1 / 19

PEDOMAN PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

PEDOMAN PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI. DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENT E RIAN PENDIDIKAN NASIONAL. LATAR BELAKANG. Reposisi Fungsi dan Peranan Ditjen Dikti Dalam Desentralisasi Penelitian :

taji
Download Presentation

PEDOMAN PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PEDOMAN PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

  2. LATAR BELAKANG ReposisiFungsidanPerananDitjenDiktiDalamDesentralisasiPenelitian : 1. Fasilitator 2. Penguat 3. Pemberdaya • Fungsi Regulator: PerlindunganBagiMasyarakatdanKepentinganBangsaMelaluiTindakanKorektif

  3. Tujuan Desentralisasi Penelitian : • Mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi • Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian • Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian • Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi

  4. KewenanganDesentralisasiPenelitian Dit. Litabmas Kopertis PerguruanTinggi

  5. KEWENANGAN DIT. LITABMAS • Menyusun norma penelitian yang mengacu pd SPMPPT • Menyusun Indikator Kinerja UtamaPenelitian (IKUP) • Menetapkanalokasianggarandesentralisasipenelitian • Menyelenggarakan hibah penelitian strategis (HibahKompetensi, StrategisNasional, KerjasamaLuarnegeridanPublikasiInternasional, HibahUnggulanStranas) • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi desentralisasi penelitian • Melaksanakan pengelolaan pengaduan di tingkat nasional • Menyusun database capaian IKUP dan indikator kinerja kegiatan (IKK)

  6. Kewenangan Perguruan Tinggi • Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) • Menetapkan indikator kinerja penelitian mengacu pada IKUP yang ditetapkan oleh Dit. Litabmas • Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan mengacu SPMPPT • Mengembangkan secara bertahap skema penelitian sesuai RIP • Mendorong terbentuknya kelompok peneliti handal • Memanfaatkan sistem database penelitian • Melaporkan hasilkegiatandesentralisasipenelitiankepada Dit. Litabmas

  7. Kewenangan KOPERTIS • Mewakili Dit. Litabmas dalam kontrak pelaksanaan desentralisasi penelitian dengan PTS • Membantu Dit. Litabmas dalam mengkoordinir kegiatan pembinaan dan seleksi proposal untuk PTS yang memerlukan pembinaan • Melaporkan hasil kegiatan desentralisasi penelitian kepada Dit. Litabmas

  8. Pengelolaan Desentralisasi Penelitian di Tingkat Perguruan Tinggi • Dibedakan berdasarkan hasil Pemetaan Kinerja Penelitian PT • Dikelola berdasarkan SPMPPT • Kompetitif, Terbuka , Kualitas

  9. Prosedur Operasional Standar (POS) Desentralisasi Penelitian • Perencanaan Penelitian • Sistem Seleksi Proposal • Pelaksanaan Kontrak Penelitian • Pemantauan dan Evaluasi • Pengelolaan Hasil Penelitian • Tindak Lanjut Hasil Penelitian

  10. 1. Perencanaan Penelitian • PT menyusun RIPsecara multitahun (5 tahun) • PT merumuskan jenis penelitian yang relevan dengan RIP • Dalam hal PT belum dapat melaksanan point (b), maka jenis penelitian yang telah berjalan di Dit. Litabmas dapat diterapkan. • Mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan Program Pendidikan Pascasarjana

  11. 2. Sistem Seleksi Proposal • Terbuka, Kompetitif • PT (LP/LPPM) mengangkat tim reviewer internal berdasarkan kompetensi • PT (LP/LPPM) Mandiri dapat menyeleksi proposal secara internal, diluar PT Mandiri melibatkan reviewer eksternal dari Dit. Litabmas • Bagi PTS, seleksi proposal dilakukan oleh Dit. Litabmas yang dikoordinir KOPERTIS

  12. 3. Pelaksanaan Kontrak • PT (Pembantu/Wakil Rektor bidang adminstrasi & keuangan) melakukan kontrak dengan LP/LPPM, selanjutnya LP/LPPM melakukan kontrak dengan ketua peneliti • Untuk PTS, kontrak dilakukan oleh KOPERTIS dengan PT (LP/LPPM), serta antara PT (LP/LPPM) dengan Peneliti

  13. 4. Pemantauan dan Evaluasi • PT (LP/LPPM) wajib melakukan monev Lapangan • Monev dilakukan oleh tim reviewer internal bagi PT Mandiri, dan melibatkan reviewer eksternal bagi PT bukan Mandiri • Hasil Monev digunakan sebagai dasar pertimbangan pendanaan tahun berikutnya • PT(LP/LPPM) dan KOPERTIS wajib membentuk sistem pengaduan internal (internal complain system)

  14. 5. PengelolaanHasilPenelitian • Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada PT (LP/LPPM) masing-masing setiap tahun • Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitian (HKI/Paten, publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, TTG, rekayasa sosial, buku ajar, dll.)

  15. 6. Tindak Lanjut Hasil Penelitian • PT (LP/LPPM) melaporkan kompilasi hasil penelitian setiap tahun sesuai dengan RIP kepada Dit. Litabmas • PT(LP/LPPM) melaporkan penggunaan dana penelitian kepada Dit. Litabmas • PT(LP/LPPM) menyampaikan luaran hasil penelitian sesuai dengan kesepakatan kepada Dit. Litabmas • PT(LP/LPPM) mengutus peneliti unggulansebagai peserta kegiatanditingkatnasional yang diselenggarakan oleh Dit. Litabmas

  16. Alokasi Dana Penelitian • Proporsionalsesuai dengankelompok PT berdasarkanhasilPemetaanKinerjaPenelitian PT • Dimanfaatkan untuk pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan angka partisipasi dosen • Alokasi anggaran untuk pengembangan pusat keunggulan dilakukan secara bertahap sesuai dengan IKUP dan IKK yang telah ditetapkan Dit. Litabmas • Selaindanapenelitiandesentralisasi, PT wajib menyediakan dana penelitian internal

  17. Pengelolaan Anggaran

  18. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENELITIAN (IKUP)

  19. TERIMA KASIH

More Related