1 / 22

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang. OLEH : Raharjo budi kisnanto, sh., mh. Pengertian Korupsi :. Fockema Andrea ( etimologi )

vaughn
Download Presentation

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayangpandang OLEH : Raharjo budi kisnanto, sh., mh

  2. PengertianKorupsi: FockemaAndrea (etimologi) KatakorupsiberasaldariBahasa Latin CorruptioatauCorruptusartinyakebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapatdisuap, tidakbermoral, penyimpangandarikesucian, kata-kataatauucapan yang menghinaataumemfitnah. KamusUmumBahasa Indonesia – WJS Poerwadarminta Korupsiialahperbuatan yang buruksepertipenggelapanuang, penerimaanuangsogok.

  3. SebabterjadinyaKorupsi: Disertasi Prof. Dr. AndiHamzah yang berjudul “PemberantasanKorupsiMelaluiHukumPidanaNasionaldanInternasional ”,Korupsidisebabkanoleh : • KurangnyagajiataupendapatanPegawaiNegeridibandingkandengankebutuhan yang makinharimakinmeningkat. • Latarbelakangkebudayaanataukultur Indonesia yang merupakansumberatausebabmeluasnyakorupsi. • Manajemen yang kurangbaikdankontrol yang kurangefektifdanefisien. • Moderenisasi.

  4. Bentuk-BentukTindakPidanaKorupsi: MenurutUndang-UndangNomor 31 Tahun 1999 danUndang-UndangNomor 20 Tahun 2001 • Memperkayadirisendiriatauorang lain ataukorporasi • Menguntungkandirisendiriatauorang lain atausuatukorporasi. • Menyalahgunakankewenangan, kesempatanatausarana yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan. • MemberiataumenjanjikansesuatukepadaPegawaiNegeri / Penyelenggara Negara. • Memberiataumenjanjikansesuatukepada Hakim. • MemberiataumenjanjikansesuatukepadaAdvokat. • Pemborong/ahlibangunan yang berbuatcurang.

  5. Pengawasbangunanmembiarkanperbuatancurang. • Pemborongmenyerahkanbarang TNI / Polrimelakukanperbuatancurang. • Pengawaspenyerahanbarang yang berbuatcurang. • Menerimapenyerahanbarangmembiarakanperbuatancurang. • PegawaiNegerimenjalankanjabatanumummenggelapkanuangatausuratberhargaataumembiarkandigelapkanorang lain. • PegawaiNegerimemalsupembukuan. • PegawaiNegerimenghilangkan, menggelapkan, merusakbarang, akta, surat, daftaruntukpembukuan. • PegawaiNegeri/Penyelenggara Negara menerimahadiah.

  6. Hakim menerimahadiah/janji. • Advokatmenerimahadiah. • PegawaiNegerimenerimadiskon. • PegawaiNegerimenerimauangseolahuntung. • PegawaiNegerimenggunakantanahNegerahakpakai. • PegawaiNegeriikutpekerjaanborongan, rekanantersebut yang bersangkutanpemiliksaham, pengawasataumengawasi. • Menerimagratifikasi. • Memberihadiah/janjikepadaPegawaiNegeri.

  7. MenurutKriminologitimbulnyaKejahatan : K = N + K Keterangan : K = Kejahatan N = Niat K = Kesempatan Demikian pula dalamTindaPidanaKorupsiitutimbulkarenaadaNiatdanKesempatan.

  8. PemberantasanTindakPidanaKorupsidarimasakemasadi Indonesia : • KUHP (antara lain Pasal 209, 210, 418, 419, 420 KUHP). • PeraturanPemberantasanKorupsiPenguasaPerangPusat (angkatanDaratdanLaut) tanggal 16 April 1958 – UU (prp) No.24 Tahun 1960 TentangTindakPidanaKorupsi. • UU No.3 Tahun 1971 TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. • UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. • UU No.20 Tahun 2001 TentangPerubahanatas UU Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.

  9. TeoriStraafbarfeiten yang Monistis: SuatuperbuatandikategorikansebagaiTindakPidana, harusmemenuhisyaratsebagaiberikut: • AdanyaPerbuatanManusia. • MemenuhiRumusanUndang-Undang. • AdanyaKesalahan. • Pemidanaan.

  10. UntukmenentukanadaatautidaknyasuatutindakpidanadisebutsebagaisuatutindakpidanaKorupsiadaduahal, yaitu : • Perbuatanmelawanhukum. • Formil • Materiil 2. Kerugiankeuangan Negara.  

  11. Keuangan Negara SeluruhKeuangan Negara dalambentukapapun yang dipisahkanatautidakdipisahkantermasukdidalamnyasegalabagiankekayaan Negara atausegalahakdankewajiban yang timbulkarena : a). Beradadalampenguasaan, pengurusan, danpertanggungjawabanpejabatlembaga Negara, baikditingkatpusatmaupundidaerah;

  12. Beradadalampenguasaan, pengurusan, danpertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badanhukum, danperusahaan yang menyertakan modal Negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihakketigaberdasarkanperjanjiandengan Negara. Perekonomian Negara : Adalahkehidupanperekonomian yang disusunsebagaiusahabersamaberdasarkanasaskekeluargaanataupunusahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkanpadakebijakanPemerintah, baikditingkatpusatmaupundidaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku yang bertujuanmemberikanmanfaat, kemakmuran, dankesejahteraankepadaseluruhkehidupanrakyat.

  13. PegawaiNegeri : • PegawaiNegerisebagaimanadimaksudUndang-UndangtentangKepegawaian. • PegawaiNegerisebagaimanadimaksud KUHP. • Orang yang menerimagajiatauupahdariKeuangan Negara atau Daerah. • Orang yang menerimagajiatauupahdarikorporasi yang menerimabantuandarikeuangan Negara atau Daerah. • Orang yang menerimaGajiatauUpahdarikorporasi lain yang mempergunakan modal ataufasilitasdari Negara atauMasyarakat.

  14. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal41 UU No.31 Tahun1999) • Masyarakatdapatberperansertamembantuupayapencegahandanpemberantasantindakpidanakorupsi. (2) Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksuddalamayat (1) diwujudkandalambentuk : • Hakmencari, memperoleh, danmemberikaninformasiadanyadugaantelahterjaditindakpidanakorupsi. • Hakuntukmemperolehpelayanandalammencari, memperolehdanmemberikaninformasiadanyadugaantelahterjaditindakpidanakorupsikepadapenegakhukum yang menanganiperkaratindakpidanakorupsi.

  15. Hakmenyampaikan saran danpendapatsecarabertanggungjawabkepadapenegakhukum yang menanganiperkaratindakpidanakorupsi. • Hakuntukmemperolehjawabanataspertanyaantentanglaporannya yang diberikankepadapenegakhukumdalamwaktu paling lama 30 (tigapuluh) hari. • Hakuntukmemperolehperlindunganhukumdalamhal: 1). Melaksanakanhaknyasebagaimanadimaksuddalamhuruf a, b, dan c ; 2). Dimitahadirdalamprosespenyelidikan, penyidikandandisidangpengadilansebagaisaksipelapor, saksi, atausaksiahli, sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku ;

  16. (3) Masyarakatsebagaimanadimaksuddalamayat (1) mempunyaihakdantanggungjawabdalamupayapencegahandanpemberantasantindakpidanakorupsi. (4) Hakdantanggungjawabsebagaimandimaksuddalamayat (2) danayat (3) dilaksanakandenganberpegangteguhpadaasas-asasatauketentuan yang diaturdalamperaturanperundang-undangan yang berlakudandenganmenaatinorma agama dannorma social lainnya. (5) KetentuanmengenaitatacarapelaksanaanperansertamasyarakatdalampencegahandanpemberantasantindakpidanakorupsisebagaimanadimaksuddalamPasalini, diaturlebihlanjutdenganPeraturanPemerintah.

  17. GRATIFIKASI Pasal 12 B Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi : • SetiapgratifikasikepadaPegawaiNegeriataupenyelenggaranegaradianggappemberiansuap, apabilaberhubungandenganjabatannyadan yang berlawanandengankewajibanatautugasnya, denganketentuansebagaiberikut : • yang nilainyaRp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) ataulebih, pembuktianbahwagratifikasitersebutbukanmerupakansuapdilakukanolehpenerimagratifikasi ; • yang nilainyakurangdariRp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah), pembuktianbahwagratifikasitersebutsuapdilakukanolehPenuntutUmum.

  18. (2) Pidanabagipegawainegeriataupenyelenggaranegarasebagaimanadimaksuddalamayat (1) adalahpidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahundan paling lama 20 (duapuluh) tahundanpidanadenda paling sedikitRp. 200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

  19. PengertianGratifikasi : AdalahPemberiandalamartiluasyaknimeliputi : • Rabat ; • Pemberianuang ; • Barang ; • Komisi ; • Pinjamantanpabunga ; • Tiketperjalanan ; • Fasilitaspenginapan ; • Pejalananwisata ; • Pengobatancuma-cumadan • Fasilitaslainnya.

  20. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI • PASAL 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 mengatur : Di dalam dan diluar pengadilan Kejaksaan mewakili negara dan pemerintah dengan surat kuasa khusus Diluar pengadilan Kejaksaan dapat : • - Memberikan bantuan hukum • - Pelayanan hukum • - Pertimbangan hukum • - Tindakan hukum lain

  21. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Kesehatan • Pengadaan barang dan jasa meliputi : (antara lain) • Tender fiktif • Pengadaan barang fiktif • Pengadaan jasa fiktif • Mark up harga dalam harga penetapan sendiri (HPS) • Duplikasi anggaran • Penyerahan barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis • Penyerahan barang tidak sesuai dengan kuantitas • Pembayaran kegiatan sudah 100 % tapi fakta kegiatan baru terlaksana 60 %

  22. TERIMA KASIH

More Related