LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A)

1. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A) pada Gapoktan PUAP Sekretariat PUAP Provinsi Jawa Barat 2014

2. STRUKTUR ORGANISASI GAPOKTAN PUAP KelompokTani KelompokTani KelompokTani KelompokTani KelompokTani Ketua Sekretaris Bendahara GAPOKTAN USP/ LKM-A Unit Usaha Pengolahan Unit Usaha Jasa Pemasaran Unit Usaha Sapras Unit Usaha Tani/Produksi

3. Pinjaman modal usaha PRODUKTIF opera- sional NON PRODUKTIF inven- taris PENGGUNAAN BLM-DANA PUAP diklat dana sosial SOSIAL dana cadangan jasa simpanan pinjaman kpdphk lain PEMENUHAN KEWAJIBAN simpanan anggota

4. PINJAMAN MODAL TUJUAN PEMASARAN HSL PERT. INDUSTRI RMH TANGGA JENIS PINJAMAN SEKTOR USAHA PERTANIAN On-Farm PETERNAKAN & PERKEBUNAN JANGKA MENENGAH (= 1 TH) JANGKA WAKTU JANGKA PENDEK (< 1TH) JANGKA PANJANG (> 1 TH)

5. DISTRIBUSI PEMANFAATAN DANABLM-PUAP 2008-2013 PADA GAPOKTAN

6. PERKEMBANGAN DANA BLM-PUAP 2008-2012 DAN PENUMBUHAN LKM

7. PERSYARATAN MINIMAL LKM-A PADA GAPOKTAN PUAP • Memiliki kantor (sewa, pinjam, dll) dan kelengkapanya (Papan nama LKM-A, stempel, dll.), • Pengelola LKM-A terpisah dari pengurus gapoktan, yg disertai struktur/bagan organisasi LKM-A, • Mempunyai AD/ART serta peraturan LKM-A, • Mempunyai pembukuan tersendiri (akuntansi), mempunyai blanko/slip, • Mempunyai anggota terdaftar, dan sesuai persyaratan yg ditentukan LKM-A, • Memiliki modal awal minimal dari dana BLM PUAP, dan modal dari anggota, • Mempunyai badan hukum (idealnya),

8. KATEGORI BENTUK LKM • LKM Bank: operasionalnya mengikuti pendekatan perbankan umum/konvensional, • LKM Koperasi: umumnya menerapkan pola simpan pinjam, • LKM bukan Bank/bukan Koperasi: pola operasionalnya beragam, pengelolaan keuangan dengan sistem bergulir, sumber dana dari bantuan pemerintah/BLM (mis. LKM Gapoktan PUAP).

9. CIRI KEBERHASILAN & DAMPAK • Adanya peningkatan partisipasi pendidikan (anak), • Peningkatan pendapatan usaha kecil (warung, pedagang), • Peningkatan aset rumah tagga, • Peningkatan jumlah anggota/nasabah, • Peningkatan asset/modal dan dana yg terserap, • Angsuran kredit berjalan lancar, • Peningkatan jumlah dana pinjaman anggota, • Peningkatan keuntungan/jasa

10. LKM adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat , baik melalui pinjaman atau pemberdayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)

11. LKM-A • Adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. • Melaksanakan fungsi pelayanan kredit/ pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM. (Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2013)

12. LKM-A pada Gapoktan PUAP adalah: Unit jasa permodalan yang ditumbuhkan dari Gapoktan penerima dana BLM-PUAP untuk menyediakan jasa pelayanan keuangan anggota, masyarakat tani dan pelaku agribisnis di perdesaan secara berkelanjutan. Gapoktan PUAP yang akan menumbuhkan LKM-A adalah Gapoktan yang sudah melaksanakan dan mengelola program PUAP sampai dengan tahun ke tiga.

13. CONTOH MODEL STRUKTUR ORGANISASI LKM-A PADA GAPOKTAN PUAP GAPOKTAN Pengurus Gap sbg Pengawas MANAGER LKM-A Pengurus/ Pengelola Staff Pemasaran STAF ADMINISTRASI KASIR Catatan : StrukturOrganisasi LKM-A disesuaikandengankebutuhanorganisasi

14. TUJUAN PENGUATAN KAPASITAS LKM • Lebih efektif dalam melayani sebanyak mungkin anggotanya, • Penyelenggaraan kegiatannya secara hukum terlindungi dan dana yang dikelola lebih aman, • Dapat berkelanjutan dan berkembang melalui kerjasama dengan kelembagaan lainnya (Pemda/Swasta/Perbankan), • Menghindari resiko gagalnya investasi modal sosial yang telah dicurahkan oleh Pemerintah atau dihimpun dari masyarakat/anggota.

15. PENATAAN ORGANISASI PENGUATAN LEGALITAS KELEMBAGAAN AD-ART FASILITAS/SARANA LKM-A ADMINISTRASI KEUANGAN/ASSET PENGELOLAAN/ MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA PENYALURAN DANA

16. PENGUATAN KAPASITAS LKM-A • Penataan Organisasi dan Manajemen, menjadilebihbaik(Kepengurusan, Pengelolaan administrasi). • Penyempurnaan AD-ART • Legalitas (Badan HukumdanIjin Usaha). • Meningkatkan dana keswadayaan Anggota (Simpanan wajib, sukarela, saham, dll). • Penataan kantor yang layak sebagai Lembaga KeuanganMikro Agribisnis (memiliki saranadanprasarana). • Laporan & Akuntansi Keuangan sesuai standar (penggunaan software khusus jika memungkinkan). • Linkages Program/Jaringan kerjasama, kemitraandengan lembaga keuangan lain. • Dukungan dari Pemda, Tim Pembina, Tim Teknis PUAP. • Pendampingan, instasi & Petugas yang berpengalaman.

17. Perumusan Dasar Hukum • Pilihan bentuk lembaga yang memerlukan payung hukum/legalitas penyelenggaraan kegiatan kelembagaan (mis. SK Bupati/Walikota/Permentan/ badan hukum yang sesuai aspirasi anggota), • Status kepemilikan asset (dana, sarana/ prasarana, kelembagaan), keberadaan asset jelas kepemilikannya, tidak dikuasai oleh individu tertentu, tercatat, dsb. agar aman dan berkelanjutan, • Status hukum penyelenggaraan pinjaman dana bergulir mempunyai dasar hukum, legal, akuntabilitas terjaga.

18. BADAN HUKUM LKM (Pascapengesahan UU LKM) ● Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, PayungHukum LKM dalambentuk : 1. KoperasiSimpanPinjam (Mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian) 2. Perseroan Terbatas(PT). ● Undang-Undang LKM mulai berlaku 8 Januari 2015

19. PENINGKATAN LEGALITAS • STATUS KELEMBAGAAN DITETAPKAN BERDASARKAN UU ATAU PP. • MELENGKAPI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN. • MEMBENAHI KETENTUAN KEPENGURUSAN, MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS, PENGELOLAAN USAHA. • MEMPERSIAPKAN POLA PENGELOLAAN LKMSEBAGAI UNIT USAHA YG KOMPETITIF/MAMPU BERSAING DG LEMBAGA LAIN YG SEJENIS. • MEMILIKI NPWP, SIUP, UNTUK MELENGKAPI LEGALITAS.

20. ATURAN KELEMBAGAAN • ANGGARAN DASAR • ANGGARAN RUMAH TANGGA • PERATURAN ORGANISASI • PANDUAN SISTEM DAN PROSEDUR • KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA • KEPUTUSAN KETUA LKM

21. POKOK-POKOK AD-ART • NAMA DAN KEDUDUKAN • ASAS DAN TUJUAN • KEGIATAN ATAU USAHA • STATUS KEPEMILIKAN • KEANGGOTAAN • PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI • KEPENGURUSAN, HAK DAN KEWAJIBAN, MEKANISME PENETAPAN PENGURUS • PENGELOLA DAN HAK KEWAJIBAN PENGELOLA, MEKANISME PENETAPAN PENGELOLA • PERMODALAN • ATURAN DASAR USAHA • PEMBAGIAN SHU • TATA HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA. • ART: KETENTUAN PELAYANAN, SISDUR OPERASIONAL.

22. PENGELOLAAN

23. PELAYANAN LEMBAGA KEUANGAN KEPADA ANGOTA

24. KAPASITAS MANAJEMEN ORGANISASI • PERUMUSAN VISI-MISI. • PENGEMBANGAN RENCANA KERJA PENGURUS. • SISTEM & PROSEDUR (SISDUR) PENGELOLAAN ORGANISASI. • SISDUR PENGELOLAAN USAHA: USP. • SISTEM PELAPORAN: PERKEMBANGAN USAHA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN PERMASALAHAN. • PERTANGGUNG JAWABAN: PERKEMBANGAN USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BERUPA NEGARA/LAPORAN LABA RUGI, PERTANGUNG JAWABAN ATAS PENANGANAN PERMASALAHAN.

25. JAM KERJA PELAYANAN PROSEDUR PELAYANAN KELAYAKAN PINJAMAN PELAPORAN RUTIN SIS-DUR AKAD PINJAMAN USP PEMBINAAN NASABAH PERGULIRAN PINJAMAN

26. ADMINISTRASI ORGANISASI • BUKU TAMU. • BUKU NOTULEN RAPAT. • BUKU SURAT MASUK-KELUAR. • BUKU DAFTAR PENGURUS. • BUKU DAFTAR ANGGOTA/POKTAN. • BUKU INVENTARIS. • RENCANA KERJA PENGURUS. • AD-ART. • PANDUAN PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM. • PANDUAN PENGELOLAAN UNIT SAPRODI. • STEMPEL, KOP SURAT, KUITANSI.

27. ADMINISTRASI KEUANGAN Harus mematuhi kaidah-kaidah dan prinsip dalam pembukuan, yaitu memenuhi unsur-unsur: • kronologis (berurutan sesuai dengan tanggal transaksi) • sistematis (dapat dikelompokkan sesuai dengan posnya, seperti kelompok kekayaan, kelompok modal, kelompok hutang, kelompok pendapatan, kelompok biaya dsb), • informatif (dapat dibaca dan dipahami secara umum dari kaca mata laporan keuangan) • auditable (bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan karena pencatatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi).

28. AKAD PINJAMAN: • KEWAJIBAN SIMP. • PERJANJIAN PINJAMAN • KARTU ANGSURAN PINJAMAN PROSEDUR PINJAMAN 3 LAYAK • ANALISIS KELAYAKAN: • KELAYAKAN PINJAMAN • KELAYAKAN PEMINJAM • PENGECEKAN LAPANGAN TIDAK LAYAK 2 • PENGAJUAN PINJAMAN: • RUA/RUB • PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG • RENCANA ANGSURAN PINJAMAN • KOPI KTP DAN KK • PENCAIRAN PINJAMAN: • MODAL USAHA • KOPI PERJANJIAN PINJAMAN 4 1

29. TUNDA/ DIPINJAMI KONSUMTIF Kelompok TEPAT WAKTU DIPINJAMI LAGI USAHA EVALUASI NASABAH JADWAL ULANG USAHANYA BERMASALAH Kelompok PENUNGGAK BERITA ACARA/ BL KARAKTER BURUK

30. ANALISA PINJAMAN • ANALISA PINJAMAN DIPERLUKAN GUNA MEMASTIKAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAPAT DIKEMBALIKAN MELIPUTI DUA ASPEK: • KUALITATIF: ANALISA TERHADAP KEMAUAN BAYAR MENCAKUP KARAKTER DAN KOMITMEN PEMINJAM. • KUANTITATIF: ANALISA KEMAMPUAN BAYAR.

31. PENILAIAN 6 C

32. Jaminan Pinjaman • DITERAPKAN JAMINAN, TERUTAMA DALAM KASUS PINJAMAN YANG JUMLAHNYA CUKUP BESAR ATAU MENEMUKAN ORANG YANG BERKARAKTER KURANG BAIK. • JAMINAN UTAMA PADA DASARNYA ADALAH KARAKTER PEMINJAM DAN BARANG YANG DIBIAYAI. • JIKA DIRASA PERLU, DAPAT MEMINTA JAMINAN TAMBAHAN. JENIS DAN NILAI JAMINAN AKAN DITENTUKAN PADA SAAT MENYETUJUI PERMOHONAN PINJAMAN, MISALNYA SURAT TANAH ATAU BPKB KENDARAN BERMOTOR. • SURAT JAMINAN HARUS MENYIMPAN SECARA AMAN.

33. Akad Perjanjian • AKAD/PERJANJIAN PINJAMAN BUKAN SEKEDAR FORMALITAS. • ISI PERJANJIAN HARUS DIPAHAMI OLEH CALON PEMINJAM DENGAN SAKSINYA. • ISI PERJANJIAN SETIDAKNYA BERISI: • NILAI PINJAMAN BESERTA JASANYA. • MASA PINJAMAN DAN WAKTU PEMBAYARAN ANGSURAN. • SANKSI, BAIK BERUPA DENDA MAUPUN SANKSI DALAM BENTUK LAIN. • KEADAAN FORCE MAJEUR, YAITU KEJADIAN YANG DI LUAR PERKIRAAN MISAL BENCANA ALAM. • SAKSI, MISALNYA BILA YANG PINJAM SUAMI, MAKA ISTERINYA DISYARATKAN UNTUK MENJADI SAKSI, DAN SEBALIKNYA.

34. PELAYANAN • Sebelum Transaksi Usaha Prosedur Pelayanan sederhana namum memberikan jaminan keamanan usaha. • Selama Transaksi Usaha Dibangun komunikasi dengan mitra usaha dan pembinaan nasabah. • Paska Transaksi Usaha Dilakukan evaluasi pada karakter nasabah, keberhasilan maupun kendala kemitraan usaha. NASABAH

35. JAM KERJA PELAYANAN • LKMPERLU MENGATUR JAM KERJA PELAYANAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN ANGGOTA SECARA LEBIH LUWES, NAMUN DENGAN PERFORMA YANG LEBIH MEMADAI. • MISALNYA JAM KERJA BISA DIBUAT SETIAP SORE HARI ANTARA JAM 15.00 – 19.00, ATAU JAM 16.00 – 20.00, NAMUN HARUS DILAKUKAN DI KANTOR/SEKRETARIAT LKM. • SEDAPAT MUNGKIN MENGHINDARI PELAYANAN DI RUMAH, KARENA HAL INI TERKESAN SANGAT PERSONAL.

36. SISTEM PELAPORAN • SISTEM PELAPORAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN. BILA ASPEK INI DIABAIKAN, MAKA PENGAWASAN TERHADAP MANAJEMEN LKMMENJADI LEMAH DAN PADA AKHIRNYA SECARA PELAHAN AKAN MENURUN KINERJANYA. • BENTUK LAPORAN KEUANGAN (NERACA, LAPORAN LABA RUGI DAN DATA KOLEKTIBILITAS), DAN DISAMPAIKAN KEPADA PENGAWAS.

37. PERLUASAN SEGMEN PELAYANAN • PERLUASAN NASABAH DENGAN MELAYANI ANGGOTA(DARI LUAR KELURAHAN/DESA), DENGAN SISTEM JAMINAN DAN BAGI HASIL. • SISTEM PELAYANAN PINJAMAN BISA SECARA BERKELOMPOK MAUPUN PERORANGAN. • PINJAMAN SECARA BERKELOMPOK SEBAIKNYA BERDASARKAN KESAMAAN JENIS USAHA, SEHINGGA MUDAH MEMBERIKAN PEMBINAAN. • HARUS DIBUAT KETENTUAN DIMANA ANGGOTA MEMPEROLEH KEMANFAATAN OPTIMAL DR KEGIATAN USAHA SHG MERASA MEMILIKI.

38. PEMILIHAN JENIS USAHA • MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA YANG ADA DI DESA, SEPERTI KERIPIK PISANG, KERIPIK SINGKONG, JAMU, INDUSTRI TEMPE, TERNAK SAPI DSB. • BERBASIS PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DESA, SEPERTI PENGADAAN PUPUK PERTANIAN, DSB. • MEMFASILITASI PRODUK-PRODUK YANG DIHASILKAN OLEH POKTAN,SEPERTI DI BIDANG KERAJINAN, INDUSTRI RUMAH TANGGA DSB.

39. BAGI HASIL PERJANJIAN BAGI HASIL NASABAH LKM KEAHLIAN/ KETRAMPILAN MODAL 100% KEGIATAN USAHA X Y PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENGAMBILAN MODAL POKOK MODAL

40. KEMITRAAN DAN JARINGAN • JARINGAN KERJASAMA, SEBAGAI WADAH KONSOLIDASI, KORDINASI DAN KONSULTASI MAUPUN PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA. • KEMITRAAN UNTUK: • PENGEMBANGAN PERMODALAN • PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN • PEMASARAN USAHA

41. RAGAM KEMITRAAN

42. RAGAM KEMITRAAN USAHA

43. RAGAM KEMITRAAN USAHA

44. ARAH PENGEMBANGAN LKM KEMITRAAN/ SUMBER DANA PELAYANAN SIMPAN PINJAM Unit Usaha Milik Gap LEMBAGA KEUANGAN Dan USAHA PRODUKTIF LKM UNIT USAHA SAPRODI SIMPANAN ANGGOTA

45. Faktor Kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan modal, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usaha tani dan bimbingan teknis nasabah/ pengguna jasa layanan LKM. Untuk pengembangan LKM pertanian diperlulan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM pengelola LKM, dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit.

46. Terima Kasih.