasar sebagaimana yang pernah diimpikan oleh kaum klasik. • Mimpi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang terus melaju dan stabilitas harga yang terjamin, tanpa harus banyak melibatkan peran negara. • Teori klasik tentang pasar barang akan mudah terwujud. Hukum Say yang menyatakan: “supply creates its own demand” dapat lebih terjamin untuk bisa tercapai. • Kegagalan Hukum Say akan dapat tertanggulangi karena motif spekulasi dalam pasar uang ditiadakan. • Pendapatan yang diterima masyarakat benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi dan investasi yang riil.

34. Sebuah Catatan, lanjutan • Di dalam pasar uang, teori Irving-Fisher akan berlaku kembali. • Permintaan uang dari masyarakat hanyalah merupakan suatu proporsi tertentu dari volume transaksi. • Fungsi uang hanyalah sebagai alat transaksi dan alat penyimpan kekayaan. • Uang tetap memiliki nilai tetapi tidak perlu memiliki “harga”. • Di pasar tenaga kerja, penentuan upah dapat kembali ke mekanisme pasar, yaitu atas keridhoan dua pihak. • Negara dapat membantu penaksiran nilai manfaat dari pekerja. • Di pasar luar negeri, teori mekanisme Hume dapat berjalan jika transaksi ekspor-impor menggunakan emas dan perak.

35. Sebuah Catatan, lanjutan • Perbedaannya adalah, mekanisme pasar yang berjalan dijaga dengan aturan yang jelas, mana yang baik untuk perekonomian, sekaligus baik pula untuk kehidupan manusia; serta mana yang buruk untuk perekonomian, sekaligus buruk pula untuk kehidupan manusia. • Pertumbuhan ekonomi tidak harus diiringi mimpi buruk ekonomi klasik seperti terjadinya kesenjangan sosial, tingkat pengangguran yang tinggi dsb. • Perbedaan berikutnya adalah, perekonomian akan bisa dinikmati oleh semua pihak secara adil. Semua pihak memiliki peluang yang sama, baik yang hanya memiliki modal saja, tenaga saja, atau kedua-duanya. • Terjadinya kelas sosial dapat dengan mudah dihilangkan, selama peluang syirkah Islam dapat diwujudkan.

36. Sebuah Catatan, lanjutan • Perekonomian akan berjalan dengan biaya rendah, karena tidak perlu dibebani biaya pajak, berbagai proses perijinan, serta tersedianya faktor-faktor produksi yang murah (bahkan bisa gratis) seperti: bahan bakar, listrik, telpon dsb. • Biaya hidup yang rendah yang akan dirasakan semua penduduknya, karena adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti: sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan pokok masyarakat seperti: pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. • Pertumbuhan ekonomi Islam memang tidak akan secepat dan setinggi ekonomi kapitalisme, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan. • Perekonomian tidak harus berakhir dengan malapetaka besar sebagaimana yang terjadi dalam sejarah klasik.