1 / 27

SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERTAHANAN

SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERTAHANAN. Oleh : Dirjen Pothan Kemhan. Jakarta, Rabu 26 September 2012. PERTIMBANGAN DISUSUNNYA UU INDUSTRI PERTAHANAN.

edda
Download Presentation

SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERTAHANAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERTAHANAN • Oleh : • DirjenPothanKemhan • Jakarta, Rabu 26 September 2012

  2. PERTIMBANGAN DISUSUNNYA UU INDUSTRI PERTAHANAN • SishankamnegbutuhketersediaanAlpalhankam yang didukungkemampuanindustripertahanan DN yang mandirigunamencapaitujuannasional • KetersediaanAlpalhankamsecaramandiri hrs didukungkemampuanindustripertahanan yang memerlukanpengelolaanmanajemen yang visionerdenganmemperhatikantatakelolapemerintahan yang baik, mengandalkan SDM yang memilikiidealismedanintelektualismetinggi. • Peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan yang adabelum sepenuhnya mendorong dan memajukan pertumbuhan industri dan keunggulan SDM yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam

  3. SISTEMATIKA RUU INDHAN Bab I : KetentuanUmum Bab II : Tujuan, Fungsi, danRuangLingkup Bab III : Kelembagaan Bab IV : Penyelenggaraan Bab V : KKIP Bab VI : Pengelolaan Bab VII : Larangan Bab VIII : KetentuanPidana Bab IX : KetentuanPeralihan Bab X : KetentuanPenutup

  4. KELEMBAGAAN MENGATUR KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING INDHAN KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN MENUJU PERTAHANAN NEGARA YANG KUAT, MAJU DAN LEBIH MANDIRI INSTITUSI PENGGUNA ALPALHANKAM PEMERINTAH

  5. KELEMBAGAAN(TUGAS & TANGGUNG JAWAB) Membangun & mengembangkanIndustriPertahanan yang maju, kuat, mandiri, & berdayasaing Pemerintah PenggunawajibmenggunakanAlpalhankamygtelahdptdiproduksiIndhan, gunamendorongterwujudnyakemandirianIndhan Penggunaterdiriatas : TNI, Polri, K dan/atau LPNK, danPihakyang diberiizin. Pengguna MembangunkemampuanuntukmenghasilkanAlpalhankam Indhan

  6. KELEMBAGAAN(PENGELOMPOKAN INDUSTRI PERTAHANAN) merupakan BUMN ygditetapkanolehPemerintahsebagai pemadu utama (lead integrator) ygmenghasilkanAlutsistadan/ataumengintegrasikansemuakomponenutama, komponen, & bahan bakumenjadialatutama Industri AlatUtama merupakan BUMN dan/atau BUMS yg memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen-komponen/suku cadang & bahan baku menjadi komponen utama Alpalhankamdan/atau wahana (platform) sistem Alutsista Industri komponen utama dan/atau penunjang Industrikomponendan/atau pendukung (perbekalan) merupakan BUMN dan/atau BUMS ygmemproduksisukucadang untuk Alutsista, suku cadang untukkomponenutama, dan/atau yg menghasilkan produk-produk perbekalan Industri Bahan Baku merupakan BUMN dan/atau BUMS ygmemproduksibahanbakuygakandigunakanolehindustrialatutama, industrikomponenutamaatau penunjang & industrikomponen dan/atau pendukung

  7. PENYELENGGARAAN Industri Pertahanan berada di bawah pembinaan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh KKIP Perencanaan penyelenggaraan Industri Pertahanan bersifat strategis disusun oleh KKIP dengan mengakomodasikan kepentingan Pengguna dan Industri Pertahanan Penyelenggaraan Industri Pertahanan dalam menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan melalui kerja sama antar Industri Pertahanan 7

  8. KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN (KKIP) DibentukolehPresiden melaluiPerpres Berkedudukandiibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia Menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan 8

  9. MERUMUSKAN KEBIJAKAN NASIONAL YG BERSIFAT STRATEGIS DI BIDANG INDUSTRI PERTAHANAN MENYUSUN & MEMBENTUK RENCANA INDUK INDUSTRI PERTAHANAN YANG BERJANGKA MENENGAH DAN PANJANG MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN & PENGENDALIAN KEBIJAKAN NASIONAL INDHAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALPALHANKAM MENGOORDINASIKAN KERJASAMA LN DLM RANGKA MEMAJUKAN & MENGEMBANGKAN INDHAN TUGAS & WEWENANG KKIP MELAKUKAN SINKRONISASI PENETAPAN KEBUTUHAN ALPALHANKAM ANTARA PENGGUNA DAN INDUSTRI PERTAHANAN MENETAPKAN STANDAR INDUSTRI PERTAHANAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PENDANAAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN MERUMUSKAN MEKANISME PENJUALAN & PEMBELIAN ALPALHANKAM HASIL INDUSTRI PERTAHANAN KE DAN DARI LUAR NEGERI MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN

  10. KKIP(ORGANISASI) KETUA HARIAN/ANGGOTA KETUA MENHAN RI PRESIDEN RI WAKIL KETUA HARIAN/ ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA PANGLIMA TNI MENKEU MENPERIN MENRISTEK KAPOLRI MENLU MENKOMINFO MENDIKBUD MENNEG PPN/KABAPPENAS MEN BUMN SEKRETARIAT

  11. PENGELOLAAN

  12. PENGELOLAAN (PERUMUSAN KEBIJAKAN) PERENCANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN & KEAMANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN PENENTUAN TEKNOLOGI & PRODUK DAN/ATAU ALAT PERALATAN PERTAHANAN & KEAMANAN YG AKAN DIKUASAI & DIKEMBANGKAN STANDARDISASI SERTA KELAIKAN PRODUK DAN/ATAU ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PEMERINTAH PEMBINAAN, REGISTRASI, DAN SERTIFIKASI INDUSTRI PERTAHANAN SUPERVISI, ASISTENSI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN INDHAN SUMBER PENDANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUASAAN TEKNOLOGI PROMOSI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TEKNOLOGI DAN/ATAU PRODUK YANG DIHASILKAN

  13. PENGELOLAAN (PERUMUSAN KEBIJAKAN ) MEMBUAT RENCANA JANGKA PANJANG KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN & KEAMANAN PENGGUNA PERSYARATAN OPERASIONAL & PERSYARATAN TEKNIS KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN & KEAMANAN MENGUSULKAN & MELAKSANAKAN KEBIJAKAN ASISTENSI & EVALUASI DLM PROSES PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN PRODUK

  14. PENGELOLAAN (PERUMUSAN KEBIJAKAN ) PENCAPAIAN PEMENUHAN STANDAR PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN (YG DITETAPKAN KKIP) INDHAN PENCAPAIAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN (YG DITETAPKAN KKIP) MENYUSUN PERENCANAAN BERSIFAT STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH KKIP

  15. PENGELOLAAN (STANDARISASI ALPALHANKAM) MENGUSULKAN STANDARISASI ALPALHANKAM BERDASRAKAN PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KEKUATAN PERTAHANAN & KEAMANAN PENGGUNA STANDARISASI ALPLAHNAKAM BERUPA TEKNOLOGI & FUNGSI ASASI PERALATAN YG DITUANGKAN DALAM RENCANA INDUK KEBUTUHAN PENGGUNA USULAN RANCANGAN RENCANA INDUK KEBUTUHAN PENGGUNA DITETAPKAN OLEH KKIP

  16. PENGELOLAAN (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PEREKAYASAAN) PENINGKATAN KEMAMPUAN & PENGUASAAN TEKNOLOGI INDHAN DILAKUKAN MELALUI LITBANG YASA DLM SUATU SISTEM NASIONAL DIKOORDINASIKAN OLEH KKIP SINERGI DGN PRODUKSI & PENGADAAN ALPALHANKAM HARUS MENUMBUHKEMBANGKAN IPTEK GUNA MENDUKUNG INDHAN MENUJU KEMANDIRIAN &MAMPU MERESPON PERKEMBANGAN TEKNOLOGI HANKAM. LITBANG YASA INDHAN MENYEDIAKAN MINIMAL 5% DARI LABA BERSIH UNTUK KEPENTINGAN LITBANG  DIBEBANKAN SEBAGAI KOMPONEN BIAYA TERKAIT DENGAN FORMULASI RANCANG BANGUN TEKNOLOGI ALAT PERALATAN HANKAM BERSIFAT RAHASIA DITETAPKAN OLEH KKIP • PELAKSANA : • LEMBAGA LITBANG • PERGURUAN TINGGI • INSTITUSI LITBANG • PENGGUNA • INDUSTRI ALAT UTAMA (BUMN) • PEMERINTAH DAPAT : • MEMBANGUN FASILITAS KHUSUS PENDUKUNG INDHAN • MENYEDIAKAN FASILITAS PROGRAM DIKLAT KHUSUS PENINGKATAN MUTU SDM INHAN • MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK PENELITIAN & REKAYASA

  17. PENGELOLAAN (SUMBER DAYA MANUSIA) UNSUR SDM : KEAHLIAN, KEPAKARAN, KOMPETENSI & PENGORGANISASIAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL & INFORMASI HARUS DITINGKATKAN DAYA GUNA & NILAI GUNANYA SESUAI STANDAR, PERSYARATAN, SERTIFIKASI KEAHLIAN & KODE ETIK PROFESI. SDM PEMERINTAH, PENGGUNA & INDHAN MENYIAPKAN SDM UNTUK MENGUASAI TEKNOLOGI HANKAM PENGUASAAN TEKNOLOGI TINGGI & ILMU TERAPAN INDHAN YANG TELAH DIKUASAI DARI PROSES INDUSTRI PERTAHANAN DIKEMBANGKAN PADA PERGURUAN TINGGI NASIONAL. • PENYIAPAN SDM MELALUI : • REKRUITMENT • PENDIDIKAN • PELATIHAN • MAGANG, & • IMBALAN PEMERINTAH WAJIB MENDORONG KERJA SAMA ANTAR SEMUA UNSUR KELEMBAGAAN IPTEK DLM PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI, IPTEK INHAN & IPTEK HANKAM

  18. PENGELOLAAN (PRODUKSI) PERENCANAAN PRODUKSI : SESUAI DG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PRODUKSI YG DITETAPKAN OLEH KKIP KEGIATAN PRODUKSI : UTAMAKAN PENGGUNAAN BAHAN & KOMPONEN DN, 2 FUNGSI PRODUKSI, IJIN PRODUKSI DARI KEMHAN PRODUKSI (INDHAN) • KUALITAS PRODUKSI : • HASIL PRODUK OPTIMAL & BERORIENTASI PD PRODUK BARU & PENINGKATAN KUALITAS • PEMERINTAH KELUARKAN SURAT KETERANGAN KELAIKAN ALPAHANKAM PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DALAM PERLUASAN USAHA & PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI INDHAN MELALUI : INSENTIF FISKAL, PEMBEBASAN BEA MASUK & PAJAK, JAMINAN,PENDANAAN & ATAU PEMBIAYAAN INDHAN ATAS PERTIMBANGAN KKIP (KOORDINASI DGN KEMENPERDAG & KEMKEU) • PERLUASAN USAHA & • PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI : • PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PD GIAT LITBANG YASA, PRAPRODUKSI, PRODUKSI & JASA PEMELIHARAAN PERBAILAKAN ALPALHANKAM

  19. PENGELOLAAN (PENGADAAN, PEMELIHARAAN & PERBAIKAN ALPALHANKAM) • PENGGUNA WAJIB : MENGGUNAKAN PRODUKSI DN, MELAKUKAN PEMELIHARAAN &PERBAIKAN ALPALHANKAM DI DN PENGADAAN, PEMELIHARAAN & PERBAIKAN ALPALHANKAM • BELUM DPT DIPENUHI OLEH INDHAN, DPT USULKAN UTK GUNAKAN PRODUK LN ( G TO G, OFSET, IMBAL DAGANG) • DPR PERTIMBANGKAN PENGADAAN DR LN PERSYARATAN PENGADAAN ALPALHANKAM PRODUK LN : BELUM/ TIDAK BISA DIBUAT DI DN; MENGIKUTSERTAKAN PARTISIPASI INDHAN KEWAJIBAN ALIH TEKNOLOGI JAMINAN TIDAK ADANYA POTENSI EMBARGO, KONDISIONALITAS POLITIK &HAMBATAN PENGGUNAANNYA ADANYA IMBAL DAGANG, KDLN DAN ATAU OFSET MIN 85% (KDLN/OFSET MIN 35% DGN PENINGKATAN 10% SETIAP 5 TAHUN OFSET BERLAKU 18 BLN SEJAK DIUNDANGKAN KOORDINASI PENGADAAN ALPALHANKAM BERDASARKAN KETETAPAN KKIP PEMBELIAN ALPALHANKAM DGN KONTRAK JANGKA PANJANG DALAM KEBUTUHAN MENDESAK, DPT DILAKUKAN DG PEMBELIAN LANGSUNG YG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DG PERSETUJUAN DPR

  20. PENGELOLAAN (KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN) • KERJASAMA DALAM NEGERI : • MELIPUTI : PENDIDIKAN, PELATIHAN, ALIH TEKNOLOGI, LITBANG YASA, PRODUKSI, PEMASARAN DAN PEMBIAYAAN • KERJASAMA SALING MENGUNTUNGKAN, UTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL • DITETAPKAN OLEH KKIP KERJASAMA INDHAN DN & LN • KERJASAMA LUAR NEGERI : • BILATERAL, REGIONAL, MAUPUN MULTILATERAL • SALING MENGUNTUNGKAN UTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL • PERCEPATAN PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI HANKAM • PENDIDIKAN, PELATIHAN, ALIH TEKNOLOGI, LITBANG YASA, PRODUKSI, PEMASARAN SERTA PEMBIAYAAN • PERSETUJUAN KKIP

  21. PENGELOLAAN (PEMBANGUNAN INDUSTRI) • UTAMAKAN KOMPONEN & PERALATAN PRODUKSI DN PEMBANGUNAN INDUSTRI BUTUH KOMPONEN & PERALATAN DARI LN, PEMERINTAH BERIKAN INSENTIF FISKAL INSENTIF FISKALDIATUR DENGAN PP

  22. PENGELOLAAN (PENYERTAAN MODAL) • KEPADA BUMN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KEPEMILIKAN MODAL ATAS INDUSTRI ALAT UTAMA SELURUHNYA DIMILIKI OLEH NEGARA KEPEMILIKAN MODAL ATAS INDUSTRI KOMPONEN UTAMA, INDUSTRI KOMPONEN, DAN INDUSTRI BAHAN BAKU (BUMN) PALING SEDIKIT 51% MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA • PENYERTAAN MODAL UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI INDUSTRI PERTAHANAN

  23. PENGELOLAAN (PEMASARAN) BERSAMA-SAMA INDUSTRI PERTAHANAN & PEMERINTAH UNTUK PENUHI KEBUTUHAN DN PERIODIK, BERJANGKA PANJANG, & BERKESINAMBUNGAN PEMASARAN KE LN DPT DG PEMBIAYAAN PEMERINTAH PEMASARAN ALPALHANKAM EKSPOR DAN /TRANFER WAJIB IZIN MENHAN & PERTIMBANGAN KKIP DALAM PERTIMBANGAN STRATEGIS, DPR RI DAPAT MELARANG /PENGECUALIAN PENJUALAN PRODUK TERTENTU • INDHAN WAJIB MEMBERIKAN : • INFORMASI YG BENAR, JELAS, JUJUR • PENGUJIAN • KOMPENSASI, GANTI RUGI, PENGGANTIAN JAMINAN DAN/ATAU GARANSI YANG DISEPAKATI

  24. PENGELOLAAN (PEMBIAYAAN) • SUMBER PEMBIAYAAN : • KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG MELALUI APBN DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBIAYAAN LAINNYA • PEMERINTAH MENYEDIAKAN FASILITAS PDN DAN/ATAU JAMINAN PINJAMAN KEPADA PIHAK LAIN UNTUK PENJUALAN PRODUK INDHAN KONTRAK TAHUN JAMAK : LITBANG, YASA, ALIH TEKNOLOGI, PEMBIAYAAN, PEMBELIAN, PRODUKSI, PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI, & PEMASARAN INDHAN DPT DILAKSANAKAN BERDASARKAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBIAYAAN PEMERINTAH • PENJAMINAN PEMERINTAH : • PEMERINTAH MEMBERIKAN JAMINAN KPD PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA UTK MENDUKUNG PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN & PEMANFAATAN INDHAN • PEMERINTAH MEMBERI PREFERENSI HARGA THP BIAYA KEMAHALAN ATAS PRODUK YG DIHASILKAN INDHAN DLM RANGKA TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN INDHAN

  25. PENGELOLAAN (PERTANGGUNGJAWABAN) LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN INDUSTRI PERTAHANAN DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH KEPADA DPR SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

  26. PENGELOLAAN (PENGAWASAN) DILAKUKAN OLEH ALAT KELENGKAPAN DPR YANG MEMBIDANGI MASALAH PERTAHANAN PENGAWASAN PEMERINTAH MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM : A. PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM KERJA DAN PENGGUNAAN ANGGARAN B. TEKNOLOGI YANG TELAH DIKUASAI & HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIMILIKI

  27. 27

More Related