MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

2. DASAR HUKUM UU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA UU NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA PAKET UU KEUANGAN NEGARA UU NO. 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

3. PP NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PNBP PP NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PNBP PP NO. 73 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU DASAR HUKUM PNBP UU NO. 20 TAHUN 1997 TENTANG PNBP PP NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP YANG TERUTANG PP NO. 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PNBP PP NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PNBP YANG TERUTANG KMK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNBP PADA K/L PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA K/L PMK 231/PMK.02/2009TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN PMK 3/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYETORAN PNBP OLEH BENDAHARA PENERIMA

4. PERMASALAHAN PNBP

5. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN

6. Pemanfaatan BMN Sewa Tanah danBangunan Jasa Giro Denda Keterlambatan Gambaran Umum PNBP Umum Sisa Anggaran TAYL Hasil penjualan dokumen lelang Sesuai Tusi Migas Pengelolaan PNBP K/L Fungsional BUN Panas Bumi BUMN BLU Penuh BLU BLU Bertahap

7. ASAS-ASAS PENGELOLAAN PNBP

8. ASAS-ASAS PENGELOLAAN PNBP

9. PENGERTIAN PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan (Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 1997)

10. TARIF PNBP

11. TARIF PNBP • Hal-hal yang harusdiperhatikandalampenyusunan RPP jenisdantarifatasjenis PNBP • Jeniskegiatanataupelayanan yang menghasilkan PNBP merupakankewenangandariKementerian/Lembaga yang bersangkutan. • Jenisdantarifatasjenis PNBP yang diusulkandalam RPP adalahjenis PNBP fungsional. Untukjenis PNBP umum, seperti PNBP daripemanfaatanBarangMilik Negara tidakdimasukkandalamusulan RPP. • Ketepatanatasbesarantarifdansatuanatasjenis PNBP yang diusulkan. PENYUSUNANJENIS DAN TARIF ATASJENISPNBP • PendekatanBiayadalamPenentuanTarif PNBP • Tarif cost minus tarif PNBP yang dikenakanlebihrendahdaribiayalayanan. • Tarif cost recovery tarif PNBP yang dikenakansamadenganbiayalayanan. • Tarif cost plus tarif PNBP yang dikenakanlebihtinggidaribiayalayanan

12. TARIF PNBP • PendekatandalamPenentuanTarifPNBP • TarifspesifiktarifPNBPditetapkandalambentuksatuanmatauangtertentu. • Contoh: biayapendaftaranSekolah Usaha PerikananMenengah Rp25.000 per orang • TarifadvaloremtarifPNBPditetapkandalambentukpersentasedarisuatuperhitungantertentu • Contoh: tarifpungutanhasilperikanan 1% x produktifitaskapalx hargapatokanikan PENYUSUNANJENIS DAN TARIF ATASJENISPNBP

13. PROSES PENETAPAN PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA K/L Presiden Konsep RPP Hasil Harmonisasi dan surat Menkumham ke MK 11 Konsep RPP Hasil Harmonisasi untuk ditetapkan 10 9 Menteri Hukum dan HAM Menteri/ Pimpinan K/L Menteri Keuangan 8 1 Konsep RPP 2 7 Dirjen Anggaran • Pembahasan dengan instansi terkait : • K/L bersangkutan • Biro Hukum, Kemkeu • DJKN, Kemkeu (jika terdapat jenis PNBP berupa pemanfaatan aset negara) • Kem. Hukum dan HAM • Sekretariat Negara Konsep RPP Hasil Pembahasan dan surat MK ke Menkumham 3 6 4 Direktur PNBP 5

14. SIKLUS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN MENURUT PP 90/2010 • Pembahasan : • RUU APBN; • NK. • Pembcranpendhluan: • PPKF dan KEM; • RKP; • RincianBelanja. Penetapan UU APBN 14 6 13 • Finalisasi : • PPKF dan KEM; • RKP dan RB; • Kbijkumum; • Prtasangg. PenetapanPrioritas Pembangunan KerpresAlokasiAnggaran K/L RUU APBN, Nota Keu Penetpn RKA-KL 15 1 10 16b 5 7 11 PaguIndikatif/ Rancangan RKP 12 Pembhsan proposal K/L Rekonslsi RKA-KL 17 2 BA HasilPembahasan Pengesahankonsep DIPA RUU APBN, Nota Keu 16 • Penyusunan: • PPKF dan KEM; • Paguawal APBN; • RincianBelanja. PaguAnggaran K/L Himp RKA-KL SP RKA-K/L 9 19 4 18 Penlhan RKA-KL 3 8 16a New Initiatives proposal Konsep DIPA DIPA RKA-KL Renja KL 17 Renstra KL

15. RENCANA PNBP InstansiPemerintah yang ditunjukuntukmenagihdanataumemungut PNBP wajibmenyampaikan target (rencana) PNBP secaratertuliskepadaMenteriKeuangan. • (Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997) PejabatInstansipemerintahwajibmelaksanakanpenyusunan target (rencana) PNBP dalamlingkunganinstansipemerintah yang bersangkutan. • (Pasal 2 ayat 1 PP No. 1 Tahun 2004)

16. PENYUSUNAN TARGET PNBP • Target PNBP merupakanhasilpenghitunganataupenetapanPNBP, yang diperkirakanakanditerimadalam 1 (satu) tahun yang akandatang(1 Januaris.d. 31 Desembertahun yang akandatang). • Penyusunan target (rencana) PNBP dikoordinasikanoleh Biro PerencanaandanKeuanganmasing – masing K/L. • Target (rencana) PNBP disusun se-realistismungkindenganmenggunakan formula volume x tarif per jenis PNBP sesuai dengan PP tarif PNBP dan tarif layanan yang ditetapkan Menkeu untuk satker BLU. • Dalampenyusunan target, masing – masingjenis PNBP dikelompokkansesuaiAkun PNBP, denganmengacupada PMK No. 91/PMK.06/2007 tentangBaganAkunStandardanPerdirjenPerbendaharaanNomor: PER-80/PB/2011 tentangPenambahandanPerubahanAkunPendapatan, Belanja, dan Transfer Daerah PadaBaganAkunStandar. • Penyusunan target (rencana) PNBP dilakukansecaraberjenjangnaiksesuaiklasifikasimenurutorganisasi, mulaidariOrganisasiPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggarantingkatterendahhingga yang tertinggi,yaitudaritingkatSatker/UPT, Unit Eselon I s.d. K/L.

17. PENYUSUNAN TARGET PNBP OUTLINE PROPOSAL TARGET DAN PAGUPENGGUNAANPNBP • Latarbelakang; • Visidanmisi; • Tugaspokokdanfungsi; • RealisasiPNBPdanpenggunaandanaPNBP 3 (tiga) tahunterakhirdaritahunanggaranberjalan; • Pokok-pokokkebijakanPNBP; • Target PNBP TA yang dianggarkan; • Alasan/justifikasikenaikanataupenurunan target PNBP TA yang dianggarkandari target tahunanggaransebelumnya; • Besaranpagu yang diusulkanuntukdibiayaidaridanaPNBPdenganmengacupadapersetujuanpenggunaansebagiandanaPNBP yang ditetapkanMenteriKeuangan; • Perkiraan target danpagupenggunaanPNBP 3 (tiga) tahun yang akandatangdaritahun yang dianggarkan.

18. PENYUSUNAN TARGET PNBP HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN : • Penyusunan Target PNBP yang realistis Jan - Des Target diusulkan secara berjenjang (bottom-up) satker s.d. KL

19. PENYUSUNAN TARGET PNBP 2015 b. Target disusun dengan mempertimbangkan data historis (realisasi 3 tahun)

20. PENYUSUNAN TARGET PNBP 2015 c. Target disusun dengan pendekatan Medium Terms Budget (telah diperkirakan sampai tahun X+3)

21. PENYUSUNAN TARGET PNBP 2015 d. Target disusun dengan pendekatan Bottom Up (dimulai Satker kemudian berjenjang sampai KL)

22. PENYUSUNAN PAGU PENGGUNAAN PNBP Berdasarkan target (rencana) PNBP dariKementerian/Lembaga, Direktorat PNBP menetapkanpagupenggunaan PNBP dengan formula sebagaiberikut : Dalamrangkapenyusunan RAPBN, Menteri/ PimpinanLembagaselakupenggunaanggaran/penggunabarangmenyusunRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). • (Pasal 14 UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara) % PERSETUJUAN PENGGUNAAN PNBP DARI MENKEU PAGU PENGGUNAAN PNBP TARGET (RENCANA) PNBP • Pengalokasianpagupenggunaan PNBP lebihlanjutkedalam program, sub program, kegiatan, sub kegiatan, danakunbelanjadilakukanolehDirektoratAnggaran I, II, III denganberpedomanpadajuknispenyusunan RKA-KL serta KMK PersetujuanPenggunaanSebagian Dana PNBP.

23. PENGGUNAAN PNBP Dengan tetap memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan. (Pasal 8 UU No 20 Tahun1997danPasal 4 ayat (1) PP No. 73 Tahun1999) InstansidapatmenggunakansebagiandanaPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 4 setelahmemperolehpersetujuandariMenteri. (Pasal 5 PP Nomor 73 Tahun 1999) • Sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk membiayaikegiatan tertentu meliputi : • 1. Penelitian dan pengembangan teknologi, • 2. Pelayanan kesehatan, • 3. Pendidikan dan pelatihan, • 4. Penegakan hukum, • 5.Pelayanan yang melibatkan kekayaan intelektual tertentu, • Pelestarian Sumber Daya Alam.

24. MEKANISME PENGELOLAAN PNBP Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (Pasal 3ayat 5 UU No. 17 Tahun 2003) • PenerimaanharusdisetorseluruhnyakeKas Negara tepatpadawaktunya. • (Pasal 16 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004)

25. MEKANISME PENGELOLAAN PNBP SeluruhPNBP dikeloladalamsistemAPBN. (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997) PenerimaanKementerianNegara/Lembaga/ SatuanKerjaperangkatdaerahtidakbolehdigunakanlangsunguntukmembiayaipengeluaran. • (Pasal 16 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang Terutang. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997)

26. MEKANISME PENGELOLAAN PNBP • InstansiPemerintahwajibmenagihdanataumemungut PNBP yang terutangdanwajibmenyetorlangsungkeKas Negara • Seluruh PNBP dikeloladalamsistem APBN • Seluruh PNBP wajibdisetorlangsungsecepatnyakeKasNegara PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PNBP (PMK No.3 Thn 2013) PENYETORAN PNBP OLEH BENDAHARA PENERIMAAN • Penyetoran PNBP dilaksanakanolehBendaharaPenerimaansetiapakhirharikerjasaat PNBP diterima • Penyetoran PNBP dapatdilakukanpadaharikerjaberikutnyadalamkeadaan: • PNBP diterimapadaharilibur/yang diliburkan • Layanan Bank/Pospersepsi yang sekotadengantempat/kedudukanbendaharapenerimaantidaktersedia Penyetoran PNBP dapatdilakukansecaraberkala (minimal satu kali seminggu) berdasarkanpertimbangan: • Kondisigeografis; • Jaraktempuh; • Biayapenyetoranlebihbesardaripenerimaan.

27. MEKANISME PENGELOLAAN PNBP 1. Kepala satuan kerja dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyetoran secara berkala atas PNBP yang diterima kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal Perendaharaan disertasi dengan penjelasan perlunya penyetoran PNBP dilakukan secaraberkala Permohonan untuk malakukan penyetoran secara berkala (PMK No.3 Thn 2013) • 2. Permohonan paling sedikit dilengkapi dengan: • Alamat satuan kerja dan alamat bank prespsi/pos presepsi tempat penyetoran PNBP satker yang bersangkutan; • Penjelasan mengenai jarak tempuh, kondisi geografis, dan biaya yang dibutuhkan untuk penyetoran; • Data jumlah realisasi PNBP, tanggal penerimaan, dan tanggal penyetoran dalam tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya; dan • Usulan periode penyetoran PNBP secara berkala yang akan dilakukan oleh satuan kerja.

28. PELAPORAN PNBP Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang wajib menyampaikan laporan dan rencana realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1997) Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. • (Pasal5ayat (1) PP No. 1 Tahun2004)

29. MEKANISME PELAPORAN PNBP UPT/ SATKER DITJEN X UPT/ SATKER SEKJEN/ SESTAMA/ SEKUM MENTERIKEUANGAN UPT/ SATKER BADAN Y UPT/ SATKER • Laporanrealisasitriwulanan PNBP disampaikanolehSekjenataujabatansetingkatpada K/L yang bersangkutankepadaMenteriKeuangan • Laporanrealisasitriwulanan PNBP terdiridarilaporanrealisasipenerimaandanpenggunaandana PNBP UPT/ SATKER

30. SEKILAS PNBP BARANG MILIK NEGARA BARANG MILIK NEGARA (BMN) ADALAH SEMUA BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBN ATAU BERASAL DARI PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH Mekanisme Pengelolaan PNBP yang Berasal dari Penggunaan dan Pemanfaatan BMN PENGGUNAAN ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA BARANG DALAM MENGELOLA DAN MENATAUSAHAKAN BMN / BMD YANG SESUAI DENGAN TUPOKSI INSTANSI PEMANFAATAN ADALAH KEGIATAN PENDAYAGUNAAN BMN / BMD YANG TIDAK DIGUNAKAN SESUAI TUPOKSI INSTANSI DALAM BERBAGAI BENTUK PEMANFAATAN

31. SEKILAS PNBP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

32. TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (dalam milyar rupiah) 32

33. REALISASI PENERIMAAN PNBP PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (dalam milyar rupiah) 33

34. TerkaitPenyusunan Target danPagu PNBP TA 2015, dimohonuntukdisusunsecararasional danterukur

35. DIREKTORAT PNBP, DITJEN ANGGARAN, KEMENTERIAN KEUANGAN GED. SUTIKNO SLAMET LT. 16, JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA TELP: (021) 34357759, FAKS: (021) 3811379, SITUS: www.anggaran.depkeu.go.id