1 / 22

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap 15 Institusi Publik

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap 15 Institusi Publik . Presentasi Untuk Seminar Sosialisasi 3 Februari 2009, Kupang.

vicky
Download Presentation

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap 15 Institusi Publik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap 15 Institusi Publik Presentasi Untuk Seminar Sosialisasi 3 Februari 2009, Kupang Disclaimer: This report is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) and Millennium Challenge Corporation (MCC). The contents of this report are the sole responsibility of Transparency International Indonesia and do not necessarily reflect the view of USAID or the United States Government.

  2. IPK Indonesia: skala pengukuran tingkat persepsi korupsi di kota-kota di Indonesia (50 kota untuk survei tahun 2008). Indeks suap: skala pengukuran tingkat kecenderungan terjadinya suap di institusi publik (15 institusi publik untuk tahun 2008). Indeks didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan metode survei kuantitatif. Apakah IPK Indonesia dan Indeks Suap?

  3. Disain riset dan metode survei yang digunakan dalam survei ini adalah perbaikan dari disain pada tahun 2004 dan 2006: Pemilihan daerah (basis daerah kota, bukan kabupaten/kota lagi) Definisi korupsi diperjelas (menggunakan definisi TI dan definisi operasional dari UU No. 31 tahun 1999 junto UU No. 20 tahun 2001) Sampel diperluas kelompoknya Variabel penyusun IPK diperbanyak (dari 3 menjadi 11) Survei kuantitatif dilakukan dari September-Desember 2008 Survei dilakukan di 50 kota; 33 ibu kota propinsi, ditambah 17 kota besar Survei menggunakan kuesioner dengan metode wawancara tatap muka Sampel diambil dari tiga kelompok: Pelaku bisnis (60%) Pejabat publik (30%) Tokoh Masyarakat (10%) Total sampel: 3841 responden; pelaku bisnis 2371, pejabat publik 1074, tokoh masyarakat 396 Metode Survei

  4. Metode Pengambilan Sampel • Pelaku Bisnis: Distribusi sampel kuota (quota sample) dan proporsional sesuai populasi masing-masing kota Kriteria responden pelaku bisnis: • Sektor formal: ijin usaha, NPWP • Pengambil keputusan dalam perusahaan (level manajer ke atas) • Terdiri dari 3 kategori (berdasarkan BPS): • Kecil: jumlah pegawai 5-19 orang (39%) • Menengah: jumlah pegawai 20 -99 orang (37%) • Besar: jumlah pegawai lebih dari 100 orang (24%)

  5. Pejabat Publik: 50% dari total sampel pelaku bisnis di masing-masing kota Kriteria responden: pejabat struktural Berhubungan dengan pelayanan publik Tokoh masyarakat: Kriteria responden: Tokoh agama, akademisi, atau pemimpin kelompok masyarakat lokal Memiliki pengaruh kuat terhadap komunitas lewat publikasi di koran atau kegiatan lain Metode Pengambilan Sampel

  6. Total sampel Kota Kupang: 70 responden Pelaku bisnis: 44 responden Pejabat publik: 19 responden Tokoh masyarakat: 7 responden Responden pelaku bisnis (n=44): Kecil: 20 responden Menengah: 23 responden Besar: 1 responden Sampel Kota Kupang

  7. Diformulasikan dari jawaban responden pelaku bisnis yang diminta memberi skor 0-10 (0 lazim, 10 tidak lazim) untuk variabel berikut: Persepsi suap dalam hal: Pengajuan ijin usaha Prosedur pelayanan umum Pembayaran pajak Pemberian kontrak pemerintah Mendapatkan keputusan hukum yang menguntungkan Mempengaruhi pembentukan regulasi, hukum, kebijakan Mempercepat proses birokrasi Persepsi tentang korupsi dalam hal: Penggelapan oleh pejabat publik lokal Pertentangan kepentingan (dalam tender) IPK Indonesia 2008

  8. Persepsi usaha pemerintah daerah dalam memberantas korupsi; skor 0-10 (0 tidak serius, 10 sangat serius): Usaha pemerintah kota dalam mencegah korupsi Usaha penegak hukum kota setempat dalam mengusut kasus-kasus korupsi IPK dihitung dari total rata-rata skor dari persepsi korupsi ditambah persepsi tentang usaha pemerintah daerah dalam memberantas korupsi IPK Indonesia 2008

  9. IPK Indonesia 2008(10 kota dengan skor tertinggi)

  10. IPK Indonesia 2008(10 kota dengan skor terendah)

  11. Variabel Penyusun IPK Kupang

  12. Skala numerik dalam bentuk persentase (0-100%) hasil formulasi rasio total jumlah hubungan antara responden dari pelaku bisnis dengan institusi publik dimana mereka dimintai uang suap dibanding total interaksi untuk masing-masing instansi. Jumlah uang yang dibayarkan per satu transaksi yang terjadi suap ditanyakan pada responden, kemudian dirata-rata untuk masing-masing institusi. Indeks Suap mengukur secara nasional, dan tidak bisa dilihat per kota Indeks Suap

  13. Indeks Suap 15 Institusi Publik Rata-rata jumlah uang/transaksi Rp. 2,273,000 Rp. 3,272,000 Rp. 2,807,000 Rp. 1,543,000 Rp. 4,219,000 Rp. 7,555,000 Rp. 2,678,000 Rp.102,412,000 Rp. 3,953,000 Rp. 2,059,000 Rp. 4,709,000 Rp. 5,744,000 Rp. 8,502,000 Rp. 4,438,000 Rp. 1,678,000

  14. Analisa multivariat terhadap 7 variabel yang membentuk IPK: Pengajuan ijin usaha Prosedur pelayanan umum Pembayaran pajak Pemberian kontrak pemerintah Mendapatkan keputusan hukum yang menguntungkan Mempengaruhi pembentukan regulasi, hukum, kebijakan Mempercepat proses birokrasi Dengan menggunakan model matematis, dilihat variabel apa saja yang menjadi pemicu korupsi (corruption drivers) Analisa kemudian dipadukan dengan Geographical Information System untuk melihat korelasi geografis antara persebaran maupun pengelompokan kota dengan faktor pemicu korupsi tersebut Analisa Pemicu Korupsi dan GIS

  15. Persepsi Korupsi (Base: pelaku bisnis) 10- point scale: 10 = uncommon; 0 = very common

  16. CORRUPTION DRIVERS PERCEPTION MODEL REGULAR TRANSACTIONS WITH LOCAL GOVT EFFORT CORRUPTION DRIVERS RELATED TRANSACTIONS WITH GOVERNMENT EFFORT

  17. CORRUPTION DRIVER #1Speed Up Bureaucratic Process Terdapat pola yang menarik di Sumatera & Jawa. Faktor pemicu korupsi dari parameter kecepatan proses birokrasi terlihat lebih kuat terjadi di bagian barat dari kedua pulau tersebut. Bagian utara Sumatera terdapat di Sumut dan sekitarnya dengan episentrum di Medan sedangkan di Jawa terdapat di DKI Jakarta dan Jabar dengan episentrum di Jakarta. Untuk Indonesia Timur & Kalimantan tidak ditemukan pola Perlu penelitian lebih lanjut mengenai korelasi kemajuan sebuah daerah, tingkat kompleksitas birokrasi dan tingkat kecepatan pelayanan birokrasi.

  18. CORRUPTION DRIVER #2Awarding Public Contract Pemicu korupsi dari parameter proses tender proyek pemerintah memiliki pola yang hampir mirip dengan pola pada faktor proses birokrasi. Sehingga memunculkan pertanyaan yang sama, apakah tingkap korupsi dalam proses tender memiliki korelasi dengan tingkat anggaran pembangunan sebuah daerah?

  19. CORRUPTION DRIVER #3Business Permit Faktor korupsi dengan parameter Business Permit terlihat cukup merata di kawasan Indonesia Timur namun memiliki pengaruh terbesar di dua kota (tanda panah) Pontianak & Kupang. Sedangkan untuk seluruh Indonesia yang tertinggi terpusat di Medan & sekitarnya untuk pulau Sumatera serta Jakarta & sekitarnya untuk pulau Jawa.

  20. CORRUPTION DRIVER #4Favorable Judicial Decision Faktor pemicu korupsi dari parameter Judicial Decision terlihat bervariasi pada setiap kota. Score terbesar bisa terdapat di kota-kota besar dan kota-kota kecil. Sehingga menyangkut masalah hukum lebih cenderung spontan dan bersifat kasuistis.

  21. Skor IPK Kota Kupang yang terpaut di angka 2,97, mengindikasikan persepsi pelaku bisnis di kota ini yang menilai masih lazim terjadi praktek korupsi yang dilakukan oleh institusi pemerintah daerah di kota ini. Hal ini juga mengindikasikan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis akan keseriusan pejabat pemda Kota Kupang dan aparat penegak hukumnya dalam mencegah dan menindak kasus-kasus korupsi. Secara nasional tingkat korupsi yang terjadi di institusi pemerintahan daerah masih tinggi (total rata-rata IPK masih 4,42) Indeks Suap menunjukkan bahwa institusi polisi masih rentan terhadap suap. Angka spektakuler nilai transaksi suap di institusi pengadilan (hampir 50x lipat dibanding 14 institusi yang lain) memberi gambaran mengenai buruknya situasi suap-menyuap di institusi tersebut. Perlu analisa dan penelitian lebih lanjut untuk melihat korelasi variabel pendorong korupsi dengan aspek geografis masing-masing kota. Penutup

More Related