ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 – 2009

1. ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGANTAHUN 2005 – 2009 Membangun Departemen Keuangan Menuju Indonesia Mandiri

2. HUBUNGAN ANTARA RPJMN, ROAD-MAP, DAN RENSTRA PLATFORM PRESIDEN ROAD-MAP DEPKEU RPJMN Renstra RKP Renja APBN RKA KEPPRES RINCIAN APBN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Road-Map merupakan panduan penyusunan rencana strategik yang berisi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Departemen Keuangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi

3. PENJABARAN PLATFORM PRESIDEN Visi Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu Perekonomian yang mampu menyediakan Kesempatan kerja dan penghidupan yang layak Dengan pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan Misi Kabinet Indonesia Bersatu Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis Mewujudkan Indonesia yang sejahtera Sasaran Program Ekonomi Nasional (2005 – 2009) - Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,6 % pada 2009 - Mengurangi angka pengangguran terbuka ke 5,1 % di 2009 dari 10,1 % di 2003 - Menurunkan angka kemiskinan ke 8,2 % di 2009 dari 17,4 % di 2003 - Peningkatan daya saing ekonomi nasional & pengurangan biaya transaksi - Peningkatan investasi khususnya untuk infrastruktur

4. VISI DAN MISI DEPARTEMEN KEUANGAN Visi Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan serta Mengelola Kekayaan dan Utang Negara Secara Hati-hati (prudent), Bertanggungjawab, dan Transparan. Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara Bertaraf Internasional yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat, serta Instrumen Bagi Proses Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Adil, Makmur, dan Berperadaban Tinggi. Misi (Fiskal)

5. DRIVER PERUBAHAN • Platform Presiden, Visi/Misi Kabinet Indonesia Bersatu, RPJM Nasional • Tap MPR No. VI/MPR/1998 ttg Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN • UU No. 28 Tahun 1999 ttg Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN • UU No 3 Tahun 2003 ttg Kebijakan & Strategi Nas.Pengemb.e-Gov • Paket UU di bidang Keuangan Negara (UU No 17/2003, UU No 1/2004, UU No. 15/2004) • UU bidang perpajakan (KUP, PPh, PPN & PPnBM, BM, PBB, dan BPHTB) • UU No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah • UU No. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Excellence Performance Fiscal Sustainability Good Governance Road-Map DEPKEU • Keinginan • Mencapai visi dan misi Departemen Keuangan • Meningkatkan citra dengan menerapkan Good Governance

6. PENCAPAIAN EXCELLENCE PERFORMANCE Menjembatani kesenjangan/gap Kondisi yang diharapkan Kondisi saat ini Monitoring & evaluasi, dan umpan balik Mencapai Visi dan Misi Depkeu

7. PENDEKATAN PENYUSUNAN ROAD-MAP STRATEGI KEBIJAKAN Strategy Map VISI & MISI Balance Scorecard Implementasi Strategi & Kebijakan Balanced Scorecardmerupakan alat manajemen strategik untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi dan kebijakan secara komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur

8. Fiscal sustainability • Good Governance Goals and Objectives Optimum Revenue Financial Perspective Transparancy Stakeholder Perspective Quality of Services Accountability Expenditure Efficiency & Effectiveness Increase Asset Utilization Public Image .…. …. RERANGKA BALANCED SCORECARD System & Procedure Aspects Internal Process Perspective Legal Aspects Capacity Building Intangible assets Human Capital Learning and Growth Perpective Information Capital Organization Capital Tangible assets Infrastructure Aspects

9. Fiscal sustainability • Good Governance • Goals and Objectives Optimum Revenue Financial Perspective Transparancy Stakeholder Perspective Quality of Services Govt. Expenditure Mgt. Reform Govt. Financing Mgt. Reform Govt. Revenue Mgt. Reform Govt. Asset Mgt. Reform Accountability Expenditure Efficiency & Effectiveness Increase Asset Utilization Public Image .…. …. System & Procedure Aspects Internal Process Perspective Legal Aspects Intangible assets Human Capital Learning and Growth Perpective Information Capital Organization Capital Tangible assets Infrastructure Aspects RERANGKA BALANCED SCORECARD Capacity Building Organization Capital

10. RPJMN : TARGET EKONOMI MAKRO DAN FISKAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5,0 5,5 6,1 6,7 7,2 7,6 Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi 6,4 7,0 5,5 5,0 4,0 3,0 Defisit APBN/PDB -1,1 -0,7 -0,6 -0,3 -0,0 0,3 Penerimaan Pajak/PDB 12,1 11,6 11,6 11,9 12,6 13,6 Rasio Utang/PDB 53,9 48,0 43,9 39,5 35,4 31,8 Rasio Utang LN/PDB 25,3 21,6 19,3 16,7 14,4 12,6 Rasio Utang DN/PDB 28,6 26,3 24,6 22,8 21,0 19,2

11. SASARAN TUJUAN RPJMN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN REFORMASI STRUKTURAL TUJUAN, SASARAN, TARGET DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009 TARGET 2009 Visi & Misi Kabinet Reformasi Kebijakan & Adm Perpajakan, Reformasi Kebijakan & Adm. Kepabeanan dan Cukai, Reformasi Kebijakan PNBP Optimalisasi Pendapatan dan Pengamanan Keuangan Negara Tax Ratio 16% dari PDB Efisiensi Pengadaan Barang & Jasa Pemberian Subsidi yang Tepat Sasaran, Belanja Bantuan Sosial yg Langsung Bermanfaat, Koord & Kebijakan Desentralisasi Fiskal APBN Surplus Efektivitas dan Efisiensi Belanja Negara Kebijakan Fiskal yang Mengarah Pada Kesinambung- an Fiskal Optimalisasi Pengelolaan Utang dan Perumusan Pembiayaan Defisit Rasio Utang terhadap PDB < 31,8% Pengamanan Penyerapan Pinjaman Luar Negeri, Pengelolaan Portofolio SUN KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL • Pertumbuhan • Ekonomi • yang Cukup • Tinggi dan • Berkualitas • Peningkatan • Kemampuan • Pendanaan • Pembangunan Penerapan Unified Budget, Penyusunan Belanja Berbasis MTEF, Performace Based Budgeting, Accrual Based Budgeting, Pengamanan Kekayaan Negara, Penerapan TSA, Laporan Keuangan dgn WTP Pemantapan Sistem Penganggaran Pengamanan Kekayaan Negara dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara STABILITAS EKONOMI • Pasar Modal dan Pasar Uang • Pasar Tenaga Kerja • Pasar Barang Dan Jasa Recovery Rate Piutang Negara 15% & Pelaksanaan Lelang 10% pertahun Reformasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Peningkatan Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Peningkatan Pengawasan & Kepastian Hukum, Pengembangan Pasar Infrastruktur, Peningkatan Peran & Kualitas Pelaku, Perluasan Alternatif Investasi & Pembiayaan Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Penguatan dan Pengaturan Jasa Keuangan, Perlindungan Dana Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sektor Keuangan Stabilitas dan Perkembangan Sektor Keuangan Pengembangan LKNB & Infrastrukur Pendukung, Perlindungan Nasabah & Peningkatan Koord Antara Instansi yg Bertanggung Jawab di Sektor Keuangan

12. BIDANG DEPARTEMEN KEUANGAN 2005 Pendapatan Negara Belanja Negara KEBIJAKAN FISKAL Pembiayaan Anggaran Kekayaan Negara Sistem Pengelolaan Keuangan Negara LEMBAGA KEUANGAN NON BANK, AKUNTAN, DAN PENILAI Dukungan Kebijakan Fiskal: Hubungan Pusat dan Daerah Kerjasama Keuangan Internasional Sistem Informasi dan Teknologi PASAR MODAL Sumber Daya Manusia Administrasi dan Pendanaan Pengawasan Fungsional

13. KEBIJAKAN FISKAL ` FUNGSI TUJUAN Pendapatan Negara Optimalisasi pendapatan negara Belanja Negara Efisiensi dan efektifitas belanja negara Pembiayaan Anggaran Optimalisasi pengelolaan pembiayaan (utang negara) Optimalisasi pengelolaan dan penilaian kekayaan negara Kekayaan Negara • Transparansi dan akuntabilitas sistem • penganggaran • Kesinambungan fiskal • Sistem Pelaksanaan Anggaran berjalan baik • Sistem penyusunan laporan keuangan • yang memadai Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

14. PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG PENDAPATAN NEGARA PAJAK • Kurangnya akses informasi transaksi keuangan (lack of acces to financial) • Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya • Kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi (KISS) antar instansi (lack of KISS to non financial transaction information) • Belum terbentuknya Bank Data Nasional dan SIN (Single Identification Number) • Penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak belum memadai • Sistem manajemen sumber daya manusia belum memadai

15. PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG PENDAPATAN NEGARA (Lanj.) BEA DAN CUKAI Sistem dan prosedur pelayanan belum efisien Sistem dan prosedur pengawasan belum efektif Organisasi dan tatakerja DJBC belum mengakomodir tuntutan stakeholder Profesionalisme dan integritas pegawai masih rendah Sarana, prasarana, dan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai kurang memadai Penyuluhan dan koordinasi dengan stakeholders belum efektif. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pengelolaan PNBP belum memadai.

16. PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG BELANJA NEGARA BELANJA PUSAT • Komposisi dan struktur belanja negara yang tidak sehat • Subsidi belum tepat sasaran BELANJA DAERAH • Tumpang tindih belanja di daerah • Kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

17. PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG PEMBIAYAAN ANGGARAN LUAR NEGERI • Pemanfaatan utang luar negeri belum efisien dan efektif • Beban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang cukup besar DALAM NEGERI • Pengelolaan portofolio Surat Utang Negara (SUN) belum memadai • Belum optimalnya pasar dan infrastruktur SUN

18. PERMASALAHAN & KENDALA BIDANG KEKAYAAN NEGARA PIUTANG • Efektifitas pengurusan piutang negara belum optimal DALAM NEGERI • Pengelolaan dan penilaian barang milik/kekayaan negara belum memadai

19. PERMASALAHAN & KENDALA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Kesinambungan fiskal belum terjamin, • Sistem penganggaran belum transparan dan akuntabel, • Sistem pelaksanaan anggaran belum berjalan dengan baik, dan • Sistem penyusunan laporan keuangan belum memadai.

20. Visi & Misi Kabinet Indonesia Bersatu KONDISI UMUM RPJMN 2004-2009 PERMASALAHAN & KENDALA 4 FOKUS STRATEGI TUJUAN & SASARAN STRATEGI & KEBIJAKAN • PENDAPATAN • BELANJA • PEMBIAYAAN • KEKAYAAN • STAKEHOLDERS • FINANCIAL INTERNAL PROCESS LEARNING & GROWTH FOKUS STRATEGI ROAD-MAP Visi & Misi Departemen Keuangan RI

21. Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Pajak dan Bea Cukai Kebijakan Fiskal • Peningkatan Jumlah Wajib • Pajak/ Wajib Bea & Cukai • Pengungkapan ketidak- • benaran pelaporan • (SPT, PIB, dll.) • Peningkatan Penyuluhan • Perbaikan Administrasi • Manajemen pemeriksaan • Manajemen Penyidikan • Manajemen Penagihan • Fasilitasi Perdagangan • Pemberantasan • Penyelundupan dan • undervaluation • Kebijakan Peningkatan • Kapasitas Fiskal • Kebijakan Perpajakan • Kebijakan Bea & Cukai • Kebijakan PNBP FOKUS STRATEGI: PENDAPATAN NEGARA Citra Perspektif Stakeholders Keadilan dan perlindungan masyarakat Kualitas Pelayanan Goals Optimalisasi Pendapatan Perspektif Keuangan Objectives Strategy & Policy Perspektif Internal SDM Informasi Organisasi Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Intangible Assets Kompetensi SDM Sistem Informasi Yang Terintegrasi • Organisasi dgn sistem • administrasi modern • Good Governance Org. Capacity Building S a r a n a d a n P r a s a r a n a Tangible Assets

22. Pelaksanaan Anggaran Perencanaan & Alokasi Anggaran Kebijakan Fiskal • Kebijakan Teknis • Pelaksanaan • Pengelolaan Kas Negara • Pertanggungjawaban • Anggaran • Prioritas Alokasi Anggaran • Alokasi Belanja Pusat • Alokasi Belanja Daerah • Kebijakan belanja yang • ekonomis, efisien, & efektif • Kebijakan belanja pusat • Kebijakan belanja daerah SDM Informasi Organisasi • KompetensiPengelola • Anggaran • Kompetensi Pengelola • Kas Negara Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal FOKUS STRATEGI: BELANJA NEGARA Citra Perspektif Stakeholders Goals Kualitas Pelayanan Keadilan Sosial (Equity & Equality) Ekonomis & Efisien (Cost Awareness) Tepat Sasaran (Effective) Perspektif Keuangan Objectives Strategy & Policy Perspektif Internal Intangible Assets Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Capacity Building Tangible Assets S a r a n a d a n P r a s a r a n a

23. Perencanaan Pembiayaan Pengelolaan Hibah & Utang Kebijakan Pembiayaan • Perencanaan Kebutuhan • Strategi pinjaman • pemerintah • Penyerapan pinjaman LN • Penatausahaan pinjaman • DN&LN • Pengelolaan portofolio SUN • Kebijakan Penurunan • Defisit dan Stok Utang • Kebijakan pembiayaan • Pusat • Kebijakan pembiayaan • Daerah SDM Informasi Organisasi • KompetensiPengelola • Utang • Sistem informasi dan • manajemen SUN • Treasury Management • Information System Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal FOKUS STRATEGI: PEMBIAYAAN ANGGARAN Citra Rasa Aman Perspektif Stakeholders Goals Penurunan Stok Utang Biaya rendah Optimalisasi Pemanfaatan Hibah & Utang Perspektif Keuangan Objectives Strategy & Policy Perspektif Internal Intangible Assets Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Capacity Building Tangible Assets S a r a n a d a n P r a s a r a n a

24. Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Pengelolaan • Inventarisasi • Pengadaan • Penggunaan • Pengamanan • Penghapusan • Pemanfaatan • Pemindahtanganan • Penilaian SDM Informasi Organisasi Kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan dan penilaian kekayaan negara Sistem Informasi Kekayaan Negera Organisasi yang terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal FOKUS STRATEGI: KEKAYAAN NEGARA Citra Perspektif Stakeholders Optimalisasi Manfaat Nilai Sosial Goals Optimalisasi Manfaat Ekonomis (Assets Awareness) Kepentingan Lain (Penjualan, tukar guling, BOT, dll) Perspektif Keuangan Objectives Perspektif Internal Strategy & Policy Intangible Assets Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Capacity Building Tangible Assets S a r a n a d a n P r a s a r a n a

25. HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT ② Strategy Map Mendefinisikan profil kompetensi ① ④ Laporan kesiapan SDM Identifikasi kelompok pekerjaan strategis Program Pengembangan SDM ③ Inventarisasi kompetensi SDM yang ada

26. INFORMATION CAPITAL IT Policy IT Plan IT Standard Departeman Keuangan IT Strategy Framework • Keandalan Pelayanan • Sistem yang komprehensif dan terintegrasi • Optimalisasi pemanfaatan teknologi • Pemanfaatan potensi dunia usaha • Pengembangan kapasitas SDM • Pengembangan sistem secara sistematik Business Process IT Strategy Business Process Visualization (e-payment, etc.) Unit Eselon I

27. ORGANIZATION CAPITAL • Efektifitas organisasi ditentukan oleh kejelasan pembagian wewenang. • Kewenangan pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga (3) area besar yaitu: • perumusan kebijakan fiskal, • Perencanaan, alokasi, dan penyusunan APBN, • pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

28. PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Fiscal Research Fiscal Implementation Budget Execution Fiscal Policy Pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan dan fiskal Perumusan kerangka ek. makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Perencanaan dan Penyusunan APBN Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban APBN Kajian ekonomi dan rekomendasi kebijakan fiskal • Asumsi dasar ekonomi makro • Pokok-pokok kebijakan fiskal - UU APBN - Keppres Rincian APBN - DIPA/SKO - PAN & NERACA UU Perbendaharaan Negara UU Keuangan Negara P r o s e s

29. PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA DEPARTEMEN KEUANGAN - 2005 PERENCANAAN & ALOKASI PENGKAJIAN FISKAL PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL PELAKSANAAN & PERTANGGUNG- JAWABAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PELAPORAN FUNGSI DJP DJBC DJAPK DJP DJBC DJAPK* DJPBN DJAPK* PENDAPATAN NEGARA ITJEN DJAPK BAPEKKI ITJEN DJPBN BAPEKKI DJAPK DJAPK DJPBN BELANJA NEGARA BAPEKKI DJAPK DJAPK DJPBN ITJEN DJPBN PEMBIAYAAN ANGGARAN DJPLN DJPBN - - - ITJEN DJPBN KEKAYAAN NEGARA *PNBP (termasuk BLU)

30. PROSES PEMBENTUKAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF) Sebelum DJAPK Fs. Kebijakan ekonomi makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Fs. Kebijakan PNBP DJP Fs. Kebijakan Perpajakan DJBC Fs. Kebijakan Kepabeanan & Cukai BAPEKKI Fs. Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi & Keu. Daerah Fs. Pelaksanaan Kebijkan Pajak & Retribusi Daerah

31. PROSES PEMBENTUKAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL (BKF) Sesudah DJAPK BKF Fs. Kebijakan ekonomi makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Fs. Kebijakan PNBP DJP Fs. Kebijakan Perpajakan DJBC Fs. Kebijakan Kepabeanan & Cukai BAPEKKI Fs. Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi & Keu. Daerah Fs. Pelaksanaan Kebijkan Pajak & Retribusi Daerah

32. PEMISAHAN FUNGSI PENGELOLAANPNBP DAN BLU Sebelum DJAPK (Dit. PNBP&BLU) Fs. Perencanaan & Alokasi Fs. Kebijakan makro PNBP Fs. Pengelolaan Kas pungutan PNBP & Setoran Surplus BLU*) *) Fungsi pengelolaan kas dari pungutan PNBP dan setoran surplus BLU (sepanjang dipersyaratkan) mengikuti pengelolaan kas pada umumnya, yaitu berada di DJPBN.

34. PEMBENTUKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA (DJPKN) DJPBN Sebelum Fungsi Pengelolaan BM/KN Fungsi Akuntansi BM/KN DJP Fungsi Penilaian DJPLN

35. Sesudah

36. PROSES PENGGABUNGAN BAPEPAM DAN DJLK Sebelum BAPEPAM DJLK Fungsi Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

37. Sesudah

38. PENAMBAHAN PERAN / FUNGSI I. DITJEN PERBENDAHARAAN • Penguatan fungsi debt management termasuk penambahan fungsi risk management, penambahan debt swap, dan moratorium dalam tupoksi unit yang menangani fungsi debt management. • Pemisahan fungsi Akuntansi dan Pelaporan dengan fungsi Sistem dan Pembinaan Profesi II. INSPEKTORAT JENDERAL Penambahan peran: 1. Compliance office untuk pelaksanaan good governance 2. Compliance office untuk pelaksanaan risk management

39. PENAMBAHAN PERAN / FUNGSI III. DITJEN BEA DAN CUKAI • Dukungan terhadap: • Industri • Fasilitasi perdagangan • Perlindungan masyarakat IV. SEKRETARIAT JENDERAL Penambahan fungsi Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

40. PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL PERENCANAAN & ALOKASI PENGAWASAN FUNGSIONAL PELAKSANAAN & PERTANGGUNG- JAWABAN PELAPORAN FUNGSI DJP DJBC DJPBN & DJAPK* PENDAPATAN NEGARA DJPBN ITJEN** BKF DJAPK ITJEN** BKF*** DJAPK DJPBN DJPBN BELANJA NEGARA BKF DJAPK DJPBN DJPBN ITJEN** PEMBIAYAAN ANGGARAN BKF DJPKN DJAPK DJPBN ITJEN** KEKAYAAN NEGARA * PNBP (termasuk BLU) ** Penambahan peran sebagai compliance office untuk good governance dan risk management PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN - 2009 *** Termasuk kebijakan hubungan pemerintah pusat dan daerah

41. DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SETJEN ITJEN DJP DJBC DJAPK DJPBN BAPEKKI DJPLN BAPEPAM DJLK BPPK

42. DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2006 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SETJEN ITJEN DJP DJBC DJAPK DJPBN BKF DJPKN BAPEPAM - LK BPPK

43. DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2007 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SETJEN ITJEN DJP DJBC DJAPK DJPBN BKF DJPKN BAPEPAM - LK BPPK

44. DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2008 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SETJEN ITJEN DJP DJBC DJAPK DJPBN BKF DJPKN OJK BPPK

45. DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SETJEN ITJEN DJP DJBC DJAPK DJPBN BKF DJPKN BPPK

46. EVOLUSI ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN • DJBC memiliki peran tambahan yaitu dukungan kepada industri, fasilitasi perdagangan, dan perlindungan masyarakat. • Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dipindahkan dari DJLK ke SETJEN • ITJEN memiliki peran tambahan sebagai compliance office untuk good governance dan risk management.

47. SARANA DAN PRASARANA • Sarana & Prasarana Umum Perbaikan lingkungan kerja di departemen keuangan. • Contoh: penambahan ruangan kantor, gedung, dan pengadaan peralatan penunjangnya 2. Sarana & Prasarana Khusus Dibutuhkan untuk mendukung perlaksananya fungsi tertentu Departemen Keuangan. • Contoh: pengadaan speedboat dan rehabilitasi kapal (fungsi penerimaan negara)

48. ISU STRATEGIS SARANA DAN PRASARANA • Pengamanan Pengamanan fisik maupun non fisik • Penggunaan untuk mengkaji kebutuhan yang dimilikinya sehingga pengadaannya yang bersifat incremental tanpa perencanaan dapat dihindari • Penghapusan Penghapusan sarana dan prasarana yang tidak digunakan akan mengurangi biaya pemeliharaan

49. Terima Kasih TIM ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN