1 / 23

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010. Djoko Santoso Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2010. LANDASAN PERUNDANGAN. UNDANG-UNDANG 20/2003. PP 17/2010. PP 66/2010. PERMEN TENTANG STATUTA PT (PERMEN ….). TUJUAN DAN PRINSIP ( Pasal 49).

jesus
Download Presentation

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010 DjokoSantoso DirjenPendidikanTinggi KementerianPendidikanNasional 2010

  2. LANDASAN PERUNDANGAN UNDANG-UNDANG 20/2003 PP 17/2010 PP 66/2010 PERMEN TENTANG STATUTA PT (PERMEN ….)

  3. TUJUAN DAN PRINSIP(Pasal 49) • Tujuan: memajukanpendidikantinggiberdasarkanPancasiladan UUD45 denganmenerapkanotonomiperguruantinggi. • Prinsip: nirlaba, akuntabilitas, penjaminanmutu, transparansidanaksesberkeadilan

  4. PENGELOLAAN BANTUAN DAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA (Pasal 53A) • Alokasi 20% bagicalonmahasiswa yang memilikipotensiakademikmemadaidankurangmampuuntuksetiap program studi. • Menyediakanbeasiswabagimahasiswa Indonesia yang berprestasi. • Bantuanbiaya paling sedikit 20% bagimahasiswa Indonesia yang tidakmampu. • Dapatmengalokasikanbeasiswauntukwarganegaraasing.

  5. PENGELOLAAN PROSES PENERIMAAN MAHASISWA (Pasal 53B) • 60% calonmahasiswadijaringmelaluipolapenerimaansecaranasional. • Jumlah 60% termasukcalonmahasiswa yang tidakmampusecaraekonomi.

  6. ORGAN-ORGAN PTP(Pasal 58D) • rektor/ketua/direktur, menjalankanfungsipengelolaan. • senatperguruantinggi, menjalanfungsipertimbangandanpengawasanakademik. • satuanpengawasan, menjalankanfungsipengawasanbidang non akademik. • dewanpertimbangan, menjalankanfungsipertimbangan non akademikdanfungsi lain sesuaistatuta. • organ-organ lain sesuaistatuta.

  7. PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (Pasal 58E) • DiangkatdandiberhentikanolehMenteri. • Dibantuolehunsurbeberapapimpinantingkatperguruantinggidan/ataupadatingkatfakultas/sejenisdiaturalamstatutaperguruantinggi

  8. TATA KELOLA OTONOMI PERGURUAN TINGGI (Pasal 58F) • Otonomisebagaikewenanganpemimpinperguruantinggiuntukmenentukanpengelolaan (diaturdalamstatuta): • Manajemenorganisasi: renstradanoperasional; strukturorganisasidantatakerja, sistempengendaliandanpengawasan internal dansistempenjaminanmutu internal; • Akademik: norma, kebijakandanpelaksanaanpendidikantermasukpersayaratancalonmahasiswa, pembukaan, perubahandanpenutupanprodi, kurikulum, prosespembelajaran, penilaian, kelulusandanwisuda. Norma, kebijakandanpelaksanaanpenelitiandanpengabdiankepadamasyarakat.

  9. TATA KELOLA OTONOMI PERGURUAN TINGGI (Pasal 58F) • Kemahasiswaan: normadankebijakan, kegiatan intra danekstrakurikuler, organisasimahasiswadanpembinaanbakatdanminat. • Sumberdayamanusia: normadankebijakanpengelolaan, persyaratandanprosedurpenerimaan, penugasandanpembiayaan, target kerjadanjenjangkarirdanpemberhentiansesuaidenganperundangan. • Saranadanprasarana: normadankebijakanpengelolaandanpenggunaan.

  10. TATA KELOLA OTONOMI PERGURUAN TINGGI (Pasal 58F) • Otonomidiatursesuaidenganperundangankeuangan: • Keuangan: normadankebijakan, perencanaandanpengeolaanjangkapendekdanpanjang, tarif, penerimaan, pengeluarandanpengelolaan, investasi, pengikatandalam tri dharma denganfihakketiga, utang-piutangjangkapendekdanpanjangdansistempencatatandanpelaporan. • Gajidantunjangan. • Saranadanprasarana: pembelian, pencatatandanpenghapusan.

  11. PEMBIAYAAN PTP (Pasal 58H ayat 3 dan 5) • Pemerintahsesuaikemampuankeuanganmenanggungbiayainvestasi, operasional, beasiswadan /ataubantuanbiayapendidikan. • Disampaikankepadapemimpin PTP dandikelolasesuaiperundangan.

  12. AKUNTABILITAS (Pasal 58J) • Akuntabilitas: mengikutiprinsip-prinsip yang ditentukan, menyeimbangkanjumlahmahasiswadansumberdaya, tidakkomersial, menyusunlaporanpenyelenggaraandanlaporankeuangantepatwaktu, transparandanakuntabelsesuaiperundangan.

  13. PENYELENGGARAAN (Pasal 60) • Pendidikantinggiadalahpendidikan formal. • Olehkementerian yang menyelenggarakanpendidikantinggi. • Olehmasyarakatmelaluibadanhukumantara lain yayasan, perkumpulandanbadansejenislainnya.

  14. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (pasal 170) • Berstatus PNS dan Non-PNS. • Non PNS berbasiskepadakontrakdenganpemimpin PTP.

  15. PENDIRIAN (Pasal 182, ayat 9 dan 9a) • Pendirian PTP universitasdaninstitutolehPresidenatasusulMenteri. • Pendirian PTP sekolahtinggi, politeknikdanakademiolehMenterisetelahadapersetujuanMenteribidangpemerintahandan PAN. • Pendirian PT masyarakatdiberikanijinolehMenteriatasusulbadanhukumnirlaba yang sah. • Pendirian PT Indonesia diluarnegeridiberikanijinolehMenteri.

  16. SYARAT PENDIRIAN (Pasal 184) • SyaratpendirianberpedomanpadaStandarNasionalPendidikan • Studikelayakandisertai data pendukung yang valid (demografi, geografi, kapasitas, pembiayaan, danlainnya) • PTP olehkementerian lain harusmemilikiprodikhasterkaitlangsungdengantusikementerianybs.

  17. PERUBAHAN PT (Pasal 184A) • Perubahannamadan/ataubentuk, penggabungansatuataulebih, danpemecahanmenjadiduaataulebihperguruantinggidilakukansetelahmendapatpertimbanganMenpan.

  18. PENUTUPAN (Pasal 184A dan B) • Penutupanataupencabutanijinpenyelenggaraan PT dilakukanapabilatidaklagimemenuhisyaratpendirianatauprosespenyelenggaraantidaksesuaiaturan. • PenutupanuniversitasdaninstitutditetapkanolehPresidenatasusulMenteri. • Penutupansekolahtinggi, politeknikdanakademiditetapkanolehMenteri.

  19. SANKSI (Pasal 207) • Sanksiadministratif: peringatan, penundaanataupembatalanalokasisumberdaya, penutupansatuanpendidikanatau program pendidikan. • Penjatuhansanksiadministratiftidakmeniadakansanksi lain sesuaidenganketentuandanperundangan.

  20. TRANSISI PT-BHMN MENJADI PTP (Pasal 220A, B, C, D ayat 2 s/d 4) • PT-BMHN ditetapkansebagai PT yang diselenggarakanolehPemerintah (PTP). • Penyesuaianpengelolaanpendidikandilakukan paling lama 3 (tigatahun) sebagaimasatransisi. • Pengelolaankeuanganmenerapkanpolapengelolaankeuanganbadanlayananumum (BLU) denganmasapenyesuaian paling lambat 31 Desember 2012.

  21. TRANSISI UNHAN (Pasal 220F dan G) • UNHAN ditetapkansebagaiperguruantinggi yang diselenggarakanPemerintah. • Penyesuaiantatakelolapendidikandilakukan paling lama 3 (tiga) tahun. • Pengelolaankeuanganmenerapkanpolapengelolaankeuangan BLU denganmasapenyesuaian paling lambat 31 Desember 2012.

  22. PERALIHAN (Pasal 220H DAN 220I) • Tata kelolaperguruantinggi yang diaturdalam PP 152/2000, PP 153/2000, PP 154/2000, PP 155/2000, PP 56/2003, PP 6/2004, PP 30/2006, dan PP 38/2010, masihtetapberlakusepanjangdimaknaihanyasebagaifungsipenyelenggarapendidikan, tetapitidaktermasuktatakelolakeuangan.

  23. TerimaKasih

More Related