1 / 22

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI. TAHAPAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan Pertanggungjawaban Pemeriksaan. PERENCANAAN. Perencanaan jangka panjang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perencanaan jangka menengah Rencana Strategis (Renstra)

elton-bowman
Download Presentation

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

  2. TAHAPAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI • Perencanaan • Penganggaran • Penatausahaan • Pertanggungjawaban • Pemeriksaan

  3. PERENCANAAN • Perencanaan jangka panjang • Rencana Induk Pengembangan (RIP) • Perencanaan jangka menengah • Rencana Strategis (Renstra) • Perencanaan jangka pendek • Rencana Operasional (Renop)

  4. LEMBAGA PERENCANAAN • Badan perencanaan dan pengembangan • Tupoksi: • Koordinasi penyusunan RIP, Renstra • Koordinasi rapat kerja tahunan (RKT) dan rapat kerja tengah tahunan (RKTT)

  5. DASAR PERENCANAAN • Audit mutu eksternal (BAN PT) • Audit mutu internal • Analisis SWOT • Hasil RKT dan RKTT

  6. PENGANGGARAN • Basis anggaran • Proses penganggaran • Struktur anggaran • Output anggaran

  7. BASIS ANGGARAN • Untuk sinkronisasi antara pengelolaan keuangan dan perencanaan harus melaksanakan anggaran berbasis kinerja • Anggaran berbasis kinerja memiliki karakteristik: • Mendasarkan pada RIP, Renstra, Renop • Berbasis aktifitas (kinerja melekat pada aktifitas) • Mengandung indikator, target dan capaian kinerja • Berbasis kejelasan entitas • Ajuan keuangan terurai berbasis akuntansi biaya (satuan, jumlah, tarif) • Melibatkan komite independen sebagai pereview kelayakan anggaran • Mengandung standar satuan harga • Mengandung standar beban kerja • Mengandung pagu anggaran per entitas

  8. PROSES PENGANGGARAN • Rapat kerja tahunan, dengan output: • Arah kebijakan umum perguruan tinggi berdasarkan RIP, Renstra, capaian tahun sebelumnya • Pagu anggaran untuk masing-masing entitas/unit kerja, meliputi core unit dan supporting unit • Standar satuan harga (barang/jasa) yang berlaku

  9. PROSES PENGANGGARAN 2. Perumusan anggaran berbasis kinerja oleh masing-masing unit kerja secara bottom up mendasarkan pada RIP, Renstra, arah kebijakan umum, pagu dan standar satuan harga 3. Evaluasi ajuan anggaran masing-masing unit kerja oleh komite anggaran 4. Penetapan anggaran oleh rektor atau senat universitas

  10. STRUKTUR ANGGARAN

  11. STRUKTUR ANGGARAN • Pada kegiatan didukung dengan adanya, indikator, target, capaian, output, outcome dan waktu pelaksanaan • Pada uraian belanja didukung adanya standar satuan harga • Kegiatan meliputi: • Kegiatan spesifik unit kerja • Dianggarkan oleh unit kerja pengguna • Kegiatan bersama • Dianggarkan oleh unit kerja pelaksana dan dibebankan pada unit kerja pengguna

  12. OUTPUT ANGGARAN • Dokumen anggaran, meliputi: • Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja • Rekap anggaran berbasis fungsi (kegiatan) • Berbasis perguruan tinggi • Berbasis unit kerja • Berbasis sub unit kerja • Rekap anggaran berbasis sifat (rekening) • Berbasis perguruan tinggi • Berbasis unit kerja • Berbasis sub unit kerja • Rekap anggaran berbasis fungsi dan sifat

  13. PENATAUSAHAAN • Pengajuan pencairan anggaran • Perintah pembayaran • Proses penatausahaan keuangan di unit kerja

  14. PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN • Unit mengajukan surat permintaan pembayaran mendasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan • Surat permintaan pembayaran diotorisasi oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada biro keuangan

  15. PERINTAH PEMBAYARAN • Biro keuangan menerima surat permintaan pembayaran untuk diverifikasi oleh urusan anggaran di biro keuangan • Urusan anggaran biro keuangan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), disampaikan kepada kepala biro keuangan • Kepala biro keuangan melakukan verifikasi SPM dan mengajukan ke wakil rektor 2 • Wakil rektor 2 mengesahkan SPM untuk dilakukan pembayaran oleh kasir biro keuangan

  16. PROSES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI UNIT KERJA • Unit kerja menerima dana dari kasir atas ajuan yang telah dilakukan sebelumnya • Unit kerja menditribusikan dana ke sub unit kerja • Unit kerja meminta/ menerima pertanggungjawaban penggunaan dana dan pertanggungjawaban kinerja kegiatan unit kerja • Unit kerja menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pertanggungjawaban kinerja kegiatan ke biro keuangan

  17. PERTANGGUNGJAWABAN • Biro keuangan menerima pertanggungjawaban penggunaan dana dan pertanggungjawaban kinerja kegiatan dari unit kerja • Urusan anggaran memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan dana • Jika pertanggungjawaban penggunaan dana diterima, diteruskan ke urusan akuntansi dan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kegiatan ke badan penjaminan mutu

  18. PEMERIKSAAN • Pemeriksaan meliputi: • Pemeriksaan keuangan oleh pemeriksa independen berdasarkan laporan keuangan • Pemeriksaan kinerja oleh badan penjaminan mutu berdasarkan laporan kinerja kegiatan

  19. HAL-HAL PENTING LAIN • Aturan-aturan • SOP • Struktur organisasi • Software

  20. ATURAN-ATURAN • Meliputi: • Pokok-pokok pengelolaan perguruan tinggi • Pedoman penyusunan anggaran • Pedoman penatausahaan dan pertanggungjawaban • Pedoman tentang pemeriksaan • Aturan mengenai pagu anggaran

  21. SOP • Meliputi: • SOP perencanaan • SOP penganggaran • SOP penatausahaan • SOP pertanggungjawaban • SOP penyusunan laporan • SOP pemeriksaan

  22. STRUKTUR ORGANISASI • Pengelola keuangan • Pengguna anggaran • Pengelola barang • Pengguna barang

More Related