300 likes | 674 Views
“ SOSIOLOGI ” Jakarta, 21 , Juni , 20 13 Iwan Gardono Sujatmiko Departemen Sosiologi FISIP-UI. SOSIOLOGI. *“Ilmu Masyarakat/ Kemasyara- katan” * Social Order (How is Society possible?)(Institutions)
E N D
“SOSIOLOGI ” Jakarta, 21, Juni , 2013Iwan Gardono Sujatmiko Departemen Sosiologi FISIP-UI
SOSIOLOGI *“Ilmu Masyarakat/ Kemasyara- katan” * Social Order (How is Society possible?)(Institutions) *Fokus pada Civil Society, Struktur Sosial, Kelompok vertikal (kelas) & horizontal (etnik, gender, agama), *Stratifikasi & Mobilitas Vertikal * Konflik-Konsensus (Integrasi Nasional) * Gerakan Sosial (CSOs); Globalisasi
TEORI INTEGRASI NASIONAL(Negara-Bangsa) • Memori Sejarah • Ancaman dari luar • Kesepakatan pemimpin • Homogentias sosial budaya (agama-etnik) • Paksaan negara/pusat • Saling tergantung pusat-daerah
DATA AGAMA DAN ETNIK * Tidakadakorelasi (positifdannegatif) antaraumurnegara-bangsadenganluasnegaraataujumlahpenduduk * Dari 139 negara: 45 negara >100 tahun; 39 bisadiidentifikasi * 26 Negara: homogenitas Agama (51- 100%) danetnik (51-100%) * 10 Negara: homogenitas Agama (51- 100%) danetnik (0-50%): INDONESIA 2045 * 2 Negara: homogenitas Agama (0-50%) danetnik (51-100%): InggrisdanBelanda * 1 Negara: homogenitas Agama 0-50%) danetnik (0-50%): Swiss
DATA DISINTEGRASI • Data 1945-1995: 38 Perang; 64 separatisme; 62 ideologi/faksional Dari 27 Separatisme (1944-1994): * 10 pusat/militer * 8 otonomikhusus * 9 “de facto partition”
KESIMPULAN INTEGRASI (1) 1. SEJARAH INTEGRASI 1.1.SUKARELA (Swiss, 1294; Indonesia 1928, 1945) 1.2.PAKSAAN/INVASI/ANKESASI/IMPERIALISME/KOLONIALISME 1.3.TERPAKSA (“PERANG DINGIN”)(Timtim)
KESIMPULAN INTEGRASI (2) 2. BENTUK NEGARA SEBELUMNYA 3. NEGARA FEDERAL TIDAK JAMINAN 4. FAKTOR EKSTERNAL SEBAGAI PENDORONG/PENGHMABAT 5. TOTAL-PARSIAL 6. AGAMA DAPAT MEMBANTU 7. PERAN GENERASI PERTAMA
PELAJARAN BAGI INDONESIA • Kesepakatansebagai modal dasar • Etnikheterogen-agama homgen • Masakritis (antara 50-100) • RenegosiasiKesepakatan (2 daerah “quasi-federal”) • Exit, Voice, Loyalty • Nasionalisme “popular” (daribawah) vs “Official” (dariatas) • Paradigmaintergasidaerah (hakvskewajiban)
4 KelompokSeparatisme 4 Kuadran: • PusatdanInternasionaltidakmendukung (disintegrasisulit: DI/TII; Aceh; Papua) • Pusatmemberiijin; internasionalmenolak • Pusatmenolakinternasionalmendukung (1. Sukses: Banglades; 2. Gagal: PRRI/Permesta) • Pusatmemberiijindaninternasionalmendukung (mudahdisintegrasi: Timtim)
AKSI GLOBAL GUS DUR • Think Locally and Act Globally • Kekuatan internasional (superpower dan negara tetangga) untuk mencegah disintegrasi • Hatta: 2 kutub (kapitalisme-Komunisme) • Sekarang: Putih (Eropa-Amerika) dan Kuning (Cina, Jepang)
POSISI INDONESIA * Dekatke “Putih” (AS-Eropa) * Dekatke “Kuning” (Jepang, Cina, East Asia Community) * Dekatke India * Dekatke Islam MultipolarPeradabandan Regional
STRATEGI INTEGRASI (1) INKLUSI SOSIAL *Pusat-Daerah (Elit, dana/DAU, sister cities, dll) * Antar Daerah (propinsi-kabupaten) * Intra Daerah (vertikal: keterbukanstratifikasi) * Intra daerah (horizontal: agama, etnik)
STRATEGI INTEGRASI (2) • INSENTIF DIPERBESAR (BANTUAN) • KOERSI/PAKSAAN DIPERLEMAH (NEGARA TETAP EFEKTIF) • EMOSI (NASIONALISME) MENINGKAT (TERGANTUNG 1 DAN 2)
SKENARIO POLRI 2025 Studi “Grand Strategy Polri 2025” PTIK 2013
KERANGKA RINGKASAN • Matriks Skenario • Konsep dasar: “Focal Concern;” “Driving Forces” • Kegunaan • Metodologi • Implikasi bagi Rencana Strategis
GABUNGAN “Skenario” dengan ‘Rencana Strategis” • “Skenario” dan “Renstra” saling melengkapi • “Skenario”: Perspektif masa depan mejadi lebih luas namun kurang sensitif pada keadaan masa kini. • “Renstra”: Strategic Planning: Sensitif pada masa kini namun pandangan masa depan terlalu sempit
KERANGKA SKENARIO • Skenario: lebih merupakan “Foresight,” bukan “Forecast” • Apa yang mungkin pada masa depan (“Unwanted,” “Unintended”) • Terdiri dari “Focal Concern” dan “Driving Forces” yang membentuk “Matriks Skenario” untuk “Kebijakan”
“FOCAL CONCERN” (PERTANYAAN STRATEGIS) “Bagaimana Status dan Peran Polri pada tahun 2025?” • Apakah Polri akan: “Profesional,” “Akuntabel,” “Mandiri” • Hasil Skenario: dapat positif dan negatif, sementara Renstra diarahkan pada yang positif.
KEADAAN SEKARANG * Kinerja dan Profesionalisme Polri: Rendah (PSPK UGM, 2000) * 65% Penduduk “Tidak Puas” (Survey 8 kota, Kompas) * 43% Tidak Percaya pada Polri dalam PenegakkanHukum (60%; bagi yang berpengeluarandiatas Rp 1.5 jutaperbulan) (Survey di 32 Propinsi, Asia Foundation, 2003) * Citra Polri: Buruk: 49.%; Baik: 43%; Tidak Tahu: 7% (Survey Kompas di 8 kota, Kompas 29 Mei, 2006) • Kinerja Polri: Baik: 62% ; Buruk: 28%; Tidak Tahu: 10% (Survey Nasional LSI, Media Indonesia 13-9-2005). • KINERJA--CITRA (Pemirsa TV: 99%; Radio: 41%, Koran: 13%; Majalah-Tabloid: 7%; HP: 40 juta; Internet: 25 juta; Bloggers: 500.000).
DRIVING FORCES (DAYA DORONG PERUBAHAN) • Tren Masyarakat (Global: Positif; Inklusif atau konflik dan anarki; Regional, terintegrasi dan stabil atau terfragmentasi; Nasional: demokratis, makmur atau disintegrasi) • Tren Sumber Daya (krisis sumber alam atau inovasi) • Tren Kamtibmas (kejahatan transnasional dan mafia global atau suksesnya Interpol; Aseanpol dan Polri)
TREND GLOBAL • “Pernicious Globalization”: (Negatif) Mayoritas penduduk global tidak mengalami kemajuan • “Post Polar World” (Negatif): Konflik regional • “Regional Competition” (Positif): Penguatan Eropa, Asia dan Amerika Latin VS AS • “Inclusive Globalization” (Positif): Pembangunan positif bagi mayoritas
TREND REGIONAL (ASEAN) • Integrasi Politik: Polri lebihaktif dan terlibat (Deplu, BadanInternasional /UN/Asean) • Integrasi/Mobilitas Penduduk: Kerjasama dan intelejen L.N. • Integrasi Ekonomi (Pasar Bebas ASEAN 2015): Kemampuan Ekonomi dan Hukum • Integrasi Media: Kemampuanteknologi Media *Bahasa Inggris, Cina
TREND INDONESIA (1) 1. RedefinisiKeindonesiaan (TerlibatdalamPerencanaanSosial-Nasional, Propinsi, Kabupaten) 2. Demokratisasi (Pencegahan “Money Politics danPolitisasiPolri) 3. TransparansidanAkuntabilitas (KepuasanPublik, Penerapan UU KIP, 2010) 4. Otonomi Daerah (PengaturanKerjasamaPoldadenganPemda)
TREND INDONESIA (2) 5.Urbanisasi (Warga Kritis: Pembayar Pajak; Warga Rawan: daerah kumuh) 6. Industrialisasi (Potensi Konflik Perburuhan) 7. Peran Perempuan (Peningkatan Kualitatif dan Kuantitatif Polwan dan Peningkatan Pelayanan Sensitif Gender) 8.Media Massa-Sosial: Kemampuan Humas dan Komunikasi Sosial
TREND INDONESIA (3) 9. Perlindungan HAM (ProsedurProaktif) 10.Teknologi (Peningkatan SDM dan Teknologi) 11. Kejahatan:Kekayaan Negara/Lembaga Internasional-KKN, Terorisme: (Pencegahan/IntelijenPolisi; Intelkrim Intelkam) 12. Demiliterisasi (Polri lebih “menyerupai” Jaksa dan Menjauhdarimiliter; masalahSatgas)
Reformasii Polri Tren Sosial-Sumberdaya-Kamtibmas Positif Negatif Sukses 1. Profesional dan Mandiri 2. Rentan Gagal 3. Bayaran 4. Mafia MATRIKS SKENARIOPolri 2025
EMPAT SKENARIO 2025 (1) • (Satu yang dominan, namundapatterjadikombinasi dan perubahan dalam dinamikamenuju 2025) • “PROFESIONAL DAN MANDIRI”(Eksternal, Positif dan Internal/Reformasi, Sukses): Globalisasimultipolarberlangsungdamai, kejahatan global dan regional sedikit, pembangunannasionalsukses, kebijakannegara (termasukdana) mendukung Polri. Reformasi sukses: Polri: Profesional, Mandiri, Akuntabel. • “RENTAN”(Eksternal, Negatif dan Internal, Sukses). Konflik dan anarkiterjadi pada tingkat global, regional dan nasional. Reformasi Polri suksesnamunrentanterhadapgangguaneksternal.
EMPAT SKENARIO 2025 (2) • “BAYARAN” (Eksternal, Positif dan Internal, gagal). Keadaan global, Regional dan nasionalrelatifpositifnamun Reformasi gagal. Terjadi “pasargelap” dalam Pelayanan dan Perlindungan pada publik. • “MAFIA”(Global, negatif dan Internal, Gagal). Berbagaikelompok dan faksi dalam Polri bekerjasama dengan jaringankejahatannasional dan global. Dibutuhkanintervensidariluar.
PENCEGAHAN SKENARIONEGATIF • Polri sebagai organisasi “power” dan “service” • Peningkatan Transparansi & Akuntabilitas • Kontrol negara (Komisi DPR/D, Kementrian, Kompol Daerah). • Penggunaan jaringan positif (global, regional, lokal) • Teknologi tepat guna • *KESEJAHTERAAN - PNBP
PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS • Laporan Kinerja yang terbuka • Keterbukaan dan kejelasan perkara • Pemantapan status Polri dalam tata negara (TNI, Kejaksaan, Depdagri, B.I.N., Bea Cukai, Imigrasi, dll) • Kontak dan komunikasi (leaflet, poster dan tatap muka) pada komunitas tempat tinggal, tempat kerja dan sekolah. Kemitraan dan Pelayanan Prima. • * KESEJAHTERAAN-PNBP