JURNAL EKONOMI ISLAM

1. Maulana Hamzah: Optimalisasi Peran ... perbankan konvensional dengan bunga sebagai daya pikatnya dan PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syari’ah) di perbankan syariah dengan margin atau bagi hasil sebagai penariknya. PUAS disyariah cenderung lebih aman bukan hanya karena tingkat spekulasi yang rendah tapi kuantitasnya yang lebih kecil dan terkendali, sedangkan PUAB di konvensional cenderung spekulatif belum lagi ada segmentasi internal antara bank besar dan bank kecil,26 karena itu perlu adanya nominal anchor yang mensinergikan bank kecil dan bank besar, tanpa menjadikan fungsi the Lender of Last Resort Bank Indonesia sebagai hal yang membebani anggaran pemerintah. B. Kritik Terhadap Sistem Moneter di Indonesia Secara kondisional kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah kini sudah cukup baik. Dimana ketika terjadi krisis global, dan adanya potensi efek domino akibat integrasi ekonomi. Pemerintah segera mengeluarkan beberapa kebijakan yang memproteksi kestabilan ekonomi didalam negeri diantaranya 3 perpu yang berisi masing-masing: a. Peningkatan penjaminan oleh LPS dari semula maksimal Rp100 juta menjadi Rp2 milyar perorang pernasabah; b. Perubahan Undang-undang tentang Bank Indonesia yang memungkinkan penggunaan kredit lancar sebagai agunan dalam mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia; dan c. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).27 Kebijakan ini cukup untuk menenangkan pasar, namun sebenarnya permasalahan moneter di Indonesia bukan seutuhnya berasal dari kurang lengkapnya regulasi yang mendukung atau konsep moneter yang kurang matang. Karena bila dilihat kini pemerintah sudah dapat dikatakan cepat tanggap dalam membuat regulasi yang mendukung kestabilan ekonomi. Secara sitematis masalah utama stabilitas keuangan di Indonesia terletak pada 2 hal: Law enforcement dan sistem yang rentan terhadap krisis. Contoh nyata pada kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) ditahun 2007 dan bank Century diawal triwulan II tahun 2009 ini. Kritik utama terhadap proses pemberian BLBI di tahun 2007 tersebut adalah kelemahan pengawasan. Seharusnya Bank Indonesia selaku pengawas bank, mengecek penggunaan pinjaman tersebut apakah benar-benar digunakan untuk membayar penarikan simpanan nasabah.28 Hal tersebut kembali terulang di tahun ini, dimana 26 Kajian Stabilitas Keuangan, No.12 edisi Maret 2009. www.bi.go.id diakses 24 agustus 2009 27 Kajian Stabilitas Keuangan No,12 Maret 2009. Hal.16 www.bi.go.id. Diakses 24 agustus 2009 28 S.Batunanggar, Reformulasi Manajemen Krisis Indonesia: Deposit Insurance and 208 Vol. III, No. 2, Desember 2009 JURNAL EKONOMI ISLAM