PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

1. PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH oleh : Dr. Ir. Soenarno, Dipl.HE. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

2. Latar Belakang • Fokus pertumbuhan ekonomi mengakibatkan percepatan urbanisasi (punctuated urbanization). • Urbanisasi di Indonesia: 37,5% (1995) menjadi 40,5% (1998). • Proses urbanisasi yang tidak terkendali semakin mendesak produktifitas pertanian.

3. Latar Belakang (lanjutan) • Indonesia harus mengimpor produk-produk pertanian - kedelai : 1.277.685 ton/ US$ 275 juta - sayur-sayuran: US$ 62 juta - buah-buahan: US$ 65 juta • Perlu perubahan paradigma dalam pendekatan pembangunan perdesaan (urban-rural linkages)

4. Issue dan Permasalahan Pengembangan Kawasan Perdesaan • UU No. 24/ 1992: pentingnya penegasan terhadap “kedudukan” kawasan perdesaan (fungsi dan peran kawasan perdesaan) • Laju pertumbuhan perekonomian tinggi memunculkan ketimpangan kesenjangan kawasan perdesaan dan perkotaan.

5. Issue dan Permasalahan Pengembangan Kawasan Perdesaan (lanjutan) • Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia memunculkan kerisauan terjadinya keadaan “rawan pangan” • Rendahnya produktifitas pertanian, sistem pemasaran, dan kualitas lingkungan permukiman serta kelembagaan yang tidak kondusif.

6. Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan • Kawasan agropolitan: sistem fungsional desa-desa dengan hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya. • Pusat agropolitan terkait dengan sistem pusat nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/ Kabupaten) • Ciri: berjalannya sistem & usaha agribisnis di pusat agropolitan yang melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya

7. Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan DPP PASAR/GLOBAL • Keterangan: • Penghasil Bahan Baku • Pengumpul Bahan Baku • Sentra Produksi • Kota Kecil/Pusat Regional • Kota Sedang/Besar (outlet) • Jalan & Dukungan Sapras • Batas Kws Lindung, budidaya, dll • Batas Kws Agropolitan DPP DPP DPP : Desa Pusat Pertumbuhan

8. Keterkaitan Pusat Agropolitan dengan Sistem Pusat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten Kawasan 2 Kawasan 1 Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Propinsi Jalan Kabupaten Jalan Kabupaten Keterangan : Pusat Kegiatan Nasional Jalan Lokal Jalan Lokal Pusat Kegiatan Wilayah Pusat Kegiatan Lokal Pusat Agropolitan

9. Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan • Sebagai acuan penyusunan program pengembangan kawasan • Muatan: • Sistem pusat-pusat kawasan yang terkait Sistem Nasional, Propinsi/ Kabupaten • unit-unit kawasan pengembangan • Penetapan sektor unggulan. • Dukungan sistem infrastruktur • Dukungan sistem kelembagaan

10. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Agropolitan 1. Kebijakan Pengembangan • berorientasi pada kekuatan pasar (market driven), melalui pemberdayaan masyarakat • penyediaan prasarana dan sarana pendukung pengembangan agribisnis • komoditi yang akan dikembangkan bersifat export base bukan row base • Consumer oriented melalui sistem keterkaitan desa dan kota (urban-rural linkage).

11. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Agropolitan (lanjutan) 2. Strategi Pengembangan • Penyusunan master plan pengembangan kawasan agropolitan yang menjadi acuan masing-masing wilayah/ propinsi • Penetapan Lokasi Agropolitan terkait Sistem Nasional, Propinsi/ Kabupaten • Sosialisasi Program Agropolitan

12. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan • Penyiapan Master Plan Kawasan Agropolitan • Dukukungan prasarana dan sarana Kimpraswil (PSK): - Tahun 1: kawasan-kawasan sentra produksi (air baku, jalan usaha tani & pergudangan) - Tahun 2: meningkatkan nilai tambah & pemasaran (sarana penjaga kualitas & pemasaran ke luar kawasan) - Tahun 3: meningkatkan kualitas lingkungan perumahan & permukiman

13. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan (lanjutan) • Pendampingan Pelaksanaan Program masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama, pemerintah berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan sehingga mendapatkan keberhasilan yang lebih optimal • Pembiayaan Program Agropolitan - dilakukan oleh masyarakat, - fasilitasi pemerintah melalui dana stimultans

14. Dukungan Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah • Tahun Anggaran 2002 • Bantek Penyusunan Rencana Teknis & DED 7 kawasan di 7 Propinsi. • Dana stimulan pengembangan prasarana dan sarana. • Sosialisasi program-program pengembangan kawasan agropolitan. • Bantek Identifikasi dan Penyusunan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di 29 Propinsi

15. Dukungan Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah (lanjutan) • Tahun Anggaran 2003 • Penyiapan Pedoman Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan. • Pengembangan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan minimal 1 kawasan di setiap Propinsi. • Penyiapan dukungan sarana dan prasarana wilayah untuk kawasan agropolitan

16. Penutup • Pembangunan kawasan perdesaan tidak bisa dipungkiri merupakan hal yang mutlak dibutuhkan • Pengembangan kawasan agropolitan menjadi sangat penting dalam kontek pengembangan wilayah: • Kawasan & sektor sesuai dengan keunikan lokal. • Pengembangan kawasan agropolitan meningkatkan pemerataan. • Keberlanjutan dari pengembangan kawasan dan sektor menjadi lebih pasti  sektor yang dipilih mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya. • Penetapan sistem pusat agropolitan terkait Sistem Nasional, Propinsi, dan Kabupaten