MASALAH-MASALAH SEPUTAR TINDAK PIDANA KORUPSI

1. MASALAH-MASALAH SEPUTAR TINDAK PIDANA KORUPSI Sebutkansejarahperundang-undangantentangpemberantasanTipikor yang adaselamaini?a. peraturanpenguasaanmiliter No. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 april1957b. peraturanpenguasaperangpusatangkatandarat no Prt/013/perpu/013/1958 tentengpengusutan, penuntutandanpemeriksaanperbuatankorupsipidanadanpemilikanhartabenda (BN No.40 tahun 1958)c. peraturanpemerintahpenggantiundang-undang no. 24/prpTahun 1960 tentangpengusutanpenuntutandanpemeriksaantindakpidanakorupsi (LN. 72 tahun 1960)d. keppres No. 275 tahun 1963 dikenaloperasibudhi.e. digantikomandotertinggiretolingaparatrevolusi (kontrari)

2. y. Inpres No. 5 tahun 2004 tentangpercepatanpemberantasanKorupsi z. Keprres No.11 Tahun 2005 timkoordinasipemberatasantindakpidanakorupsi aa. Tahun 2005 dibentuk pula timpemburukorupsi bb. UU No. 7 Tahun 2006 tentangpengesahan United Nations ConvetionAgaints Corruption 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi) cc. Ketentuandalam KUHP. dd. Dibentuk pula RetolingAparatur Negara (paran)

3. f. Keppres No. 228 tahun 1967 dibentuktimpemberantasankorupsi • Keppres No. 12 tahun1978 dibentukkomisiempat • Di bentuk pula komisi anti korupsi (KAK) • UU No 3 Tahun 1971 tentangpemberantasantindakpidanakorupsi (LN.72 Tahun 1960) • Inpres N0. 9 Tahun 1977, operasiketertiban (Opstib) • 1982 timpemberantasankorupsidihidupkankembali • TAP MPR IX/MPR/1988 tentangpenyelenggaraannegara yang bersihdanbebas • Di bentuktimgabungan anti korupsi • UU No. 28 tahun 1999 tentangpenyelenggaraannegara yang bersihdanbebasdarikorupsi, kolusidannepotisme • UU No.31 tahun 1999 tentangpemberantasantindakpidanakorupsi • Peraturanpemerintah No. 65 tahun 1999 tentangtatacarapemeriksaankekayaanpenyelenggaraannegara

4. q. PeraturanPemerintah No. 67 tahun 1999 tentangtatacarapemantauandanevaluasipelaksanaantugasdanwewenangkomisipemeriksaan • Peraturanpemerintah No. 68 tahun 1999 tentangtatacarapelaksanaanperansertamasyarakatdalampenyelenggaranegara • Keppres No. 127 tahun 1999 tentangpembentukankomisipemeriksaankekayaanpenyelenggaraannegarasekertarisjendralkomisipemeriksaankekayaanpenyelenggaraannegara. • Peraturanpemerintahan No. 19 Tahun 2000 tentangtimgabunganpemberantasantindakpidanakorupsi • Peraturanpemerintah No. 71 Tahun 2000 tentangtatacarapelaksanaanperansertamasyarakatdanpemberianpenghargaandalampencegahandanpemberantasantindakpidanakorupsi • UU No. 20 Tahun 2001 tentangpemberantasantindakpidanakorupsi • UU No. 30 Tahun 2002 tentangkomisipemberantasankorupsi • Inpres No. 73 Tahun 2003 tentangpembentukanpanitiaseleksicalonpimpinan KPK

5. Perubahanparadigmaapakah yang terdapatdalamperubahan UU 20 Tahun 2001 terhadap UU Tahun 1999 danterhadap UU No 3 Tahun 1971 Hal barudalam UU 31 Tahun 1999 Perubahan UU No. 3 Tahun 1971 Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 atas UU No. 3 Tahun 1971 dimaksuduntukmengantisipasikejahatankorupsidengan modus operasipenyimpangankeuangannegara yang semakincanggihdanrumit. Perubahanparadigmanyaantara lain adalah : • Delikkorupsidirumuskansecaraformil • Ancamanpidanadandendalebihberat, UU lama pidanamaksimal 12 tahundandenda 1 juta, UU baruancamanpidanamati, seumurhidupatau 20 tahundandenda 31 juta, jugamenentukanancamanpidanaminimunkhusus, jugaancamanpidanapenjarabagipelakutipikor yang tidakdapatmembayarpidanatambahanberupauangpenggantikerugiannegara • Penangananperkaratipikordiprioritaskan, juagadimungkinkanpemeriksaantedakwasecarainabsesiajukatedakwatidakhadirsetelahdipanggilsecarasah 2 x dantidakhadirtanpaalasan. Hal inidimaksudkanuntukpenyelamatankekayaannegara.

6. d. Dapatdipidanabagi yang sengajamencegah, merintangiataumenggalkansecaralangsungatautidaklangsung, penyedikan, penuntunan, danpemerikasaanpersidanganterhadaptersangka, terdakwaatau pun parasaksidiperkarakorupsi. e. Pengertianperbuatanmelawanhukumdalamtindakpidanakorupsidalampengertianformildanmateril. f. Memperluassubjekdelikkorupsi • Pengertian PNS, selain PNS sebagaimanadimaksuddi UU kepegawaian, sebagaimanadalampasal 92 KUHP yang menerimagajidarikeuangannegaraataudaerah, orang yang menerimagajiarauupahdarikorporasi, yang menerimabantuandarikeuangannegaraataudaerah, atau yang mempergunakan modal ataufasilitasdarinegaraataumasyarakat. • Dapatdipidananyakorporasi

7. g. Penyidik, penuntutumum, haikdapatlangsungmemintaketerangankeuanganterdakwakepada bank denganmengajukanhaktersebutkepadagubernur bank Indonesia h. Penerapanpembuktianterbaliksecaraterbatasatauberimbang, bahwaterdakwadapatmembukrikaniaidakmelakukantipikornamun PU tetapwajibmembuktikandakwaannya. Selainituterdakwawajibmemberikanketerangantentangseluruhhartabendanya, istri, anak-anakataukorporasi yang didugamempunyaihubungandenganperkaraysb. • Memberikesempatanseluas-luasnyakepadamasyarakatuntukberperansertauntukmembantuupayapencegahandanpemberantasantipikordengandiberikanperlindunganhukumdanpenghargaan • Memerintahkandibentuknya KPK. • Ditingkatkannyabeberapapasal KUHP menjadigelikkhususdenganmemberiancaman minimal.

8. l. Janjimemberihadiahsudahdapatdipidana. m. Perankejaksaandibidangkeberdataansebagaijaksapengacaranegara. N. Tembusnyarahasia Bank o. Exstra ordinary legal khususnyasistembebanpembuktianterbalik (reseved burden of proof system) Hal barudalam UU 20 tahun 2001 Perluasanmaknaalatbuktipetunjuk Ketentuanmengenaipembuktianterbalik, sebagaiketentuan yang bersifatprimumremediumdansekaligusmengandungsifatprevensikhususterhadap PNS. Ketentuaninidiberlakukanpadagratifikasidanterhadaptuntunan, perampasanhartabendaterdakwa yang didugaberasaldarisalahsatutidakpidana. Diaturhaknegarauntukmengajukangugatanterhadaphartabendaterpidana yang disembunyikanatautersembunyi yang didugaataupatutdidugaberasaldarikorupsi.

9. d. Di aturnyaketentuanbarumengenaimaksimumpidanapenjaradanpidanadendabagitindakpidanakorupsi yang dinilainyakurang 5.000.000 e. Korupsijugamelanggarhaksosialdanekonomimasyarakat

10. Uraikanperbedaanpengertianantaramemperkayadenganmenguntungkansebagaimanatercantumdidalampasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 Pasal 2 aya t (1) Setiaporang yang secaramelawanhukummelakukanperbuatanmemperkayadirisendiriatauorang lain atausuatukorporasi yang dapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara, dipidanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahundan paling lama 20 (duapuluh) tahundandenda paling sedikit 200.000.000 (duaratusjuta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satumiliar) . Pasal 3 Setiaporang yang dengantujuanmenguntungkandirisendiriatauorang lain atausuatukorporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatanatausarana yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan yang dapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara, dipidanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 20 (duapuluh) tahundan / ataudenda paling sedikit 50.000.000 (lima puluhjuta) dan paling banyak 1.000.000.000 (satumiliar)

11. Memperkayaadalah, selaludanterusmenerustanpaberhentimenambahhartakekayaandenganjalanmelawanhukum, sehinggakekayaan yang diperolehsebagaitambahanitutidakseimbangdenganpenghasilanatausumberkekayaan yang iamiliki. • Dalamhalmengumpulkantidakadatertulisunsurmelawanhukum ( dianggapsecaradiam-diamunsurituada, karenasetiapperbuatandelikselaluadaunsurmelawanhukum). Menguntungkandirisendirisamadenganketentuanpasal 378 dan 423 KUHP, menguntungkandirisendiridengantidakberhak.

12. Pasal 12b menyebutkantentanggratifikasi; • Meliputiapasajakah yang dimaksuddengangratifikasi ? gratifikasikepada PNS ataupenyelenggaranegara yang memilikijabatandan yang berlawanandengankewajibanatautugasnya, dianggapsuap. gratifikasitersebutdalamartiluasmeliputi, pemberianuang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjamantanpabunga, tiketperjalanan, pasilitaspengikatan, perjalananwisata, pengobatanCuma-Cuma, danpasilitaslainnya. Gratifikasitersebutbaik yang diterimadidalamnegaramaupundiluarnegeridan yang dilakukandenganmenggunakansaranaelectronikatautanpasaranaekonomi. • Untukmembuktikansuatugratifikasimerupakansuapataubukan, kepadasiapapembuktiannyadibebankan? bilanilailebihdari 10 juta, - / lebih, pembuktianbahwagratifikasitersebutbukanmerupakanuangsuapdilakukanolehpenerimagratifikasi. bilanilainyakurangdari 10 jutapembuktiannyadilakukanolehpenuntutumum

13. c. Untukmenghilangkanunsurtindakpidana, kepadasiapapenerimaangratifikasiituharusdilaporkan? Dalamtenggangwaktuberapa lama sejakditerimanyagratifikasitersebutharusdilaporkan? untukmenghilangkanunsurtindakpidanagratifikasiharusdilaporkanpada KPK dalam 30 harisetelahditerimasuaptersebut. dandalamwaktu paling lama 30 harisesudahmenerimalaporantersebut, KPK menetapkanapakahgratifikasiitumilikpenerimaataumiliknegara.

14. Jelaskanmaknapembuktianterbalikterbatasdanberimbang Diaturpasal 37 a ( terhadaphartabenda yang telahdidakwakan), dan 38 b (terhadaphartabenda yang belumdidakwakan) UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan : • Pasal 37 a menyatakanbahwa, terdakwawajibmemberiketerangantentangseluruhhartabendanyadanhartabendaistriatausuami, anak, danhartabendasetiporang / korporasi yang didugamempunyaihubungandenganperkara yang didakwakan. • Apabilaterdakwatidakdapatmembuktikan, makaketerangannyadigunakanuntukmemperkuatalatbukti yang sudahada, bahwaterdakwatelahmelakukantindakpidana. • Penuntutumumtetapdiwajibkanmembuktikandakwaannya. • Pasal 38 b menyebutkan, bawhaterdakwawajibmembuktikansebaliknyaterhadaphartabendanya yang belumdidakwakan, tetapijugadidugaberasaldaritindakpidanakorupsi. Pembuktiandilakukanterdakwapadasaatmembacakanpembelaannya, dandapatdiulangipadamemori banding danmemorikasasi.untukitu hakim wajibmembukapersidangan yang khususuntukmemberikanpembuktian yang diajukanterdakwa.

15. e. Bilaterdakwatidakdapatmembuktikan, makahartabendatersebutdianggapdiperolehjugadarikorupsi, maka hakim berwenangmemutuskanseluruhatausebagiandirampasuntuknegara. f. Tuntunanperampasandiajukanpadasaattuntutan PU. g. Pasal 38 c menyebutkan, bahwaterhadaphartabenda yang didugadiperolehdarikorupsidanbelumdirampasdalamputusan, makanegaradapatmelakukangugatanperdataterhadapterdakwaatauahliwarisnya. h. Katabersifatterbatasmengandungmakna, walapunterdakwadapatmembuktikandalilnyabahwaiatidakmelakukantipikor, halinitidakberartiterdakwatidakterbuktimelakukankorupsi, karena PU masihtetapberkewajibanuntukmembuktikandakwaannya. Sedangkanberimbangmaksudnyaadalahpenghasilanterdakwaharussebandingdengankekayaanterdakwa. i. Dalampembuktiankorupsiinidiatur 2 teoripembuktian, yaitu : teoribebas yang dianutolehterdakwa, danteorinegatifmenurutundang-undang (negatiefwettelijkovertuiging) yang dituntutoleh PU. Teoribebasartinya hakim tidakterikatkepadaaturanhukum, yang terpentingadalahkeyakinan hakim ataskesalahanterdakwa yang didasarkanpadaalasan-alasan yang dapatdimengertidandibenarkanolehpengalaman. Teorinegatifartinya hakim hanyadapatmenjatuhkanputusanjikaiamendapatkenyakinanberdasarkanalatbukti yang sah.

16. Jelaskanmaknaperluasandarialatbuktipetunjuk Dalampenjelasanumum UU No. 20 tahun 2001, perluasanalatbuktipetunjuk (daripasal 188 KUHP), selaindiperolehdariketerangansaksi, surat, danketeranganterdakwasebagaidiaturdalam KUHP tersebut, jugadiperolehdarialat-alatbukti lain yang berupainformasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataudisimpansecaraelektronikadenganalat optic atau yang serupadenganitutetapitidakterbataspada data penghubungelektronik ( electronic data interchamge), suratelektronik ( email), telegram, telek, danfaksimili, dandaridokumen, yaknisetiaprekaman data atauinformasi yang dapatdilihat, dibacadan / ataudidengar yang dapatdikeluarkandenganatautanpabantuansuatusarana, baik yang tertuangdiataskertas, bendapisikapapunselainkertas, maupun yang terekamsecaraeletronik, yang berupatulisan, suaragambar, peta, rancangan, foto, hurup, tanda, angkaatauperporasi yang memilikimakna.

17. Jelaskanperbedaanantaramaknakeuangannegaradenganperekonomiannegara.Jelaskanperbedaanantaramaknakeuangannegaradenganperekonomiannegara. • Keuangannegaraadalah : seluruhkekayaannegaradalambentukapapun, yang dipisahkanatau yang tidakdipisahkan, termasukdidalamnyasegalabagiankekayaannegaradansegalahakdankewajiban yang timbulkarena : • Beradadalampenguasaan, pengurusan, pertanggungjawabanpejabatlembaganegara, baikditingkatpusatmaupundidaerah. • Beradadalampenguasaan, pengurusan, danpertanggungjawabanbadanusahamilikdaerah, yayasan, badanhukum, danperusahaan yang menyerahkan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihakketigaberdasarkanperjanjiandengannegara. b. Perekonomiannegaraadalah : kehidupanperekonomian yang disusunsebagaiusahabersamaberdasarkanasaskekeluargaaanatau pun usahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkanpadakebijakanpemerintah, baikditingkatpusatmaupundidaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan yang berlaku yang bertujuanmemberikanmanfaat, kemakmuran, dankesejahteraankepadaseluruhkehidupanrakyat

18. Jelasknamaknasifatmelawanhukumdikorupsi. • Sebelumtahun 1974 MARI berpendirianbahwasifatmelawanhukumdimaknaformil, artinyahanyamelanggarperaturantertulissemata. Contohnyadalamputusan : -putusan No 77 K/Kr/1973 tanggal 19 -11-1974 • Putusan No 48 K/Kr/1974 tanggal 7-01-1976 • Setelahtahun 1977 pendirian MARI berubahdarimelawanhukum yang formiljadisifatmelawanhukum yang materil, artinyatidakhanyamelanggaraturantertulissemata, akantetapijugatermasukmelanggaraturantidaktertulis, seperti rasa keadilan, kepatutan yang hidupdalammasyarakat. dalamtafsirsosiologisnya MARI berpendapatbahwa, terdakwadilepaskandarisegalatuntutanhukumwalaupunperbuatannyaterbukti, karena : 1. Terdakwatidakmengambilkeuntunganbagidirinyasendiri.

19. 2. Kepentinganumumterlayani. 3. Negara tidakdirugikan. Tafsirinidalammaknasifatmelawanhukummateril yang negatif. Sedangkansifatmelawanhukumdalammaknapositif, merupakanalasanmenjatuhkanpidanawalautidakdiaturdalamperaturantertulis.

20. Jelaskanperbedaanprinsifildaripasal 2 denganpasal 3 dari UU TIPIKOR. • Subjekhukumnya • Pasal 2 : setiaporangartinyadalammakna yang umumataugenerik • Pasal 3 : orang yang memilikijabatanataukedudukan (pejabat), dalammaknakhususatauspesialis. b. Perbuatan yang dilakukan • Pasal 2 : secaramelawanhukummemperkayadirisendiri, orang lain ataukorporasi yang dapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara. • Pasal 3 : tidakadarumusansecaramelawanhukum, akantetapidengantujuanmenguntungkandirisendiriatauorang lain atausuatukorporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatanatausarana yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan yang dapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara (perbuatanmelawanhukumtersiratdalammaknamenyalahgunakankewenangan, kesempatanatausarana yang adapadanyakarenajabatanataukedudukannyatersebut).

21. c. AncamanPidana • Pasal 2 : dirumuskanancamanmaksimalnyaseumurhidupataupidanapenjarasingkat 4 tahundan paling lama 20 tahun, dandenda paling sedikitRp. 200.000.000 dan paling banyak 1 miliyar. Hukumanpenjaradandendadirumuskansecarakumulatif • Pasal 3 : dirumuskanancamanmaksimalnyaseumurhidupataupidanapenjara paling singkar 1 tahundan paling lama 20 tahundan / ataudenda paling sedikit 50.000.000 dan paling banyak 1 miliar. Hukumanpenjaradandendadirumuskansecarakumulatifdanalternatif

22. Keganjilannya • Mengapaperumusanpidanaminimalnyaberbeda, padapasal 2 ancamannya 4 tahundan paling lama 20 tahundenda minimal 200.000.000, sedangkanpadapasal 3 ancamanminimalnyahanya 1 tahundan / ataudenda minimal 50.000.000 • Mengapapadapasal 3 yang sesungguhnyamerupakankekhususandaripasal 2 ancaman minimal justrulebihrendah, baikpenjaramaupundendanya. • Mengapapidanapadapasal 2 bersifatkumulatif (dengankatadan) denganpidanapenjara, sedangkanpadapasal 3 pidanadendadapatbersifatalternatifataukumulatif ( karenadirumuskandengankatadan /atau) • Dengankata lain mengapa legislator memformulasikansanksipidana minimal dandendauntukpejabatdibuatsedemikianrendah, biladibandingkandengantindakpidanakorupsi yang dilakukanorangbiasa, sedangkandalamaturanumum KUHP apabilapelakunyaadalahpejabatdapatditambahsepertigadariancamanmaksimalnya

23. A. Bagaimanacaramenghitunguangpengganti yang harusdibayarolehterdakwa. Pasal 18 hurup b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengaturbahwauangpengganti yang harusdibayarterdakwasebanyak-banyaknyadenganhartabenda yang diperolehdaritindakpidanakorupsi

24. Putusansecaratanggungrentengtidakdiperkenankankarenatidakjelasberapabesaruangpenggantibagimasing-masingterdakwa, karenakepadaterdakwahanyadapatdibebankanhanyauangpenggantisebanyakhartabenda yang diperolehdaritindakpidanakorupsinya. B. Apabilaterdakwalebihdarisatuorang, dapatkahkepadamerekadibebankanmembayaruangpenggantisecaratanggungrenteng

25. C. Bagaimanmenentukanpidanapenjarasebagaipenggantiuangpengganti yang tidakdapatdibayarolehterdakwa Pasal 18 ayat 3 menentukanbahwapidanapenjaratersebutlamanyatidakbolehmelebihiancamanmaksimaldaripidanapokoknya

26. Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukanbahwapenuntutumummembuatsuratdakwaan yang diberitanggaldanditandatanganisertaberisi : • Syaratformilyaitu, namalengkap, tempatlahir, umuratautanggallahir, jeniskelamin, kebangsaan, tempattinggal, agama danpekerjaanterdakwa. • Syaratmaterilyaitu : uraiansecaracermat, jelasdanlengkapmengenaitindakpidana yang didakwakandenganmenyebutwaktudantempattindakpidanaitudilakukan.’ • Tidakdipenuhinyaataukekurangansyaratformiltidakberakibatdakwaanbataldemihukum, namundapatdiperbaiki. Sedangkantidakdipenuhinyasyaratmaterildapatberakibatdakwaanbataldemihukum (ayat 3). 1. A. Apa yang dimaksuddengansuratdakwaandibuatsecaraformildandakwaandibuatsecaramateril.

27. B. Sebutkanadaberapamacambentuksuratdakwaan • Dakwaansecaratunggal. • Dakwaansecarakumulatif (biasanyadengankatadan) • Dakwaanalternatif (biasanyamenggunakankataatau). • Dakwaansecarasubsidaritas (biasanyadengankatasubsidair, lebihsubsudair, lebih-lebihsubsidair, danataukedua, subsidair, dst).

28. 2. Berkaitandenganketentuanpasal 12 b UU No.31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 • Siapa yang dimaksuddenganpegawainegerisipil. Sesuaidenganketentuanpasal 1 ayat (2) menyebutkan yang dimaksuddengan PNS adalah, • Pegawainegerisebagaimana UU kepegawaian • Pegawainegerisebagaimanadimaksudkandalam KUHP. • Orang yang menerimagajiatauupahdarikeuangannegaraataudaerah • Orang yang menerimagajiatau pun upahdarisuatukorporasi lain yang mempergunakan modal ataufasilitsdarinegaraataumasyarakat b. Siapa pula yang dimaksuddenganpenyelenggaraannegara. Pasal 1 ayat (1) dari UU no 28 tahun 1999 tentangpenyelenggaraannegara yang bersihdanbebas KKN, maka yang dimaksuddenganpenyelenggaranegaraadalah, pejabatnegara yang menjalankanfungsieksekutif, legislatifatauyudikatif, danpejabat lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaranegarasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

29. Pasal 2 menyebutkanpenyelenggaranegarameliputi : • Pejabatnegarapadatertingginegara • Pejabatnegarapadalembagatingginegara • Menteri • Gubernur • Hakim • Pejabatnegara yang lain sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku, dan • Pejabat lain yang memilikifungsistrategisdalamkaitannyadenganpenyelenggaraannegarasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku

30. Apakahpengembalianuangkorupsimenghapuskandipidananyaterdakwa Pasal 04 UU No 31 tahun 1999 menyatakanbahwapengembaliankerugiannegaraatauperekonomiannegaratidakmenghapuskandipidananyapelakutidakpidana

31. Bagaimanmenghitungpembayaranuangpenggantidanbagaimanajikatidakdibayar.Bagaimanmenghitungpembayaranuangpenggantidanbagaimanajikatidakdibayar. Pasal 18 menentukan, pembayaranuangpengganti yang jumlahnyasebanyak-banyaknyadenganhartabenda yang diperolehdaritindakpidankorupsi . Jikasetelahsatubulansetelahputusanmemperolehkekuatanhukumtetaptidakdibayar, makahartabendanyadapatdisitajaksadandilelanguntukmenutupiuangpenggantiuangtersebut. Dalamhalterpidanatidakmempunyaihartabenda yang cukupuntukmembayaruangpengganti, makadipidanadenganpidanapenjara yang lamanyatidakmelebihiancamanmaksimaldaripidanapokoknya.

32. Bagaimanajikaharta yang dirampastersebutterdapathartapihakke 3 yang beritikadbaik. Pasal 19 menyebutkan, pihakke 3 tersebutdapatmengajukansuratkeberatankepadapengadilantersebut paling lambat 2 bulansetelahputusandiucapkandisidangterbukauntukumum. Kemudian hakim memintaketeranganpenuntutumumdanpihak yang berkepentingan. Selanjutnya hakim mengeluarkanpenetapan, mengabulkankeberatanataumenolakkeberatan, danataspenetapantersebutpihakke 3 ataujaksadapatmengajukankasasi. Apabilakeberatanpihakke 3 diterima, namunhartabendasudahterlanjurdieksekusi, makanegaraberkewajibanmenggantikerugiankepadapihakke 3 sebesarnilaihasillelangatasbarangtersebut.

33. Bagaimanajikakorupsidilakukanolehatauatasnamakorporasi. Pasal 20 menyebutkan, tuntutandanjatuhanpidanadapatdilakukanterhadapkorporasidan / ataupengurusnya. Pidana yang dapatdijatuhkanterhadapkorporasiadalahpidanadenda, denganketentuanmaksimumpidanaditambah 1/3 (sepertiga)

34. Bolehkahkejahatanperbankan, illegaloging, money, laundering dikenakan UU korupsi. Pasal 14 menentukan, biladalam UU yang bersangkutanmenentukansecarategaspelanggarantersebutsebagaitindakpidanakorupsi, makadapatdikenakan UU tipikor. Jikatidakditentukanmakatidakdapatdikenakan UU Tipikor.

35. Lain-lain tentangkorupsi • Penyidikan, penuntutandanpemeriksaandisindangpengdilandalamperkarakorupsididahulukandariperkara lain gunapenyelesaiansecepatnya. • Untukkepentinganpenyidikan, penuntutanataupemeriksaandisindangpengadilan, penyidik, penuntutumumatau hakim berwenangmemintaketerangankepada Bank melaluigubernur BI tentangkeadaankeuangantersangkaatauterdakwabahkandapatmemintauntukmemblokirrekeningsimpananmiliktersangkaatauterdakwa. • Dalampenyidikandanpemeriksaandisidangpengadilansaksiatauorang lain yang bisadengantipikordilarangmenyebutnamaataualamatpelapor. • Apabilapenyidikmenemukandanberpendapatsatuataulebihunsurtipikortidakterbukti , atautersangkameninggaldunia, namunsecaranyatatelahadakerugiankeuangannegaramakapenyidiksegeramenyerahkanberkasperkarahasilpenyidikankepadajaksapengacaranegarauntukdilakukangugatanperdataataudiserahkankepadainstansi yang dirugikanuntukdiajukangugatan, bilatersangkameninggalduniamakagugatandiajuakankepadaahliwarisnya. Jikameninggalsaatpemeriksaandisidangpengadilan, makapenuntutumumsegeramenyerahkansalinanberkasberitaacara

36. Sidangkepadajaksapengacaranegaraatauinstansi yang dirugikanuntukdilakukangugatanperdataterhadapahliwarisnya. • Putusanbebasdalamperkaratipikortidakmenghapuskanhakuntukmenuntukkerugianterhadapkeuangannegara. • Pemeriksaandapatdilakukansecarainabsentiadanputusannyadiumumkannyaolehpenuntunumumpadapapanpengumumanpengadilan, kantorpemerintahdaerahataudiberitahukakepadakuasannya. • Dalamhalterdakwameninggalduniasebelumputusandijatuhkandanterdapatbukti yang cukupkuatbahwa yang bersangkutantelahmelakukantipikor, maka hakim atastuntutan PU menetapkanperampasanbarang-barang yang telahdisita.

37. Penangantipikordapatdilakukanoleh : Kepolisianataukejaksaandenganhukumacarapada KUHP KPK denganhukumacaratersendiri, bilatidakdiaturmakatetapmenggunakan KUHP. b. Tugas KPK adalah : koordinasidenganinstansi yang berwenangmelakukanpemberantasantipikor. Super visiterhadapinstansi yang berwenangmelakukanpemberantasantipikor Melakukanpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutanterhadaptipikor Melakukantindakanpencegahantipikor Melakukan monitoring terhadappenyelenggaraanpemerintahnegara c. Berwenangmelakukanpenyelidikan, penyidikandanpenuntutantipikor yang (pasal 11) Tentang KPK

38. Melibatkanaparatpenegakhukum, penyelenggaranegara, danorang lain yang adakaitnanyadengantipikor yang dilakukanolehaparatpenegakhukumataupenyelenggaranegara. • Mendapatperhatian yang meresahkanmasyarakat, dan / atau • Menyankutkerugiannegara paling sedikit 1 miliar • Mengambilalihpenyidikandanpenuntutan yang sedangditanganipenyidikataupenuntutumum (pasal 8 -10) d. Dalammelaksanakantugassebagaimanakontddiatas, KPK berwanang (pasal 12) • Melakukanpenyadapandanmerekampembicaraan. • Memerintahkankepadainstansi yang terkaituntukmelarangseseorangberpergiankeluarnegeri • Memintaketerangankepada Bank ataulembagakeuanganlaninnyatentangkeadaankeuangantersangkaatauterdakwa yang sedangdiperiksa. • Memerintahkankepada Bank ataulembagakeuanganlainnyauntukmembelokirrekening yang didugahasildarikorupsimiliktersangkaatauterdakwa, ataupihaklainnyaterkait

39. 5. Memerintahkankepadapimpinanatauatasantersankauntukmemberhentikansementaratersangkaatauterdakwakeinstansiterkait 6. Menghentikansementarasuatutransaksikeuangan, transaksiperdagangan, perjanjianlainnyaataupencabutansementaraperizinan, lisensisertakonsensi yang dilakukanataudimilikiolehtersangkaatauterdakwa yang didugaberdasarkanbuktiawal yang cukupadahubungannyadenganadanyatipikor. 7. Memintabantuaninterpolindonesiaatauinstansipenegakhukumnegara lain untukmelakukanpencarian, penangkapan, danpenyitaanbarangdiluarnegeri 8. Memintabantuankepolisianatauinstansi lain yang terkaituntukmelakukanpenangkapan, penahanan, pengeledahan, danpenyitaandalamperkaratipikor yang sedangditangani e. Bolehkah KPK mengeluarkansuratpenghentianpenyidikandan / ataupenuntutan, bagaiman pula prosedurepemeriksaannya. • KPK tidakberwenangmengeluarkansuratperintahpenghentianpenyidikandanpenuntutan (pasal 40)

40. 2. Pemeriksaantersangkapejabatnegaratidakperluijindari yang berwenang (pasal 46) 3. Jugatidakperluijinpengadilanuntukmelakukanpenyitaan (pasal 47) 4. Bilapenyelidikmenemukabuktipormualaan yang cukup, dalam 7 harisejakditemukannyabuktipormualaantersebutpenyelidikmelaporkankepada KPK 5. Bilatidakditemukabuktipormulaan yang cukup, penyelidikmelaporkankepada KPK untukmenghentikanpenyelidikan, jika KPK berpendapatditeruskanmaka KPK melakukanpenyidikansendiriataumelimpahkankepadapenyidikpolriataukejaksaan. 6. Penuntutumumdalam 14 harisejakmenerimaberkasdaripenyidikwajibmelimpahkanberkasperkarake PN pasal 52 (1) 7. KPN dalam 3 harisejakditerimaberkasmenetapkansusunanmajlis. Dan sidang 1 wajibmelaksanakandalam 7 harisejakditetapkanmajelis.

41. 8. Pemeriksaandi PN paling lama 120 harikerjasejakditerimanyaberkasdi PN 9. Peneriksaandi PT paling lama 60 harikerjasejakberkasditerima PT. 10. Pemeriksaanditingkatkasasipalinga lama 120 harikerjasejakberkasditerimadi MA 11. Pemeriksaanditingkatpeninjauankembali paling lama 60 harikerjaterhitungditerima MA