RAHN Teori , Landasan dan Aplikasi dalam perbankan

1. RAHNTeori, LandasandanAplikasidalamperbankan Oleh Fitra Rizal 20100730072 ilmuhukumperbankan Ekonomidanperbankanislamuniversitasmuhamadiyahyogyakarta

2. PENDAHULUAN • Sistem ekonomi kapitalis dianggap telah gagal menyelesaikan persoalan kemanusiaan, social ekonomi • Dalam situasi seperti ini Bank konvensional akan menghadapi pesaing baru dengan hadirnya lembaga keuangan syariah khususnya perbankan islam. • Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah khususnya dalam perbankan islam dengan dikeluarkan produk Rahn ( gadai syariah )

3. DEFINISI • Rahn secara etimologis berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus). • Adapun Rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi ( dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengemballikannya. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madhab hal 174

4. HUKUM SYAR’I DAN DASARNYA 1. Dasardari al Qu’an: • وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة “ Jika kalian dalamperjalanan (danbermuamalahtidaksecaratunai) sedang kalian tidakmemperolehseorangpenulis, makahendaknyaadabarangtanggungan yang dipegang.” (Al- baqarah : 283 ) 2. Dasardarihadits: • أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما و رهنه درعه “ sesungguhnyaRasulullahSAW membelimakanandariorangyahudidanbeliaumenggadaikanbajubesinyakepadanya.” ( HR. Bukharindan Muslim )

5. 3. Dasarijma’ kaummusliminsepakatdibolehkannyarahnsecarasyari’atketikaberpergiandanketikadirumah 4. Landasanhukumpositif : A. Dalampasal 19 ayat (1) huruf q Undang – UndangNomor 21 Tahun 2008 tentangperbankansyariahdisebutkanbahwakegiatanusaha bank umumsyariahantara lain melakukankegiatan lain yang lazimdilakukandibidangperbankandandibidang social sepanjangtidakbertentangandenganprinsipsyariahdansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

6. B. Sejak tahun 2002 atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, Tertanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (Rahn) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Rahn dikembangkan melalui Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan bank yaitu Pegadaian Syariah.

7. C. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada Pasal 8 dan penjelasanya, Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 12 A ayat (1) . • “...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” (Pasal 8 Ayat (1))

8. Lanjutan … • “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.(Pasal 12 A Ayat (1))

9. D. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kaualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari’ah Pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya, dan pada PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia: Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 (ayat 1))

10. Lanjutan … • “Pada prinsipnya dalam pembiaayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad” (PAPSI 2003, hal. 58)

11. E. Dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132 berikut ini: • “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” (Pasal 1131)

12. Lanjutan … • Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (Pasal 1132)

13. RUKUN – RUKUN RAH Maayoritasulamaberpendapatadaempatsebagaiberikut : 1. Barangyang digadaikan 2. Modal hasilgadaian 3. Shighoh( ijabqabul) 4. ‘aqidain • Hanafiyyahberpendapatbahwarukunrahn (gadai) hanyasatu, yaitu : • shighah( karenaiasebagaihakikattransaksi) . EnsiklopediFiqhMuamalahdalampandangan 4 madhabhal 175

14. SYARAT –SYARAT RAHN Syarat-syaratrahn ( gadai ) adalahsebagaiberikut : 1. Masing- masingdari al- ‘aqidaintermasukorang yang bolehmembelanjakanharta. Yaitubaliq, berakalsehat, danpandai ( dapatmembedakanantara yang baikdan yang buruk ). 2. Gadaiandilakukandenganhutang yang wajib. 3. Barangyang digadaikandapatdinilaidenganuangsehinggadapatdigunakanuntukmembayarhutangataudapatdijualuntukmembayarhutangnyajikaiatidakdapatmembayar. 4. Barangyang digadaikanmilikpenggadaiatauiamendapatizinmenggadaikannya.

15. MANFAAT RAHN • Pemilikgadaiberhakmengambilmanfaatdanpengembangannyakarenabarangitumiliknya. Orang lain tidakbolehmengambilmanfaatnyatanpaseizinnya. • KalanganHanabilahberpendapat, jikabaranggadaiberupakendaraanatauhewanperahan, makapemeganggadaibolehmengendarainyadanmemerahnyasesuaidenganbiayaperawatan yang dikeluarkantanpaizinpegadai • Adapunmayoritasfuqoha’ darikalanganHanafiyyah, Malikiyyah, danSyafi’iyyahberpendapatbahwapemeganggadaitidakbolehmengambilmanfaatbaranggadaiankarenamanfaatnyatetapmenjadihakpenggadai • Menurut Imam Ahmad pemeganggadaibolehmemanfaatkansesuatu yang digadaikandengandikendaraiataudiperahsesuaidenganbiayaperawatan yang dikeluarkan EnsiklopediFiqhMuamalahdalampandangan 4 madhabhal 179

16. BARANG TERGADAI YANG RUSAK • Syafi’iyyahdanHanabilahberpendapatbahwakekuasaanorang yang menerimagadaiadalahkekuasaankepercayaansehinggaiatidakmenaggungkerusakanbaranggadaikecualidisebabkanolehkesalahannya. • Hanafiyyahberpendapatbahwakekuasaanpemeganggadaiadalahkekuasaanmenanggungsehinggaiamenanggungbaranggadai yang rusak • KalanganMalikiyyahmembedakanantarabarang yang dapatdisembunyikan, sepertiperhiasan, danbarang yang tidakdapatdisembunyikan, sepertihewandanpekarangan. Pemeganggadaimenaggungpadabarangpertamadantidakmenanggungpadabarangkeduakecualikarenaketelodorannya. • Pendapat yang rojih ( valid )adalahbaranggadaimerupakanamanatditanganpemeganggadai,Maksudnya, penggadaimempunyaihakmanfaatatauhasilbarang yang iagadaikan. Dan iajugamenaggungkerugiandankerusakannya. Penggadaitelahrelamenyerahkanamanahkepadapemeganggadaisehinggaiasepertiorang yang menitipkanbarang.

17. HAK MENJUAL BARANG GADAI Baranggadaiadalahhakpegadaidanmasihmenjadimiliknya • Jikapenggadaitidakmaumenjualbarangnyamaka hakim menahannyadanmemaksauntukmenjualbarangnya. Jikaiatetaptidakmelaksanakanmaka hakim yang menjualdanmembayarkanhutangnya, demikianinipendapatSyafi’iyah, danHanabilah. • Malikiyyahberpendapatbahwa hakim menjualbarang yang digadaikan, membayarkanhutangpenggadai, tatapitidakmenahannya • Hanafiyyahberpendapatbahwapemeganggadaiberhakmenuntutpenggadaiuntukmelunasihutangnya, danmeminta hakim menahannyajikajelas-jelasmenundamembayarhutangnya. Hakim tidakbolehmenjualbaranggadaiankarenaterkenahajr ( ditahanmembelanjakanhartanya ), akantetapiiaditahansampaimenjualnyakarenamengantisipasiadanyakezhaliman

18. Pendapat yang valid adalah hakim boleh menjual barang gadai dan menggunakannya untuk membayar hutang penggadai tanpa menahannya karena tujuannya adalah untuk melunasi hutang. Jika harga barang dapat menutupi jumlah hutangnya maka telah selesai urusan hutang piutang. Jika tidak cukup maka penggadai harus melunasi kekurangannya.

19. Aplikasidalamperbankan kontrakrahndipakaidalamperbankandalamduahalsebagaiberikut : 1. Sebagaiprodukpelengkap Rahndipakaisebagaiprodukpelengkap, artinyasebagaiakadtambahann( jaminan/ collateral ) terhadapprodak lain sepertidalampembiayaanbai’ al murabahah. Bank dapatmenahanbarangnasabahsebagaikonsekuensiakadtersebut. 2. Sebagaiproduktersendiri Di beberapa Negara seperti Malaysia, akadrahntelahdipakaisebagai alternative daripegadaiankonvensional. Bedanyadenganpegadaianbiasaadalahnasabahtidakdikenakanbunga, yang dipungutdarinasabahadalahbiayapenitipan, pemeliharaan, penjagaan, sertapenaksiran. Perbedaanutamaadalahdarisifatbunga yang bisaberakumulasidanberlipatganda, sedangkanbiayarahnhanyasekalidanditetapkandimuka. Muhammad syafi’I Antonio, Bank Islam Dari TeoriKePraktik, hal : 130

20. TEKNIS PERBANKAN 1. Melaluibank, nasabahdapatmenggunakanbarangtertentu yang digadaikandengantidakmenguranginilaidantidakmerusakbarang yang digadai. Apabilabarang yang digadaikanrusakataucacat, makanasabahharusbertanggungjawab. 2. Apabilanasabahwanptestasi, bank dapatmelakukanpenjualanbarang yang digadaikanatasperintah hakim. 3. Nasabahmempunyaihakuntukmenjualbarangtersebutdenganseizin bank. Apabilahasilpenjualanmelebihikewajibannya, makakelebihantersebutmenjadimiliknasah. 4. Bilahasilpenjualantersebutlebihkecildarikewajibannya, nasabahwajibmenutupikekuranganya. HeriSudarsono, Bank danLembagakeuanganSyariahDeskripsidanIlustrasi, Hal 80

21. Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar- rahn adalah sebagai berikut : 1. Menjagakemungkinannasabahuntuklalaiataubermain-main denganfasilitaspembiayaan yang diberikan bank. 2. Memberikankeamananbagisemuapenabungdanpemegangdepositobahwadananyatidakakanhilangbegitusajajikanasabahpeminjamingkarjanjikarenaadasuatu asset ataubarang ( marhun ) yang dipegangoleh bank. 3. Jikarahnditetapkandalamsistempegadaian, sudahbarangtentuakansangatmembantusaudarakita yang kesulitandana, terutamadidaerah-daerah. Muhammad syafi’I Antonio, Bank Islam Dari TeoriKePraktik, hal : 130

22. Adapun resiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah : 1. Risiko tak terbayarnya hutang nasabah ( wanprestasi ) 2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Muhammad syafi’I Antonio, Bank Islam Dari Teori Ke Praktik, hal : 131

23. Secara umum, penerapan gadai yang dikombinasikan dengan pembiayaan di perbankan syariah, dapat digambarkan sebagai berikut : (2) PermohonanPembiayaan MarhunBih ( Pembiayaan ) Rahin ( Nasabah ) (3) AkadPembiayaan Murtahin ( Bank ) (4)Utang + Mark up Marhun ( Jaminan) (1)Titipan/ Gadaipembiayaan

24. Fatwa DewanSyari’ahNasional No:26/DSNMUI/III/2002 tentangRahnEmas. 1). Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn). 2). Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). 3). Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin). 4). Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, BI (Internet )

25. Kesimpulan • Rahn termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam kontek perusahaan umum pegadaian rahn merupakan produk utama. Perbedaan rahn dengan pegadaian biasa adalah nasabah tidak dikenakan bunga, yang di pungut dari nasabah hanyalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

26. DaftarPustaka : • Antonio, Muhammad Safi’I, 2007, Bank Syariah Dari TeoriKePraktik, GemaInsani, Jakarta. • Ath- Thayyar, Abdullah bin Muhammad., Al- Muthlaq, Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Ibrahim, 2009, EnsiklopediFiqhMuamalahdalampandangan 4 madzhab, Maktabah Al Hanif, Jakarta. • Anshari, Abdul Ghofur, 2009, Perbankansyariahdi Indonesia, GadjahMada University Press, Yogyakarta. • Sudarsono, Heri, 2008, Bank danLembagaKeuanganSyariahDeskripsidanIlustrasi, Ekonisia, Yogyakarta. • Zuhdi, Masjfuk, 1997, MasailFiqhiyah, TokoGunungAgung, Jakarta