KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA (K P H I)

1. KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA (K P H I) Sebagai pelaksanaan Amar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Pasal 12 disampaikan pada acara Harlah 32 IPHI, 16 Juni 2013 Jakarta Convention Centre

2. Tugas KPHI * KPHI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/P tahun 2013, dengan tugas: • Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. • Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji. • Menyampaikan masukan kepada Menteri Agama atas hasil pengawasan dan pemantauan untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji.

3. Fungsi KPHI • Melakukan pemantauan dan menganalisis kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi. • Menganalisis hasil pengawasan dari berbagai lembaga pengawasan dan masyarakat. • Menerima masukan dan saran dari masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah haji. • Merumuskan pertimbangan dan saran penyempurna-an kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji

4. Wewenang KPHI • Menerima laporan dan pengaduan masyarakat tentang sikap dan perilaku aparat penyelenggara ibadah haji. • Menerima laporan dan pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan ibadah haji, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. • Membuat laporan, rekomendasi dan/atau saran yang berkaitan dengan aparat penyelenggara ibadah haji. • Membuat laporan, rekomendasi dan/atau saran yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

5. Ruang lingkup • Pengawasan dan pemantauan meliputi : • Aspek pengorganisasian dan SDM • Aspek pembinaan jemaah dan kelembagaan • 3.Aspek Pelayanan, terdiri atas: • Pelayanan di embarkasi dan debarkasi • Pelayanan pemondokan dan perkemahan, • b.Pelayanan katering, • c.Pelayanan transportasi, • d.Pelayanan umum dan Ibadah, • e.Pelayanan kesehatan, • f.Pelayanan keamanan jemaah dan barang, dan • Pelayanan pemulangan ke tanah air. • 4. Aspek pengelolaan dana haji

6. Penyelenggaraan Ibadah Haji UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menegaskan bahwa: Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama. TANGGUNG JAWAB PELAYANAN meliputi

7. OPERATIONAL PENGAWASAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DalamNegeridan Arab Saudi • Organisasi dan Petugas Haji • Pengelolaan Anggaran Haji • Dokumen Perjalanan Haji • Transportasi • Pemondokan dan perkemahan • Katering • Pelayanan Kesehatan • Sist. Informasi & Teknologi • Perlengkapan • Penyedia Jasa Implementasi peraturan perundangan dan kebijakan (ISO 9001:2008) OUTPUT: Layanan Haji Berkualitas Faktor yang mempengatuhi

8. Tahapan Pengawasan dan Pemantauan • Pra Operasional: melakukan pemantauan bahwa semua unsur layanan sudah siap dan tersedia sebelum operasional haji. • Masa Operasional: melakukan pengawasan dan pemantauan di Embarkasi & di Arab Saudi tentang implementasi pelayanan sesuai dengan tahapan dan SOP. • Pasca Operasi: melakukan evaluasi terhadap seluruh jenis pelayanan dan masukan masyarakat guna penyempurnaan operasional tahun berikutnya.

9. Pemantauan di Embarkasi Tujuan: 1. Untuk mengetahui dan memastikan apakah layanan haji di seluruh embarkasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah. 2.Untuk mengetahui dan memastikan bahwa seluruh jamaah haji mendapatkan bimbingan serta pelayanan yang memadai. 3.Untuk mengetahui dan memastikan apakah sumberdaya yang ada (sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana) telah dimanfaatkan untuk layanan jamaah haji secara optimal.

10. Tujuan Pemantauandi Arab Saudi • Untuk mengetahui tingkat kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan haji. • Untuk memastikan seluruh jemaah haji dapat melaksanakan ibadah sesuai tuntunan manasik haji • Untuk memberikan masukan kepada Pemerintahtentang berbagai permasalahan penyelenggaraan ibadah haji sebagai bahan pertimbanganpeningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada masa yang akan datang.

11. Permasalahan yang mungkintimbul • Penempatan jemaah di Madinah tidak sesuai rencana, karena ketidaksiapan hotel. • Masa tinggal di Madinah tidak memenuhi 40 waktu shalat fardhu (arba’in) sehingga timbul protes jemaah. • Majmu’ah tidak konsisten dengan kontrak Pemondokan di Madinah • Tidak ada kepastian sejak awal penetapan hotel bagi jemaah, sedangkan jemaah sudah tiba/mendarat di Madinah. • Perbedaan perhitungan awal dan akhir shalat arba’in antara Majmu’ah dengan petugas kloter, yang menimbulkan ketidak nyamanan jemaah haji. • Penempatan jamaah indonesia bersama jamaah asing pada hotel yang disewa Indonesia

12. Lanjutan … 7. Penempatan kloter diMakkahtidak sesuai/tidak berdasarkan hasil qur’ah, sehinggajemaahhajiprotes. 8. Jemaahhajitidaksetuju penempatan jemaah pria wanita (suamiisteri) yang terpisah. 9. Adanyakeluhan pelayanan ibadah bagi jemaah uzur/sakit 10.Ketersediaan bus untukangkutanshalawatbagijemaahhaji yang menempatipemondokanlebihdari 2.000 m tidak sesuai kontrak. 11. Adanyajemaahnegara lain yang ikutnaik bus yang disewa Indonesia

13. Hal yang harusdiwaspadai • Dugaan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan bersama oleh oknum dari Indonesia. • Penempatan jemaah di rumah/hotel di bawah standar karena motivasi tertentu. • Kepastian penempatan jamaah di Madinah tidak sejak awal karena unsur tertentu. • Penempatan jemaah di pemondokan Makkah tidak sesuai Qur’ah atau karena adanya kesengajaan. • Adanya profokasi dari oknum tertentu yang mengajak jemaahnya menolak pemondokan di suatu rumah (tidak cocok), sehingga jemaah terlantar.

14. Lanjutan … • Demikian pula adanya profokasi dari oknum tertentu yang memprotes perkemahan di Arafah-Mina (tidak cocok). Padahal penempatan di kemah, adalah kewenangan Muassasah, Pemerintah Indonesia tidak banyak berperan dalam penyediaan perkemahan. • 7. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jemaah haji (termasuk Indonesia) akan berdampak gejolak bagi jemaah haji yang terkena pengurangan.

15. Penutup • Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak seluruh komponen Ikaran Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) untuk memberikan penjelasan kepada jemaah haji yang akan berangkat tahun 1434H ini terkait kebijakan Pemerintah Arab Saudi. • IPHI sebagai mitra Pemerintah perlu kordinasi dan kerjasama yang sinergi dengan stake holder (pemangku kepentingan) dalam penyelenggaraan ibadah haji demi kepentingan jemaah haji. • IPHI kiranya dapat bertindak sebagai Dewan Pertimbangan (Wantim) Pemerintah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. • IPHI kiranya menjadi pelopor bagi jemaah haji dalam upaya menjaga kemabruran ibadah pasca menunaikan ibadah dan kembali ke masyarakat lingkungan masing-masing.

16. Terima kasih atas perhatian bapak ibu hadirin Selamat memperingatai harlah IPHI والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته