1 / 14

STRATEGI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB PANCASILA dosen : MUJIYANA

STRATEGI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB PANCASILA dosen : MUJIYANA. Oleh : Irwan Apriyanto 20100540053 Class: B Pendidikan Bahasa Inggris. Latar Belakang Masalah.

vida
Download Presentation

STRATEGI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB PANCASILA dosen : MUJIYANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STRATEGI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWABPANCASILAdosen : MUJIYANA Oleh: IrwanApriyanto 20100540053 Class: B PendidikanBahasaInggris

  2. LatarBelakangMasalah Salahsatu agenda pembangunannasionaladalahmenciptakantatapemerintahan yang bersih, danberwibawa. Agenda tersebutmerupakanupayauntukmewujudkantatapemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitasdanefisiensi, menjunjungtinggisupremasihukum, danmembukapartisipasimasyarakat yang dapatmenjaminkelancaran, keserasiandanketerpaduantugasdanfungsipenyelenggaraanpemerintahandanpembangunan. Untukitudiperlukanlangkah-langkahkebijakan yang terarahpadaperubahankelembagaandansistemketatalaksanaan; kualitassumberdayamanusiaaparatur; dansistempengawasandanpemeriksaan yang efektif.

  3. RumusanMasalah berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatas, makadapatdirumuskanmasalahsebagaiberikut: Bagaimanakahstrategimewujudkanpemerintahan yang bersihdanbertanggungjawab?

  4. TeoridanPembahasan Secarasederhana, Pemerintahan yang bersihdapatdijelaskansebagaikondisipemerintahan yang parapelaku yang terlibatdidalamnyamenjagadiridariperbuatankorupsi, kolusi, dannepotisme (KKN). Korupsiadalahperbuatanpejabatpemerintah yang menggunakanuangpemerintahdengancara-cara yang tidak legal. Kolusiadalahbentukkerjasamaantarapejabatpemerintahdenganoknum lain secarailegal pula (melanggarhukum) untukmendapatkankeuntungan material bagimereka. Nepotismeadalahpemanfaatanjabatanuntukmemberipekerjaan, kesempatan, ataupenghasilan, bagikeluargaataupunkerabatdekat, sehinggamenutupkesempatanbagiorang lain. Pemerintahan yang penuhdengangejala KKN biasanyatergolongkedalampemerintahan yang tidakbersih, dandemikian pula sebaliknya.

  5. Definisi Konseppemerintahan yang bersihdanberwibawaidentikdengankonsepGood Governance (pemerintahan yang baik). TerdapatbeberapapenafsiranmengenaipengertianGood Governance, antara lain: • Secaraumum: Good Governancepadaumumnyadiartikansebagaipengelolaanpemerintahan yang baik. Kata “Baik” disinidimaksudkansebagaimengikutikaidah-kaidahtertentusesuaidenganprinsip-prinsipdasarGood Governance.

  6. Definisi • Definisidari UNESCAP ((United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific) “Good governanceadalahsuatupengertian yang tidakditentukan, (pengertiantersebut) digunakandalampengembangankepustakaanuntukmenggambarkanbagaimanainstitusi- institusipublikmelaksanakanurusan- urusankemasyarakatandanmengelolasumberdaya (milik) umumdalamrangkamenjaminrealisasihak- hakasasi. Pemerintahanmenggambarkanprosespembuatankeputusandanprosespelaksanaannya (atauprosestidakdilaksanakannya). Istilahpemerintahandapatdipakaiuntukmenunjukkepadakorporat, internasional, nasional, pemerintahandaerahataupadahubungan- hubunganantarsektor- sektor lain dalammasyarakat.

  7. Strategi Dalamupayauntukmencapaisasaranpembangunanpenyelenggaraannegaradalammewujudkan Tata Pemerintahan yang BersihdanBerwibawa, makakebijakanpenyelengaraannegara 2004–2009 diarahkanuntuk: • Menuntaskanpenanggulanganpenyalahgunaankewenangandalambentukpraktik-praktik KKN dengancara: • Penerapanprinsip-prinsiptatapemerintahan yang baik (good governance) padasemuatingkat danlinipemerintahandanpadasemuakegiatan. • Pemberiansanksi yang seberat-beratnyabagipelaku KKN sesuaidenganketentuan yang berlaku; • Peningkatanefektivitaspengawasanaparaturnegaramelaluikoordinasidansinergi pengawasan internal, eksternaldanpengawasanmasyarakat; • Peningkatanbudayakerjaaparatur yang bermoral, profesional, produktifdanbertanggung jawab; • Percepatanpelaksanaantindaklanjuthasil-hasilpengawasandanpemeriksaan; • Peningkatanpemberdayaanpenyelenggaranegara, duniausahadanmasyarakatdalam pemberantasan KKN.

  8. Strategi • Meningkatkankualitaspenyelengaraanadministrasinegaramelalui: • Penataankembalifungsi-fungsikelembagaanpemerintahan agar dapatberfungsisecaralebihmemadai, efektif, denganstrukturlebihproporsional, ramping, luwesdanresponsif; • Peningkatanefektivitasdanefisiensiketatalaksanaandanprosedurpadasemuatingkatdanlinipemeritahan; • Penataandanpeningkatankapasitassumberdayamanusiaaparatur agar lebihprofesionalsesuaidengantugasdanfungsinyauntukmemberikanpelayanan yang terbaikbagimasyarakat; • Peningkatankesejahteraanpegawaidanpemberlakuansistemkarierberdasarkanprestasi; • Optimalisasipengembangandanpemanfaatan e-Government, dandokumen/arsipnegaradalampengelolaantugasdanfungsipemerintahan. • Meningkatkankeberdayaanmasyarakatdalampenyelenggaraanpembangunandengan: • Peningkatankualitaspelayananpublikterutamapelayanandasar, pelayananumumdanpelayananunggulan; • Peningkatankapasitasmasyarakatuntukdapatmencukupikebutuhandirinya, berpartisipasidalamprosespembangunandanmengawasijalannyapemerintahan; • Peningkatantranparansi, partisipasidanmutupelayananmelaluipeningkatanaksesdansebaraninformasi.

  9. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN 1. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK Program inibertujuanuntukmewujudkanpemerintahan yang bersih, profesional, responsif, danbertanggungjawabdalammenyelenggarakanpemerintahandanpembangunan. Kegiatanpokok yang dilaksanakanantara lain meliputi: • Meningkatkanpengetahuan, pemahaman, keterampilan, danpelaksanaanprinsip-prinsippenyelenggaraankepemerintahan yang baik; • Menerapkannilai-nilaietikaaparaturgunamembangunbudayakerja yang mendukungproduktifitaskerja yang tinggidalampelaksanaantugasdanfungsipenyelenggaraannegarakhususnyadalamrangkapemberianpelayananumumkepadamasyarakat. • PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA Program inibertujuanuntukmenyempurnakandanmengefektifkansistempengawasandan audit sertasistemakuntabilitaskinerjadalammewujudkanaparaturnegara yang bersih, akuntabel, danbebas KKN. • PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif.

  10. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN 4. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. 5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, tranparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan • Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

  11. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN 7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN Program inibertujuanuntukmembantukelancaranpelaksanaantugaspimpinandanfungsi manajemendalampenyelenggaraankenegaraandankepemerintahan. Kegiatanpokok yang dilaksanakanantara lain meliputi: • Menyediakanfasilitaskebutuhankerjapimpinan; • Mendukungkelancaranpelaksanaantugasdanfungsikantorkenegaraandankepemerintahansepertibelanjapegawai, belanjabarang, belanjaperjalanan, belanja modal, danbelanjalainnya; • Menyelenggarakankoordinasidankonsultasirencanadan program kerjakementeriandanlembaga; • Mengembangkansistem, prosedurdanstandarisasiadministrasipendukungpelayanan; dan • Meningkatkanfungsimanajemen yang efisiendanefektif.

  12. KESIMPULAN Jadipemerintahan yang bersihdanberwibawaadalahpemerintahan yang parapelaku yang terlibatdidalamnyabisamenjagadiriataubisamenghindaridaritindakan-tindakan KKN agar bisaterwujudpemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang bersihdanberwibawajugamerupakansebuahkeniscayaandaridemokrasidanmasyarakatmadanipadatingkatkekuasaannegara. Untukmewujudkanpemerintahan yang bersihdanberwibawadiperlukanberbagaikondisidanmekanismehubungan yang berpotensimenopangpertumbuhanmoralitaspolitik. Dan untukmewujudkanpemerintahan yang bersihdanberwibawaharusadanyaperanmasyarakat yang dimanamasyarakatmempunyaihakuntukmencari, memperoleh, danmemberikaninformasimengenaipenyelenggaraan Negara,  Hakuntukmemperolehpelayanan yang samadanadildariPenyelenggara Negara,  Hakmenyampaikan saran danpendapatsecarabertanggungjawabterhadapkebijakanPenyelenggara Negara.

  13. KESIMPULAN Tanpaadanyaperanmasyarakatdalammewujudkanpemerintahan yang bersihdanberwibawamungkinakansulituntukterwujudnyapemerintahan yang bersihdanberwibawa. Selainitu pula untukterwujudnyapemerintahan yang bersihdanberwibawa,  parapelakuhukumharusberanimenindaktegasparapelaku KKN sesuaidenganketentuan yang berlaku.

  14. DaftarPustaka • Chamim, Ibn. A. Dkk. 2003. Pendidikankewarganegaraan: MenujuKehidupan yang DemokratisdanBerkeadaban.Yogyakarta: Lp3. • http://www.batan.go.id/ref_utama/rpjm_bab_14

More Related