210 likes | 601 Views
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN (SIPIL ) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH. PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA. LATAR BELAKANG. UU 32 tahun 2009 tentang PPLH. Pasal 63
E N D
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN(SIPIL)DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPDI DAERAH PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
LATAR BELAKANG UU 32 tahun 2009 tentang PPLH Pasal 63 • Point (O) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; Pasal 72 • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan Pasal 112 • Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan • Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: • menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; • membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan • Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; • Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Sanksi Administratif • Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutanizinlingkungan 1 2 Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) diterapkanolehMenteri, gubernur, ataubupati/walikotasesuaidengankewenangannya Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 IzinLingkungan
KONDISI SAAT INI fakta 80 % PERIZINAN BERADA DI DAERAH !
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN PPE SUMATERA KLH
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN PPE SUMATERA PPE KALIMANTAN PPE SUMA PPE JAWA PPE BALI NUSRA PPE PAPUA KLH
PERHITUNGAN BEBAN PENCEMARAN • Konsentrasi Parameter LimbahCair (mg/l); • Debit Air Limbah (m3/bln); • JumlahBahan Baku yang diolah(m3/bln). INFORMASI DARI PELAPORAN IZIN LINGKUNGAN
SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN (SIPIL) HALAMAN OUTPUT GRAFIK
HASIL ANALISIS Parameter (AIR, UDARA) yang memenuhi Baku Mutu; JumlahLimbah B3 yang belumdikelola; Berakhirnyaizin-izinPerlindungandanPengelolaanLH; BebanPencemaranterhadaplingkungan; Trenddanlokasisumberpencemar; Evaluasipelaksanaan RKL-RPL; dll.
SIPIL TERHADAP ANALISIS BEBAN PENCEMARAN INDUSTRI Berdasarkansalahsatu parameter : • DayaTampungSungai 0,57 Ton/Jam atau13.680 Kg/hari; • BebanPencemaranSungai 0,84 Ton/Jam atau20.160 Kg/hari; • KelebihanBebanPencemaran0,27 Ton/Jam atau6.840 Kg/Hari;
KESIMPULAN PEMANFAATAN SIPIL: • EfektifitasPemdadalamPemantauanPasifdanAktifthdIndustri • Bahanpembinaan & pengawasan; • Data pendukungkajianDayaTampungdanDayaDukung; • Bahanpengambilankebijakan.
TERIMA KASIH Kalotidakkita, siapalagi…. Kalotidaksekarang, kapanlagi….. http://ppesumatera.menlh.go.id/sipil