1 / 38

PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PEN ilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH

PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PEN ilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH. B IMBINGAN TEKNIS dan SELEKSI C ALON T IM P ENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH. DASAR HUKUM. PP NOMOR 99 THN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS

unity-pope
Download Presentation

PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PEN ilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PENilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH BIMBINGAN TEKNIS dan SELEKSI CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

  2. DASAR HUKUM PP NOMOR 99 THN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS PERMENPAN DAN RB NOMOR 21TAHUN 2010 TENTANG JABFUNG PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR 01/III/PB/2011- NOMOR 6 THUN 2011 TENTANG JUKLAK JABFUNG PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA PERMENDIKNAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMDIKNAS

  3. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sudah 2 kali disempurnakan • Keputusan MENPAN Nomor 118 Tahun 1996 • Keputusan MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 • PERMENPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disesuaikan

  4. Pasca OTDA wewenangpejabatpenetapangkakreditdanprosedurpengajuan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkatPENGAWAS SEKOLAH disesuaikan Kepmendikbud No.014/U/2002 1. Otonomi Daerah Diterbitkan 2. Perubahan Struktur Organisasi Depdikbud/Kemdiknas/Kemdikbud PERMENDIKNAS NOMOR 184 TAHUN 2011 Diterbitkan

  5. Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas, kepada: 1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untukkenaikan jcxabatan/pangkat PengawasSekolahMadyagolongan ruang IV/b menjadi PengawasSekolahMadya, golongan ruang IV/c sampai dengan PengawasSekolahUtama golongan ruang IV/ddanpengangkatanpertama kali PengawasSekolahMadyagolongan ruang IV/c dan PengawasSekolah Utama Madya, golongan ruang IV/d. Berdasarkan Permendiknas No. 184 Tahun 2011, Mendiknas menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka kredit pengawas sekolah

  6. 2. Kepala Biro Kepegawaian menetapkan angkakredituntuk kenaikan jabatan /pangkat pengawas sekolah madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tk I, golongan ruang IV/b.

  7. PENETAPAN ANGKA KREDIT digunakan untuk salah satu syarat ~ Pengangkatan ~ Kenaikan pangkat ~ Kenaikan Jabatan tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat fungsional ybs. Oleh karena itu anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesional cermat – teliti – obyektif – total – dan memiliki komitmen yang tinggi 7

  8. Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB No 21Tahun 2010: Angka Kredit adalah: “Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pengawas dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya”. • Angka kredit merupakan representasi Prestasi • Kerja yang berkaitan dengan tugasnya. • Dengan demikian, pengawassekolah yang • berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.

  9. UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG TUGAS PENGAWAS (LAMPIRAN I PERMENEGPAN & RB NO. 21 TAHUN 2010)

  10. UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG TUGAS PENGAWAS (LAMPIRAN I PERMENEGPAN & RB NO. 21 TAHUN 2010)

  11. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDITPASAL 24 JUKLAK PENGAWAS SEKOAH 1. Bahan penilaian disampaikan kepada pimpinan unit kerja (Kepala Dinas Pendidikan) melalui pejabat eselon III yang membidangi pendidikan. Usul penetapan angka kredit disampaikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 26 Juklak Pengawas Sekolah. Bahan penilaian (DUPAK, lampiran, dan bukti fisik) dinilai oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil penilaian disampaika kepada pejabat penetap angka kredit dengan menggunakan format PAK sebagaimana contoh formulir pada Lampiran VIII Peraturan Bersama (Juklak). Penetapan angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Flowchart

  12. Pasal 23 Permenpandan RB No. 21 Tahun 2010Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit MENDIKNAS atau PEJ. ES I YG DITUNJUK Pengawas Madya, IV/b s.d. Pengawas Utama, IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah; Dirjen yg menangani Dikdasmen, Kemenag Pengawas Madya, IV/a di lingkungan Kementerian Agama Pengawas Muda, III/c dan III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag. Kakanwil Kemenag

  13. Gubernur/ Kadis Dik Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya, IV/a di lingkungan Provinsi Bupati/Walikota/ Kadis Dik Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya, IV/a di lingkungan kabupaten/Kota Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya IV/a di lingkungan di lingkungan inst pusat Selain Kemenag Pimpinan Instansi Pusat atau Pej Lain yg ditunjuk

  14. PejabatPenetapAngkaKreditdibantuoleh TIM PENILAI (Pasal 21 ayat (2)) MENDIKNAS atau PEJ. ES I YG DITUNJUK TIM PENILAI PUSAT Dirjen yg menangani Dikdasmen, Kemenag TIM PENILAI KEMENAG TIM PENILAI KANWIL KEMENAG Kakanwil Kemenag

  15. Gubernur/ Kadis Dik TIM PENILAI PROPINSI Bupati/Walikota/ Kadis Dik TIM PENILAI KAB/KOTA Pimpinan Instansi Pusat atau Pej Lain yg ditunjuk TIM PENILAI INSTANSI

  16. Pasal 24Permenpan dan RB No. 21 Tahun 2010 • Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Pengawas • Susunan keanggotaan Tim Penilai: • seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis; • seorang wakil Ketua merangkap anggota; • seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan • paling kurang 4 (empat) orang anggota. Pasal 24 ayat (2) Permenpan dan RB No 21 Th 2010: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang. ayat (4) anggota tim penilai paling kurang2 orang harus dari pengawas sekolah

  17. TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH Tim penilai angka kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional PENGAWAS • Pasal 24 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai: • menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan • dan pangkat pengawas yang dinilai; • b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerjapengawas; dan • c. dapat aktif melakukan penilaian Pasal 24 ayat (6): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional 17 17

  18. Pasal 24 Peraturan Bersama mendiknas dan Ka.BKN No 01/III/PB/2011 dan No. 6 Tahun 2011 PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT • (1) Untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah dilakukan penilaian angka kredit oleh tim penilai. • (2) Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK. • (3) Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung. • Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Pengawas Sekolah kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit • Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai • DUPAK Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan Bersama ini.

  19. (7) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilampiri dengan : • a. surat pernyataan melakukan pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini. • b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini; • c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan • d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;   • (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan bukti fisik.

  20. Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas : • Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang mengusulkan • DUPAK • 4 jenis Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas: Pendidikan, Pengawasan Akademik dan Manajerial; Pengembangan Profesi; dan Penunjang • SK kenaikan pangkat terakhir • SK jabatan terakhir • DP3 tahun terakhir • PAK terakhir • Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang • Foto copy Ijazah yang akan dinilai angka kreditnya, Karpeg, konversi NIP

  21. LAMPIRAN DUPAK PENGAWAS SEKOLAH • Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama; • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama; • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama; dan • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama;

  22. Berkas usul 4. Pengajuan usul PAK sbb: Pengawas Madya, IV/b s.d Pengawas Utama, IV/e PEJABAT ESELON III YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN DILINGK DINAS PROV/KAB/KOTA KA.KANWIL KEMENAG PROV/KAB/KOTA PS Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) 1 SET SAJA Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPP) • GUB/BUPATI/WALIKOTA ATAU • KADISPEN PROP/KAB/KOTA • UP. KA BKD • PROPINSI/KAB/KOTA • MENAG/KARO KEPEGAWAIAN • KEMENAG MENDIKBUD U.p. Sekretaris Tim Penilai Pusat Tim penilai

  23. SEKRETARIAT TPP PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT PAK 3A 1 Y OK T SURAT PENGANTAR/ LAPORAN HASIL PENILAIAN TIM PENILAI PUSAT 2 3B 4 UNIT PENGUSUL

  24. PENGAWAS MUDA, III/C S.D PENGAWAS SEKOLAH MADYA IV/A DI PROVINSI PEJABAT ESELON III YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN Berkas usul GUBERNUR/KADISPEN PROPI U.P KEPALA BKD PROPINSI - Kadispen sbg Ketua Tim Penilai - Kepala BKD sebagai Kepala Sekretariat Tim Penilai

  25. PENGAWAS MUDA, III/C S.D PENGAWAS SEKOLAH MADYA IV/A DI KAB/KOTA PEJABAT ESELONIII YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN Berkas usul BUPATI/WALIKOTA/KADISPEN KAB/KOTA U.P KEPALA BKD KAB/KOTA - Kadispen sbg Ketua Tim Penilai - Kepala BKD sebagai Kepala SekretariatTim Penilai

  26. PENGAWAS SEKOLAH MADYA, IV/A DI LINGKUNGAN KEMENAG PROVINSI SEKRETARIS JENDERAL KEMENAG KAKANWIL KEMENAG PROVINSI

  27. PENGAWAS SEKOLAH MUDA III/C DAN PENGAWAS SEKOLAH MUDA, PENATA TK.I, III/D DI LINGKUNGAN KEMENAG KABUPATEN/KOTA KAKANWIL KEMENAG PROVINSI KA. KANTOR KEMENAG KAB/KOTA

  28. PascarestrukturisasiorganisasiKemdiknas, makakedudukan Tim PenilaiPusat, sesuaifungsi, beradapada: • Ditjen PAUDNI untukPengawas RA/TK Formal, TK-LB • DitjenDikdasuntukPengawas MI/SD, MTs/SMP/SMPLB • DitjenDikmenuntukPengawas MA/SMA dan MAK/SMKSMALB. KedudukanSekretariat Tim Penilaiberadapada unit yang menanganipendidikdantendikpadamasing-masingDitjentersebut *. (*tentatif) Akhir tahun 2012 akan disiapkan edaran mengenai prosedur pengusulan angka kredit pengawassekolah

  29. PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH (Pasal 22) • Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Pengawaswajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. • Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiapkegiatanPengawasSekolahdilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. • Penilaiandanpenetapanangkakreditbagipengawassekolah yang akandipertimbangkanuntuknaikpangkatdilakukan 2 kali dlm 1 tahunyaitu 3 blnsebelumperiodekenaikanpangkat Tidakharusmenunggu memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

  30. Bukti fisik hasil prestasi kerja pengawassekolah yang dapatdinilai dan mendapat angka kredit adalah yangdiperoleh pada saat periode penilaian(setelah kenaikan jabatan yang terakhir), Kecualibuktifisikpendidikansekolah. • Buktifisikpendidikansekolah (ijazah) dapatdiajukanpadaperiodepenilaianberikutnyasepanjangbelumpernahdinilaipadapenilaiansebelumnya

  31. KOMPOSISI PENILAIAN • Unsur Utama > 80 % - Diklat calon PS - Diklat fungsional PS - Tugas pokok: pengawasan akademik dan manajerial - Pengembangan Profesi • Unsur Penunjang <20 % - Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan bidang yang diampunya - Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas PS 31

  32. ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S1/D IV

  33. ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S2

  34. ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S3

  35. ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

  36. HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN, dalamrangkausulpenilaian & penetapanangkakredit : 1. PengawasSekolah Di sampingmelaksanakantugaspokok, juga: a. Mendokumentasikan/mengarsipkan semuaprestasikerja yang telahdilaksanakandandiperoleh b. Memintasemuakelengkapan yang diperlukankepadaKepalaDinas, sepanjangdokumentersebutmerupakankewenanganKepalaDinas (misal : Super, SK ,dll)

  37. 2. KEPALA DINAS antara lain : a. Membuatsuratpernyataanpelaksanaanpendidikan, program kepengawasan, unsurutamadanpenunjang yang menjadikewenangannya. b. Menandatangani DUPAK 3. KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH: a. Menetapkan SK pembagiantugaspengawasdalam melaksanakankepengawasan, setiapawaltahun b. Membantu pengawas sekolah menuangkan kegiatan dalam DUPAK dan Surat Pernyataan dan memeriksa kelengkapan bukti fisik

  38. terima kasih

More Related