1 / 13

K ebijakan Perdagangan - 1

K ebijakan Perdagangan - 1. Julian Adam Ridjal, SP., MP. Disampaikan pada Kuliah Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian. Pendahuluan. Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi pembentukan World Trade Organization (WTO) melalui UU No. 7 tahun 1994.

ulema
Download Presentation

K ebijakan Perdagangan - 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KebijakanPerdagangan - 1 Julian Adam Ridjal, SP., MP. Disampaikan pada Kuliah Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian

  2. Pendahuluan • Pemerintah Indonesia telahmelakukanratifikasipembentukanWorld Trade Organization (WTO) melalui UU No. 7 tahun 1994. • Denganratifikasiini, Indonesia memilikikewajibanuntukmemenuhisemuaperjanjian yang terkandungdidalamnya, termasukPerjanjianPertanian (AoA) yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandaridokumenWTO. • DalamAoA-WTO terdapattigapilarutama, yaitu: 1) Aksespasar (MarketAccess); 2)Subsididomestik(Domestic Supports); 3) Subsidiekspor (Export Subsidies).

  3. Kekhawatiran AoA WTO • AoA-WTO memilikikelemahandanbersifatdisinsentifbagikebijakanpembangunanpertaniandinegara-negaraberkembang. • Hal initerlihatdari: 1) Aksespasarkenegaramajurelatifsulitbaginegaraberkembang, 2) Dengankekuatankapitalyang dimiliki, negara-negara maju menyediakan subsidi ekspor dan subsidi domestik yang tinggi, 3) DalamAoA-WTO tidakterdapatfleksibilitas yang memadaibaginegara-negaraberkembanguntukmelakukanpenyesuaiantarif,

  4. Kondisi Impor Pangan • Indonesia mengalamipeningkatanimporpangansejaktahun 1998 • Tingkat ketergantunganimporpanganmeningkatdua kali lipat, yaitu beras sebesar 10 persen, jagung 20 persen, kedelai 55 persen dan gula 50 persen (Sawit, 2003) • Padahalkomoditas-komoditasitutelahmenyerapmasingmasing23 juta, 9 juta, 2,5 juta dan 1 juta rumah-tangga, atau sekitar 68 persen dari total rumah-tanggadi Indonesia. • Dengandemikian, peningkatanimporpangan yang dilakukansejaktahun 1998 telahmeningkatkanjumlahpetanimiskindi Indonesia

  5. PERKEMBANGANPERJANJIANPERDAGANGANINTERNASIONAL • September 1986, ditanda-tanganinyaDeklarasiPunta del Este yang selanjutnyadikenaldenganPutaran Uruguay. • Perundinganinimengenailiberalisasiperdagangandunia yang lebihterarah,berimbangdanmelibatkanbanyaknegarasecara formal • Perundingan multilateral untukmenataperdagangan internasional ini berada dalam sistem GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), dengantujuanuntukmencegahmeningkatnyaproteksionismedi negara-negara maju (Kartadjoemena, 1997). • Meskipun Indonesia telah melakukan reformasi ekonomi mulai bulan Juni 1983, tetapi keikutsertaan di dalam GATT memberikan arti yang sangat penting, karena dapat dijadikan landasandalammelakukanliberalisasiperdagangan.

  6. PERKEMBANGANPERJANJIANPERDAGANGANINTERNASIONAL • Ada tiga aspek yang dihasilkan dari perundingan Putaran Uruguay di bidang pertanian, yaitu: • (1) Pengurangan hambatan akses pasar, • (2) Pengurangan subsidi domestik, • (3) Pengurangan subsidi ekspor

  7. DILEMAPERKEMBANGANPERJANJIANPERDAGANGANINTERNASIONAL • Liberalisasi perdagangan di Sektor Pertanian yang telah dilakukan saat ini mencakup 1.341 jenisbarangpertanian, dengantarif rata-rata padatahun 1998 sebesar 8,12 persen (Nainggolan, 2000). Besarantarifinijauhlebihkecildibandingkandengan komitmen Indonesia dalam GATT yang menyetujui penerapan tarifsebesar 40 persenuntuk 1.041 jenisbarang, lebihdari 40 persenuntuk 300 jenisbarangdankurangdari 40 persenuntuk 27 jenisbarang (GATT, 1994). • Dalamperkembanganberikutnya, negara-negaramajusampaisaatiniternyatamasihbelumsepenuhnyamemenuhikomitmendalam GATT, denganmemberikanproteksi yang besarterhadapprodukpertanian yang dihasilkanolehnegara-negaraberkembangdandieksporkenegara-negaramaju.

  8. DILEMAPERKEMBANGANPERJANJIANPERDAGANGANINTERNASIONAL • Duncan et al. (1999) mencatat bahwa Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Korea Selatan masihmemberikanproteksiterhadapkomoditaspertanian yang dihasilkanantara116,2-463,4 persen. Disamping itu, ekspor produk pertanian dari negara-negara majujugadidukungolehsubsidiekspor, dimanaUniEropa, AmerikaSerikatdanJepangmembelanjakansubsidiuntukSektorPertanianpadatahun 1998 masingmasingsebesar US $ 142,2 milyar, US $ 101,5 milyardan US $ 56,8 milyar(Pranolo, 2001). • Dengan pola perdagangan produk pertanian dunia seperti itu, petani di negara yang tidak memberikan proteksi (seperti Indonesia) telah mengalamikerugianakibatpenurunanharga (Gibson, et al., 2001).

  9. PERBEDAAN UTAMAGATT dan WTO • GATT bersifat ad hoc dan sementara waktu. Persetujuan umum tidak pernah diratifikasi oleh Parlemen negara anggota dan tidak mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi. • WTO memiliki anggota, sedang GATT terdiri dari para pihak, yg menegaskan bahwa GATT secara resmi merupakan suatu teks legal. • GATT hanya memasukkan perdagangan barang,sedang WTO mencakup GATT (barang), GATS (jasa) dan TRIPS (kekayaan intelektual). • Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama. • WTO dan persetujuan2 didlmnya bersifat permanen, WTO memiliki aturan2 yg pasti dan diratifikasi oleh negara2 anggotanya.

  10. Perbedaan GATT dengan WTO adalah bahwa GATT hanya merupakan sekumpulan peraturan perdagangan yang apabila terjadi persengketaan antar anggota maka GATT tidak dimungkinkan untuk dapat menyelesaikannya karena dalam GATT tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa. • Sedangkan pada WTO selain sebagai forum negosiasi bagi anggota juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar anggota WTO.

  11. Mutual Support • GATT, WTO dan IMF saling membantu dalam menegakkan sanksi atau keputusan yang dikeluarkan dengan meneruskan rekomendasi dari WTO kepada IMF sebagai akibat dari pelanggaran suatu negara terhadap aturan GATT. Rekomendasi tersebut oleh IMF akan diteruskan dengan menghentikan bantuan IMF terhadap negara tersebut.

  12. KOMODITAS PERTANIAN • SubstitusiImpor • Beras • Jagung • Kedelai • Gula • DagingSapi • Susu • PromosiEkspor • Karet • Kopi • Coklat • CPO • Lada

  13. KEBIJAKAN PERDAGANGAN KOMODITAS PERTANIAN MASAMENDATANG • Kebijakanperdagangankomoditaspertanian Indonesia dapatdibedakanatasperankomoditasitudalamperdaganganinternasional, yaitu: • Melakukanproteksiterhadapkomoditassubstitusiimpor, khususnyakomoditas yang banyakdiusahakanolehpetani • Melakukanpromositerhadapkomoditas-komoditaspromosiekspor, khususnyakomoditasperkebunan yang banyakdiusahakanolehpetani. • Untukoperasionalisasikebijakan yang harusdiembanpemerintah, perludiperhatikantigapilar yang merupakanelemenkebijakan yang terdapatdalamperjanjianperdagangankomoditaspertanian (AoA). Ketigapilarituadalah: • Aksespasar; • Subsididomestik; • Subsidiekspor

More Related