1 / 55

Program Keluarga Harapan Kabupaten Wonogiri

Program Keluarga Harapan Kabupaten Wonogiri. Penanganan kemiskinan lewat PKH. 1. PKH dan MDG’s. 2. Outline. Pelaksanaan Verifikasi. 3. Kebijakan PKH. 4. S E KILAS TENTANG PROVINSI JAWA TENGAH. KONDISI DEMOGRAFI PENDUDUK (SIAK): 3 2 . 643.612 Jiwa.

verlee
Download Presentation

Program Keluarga Harapan Kabupaten Wonogiri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Program KeluargaHarapanKabupatenWonogiri

  2. Penanganan kemiskinan lewat PKH 1 PKH dan MDG’s 2 Outline Pelaksanaan Verifikasi 3 Kebijakan PKH 4

  3. SEKILAS TENTANG PROVINSI JAWATENGAH KONDISI DEMOGRAFI PENDUDUK (SIAK): 32.643.612 Jiwa. LUAS WILAYAH 3,25 Ha yang terdiri dari: 29 KAB dan 6 KOTA dengan 573 KECAMATAN, 767 KELURAHAN, 7.810 DESA PMKS = 5.507.993 (16, 87 %) terdiri: Kemiskinan : 4.997.000 (12,67%) Keterlantaran : 313.998 (0,79%) Kecacatan : 237.277 (0,6%) Ketunaan : 58.681 (0,15%) K. Bencana : 245.162 (0,62%) Keterpencilan : 4.393 (0,01%) KTK & PM : 3.623 (0,009%) POTENSI SUMBER KESOS KT : 6.980 Klpk PSM : 36.448 Orang ORSOS : 1.916 Buah DU/CSR : 1.239 DU WPKS : 157.555 Orang TAGANA : 1.508 Orang TKSK : 568 Orang SAKA BINSOS : 1.237 Anak JEPARA PATI REMBANG KUDUS PKLGN Kab. Jepara TEGAL DEMAK BREBES PEMALANG BATANG JAWA BARAT SMG KENDAL KAB PKLGN BLORA GROBOGAN KAB. TEGAL TEMANGGUNG KAB. SMG BNJRNGR PRBLG SLTG CILACAP SRAGEN WONOSOBO BANYUMAS MGLG BOYOLALI JAWA TIMUR KAB. MGLG SRKRT KRAYR KEBUMEN PURWOREJO KLATEN SKHRJ KETERANGAN: > 25 % 15 % - 25 % 10 % - 15 % < 10 % DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA WONOGIRI

  4. PENJELASAN PRIORITAS Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terdapat : • 284 Kecamatan Prioritas di 27 Kabupaten. • Dari 284 Kecamatan Prioritas tersebut merupakan hasil dari : • 50 kecamatan dengan penilaian miskin tinggi, dan • 234 kecamatan dengan penilaian miskin sedang.

  5. 50 KECAMATAN PRIORITAS BERDASARKAN KRITERIA DATA PPLS 2011 15 KABUPATEN 50 KECAMATAN • GUNEM • PAMOTAN • BULU • SEDAN • SARANG • PANCUR • SLUKE • SULANG • GUNTUR • KARANGAWEN • DEMPET • BONANG • WEDUNG • BELIK • PULOSARI • WATUKUMPUL • MOGA • PANINGGARAN • KANDANGSERANG • BANTARKAWUNG • PAGUYANGAN • TANJUNG • TONJONG 13. REMBANG • BLADO • REBAN 5. DEMAK 2. BATANG 4. BREBES 10. PEMALANG 6. GROBOGAN 9. PEKALONGAN • KARANGREJA • KARANGJAMBU • KUTASARI • KARANGANYAR • KEMANGKON • KEJOBONG • MREBET • PENGADEGAN • KERTANEGARA 11. PURBALINGGA 15. WONOSOBO 1. BANYUMAS • GEYER • PULOKULON 3. BOYOLALI 7. KEBUMEN 8. KLATEN 12. PURWOREJO SUMBANG 14. WONOGIRI BAYAT BRUNO • KEPIL • KALIKAJAR • KARANGGAYAM • SADANG • PADURESO • ROWOKELE • KARANGSAMBUNG • SEMPOR • ALIAN WONOSEGORO KISMANTORO 5

  6. KLUSTER PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 Bantuandan Pelindungan SosialKelompok Sasaran 2 Pemberdayaan Masyarakat 3 Pemberdayaan UsahaMikrodan Kecil (UMK) Sasaran 19,1 juta RTS (Raskin, PKH, BOS dll), termasuk Pemberian layanan Khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin Program-program yang tergabung dlm PNPM. Fokus : 5.750 kec Bentuk : Bantuan langsung Masyarakat Rp. 3 M per kecamatan Sasaran : Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Penyaluran KUR : diarahkan untuk kredit Rp 5 juta ke bawah. Plus : penyaluran program prndanaan K/L 6

  7. BSM, Jamkesmas, Raskin PKH PNPM Mandiri Target Penanggulangan Kemiskinan KUR Sumber bappenas

  8. KOMPOSISI BASIS DATA TERPADU

  9. DATA PKH DI JAWA TENGAH 2013 MulaiAwal September 2013 adatambahan 9 Kabupaten/Kota Baru (138 Kecamatan) danPengembangan 7 Kecamatandi 3 Kabupaten Lama, jadi total Kab/Kota Penerima PKH diJawa Tengah 2013 (24 Kab/Kota di 397 Kecamatan ) Total RTSM Awal PKH Jawa Tengah 2013: 744.105 RTSM di 24 Kabupaten/Kota yang tersebardi 397 Kecamatan; dan 3.821 Kelurahan/Desa (belumtermasuk 9 Kab./Kota baru) dengandibantu 1.340 pendamping; 21 data entry; 64 operator Kab./Kota, dan 12 Operator Provinsi

  10. PKH Bantuan tunai bersyarat untuk keluarga sangat miskin Tujuan Membantu keluarga sangat miskin untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP) • Syarat: • Anak usia 0-6 tahun • Anak dibawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar • Ibu hamil atau nifas

  11. Anak Sekolah Ibu hamil Bayi Balita KOMITMEN Kewajiban Peserta • Pemeriksaankehamilandiyankessebanyak 4 kali. • Melahirkanolehtenagakesehatan • Pemeriksaankesehatan 2 kali sebelumbayiusia 1 bulan • Usia 7-18 tahun yang belummenyelesaikanpendidikandasar (SD dan SMP) : • Terdaftardisekolah/pendidikankesetaraan • Minimal 85 % kehadirandikelas • Usia 0-11 bulan : • Imunisasilengkapsertapemeriksaanberatbadansetiapbulan. • Usia 6-11 bulan : • Mendapatsuplemenvit A • Usia 1-5 : • imunisasitambahandanpemeriksaanberatsekalitiap 3 bulan • Usia 5-6 tahun : • Pemeriksaanberatbadansetiap 1 bulandanmendapatkanVit A sebanyak 2 kali dalamsetahun

  12. 1 2 3 Surat Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat No.IR.02.02/B IV/2977/2010 tentang Dukungan Kesehatan terhadap PKH Klaim peserta PKH baik di RS dan Faskes lainnya mengikuti prosedur yang ada pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas. Inpres no 3/2010, memperkuat dukungan terhadap PKH agar semua sektor terkait dan pemda memberi peran yang kuat. DUKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

  13. 4 “Sasaranpeserta PKH yang belummenjadipesertajamkesmasdijamindalamjamkesmasdandapatmenggunakankartu PKH padasaatmengaksespelayanankesehatandenganmengikutiprosedur yang telah ditentukan.PT Askeswajibmenerbitkansuratkeabsahanpeserta (SKP) danmembuatpencatatanataskunjunganpelayanankesehatandaripeserta PKH”. Kepmenkes RI No 903/Menkes/PER/V/2011 (Manlak Jamkesmas 2011)

  14. Dasar Hukum Pedoman Operasional bagi Pelayanan Kesehatan • Undang-undang no 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin • Undang-undang no 40 Tahun 2004 tentang SIstem Jaminan Sosial • Nasional • Inpres No. 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan • Korupsi poin lampiran ke 46 tentang program keluarga harapan • Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan • Penanggulangan Kemiskinan • Peraturan Menteri Kesehatan no. 40 tahun 2012 tentang Pedoman • Pelaksanaan Jamkesmas • Surat Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI • No. IR.02-02/BIV/2977/2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang • “Sosialisasi PKH kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota Puskesmas • dan jajarannya termasuk bantuan verifikasi pendataan layanan • kesehatan yang diterima peserta PKH”

  15. DUKUNGAN KEMENDIKNAS 1 2 3 Surat Kemendiknas (Dirjen Manajemen Dikdasmen) No.728/C2/ku/2010 tentang penyediaan Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD melaui ABPN-P SE Mendiknas no.90/mpm/ll 2009 tentang Prioritas Bea Siswa Miskin bagi Anak-anak KSM peserta PKH. Inpres no 3/2010, memperkuat dukungan terhadap PKH agar semua sektor terkait dan pemda memberi peran yang kuat.

  16. Dasar Hukum Pedoman OPerasional bagi Pelayanan Pendidikan • Undang-undang no 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin • Undang-undang no 40 Tahun 2004 tentang SIstem Jaminan Sosial • Nasional • Inpres No. 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan • Korupsi poin lampiran ke 46 tentang program keluarga harapan • Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan • Penanggulangan Kemiskinan • Surat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. • 728/C2/KU/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang “Sekolah penerima • bea siswa (melalui APBN dan APBN-P) agar dapat membantu • kelancaran pengisian format kehadiran siswa bagi penerima beasiswa • dan peserta PKH”

  17. SIKLUS PKH DAFTAR CALON PESERTA DATA TARGETING UPPKH Pusat SYARAT Tidak BPS+TNP2K VALIDASI END Pendamping Ya KOMPOSISI KELUAGA PEMBAYARAN Lembaga Bayar UPDATE DATA (P'TAHIRAN) • Data berubah • Pelaporan MENGGUNAKAN LAYANAN KEMENDIKNAS + KEMENKES UPPKH Kab/Kota • Pengisian oleh Pendamping disahkan oleh SP • Distribusi oleh Pendamping • Pengambilan oleh pendamping • Entry Data oleh operator UPPKH Kab/Kota FORMULIR VERIFIKASI KOMIT TIDAK KOMIT PENALTY

  18. NILAI BANTUAN • Catatan: • Bantuan Per KeluargaSangatMiskindibatasimaksimum Rp.2.800.000 danjumlahanak 3. • BantuanterkaitdengankesehatanberlakubagiKeluargaSangatMiskindengananakdibawah 6 tahundan/atauibuhamil/nifas. • Besarbantuaninitidakdihitungberdasarkanjumlahanak. • Penalty yang diberlakukanatas RTSM yang tidakkomitmenadalahsebesar 10 % dari total bantuan yang diterima per • tahap.

  19. SANKSI PENGURANGAN BANTUAN TIDAK KOMITMEN Catatan : Bila tidak komitmen selama 2 tahap pembayaran berturut-turut (bantuan Rp. 0), akan dikeluarkan kepesertaannya pada tahap pembayaran berikutnya dan tidak dapat dimasukkan kembali sebagai peserta PKH

  20. STRUKTUR ORGANISASI PKH TIM PENGENDALI TIM PENGARAH TIM KOORDINASI TEKNIS PEMERINTAH PUSAT LEMBAGA PEMBAYAR UPPKH PUSAT LEMBAGA PEMBAYAR KANTOR WILAYAH TIM KOORDINASI TEKNIS PEMERINTAH PROVINSI UPPKH PROVINSI TIM KOORDINASI TEKNIS PEMERINTAH KAB/KOTA LEMBAGA PEMBAYAR U P T UPPKH KAB/KOTA TIM KOORDINASI TEKNIS KECAMATAN LEMBAGA PEMBAYAR PELAKSANA UPPKH KECAMATAN

  21. STRUKTUR ORGANISASI UPPKH PROVINSI

  22. STRUKTUR ORGANISASI UPPKH KABUPATEN/KOTA

  23. TIM KOORDINASI TEKNIS KAB/KOTA

  24. TIM KOORDINASI TEKNIS KECAMATAN

  25. PKH dan Pembangunan Sosial

  26. CCT dan MDGs

  27. Indikator Pembangunan Manusia

  28. PLATFORM PKH • Bantuanuanghanyalah “insentif” pembangunanmanusia • Melibatkan MIS danpendampingsosialdalamperencanaan, implementasidanmonev • PKH adalah“orkestra” bukan “organ tunggal”: • sinergiantarlembagadan program Menerima Memenuhi RTSM

  29. PKH adalahOrkestra…bukan Organ Tunggal Kemensos Kemendikbud PKH Kominfo Kemenag TNP2K & BPS Kemenkes

  30. Orkestra PKH • Kemensos • Kemenkes • Kemendikbud • Kemenag • Kemkominfo • Bappenas • TNP2K/BPS • Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan • Kanwil agama • Bappeda

  31. KOMPLEMENTARITAS PROGRAM RASKIN JAMKESMAS PKH BANTUAN PENDIDIKAN • KarenamencakupRumahTanggaSangatMiskin , makapenerima PKH secaraotomatisadalahjugapenerimaJamkesmas, Raskin, danBantuanPendidikanuntukkeluargamiskin. • Komplementaritas program diKlaster I memastikanbantuansosial yang sifatnyaterpadu. • Sekretariat TNP2K dapatmenjadifasilitatorkomplementaritas program.

  32. PKH ADALAH PROGRAM NASIONAL Keluarga PKH (Demand Side) FasilitasPendidikan, Kesehatan, & RumahSinggah (Supply Side) KementerianPendidikanNasional Kementerian Agama KementerianKesehatan KementerianSosial • MemastikankesediaanKeluargauntukmengikuti program: • Pendampingan, Pemantauan • Kepatuhan, danPembayaran • Layananfasilitaspendidikandankesehatan, • Pencatatankehadirandifasdik/faskesuntukverifikasikepatuhan KementerianTenagaKerjadanTransmigrasi KementerianSosial • Layananrumahsinggah (shelter) bagianakjalanandanpekerjaanak.

  33. PKH MENJADI PROGRAM NASIONAL Sejaktahun 2012 PKH telahmenjadi Program Nasional • PKH telahmenjangkauseluruhprovinsidi Indonesia • Pelaksanaan PKH dilakukansecarabersama-samaolehmasing-masingKementeriandanLembaga (K/L) terkait.

  34. TUPOKSI K/L DALAM PELAKSANAAN PKH IbuHamil AnakBalita Usia 6-18 yang belummenyelesaikandikdasdansedangbersekolah Usia 6-18 yang belummenyelesaikandikdasdanbekerja Usia 6-18 yang belummenyelesaikandikdasdan dijalanan

  35. TUPOKSI K/L DALAM PELAKSANAAN PKH IbuHamil • Menyediakanfaskes • Menyediakandaftarkunjungan • Buku KIA • Melegalkanverifikasi: • Form K Komplementaritas Program: • MenyediakanJamkesmasuntukseluruhanggotakeluarga PKH • MenyediakanKartuJamkesmas AnakBalita Usia 6-18 yang belummenyelesaikandikdasdansedangbersekolah Usia 6-18 yang belummenyelesaikandikdasdanbekerja Usia 6-18 yang belummenyelesaikandikdasdan dijalanan

  36. PELAKSANAAN VERIFIKASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

  37. VERIFIKASI KOMITMEN

  38. Metode verifikasi

  39. VerifikasiPendidikan. • Verifikasidilakukandenganmenggunakanformulirblanko / kosong (format terlampir). • Pendampingmendatangifasilitaspendidikandenganmembawablankoformulir. • Operator mencetakdaftarsekolahbesertakodenya per pendampingdandibagikankependampingsebagairujukandalammengisikodesekolah. • Hanyasiswadengankehadiran < 85% yang dimasukankedalamformulir, carapengisiandengantulisantanganlengkapbesertanomor ART dankodesekolah. • Pengisiandilakukanolehpendampingdandisahkanoleh service provider • Siswadengankehadiranlebihdari 85% tidakperludimasukankedalamformulir, cukupdituliskanjumlahnyadalamtabel yang tersedia. :

  40. VerifikasiKesehatan. • Verifikasidilakukandenganmenggunakanblangkoformulir / kosong (format terlampir). • Pendampingmendatangaifasilitaskesehatandenganmembawablankoformulir. • Operator mencetakdaftarfaskesbesertakodenya per pendampingdandibagikankependampingsebagairujukandalammengisikodefaskes. • Hanyabumildanbalita yang TIDAK HADIR yang dimasukankedalamformulir, carapengisiandengantulisantanganlengkapbesertanomor ART dankodefaskesnya. • Pengisiandilakukanolehpendampingdandisahkanoleh service provider • BumildanBalita yang hadirtidakperludimasukankedalamformulir, cukupdituliskanjumlahnyadalamtabel yang tersedia. :

  41. FormulirBantuan • DaftarSekolah per Pendamping • DaftarPesertaDidik per Sekolah per Pendamping • DaftarFasilitasKesehatan per Pendamping • DaftarBumil/Balita per FasilitasKesehatan per Pendamping • DaftarStandarKehadiranPesertaDidik

  42. KEBIJAKAN PKH TAHUN 2013

  43. Fase Strategi Transformasi

  44. Resertifikasi dan implikasi terhadap status kepesertaan PKH

  45. TUJUAN RESERTIFIKASI • Menilai status sosial ekonomi (kesejahteraan) Peserta PKH • Memeriksa syarat kepesertaan PKH • Mengetahui kepesertaan Peserta PKH dalam program-program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan lainnya • Mengetahui karakteristik sosial lainnya dari Peserta PKH 49

  46. TRANSFORMASI PKH - TRANSISI Family Development Session Pelaksanaan PKH dan Resertifikasi Penghidupan berkelanjutan Garis Kemiskinan Kredit Mikro/ Kegiatan Ekonomi Pendampingan & Keterampilankewiurasahaan Sangatmiskin Dukungan Konsumsi Perilaku hidup sehat & mementingkan pendidikan Targeting 6tahun 3Tahun • Transisi: tambahan waktu kepesertaan PKH selama maks.3 tahun bagi hasil resertifikasi yg masih berstatus sangat miskin dan memenuhi persyaratan PKH. • Manfaat yang diperoleh: • Bantuan tunai bersyarat selama maks. 3 tahun. • Bantuan sosial lainnya (Raskin, Jamkes, BSM, dan sebagainya. • Mengikuti family development session secara rutin. • Dilibatkan dalam program2 lain, al. KUBE, UEP, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dsb. • Ketentuan yang berlaku adalah: • Peserta tetap memenuhi kewajibannya. • UPPKH melakukan verifikasi pemenuhan kewajiban dan melakukan penangguhan jika tidak memenuhi persyaratan. • Setelah transisi maks. 3 tahun, Peserta secara otomatis keluar dari program tanpa sertifikasi ulang.

More Related