Oleh : meirinawati

1. Reformasi Administrasi Negara Oleh : meirinawati

2. Tantangan Administrasi Publik Beberapa yg mengemuka di pembahasan ttg adms publik pd masa reformasi : • AP di Indonesia dewasa ini hasil dr orde baru (kesuksesan) • Terdpt kelemahan,krn birokrasi menjadi alat politik tdk ada mekanisme kontrol yg efektif (sarat KKN)

3. 3. Reformasi baru menyentuh kulitnya Reformasi Biroks didasari imbalan yg lbh bsr tdk membuktikan imbalan yg lebih baik menciptakanproduktivitas yg lebih tinggi Contoh : Bea Cukai : praktek KKN tetap berjalan, bahkan makin bebas

4. 4. Sistempolitikygdemokratistdkdiikutibirokrasiygsesuaisistem checks and balances blmberjlnlancar 5. Desentralisasidlmotodablmmembawahasilygdihrpkanketdkpastiankewenanganantara UU dgndgnrealita SalahsatusebabinvestasikeIndstdkbyktumbuh

5. 6. Birokrasiblmtanggapthdpeluangterbukadgnrevolusiinformasidanglobalisasi 7. Refs biroksblmselarasdgnpemikiranadmsygberkembang, ygdiperbaikibukanpendekatanbaruttp pd konsepadmsygklasik (negaraberperanbesar)

6. Empat Aspek Reformasi Administrasi • Terdpt 4 aspek Refs Adms di Indonesia yg memerlukan prioritas : 1. Menemukan pola hub politik biokratis yg tepat menunjang peningkatan kualitas demokrasi & memelihara integritas, kompetensi, metralitas biroks

7. 2. Menumbuhkan : - kemampuan birokrasi u/ mempelopori persaingan di pasar internasional, - persaingan menarik investasi dan teknologi, - menembus pasar internasional - menciptakan iklim yg menunjang dunia usaha (keil dan menengah) dan daerah u/ memanfaatkan peluang globalisasi

8. 3. Menyelaraskan birokrasi dgn upaya dan semangat desentralisasi, shg desentralisasi dpt menjadi pendorong kemajuan dan keadilan rakyat di daerah 4. Refs Adms hrs ditingkatkan, pendekatan hrs inovatif, tdk terpaku pd paradigma lama yg didominasi pendekatan aturan baku, struktur dan hierarki

9. Tantangan yg Dihadapi AP Dewasa Ini • Perkembnagan teknologi infs dan tuntutan masy yg semakin kritis mendorong refs dlm seluruh tata kelola/tata pamong orgs. Publik • Transformasi kultur/bdy sbr dy aparatur, respon masih rendah • Tuntutan kebutuhan pelayanan yg berkualitas di masy sbg pengaruh globalisasi dihadapkan pd kemampuan orgs publik yg semakin terbatas

10. 4. Perkembangan teori orgs publik di negara maju dan dinegara berkembang relatif sgt lamban dibanding perkembangan ilmu lain (misal perkembangan adms bisnis) 5. Pendidikan dlm AP,pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran msh konvensional 6. Peran dan fungsi AP dlm semua sektor orgs publik akan mrpk kendala dlm mewujudkan kepemerintahan yg baik, apbl AP tdk mampu merespon optimal sesuai tuntutan jaman

11. Revitalisasi AP & Proses Desentralisasi serta Otoda Pembenahanygdilakukan u/ menyehatkan AP: 1. AP hrs konsistenmengupayakanpembentukankebijakanmengarah pd melayanaikepentinganpublik 2. Saatimplementasiaktor AP hrs kotmitmenthdefektivitasdankeadilan

12. 3. Mengelola sumberdaya dgn berpedoman pd alokasi yg efisien atas sumber daya yg terbatas 4. Administrasi Publik hrs bertindak independen yg dipedomani atas kepentingan publik

13. 4 halDiatasdptDilaksanakandgnMemperhatikan : • Prosedurygdiimplementasikan hrs adil, tdkmembedakangol, ras, agama, dll • Aksespelayanan hrs dibukaluasuntukmasy. • Pelaku AP mengutamakankualitasprosespelayanankepuasanmasy • Berorientasihasilmaksimalbagikepentinganpublik • Mempertimbangkansetiapimplikasidrtindakanygdipilih/tdkuntukdilakukan

14. 2 Model Strategi dlm Melakukan Reformasi Administrasi • Revitalisasikedudukan, peran, danfungsikelembagaanygmenjadipenggerakreformasiadms melaluipenguatandanperanKementriannegara PAN dan LAN • Menatakembali SAN, baikstruktur, proses, sumberdayamanusia, relasiantarnegaradanmasyarakat program terintegrasibdgpembadms

15. Revitalisasi Proses Desentralisasi & Otoda • UU No. 22 Tahun 1999 ttg Pemda • UU No. 25 Tahun 1999 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 2 (dua) UU tsb mrpk pelaksanaan salah satu tuntutan reformasi tahun 1998

16. Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintahan dari yg sebelumnya bersifat terpusat menjadi tertdesentralisasi meliputi : penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan,peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

17. Kendala yang Dihadapi • Kedua UU efektif dilaksanakan 1 Jan 2001 terdpt kendala : 1. Belum jls pembagian kewenangan antr pusat dan daerah 2. Berbeda persepsi pelaku pembangunan thd kebj desentralisasi & otoda 3. Rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah

18. 4. Belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yg efektif efisien 5. Terbatas & rendahnya kapasitas aparatur pemda 6. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah 7. Belum sesuainya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) dgn tujuan

19. Kendala tsb Diperbaiki Melalui : • Revitalisasi proses desentralisasi dan otoda dgn merevisi kedua UU tsb menjadi : UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemda UU No. 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

20. Sasaran Hendak Dicapai dlm Revitalisasi Sasarandalam 5 tahunmendatang : 1. TercapainyasinkronisasidanharmonisasiPeratPerUUPusatdan Daerah termskmengaturotonomikhususProvinsi Papua danProvinsiNanggroe Aceh Darussalam 2. Meningkatnyakerjasamaantarpemerintahdaerah

21. 3. Terbentuknyakelembagaanpemerintahdaerahygefektif, efisiendanakuntabel 4. Meningkatnyakapasitaspengelolaan SDA Pemdaygprofesionaldankompeten 5. Terkelolanyasumberdanadanpembiayaanpembangunansecaratransparan, akuntabeldanprofesional 6. Tertatanyadaerahotonomibaru

22. REFORMASI BIROKRASI • Reformasi : * proses upaya sistematis, terpadu dan komprehensif ditujukan u/ merealisasikan tata kepemerintahan yg baik

23. Good Governance (tata kepemerintahan yg baik) : * sistem yg memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yg efektif dan efisien dgn menjaga sinergi yg konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masy

24. Birokrasi, adalah : orgs yg memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yg ditunjuk/diangkat, disertai aturan ttg kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yg dibuat hrs diketahui o/ pemberi mandat • Pemberi mandat sektor swasta adl pemegang saham, sektor publik adl rakyat

25. Reformasi Birokrasi, adalah : upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dgn tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas

26. Reformasi Birokrasi Berarti : • Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap, pola tindak) • Perubahan penguasa menjadi pelayanan • Mendahulukan peranan dari wewenang

27. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir • Perubahan manajemen kinerja • Pantau percontohan reformasi biroks, mewujudkan pemerintahan yg bersih, transparan dan profesional, bebas KKN, melalui :

28. Penataan Kelembagaan Struktur orgs ramping & flat (tdk byk jenjang hierarkis & struktur orgs lebih dominan pemegang jabatan profesional/fungsional drpd jabatan struktural)

29. b. Penataan Ketatalaksanaan Mekanisme, sistem dan prosedur sederhana/ringkas, simpel, mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki kantor, sarana dan prasarana kerja memadai

30. c. PenataanSumberDayaMnusiaAparatur agar bersihsesuaikebutuhan orgs darisegikuantitasdankualitas (profesional, kompeten, beretika, berkinerjatinggidansejahtera) d. Akuntabilitas Kinerjaberkualitas, efektif, efisiendankondusif

31. e. Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Pelayanan prima (cepat, tepat, adil, konsisten, transparan dll), memuaskan pelanggan dan mewujudkan good governance (kepemerintahan yg baik)

32. Menurut Sofyan Effendi, perlu diperhatikan dlm melakukan reformasi sektor publik : 1. Reformasi sektor publik hrs lbh diarahkan kpd peningkatan kemampuan, profesioanlisme, & netralitas biroks publik guna mengurangi kekaburan peranan politik antara birokrt dan politisi

33. 2. Intervensi pemerintah yg terlalu besar dlm kegiatan ekonomi terbukti mengandung keterbatasan dan menyebabkan inefisiensi besar

34. 3 Kecenderungan Implementasi Reformasi Birokrasi 1. Negara tetap mempertahankan akar ideologi birokrasi Weberian, bertitik tekan pd kekakuan dlm hierarki, status, kontrol dan otoritas Orientasi pd peraturan yg mengarah kepada sekedar tercapainya efisiensi

35. 2. Adanya kecenderungan mengarahkan birokrasi kpd panggung birokrasi atau pemerintahan politik, dimana orientasi peraturan/hkm sbg alat u/ perubahan Birokrasi lebih menitikberatkan kpd hasil, teamwork atau fleksibilitas daripada proses dan prosedur

36. 3. Adanya tuntutan birokrasi harus beroriemtasi pasar adms publik, penekanan kpd perbedaan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Birokrasi harus menekankan fungsinya dalam jalur warganegara sebagai pelanggan atau berorientasi pelanggan

37. Perbaikan Birokrasi Publik Antara lain mengkaji ulang : 1. Fungsi pemerintah hanya sbg pelindung masy yg tdk kuat dlm mekanisme pasar (miskin) dan menyediakan barang dan jasa yg tidak dapat disediakan dengan mekanisme pasar

38. 2. Filosofi birokrasi publik untuk memperbaiki birokrasi, agar birokrasi memiliki dasar pemikiran sama 3. Struktur organisasi 4. Revisi peraturan perUUan

39. 5. Kebijakan sumber daya aparatur disesuaikan dgn kebutuhan kompetensi dlm jabatan pd struktur orgs birokrasi publik yg telah disempurnakan 6. Manajemen perbaikan birokrasi

40. Aspek Utama Membangun Birokrasi • Membangun visi birokrasi melalui proses internalisasi/institusionalisasi tingkat nasional sampai kabupaten/kota 2. Membangun manusia birokrasi dibenahi kualitas kepemimpinan birokrasi

41. 3. Membangun sistem birokrasi Tiga aspek strategis yg harus dibenahi : a. Pembenahan struktur b. Menetapkan strategi yg tepat c. Pembenahan budaya organisasi 4. Membangun lingkungan birokrasi

42. Visi dan Misi Reformasi Birokrasi • Visi Reformasi : terwujudnya pemerintahan yg amanah atau terwujudnya tata kepemerintahan yg baik • Misi Reformasi : mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sbg abdi negara & abdi masy serta dpt menjadi suri tauladan & panutan masy dlm menjalani kehidupan sehari2

43. Tujuan Reformasi Birokrasi • Secara Umum : mewujudkan kepemerintahan yg baik didukung o/ penyelenggara negara yg profesional, bebas KKN dan meningkatkan pelayanan kpd masy shg tercpai pelayanan prima

44. Secara Khusus : 1. Birokrasi bebas KKN 2. Birokrasi efisien hemat penggunaan sbr dy 3. Birokrasi efektif mampu mengemban tanggung jawab 4. Birokrasi produktif mampu mengeluarkan keluaran yg sesuai dgn tuntutan kebutuhan masy 5. Birokrasi sejahtera digaji sesuai beban tgs, bobot dan tanggung jwb

45. Prinsip Reformasi Birokrasi • Peningkatan kinerja, pfofesionalisme sbr dy manusia • Penghematan sbr dy orgs : 5 M + 1 T (man, money, material, methode, machine, time) • Bukan sekedar manaikkan gaji • Remunerasi : bersifat nasional akan mengalami perbaikan

46. Tunjangan kinerja : - diberikan kpd yg berprestasi - sbg proyek percontohan ditentukan bbrp unit kerja yg langsung melayani masy • Mengakhiri (tolak ukur penilaian hasil reformasi birokrasi) - perilaku koruptif - PGPS (pintar goblok penghasilan sama) - 802 (dtg jam 8, pekerjaan kosong,pulang jam 2) - pengangguran terselubung

47. Faktor Sukses Reformasi Birokrasi • Komitmen pimpinan msh kental bdy paternalistik • Kemauan diri sendiri mereformasi diri sendiri • Kesepahaman persamaan persepsi • Konsistensi refs birokrasi dilaksanakan berkelanjutan dan konsisten

48. Strategi Reformasi Birokrasi • Pembaharuan mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya kerja) a. Peningkatan penghasilan dgn prinsip pekerjaan seimbang dgn imbalan b. Pengembangan bdy kerja c. Internalisasi dan konsistensi prinsip tata kepemerintahan yg baik

49. 2. Sistem manajemen pemerintahan : a. Penciptaan pola dasar orgs pemerintah (unit pelaksana pelayanan publik) b. Perubahan dr manajemen ketatausahaan kemanajemen SDMA c. Simplikasi & otomatisasi tatalaksana, sistem prosedur dan mekanisme pelayanan publik d. Perbaikan sistem pengelolaan aset milik negara e. Pembaharuan sistem amnajemen keuangan f. Perbaikan sistem pengawasan & akuntabilitas aparatur

50. PENATAAN KELEMBAGAAN • Melalui : 1. Aliansi : mensinergikan seluruh aktor yi pemerintah, dunia usaha dan masy dlm tim solid 2. Menyempurnakan sistem kelembagaan yg efektif, ramping, fleksibel, berdsr prinsip good governance