1 / 15

PENGATURAN LETTER OF CREDIT DALAM PERATURAN BANK INDONESIA

PENGATURAN LETTER OF CREDIT DALAM PERATURAN BANK INDONESIA. Disusun oleh : sakinah (20100730044) Rini Anggraini (2010730096) Dera Ardila (20100730076). PENGERTIAN LETTER OF CREDIT.

valmai
Download Presentation

PENGATURAN LETTER OF CREDIT DALAM PERATURAN BANK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGATURAN LETTER OF CREDIT DALAM PERATURAN BANK INDONESIA Disusunoleh: sakinah (20100730044) RiniAnggraini (2010730096) DeraArdila (20100730076)

  2. PENGERTIAN LETTER OF CREDIT • Padaprinsipnya, L/C adalahjanjimembayardari bank penerbit (issuing bank) kepada beneficiary, sepanjang beneficiary memenuhipersyaratan L/C. persyaratan L/C adalahberupakeharusanbagi beneficiary untukmenyerahkankepada bank penerbitsejumlahdokumen yang mewakilibarangataujasa yang diperjualbelikansebagaimanadinyatakandalam L/C. dalampraktiknya, bank penerbitdapat member kuasakepada bank pengonfirmasi (confirming bank) atau bank yang ditunjuk (nominated bank) untukmelakukanpembayaran L/C kepada beneficiary. Pembayaran L/C terdiriataspembayaranatasunjuk (by sight payment), pembayaran yang ditangguhkan (by deferred payment), pembayaranakseptasi (payment by acceptance), danpembayarannegosiasi (payment by negotiation).

  3. DASAR HUKUM • PeraturanPemerintan No.1 Tahun 1982 merupakandasarhukum L/C di Indonesia. KetentuanpelaksanaanPeraturanPemerintah No.1 Tahun 1982 yang secararincimengatur L/C belumada. Sesuaidengankenyataanbahwadalampraktikperbankan Indonesia telahdigunakan UCP sebagaiketentuan L/C sejaktahun 1970-an, maka Bank Indonesia mendukungkeberadaantersebut. Bank Indonesia mendukung UCP dijadikansebagaiketentuan L/C. bank Indonesia melihatbahwa rasa amantercitajika L/C tundukpada UCP.

  4. Lanjutan • Bank Indonesia dalamSuratEdaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengaturbahwa L/C yang diterbitkan bank devisa (bank umum) bolehtundukatautidakpada UCP. Bank Indonesia secarayuridis formal memberikankebebasankepada bank devisadi Indonesia untukmenentukansikap.

  5. SUBTANSIWadahPengaturan LETTER OF CREDIT • Idealnya, peraturan L/C adalahdalambentukundang-undang, namundisadaripembuatanundang-undangmembutuhkanwaktu yang relative lama danbiaya yang relative besar. Di lain pihak, kebutuhanpraktikakanperaturan L/C relative sudahmendesak, terbuktimisalnyadenganseringnyainstansipenegakhukum, kantorpengacara, perbankan, danperusahaanekspor-impormemohonkepada BI atau bank tertentu agar dapatmenyediakansaksiahli expert dibidang L/C.

  6. CakupanPengaturan LATTER OF CREDIT • PBI hanyaakanmengaturnorma-normapokoktransaksi L/C, sementaramekanismedanprosedur L/C tetapmenggunakanketentuan-ketentuan UCP 500 atau UCP 600. PBI dan UCP yang berlakuakansalingmelengkapisebagaiketentuan L/C yang akandigunakanbaikdidalammaupundiluarpengadilan. Norma-normapokok yang perlumendapatkanpengaturan minimal adalahberkenandenganprinsipindependensi, keterikatanpadadokumen, penipuan, penetapanpengadilan, pilihanhukum, danpilihan forum dalamtransaksi L/C yang berlakudinegara-negara lain, terutamaAmerikadanInggris, danprinsip-prinsip L/C yang terdapatdalam UCP yang berlaku.

  7. MEKANISME PROSEDUR • Menurut data statistic, peranan L/C terhadap total ekspor non-migas Indonesia masihdominan. Hal initerlihatdaripangsaekspordengan L/C terhadap total ekspor non-migasmisalnyapadatahun 1994, 1995 dan 1996 masing-masingsebesar 64,51%, 59,05% dan 53,30% dengannilaiasing-masingsebesar 19,2 miliardolarAmerika, 20,7 miliardolarAmerikadan 19,8 iliardolarAmerikadari total ekspormasing-masingsebesar 29,7 miliardolarAmerika, 35,1 miliardolarAmerikadan 37,1 miliardolarAmerika.

  8. Selaindengan L/C, sesuaidenganPeraturanPemerintah No.1 Tahun 1982, Indonesia mengenaljugacarapembayaran non-L/C, yaitu: • PembayarandiMuka (Advance Payment) • Inkaso (Collecton) dengankondisi: • Documents Againts Payment (D/P) • Documents Againts Acceptance (D/P) • Rekening Terbuka (Open Account) • Konsinyasi (Consignment) • Cara pembayaran lain yang lazimdalamperdaganganluarnegerisesuaikesepakatanantarapenjualdanpembeli.

  9. ProsedurEkspor-ImpordenganMenggunakan L/C • Prosedurekspor-impor, denganmenggunakan L/C dimulaidenganpenandatanganankontrakpenjualanantarapenjualdanpembeli. Berdasarkankontrakpenjualantersebutpembelimemohonkepada bank penerbituntukmenerbitkan L/C kepadapenjual (penerima) sebagaialatpembayaranuntukmembayarbarang yang akandieksporolehpenjualkepadapembeli. Bank penerbitmenerbitkan L/C kepadapenjuallangsungataumelalui bank penerus. Dalamhalditerbitkanmelalui bank penerus bank inimeneruskan L/C kepadapenjual. Penjualmempersiapkanbarangdanpengapalannyasertadokumen-dokumenpengapalan.

  10. ContohKasusKasus PT Bank Central Asia versus NV Perseroan DagangSetia • FaktaKasus PT bank Central Asia menerbitkan L/C untukuntung beneficiary diSingapuraberdasarkanpermohonanpemohon NV Perseroan DagangSetiadi Jakarta. Beneficiary mengajukandokumen-dokumenkepada bank penegosiasidiSingapura. Padadokumen-dokumen yang diajukantidakterdapatpenyimpangan. Bank penegosiasimelakukanpembayarandengancaranegosiasiatasdokumen-dokumendimaksud. Setelahmelakukanpembayaran,bankpenegosiasimeneruskandokumen-dokumen yang samakepada PT Bank Central Asia selaku bank penerbitdanmemintapembayarankembalikepadadari bank penerbitataspembayaranterlebihdahulu yang telah yang telahdilakukan bank penegosiasikepada beneficiary.

  11. Lanjutan • Kemudian, PT bank Central Asia melakukanpembayarankembalidari NV perseroanDagangSetiaselakupemohon. NV Perseroan DagangSetiamenolakmelakukanpembayarankembalikepada PT Bank Central Asia. Alasanpenolakanadalahbahwa NV Perseroan DagangSetiatidakmenerimabarangsesuaidenganuraianbarang yang dinyatakandalam L/C. ataspenolakanini, PT Bank Central Asia menggugat NV Perseroan DagangSetiadiPengadilanNegri Jakarta Pusat.

  12. PemeriksaanolehPengadilan • PengadilanNegri Jakarta Pusatmemeriksasengketadenganmenerapkanprinsippemisahankontrakdanprinsipketerikatanpadadokumenpadadokumen yang dikenaldalamtransaksi L/C. Hakim merujukpadaketentuan UCP 500, Artikel 3 dan 4. Hakim menerapkankeduaprinsipiniberdasarkanmasukandariahli yang didengarketerangannyadalampemeriksaandalampemeriksaansengketadiPengadilanNegri Jakarta Pusat. Berdasarkanpenerapankeduaprinsipdimaksud, hakim memutuskanuntukmemenangkan PT bank Central Asia. NV Perseroan DagangSetiadiperintahkanuntukmelakukanpembayarankembalikepada PT Bank Central Asia sebesarnilainyapembayarankembali yang telahdilakukanoleh bank kepada bank penegosiasidiSingapura.

  13. Lanjutan • Dalampertimbanganhukumnya, Pengadilannegri Jakarta Pusatmenyatakanbahwa PT Bank central Asia hanyaberurusandengandokumen-dokumen, tidakdenganbarang. Mengingatdokumen-dokumen yang diajukanoleh bank penegosiasitelahsesuaidenganpersyaratan L/C, maka PT Bank Sentralberkewajibanmelakukanpenggantianpembayarankepada bank penegosiasitelahsesuaidenganpersyaratan L/C, maka PT Bank Central Asia berkewajibanmelakukanpenggantianpembayarankepada bank penegosiasiterlepasdari actual shipment atasbarang yang dilakukanoleh beneficiary. Konsekuensinya, PT Bank Central Asia jugaberhakuntukmemperolehpenggantianpembayarandari NV Perseroan DagangSetiaselakupemohonatas L/C.

  14. TanggapanatasKasus • Dalamkasusini, PengadilanNegri Jakarta pusattelahmenerapkanprinsippemisahankontrakberdasarkan UCP 500, Artikel 3 atau UCP 600, Artikel 4, danprinsipketerikatanpadadokumenberdasarkan UCP 500, Artikel 4 atau UCP 600, Artikel 5. Penerapankeduaprinsiptersebutjugasejalandenganhukum L/C yang eksistensinyamendahuluieksistensi UCP.

  15. DaftarPustaka • Ginting. Ramlan. 2002. Letter of Credit: TinjauanAspekhukumdanbisnis. Jakarta : penerbitSalembaEmpat. • Bank of Nova Scotia vs. Angelica-Whitewear, 1985: March 11 ; 1987;S.C.R • United Nations Convention on Independen Guarantees and stand-by Letters Of Credit, United Nations 1996 • Manajemenperbankan/Kasmir. Revisi 8 Rajawali, 2008

More Related