1 / 10

Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi

Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi. Budi Rahardjo PPAUME ITB br@paume.itb.ac.id. Pandangan Umum. Secara umum, RUU TI sudah baik Langkah awal Sebaiknya bukan teknologi yang diatur akan tetapi kegiatan (action) yang menggunakan teknologi tersebut yang diatur

tanaya
Download Presentation

Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tanggapan TerhadapRancangan Undang-Undang Teknologi Informasi Budi Rahardjo PPAUME ITBbr@paume.itb.ac.id

  2. Pandangan Umum • Secara umum, RUU TI sudah baik • Langkah awal • Sebaiknya bukan teknologi yang diatur akan tetapi kegiatan (action) yang menggunakan teknologi tersebut yang diatur • “kegiatan teknologi informasi”

  3. Teknologi Informasi • Fokus adalah Teknologi Informasi yang berbasis elektronik • Ada teknologi informasi lain, tetapi tidak berbasis elektronik

  4. Komentar Detail • Pasal 7, ayat 3 • Mengapa dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak berlaku untuk beberapa hal? • Jika ada keharusan pengesahan dari notaris atau pejabat yang berwenang, maka pengesahan ini dapat juga dilakukan secara digital

  5. Komentar Detail • Pasal 10, ayat 2 • Hash function dapat dihilangkan karena pengamanan tidak harus menggunakan hash function • … “apabila menggunakan sistem kripto asimetrik sebagai signature”

  6. Encryption Kripto Asimetrik Public key repositoryCertificate Authority (CA) Public key Private key Decryption Plaintext Plaintext Ciphertext My phone555-1234 My phone555-1234 L)8*@Hg

  7. Lembaga Sertifikasi • Melakukan penerbitan, pengawasan, dan pengamanan sertifikat tanda tangan digital • Untuk tingkat negara: perlu ada National Certificate Authority (pasal 10) • Sebaiknya diperkenankan pembentukan CA yang komersial dan/atau yang closed user group

  8. Nama Domain • Pasal 11, ayat 3 • Kehilangan hak atas nama domain jika tidak menggunakannya dalam waktu 90 hari • Bagaimana pengawasannya? • Pasal 12 • Kesulitan dalam mengimplementasi pembatasan indikasi geografis • Pasal 15 • Butuh keterangan lebih jauh tentang arbitrase

  9. Security / hacking tools • Pasal 35 • Larangan untuk hacking (security) tools? • Bagaimana jika digunakan untuk riset atau untuk servis komersial

  10. Penutup • Cyberlaw selalu ditanyakan oleh pemain IT dan masyarakat secara umum • Langkah awal untuk memberikan kepastian hukum dan menunjukkan keseriusan Indonesia pada bidang Teknologi Informasi

More Related