*Kerjasama Yayasan Kesehatan Perempuan dengan PSW Institut Pertanian Bogor

1. Pelayanan Kontrasepsi di Era Desentralisasi: Studi di 5 Desa di Kabupaten BogorAtashendartini Habsjah & Tini Hadad* *Kerjasama Yayasan Kesehatan Perempuan dengan PSW Institut Pertanian Bogor

2. Lokasi Studi dan Metodologi • Kabupaten Bogor: 5 desadari 10 desadiKecamatanDramaga • KabupatenterpadatdiJawa Barat: 4.316.236 jiwa (2007) • Survei: 500 pasanganusiasubur (random) • Focus Group Discussion: 5 kelompok • Key Informant In-depth Interview: pejabatdibirokrasi • In-depth Interview: tenagakesehatan (swastadanpublik) • In-depth Interview: PLKB, Kader PosyandudanKlien KB • Observasi: Puskesmas, Posyandu, KlinikBidan/Dokter, Kampanye KB

3. TUJUAN PENELITIAN Umum: Sejauhmanaprosesdesentralisasi (2004-2008) berdampakpadapemenuhankebutuhankontrasepsisertapeningkatankualitaspelayanankesehatanreproduksidiKabupaten Bogor PERTANYAAN PENELITIAN (RESEARCH QUESTIONS) • ApakahprosesdesentralisasidiKabupaten Bogor menjadikansistempelayanankesehatansetempatlebihresponsifterhadappemenuhankebutuhanjenis-jeniskontrasepsiygdiinginkanolehsetiapperempuanmaupunlaki-laki (responsive to local needs and gender sensitive); • Sejauhmanaprosesprivatisasipelayananygsudahberlangsungsejakawal 1990-an (termasuk KB Mandiri) ikutbertanggungjawabdalammelemahkanataumenunjangupayapeningkatankualitaspelayananpublikdibidangkesehatan, termasukpogramkeluargaberencana; • Sejauhmanalintas program danlintassektorberkoordinasidalampenyelenggaraan program keluargaberencana (khususnya program outreach) sertaapasajapeluang yang dapatmelegitimasipentingnya program keluargauntukdiprioritaskan, khususnyabagiperempuanmiskin.

4. ICPD PLAN OF ACTION (1994) • Menjamin akses Kesehatan Reproduksi (KR) dan Kesehatan Seksual (KS) serta hak-hak terkaitnya bagi setiap individu tanpa diskriminasi • Menghargai pilihan Jenis Kontrasepsi Klien KB (Respect and Fulfill Client’s Choice) dan memenuhi pilihan tersebut • Memberikan standar kualitas layanan KB yg paling optimal dan bebas paksaan • Memenuhi hak perempuan dan laki-laki memperoleh informasi, edukasi dan konseling dalam KR & KS yg akurat dan komprehensif • Menjamin adanya kontrol dan evaluasi terhadap mal praktek • Menjamin setiap individu dapat menikmati teknologi terkini: kontrasepsi darurat dll. tidak boleh disembunyikan • Mempromosikan laki-laki juga terlibat aktif sebagai akseptor KB

5. HASIL SURVEI • UmurPertamaMenikah: Median 19 tahun (namunbanyakygmenikahdibawah 18 tahun) • RemajaberstatusMenikah & MemilikiAnak: 35% • PengetahuanttgKes.Repr. dariremajaygmenikah: rendah • PenolongKelahiranolehBidan: 51%, Dukun: 38,0% • Jumlahanak: 3-4 anak = 35,6%; 5-6 anak = 11,4%; diatas 7 anak = 2,8% • Aborsispontan: 9% • Bayilahirmati: 9,8% • Kehamilan ke-3, ke-4 dan ke-5 berakhirdgnbayilahirmaticukuptinggi

6. TipeKontrasepsidi 5 DesaStudiKasus SuplaiAlkonmenurut Tingkat KesejahteraanKeluarga (KS)

7. HASIL PENELITIAN Desentralisasi di Kab. Bogor tidak menghasilkan: • Terbentuknya infrastruktur yg baru, khususnya jaringan di masyarakat lokal yg aktif memajukan aktivitas pemenuhan KR dan KS termasuk KB bagi sesama warga; • Terbentuknya kerjasama lintas program dan lintas sektor yg mengutamakan terpenuhinya kebutuhan KR dan KS (termasuk KB) masyarakat setempat; • Unit tetap yg menangani/mengawasi penyelenggaraan program KB di Kabupaten Bogor, termasuk penurunan jumlah PLKB secara drastis; • Mekanisme layanan KR dan KS (termasuk KB) yg optimal kualitas layanannya serta efisien dan efektif penyelenggaraannya serta memperhatikan perspektif klien/users; • Terbentuknya suatu mekanisme evaluasi dan monitor program-program yg dijalankan oleh pihak pemerintah maupun swasta agar masyarakat tidak mengalami malpraktik.

8. (lanjutan…) Proses Privatisasi (al. KB Mandiri) yg dirintis sejak awal 1990an: • Melemahkan sistem kesehatan publik di suatu wilayah & tidak ada rujukan jelas • Melemahkan kualitas layanan kesehatan publik • Tidak menjamin tersedianya tenaga kesehatan berkualitas • Suplai Alkon pemerintah tidak mencapai sasaran

9. (lanjutan…) Pelayanan Implant/Strerilisasi /IUD di luar struktur • Penyelenggaraannya masih ad hoc • Rekruitmen calon peserta diambil secara ad hoc: tergantung Kader atau PLKB • Tidak selalu ada ‘informed consent’ • Tidak dijelaskan prosedur pemasangannya dll • Jika ada kegagalan, klien tidak mendapat jaminan pemulihan/rehabilitasi

10. KONKLUSI Desentralisasi di Kab. Bogor • Tidak meningkatkan akses ke PUSKESMAS karena transportasi sangat mahal (lokasi PUSKESMAS hanya di jalan besar) • Tidak membangun infrastruktur/mekanisme yg memungkinkan adanya koordinasi lintas program & lintas sektor serta memprioritaskan Program KB sbg bagian KR&KS; • Tidak membangun jaringan (network) di masy. yg mendukung partisipasi aktif masyarakat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal dari setiap individu, khususnya KR & KS (termasuk KB); • Masih tidak megintegrasikan KB dalam lingkup KR dan KS dan memperlakukan KB terpisah dari Upaya Penurunan AKI: Surat Peraturan Bupati ttg Penurunan AKI tidak menyinggung pentingnya Program KB, padahal saling terkait. • Tidak mengakomodasi kegagalan KB: praktek unsafe abortion

11. REKOMENDASI • Desentralisasi yg dimandatkan ICPD-Kairo adalah: partisipasi aktif seluruh pihak termasuk pemberdayaan masy. setempat utk mengorganisir diri sendiri, keluarga serta komunitasnya dan ini harus menjadi kenyataan; • Bupati serta jajaran eksekutif dan legislatif harus bersama-sama menyepakati & mendesain Plan of Action KR & KS yg komprehensif dan mengintegrasikannya dalam blue-print Rencana Pembangunan Daerah serta adanya jaminan alokasi dana; • Unit khusus yg bertanggungjawab utk Monev KS & KR; • Semua organisasi profesi di bidang medis, termasuk farmasi harus bersama-sama mensukseskan POA ini; • Semua tokoh masyarakat/agama ikut berperan dan mensosialisasikannya. • Mendekatkan pelayanan KB ke msyrkt dgn sistem motor delivery

12. TERIMA KASIH