KERJASAMA BUMD DENGAN PIHAK SWASTA

1. KERJASAMA BUMDDENGAN PIHAK SWASTA SubyekHukum: Orang; BadanHukum: BadanHukumPublik: BadanHukum Negara (orginal) BadanHukum Daerah (derevatif) BadanHukumPerdata: BadanHukum BUMN/BUMD (derevatif)

2. KEDUDUKAN NEGARA DAN DAERAH • Negara dan Daerah bukan merupakan badan hukum monoliet • Negara dan Daerah merupakan badan hukum sui generis • Status hukum dan fungsi Negara dan Daerah dipengaruhi oleh lingkungan kuasa hukum (rechtsgebied) yang berlaku.

3. STATUS DAN FUNGSI

4. ASIMETRIK STATUS DAN FUNGSI • Negara dan Daerah Berstatus Badan Hukum Publik mempunyai fungsi Pemerintahan (Staatsbestuur) didasarkan Tugas dan Kewenangan(taak en bevoegdheid), Hubungan Hukum yang dibangun bersifat Vertikal • Negara dan Daerah Berstatus Badan Hukum Perdata mempunyai fungsi Komersial (commercieel belangen), didasarkan Hakdan Kewajiban(plichten en rechten) Hubungan Hukum yang dibangun bersifat Horisontal. • BUMN/BUMD Berstatus Badan Hukum Perdata mempunyai fungsi didasarkan atas Hak dan Kewajiban(rechten en plichten) atas Dasar Kebebasan Berkontrak, hubungan hukum yang dibangun bersifat Horisontal.

5. TEORI TRANSFORMASI SIBERNETIKSTATUS DAN FUNGSI HUKUM • BBBJJJGGG Negara dan Daerah BadanHukumPublik Keuangan Negara Keuangan Daerah FungsiPemerintahan UU17/2003 UU1/2004 UU15/2005 UU15/2006 UU33/2004 PP 39/2007 PP tentangPemisahanKekayaan Negara/Daerah BUMN/BUMD BadanHukumPerdata FungsiKomersial UU19/2003 UU5/1962 UU40/2007 KUHPerdata SetoranLaba Usaha Dan Pajak Penyertaan Modal Negara - Daerah

6. LANDASAH HUKUM PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PDAM • LANDASAN KONSTITUSIONAL: • Pasal 4 (1) UUD 1945, Presidensebagaipemegangkekuasan; • Pasal 17 (1) UUD 1945, MenterisebagaipembantuPresiden; • Pasal 23C UUD 1945, Keuangan Negara; • Pasal 33 (2) dan (3), cabang2 produksipentingdikuasainegara, bumi, air dankekayaanalam yang terkandungdidalamnyadikuasai Negara untuksebesar-besarkemakmuranrakyat. • LANDASAN UNDANG-UNDANG: • Pasal 2 huruf g UU17/2003 tentangKeuangan Negara • Pasal 2 huruf g UU17/2003 bertentangandenganPasal 4 UU19/2003 tentang BUMN Pasal 5 /2005 PrePres 67/2005 jo. PerPres 56/2011 tentangKerjasamaPemerintahDenganBadan Usaha DalamPenyediaanInfrastruktur; • Permen PU 12/PRT/M/2010, tentangPedomanKerjasamaPengusahaanPengembanganSistemPenyediaan Air Minum; • Pasal 1320 KUHPerdatajo. Pasal 1338 KUHPerdata

7. Kerjasama PDAM dengan Swasta dalam Prespektif Hukum • Status Hukum PDAM dan badan Hukum Swasta adalah setara; • Hubungan hukum yang dibangun oleh PDAM dan Badan Hukum Swasta Dalam Kerjasama bersifat horisontal (private to private); • Hukum yang berlaku dalam perjanjian kerjasama didasarkan Hukum Perdata bukan Hukum Publik; • Masing-masing pihak dapat mengajukan syarat perjanjian asal terpenuhi Pasal 1320 KUHPerdata; • Kerugian BUMD bukan kerugian keuangan negara atau daerah; • Tindak Pidana pada BUMD bukan tindak pidana korupsi tetapi tindak pidana umum

8. Kesimpulan • PERBEDAAN SECARA KEDAP AIR (WATERDICHT) ANTARA HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PERDATA MEMBAWA IMPLIKASI KONSEKUENSI YURIDIS DAN PRAKSIS; • ADANYA PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PERDATA BERDAMPAK PADA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN; • UUD1945 SEBAGAI DASAR NEGARA HARUS VISIONAIR BUKAN MISSIONAIR; • PERLU DIADAKAN PERUBAHAN UUD 1945 DAN UNDANG-UNDANG ORGANIKNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN MELALUI UJI MATERIIL KE MAHKAMAH KONSTITUSI; • Tindakpidana BUMD bukanmerupakantindakpidanakorupsitetapitindakpidanaumum • Untukmencegah moral hazard hukumanpidanaumumpada BUMD diperberatmelalui PERPU perubahanbesarhukuman • Perludiadakanperubahan UUD 1945 melalui MPR dan UU Organiknya yang berkaitandengankeuangannegaramelaluiujimateriilkeMahkamahKonstitusi

9. TERIMAKASIH