DEPARTEMEN HUKUM

1. DEPARTEMEN HUKUM CORPORATE SECRETARY PERUMNAS PembekalanCalonPegawaiPerumPerumnas 2012

2. STRUKTURORGANISASI SesuaidenganSusunanOrganisasidan Tata KerjaPerumPerumnas (SuratKeputusanDireksiNomor : DIRUT/036/KPTS/10/2013 tanggal 17 Januari 2013 TentangRevisiSuratKeputusanDireksiNomor : DIRUT/162/KPTS/10/2011 TentangPenyempurnaanSusunanOrganisasidan Tata Kerja Perusahaan Umum Pembangunan PerumahanNasional. DepartemenHukumLitigasidanDepartemen Legal AdministrasiberadadibawahSekretaris Perusahaan. Sekretaris PerusahaanmempunyaitugaskhususdanberadalangsungdibawahDirekturUtama, BaganOrganisasisebagaiberikut :

3. Tugas pokok departemen hukumlitigasi • Melaksanakan Pengembangan, Pengkajian, Perumusan dan Pemberian Rekomendasi Penyelesaian masalah Hukum baik melalui Mediasi (Non Litigasi) maupun Secara Litigasi di Pengadilan. • Memimpin pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitas dan koordinasi bantuan hukum dan pembinaan hubungan antar lembaga hukum yang diperlukan perusahaan. • Melaksanakan Evaluasi Standar Peraturan yang diperlukan. • Melaksanakan Sosialisasi Peraturan dan Pelatihan di Bidang Hukum. • Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, pengadministrasian data dan informasi mengenai peraturan dan hukum yang diperlukan perusahaan. • Membantu Sekretaris Perusahaan dalam penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran Departemen HukumLitigasi, yang merupakan bagian dari RKAP. • Mengelola sumber daya dan anggaran dilingkungan Departemen HukumLitigasi. • Melakukan penugasan, pengendalian, pembinaan, dan penilaian kerja kepada para staf dilingkungan Departemen HukumLitigasi. • Memimpin penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan informasi dalam lingkup Departemen HukumLitigasi. • Manager Departemen Hukum membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.

4. Tugas & pekerjaanlitigasi & Non litigasi • Melaksanakan pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah hukum baikpenyelesaian secara Non Litigasi (Negosiasi, Mediasi, Arbitrase) maupunsecaraLitigasi di Pengadilan. • MewakiliperusahaanuntukmemenuhipanggilanKepolisian, KejaksaanmaupunberperkaradiPengadilanterkaitadanyapermasalahanhukum (gugatan) daripihakluarkepadaperusahaan. • MewakiliperusahaanuntukmenghadapPejabat/Instansilainnyaterkaitadanyaundangan/rapat/koordinasi/keperluanlainnya yang berhubungandenganbidanghukum. • Menghadiriundangan/rapat yang diselenggarakanoleh internal Perusahaan terkaitpembahasanpermasalahanhukum yang dihadapiolehDivisi, Regional maupun Sub-sub divisilainnya. • Memimpin pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitas dan koordinasi bantuan hukum dan pembinaan hubungan antar lembaga hukum yang diperlukan perusahaan. • Menyusun usulan sasaran, rencana kerja dan anggaran yang merupakan bagian dari usulan rencana kerja dan anggaran Sekretaris Perusahaan serta pengendalian pelaksanaan kerja. • MelaksanakanBisnisProses, antara lain membuatIjinPrinsip & Surat Kuasa Direksi, melakukanevaluasibiayapenangananperkaradanmembuat SK Direksi kepada pihak-pihak pejabat dilingkungan Perum Perumnas berdasarkan permintaan Divisi, Regional, dan Sub-sub divisi lainnya sesuai dengan disposisi Direksi. • Melakukanevaluasi, monitoring danmembuatlaporanperkembanganperkara-perkaraperusahaan yang ditanganioleh Lawyer/KuasaHukumeksternalkepadaSekretaris Perusahaan. • Melakukan monitoring danpengendalianpenggunaananggarabiayahukumdalamrangkapenangananperkarauntukseluruh Regional. • Melakukanpengelolaan data dan informasi dalam lingkup Departemen HukumLitigasi.

5. Litigasi & Non litigasi • Litigasi adalah suatu masalah yang telah masuk ranah peradilan, artinya telah terjadi gugatan di Pengadilan. Sedangkan Non Litigasi adalah permasalahan yang masih dapat ditangani secara kekeluargaan atau mediasi oleh para pihak, tidak melalui badan peradilan. • Litigasi mempunyai tugas yaitu penyelesaian masalah/kasus hukum keperumnasan baik yang ditangani sendiri maupun melalui konsultan hukum.

6. ProsespelaksanaanpekerjaanLitigasi & non litigasi • Indikasi masalah dari : Direksi, Regional, Divisi Lain, Cabang, Eksternal. • Disposisi Direksi terhadap surat dari :Internal, Eksternal. • Klaim dari pihak eksternal dan internal. • Indentifikasi masalah/analisa. • Usulan alternatif penyelesaian masalah : Mediasi ataumelalui Arbitrase Nasional / Proses hukum melalui pengadilan.

7. ProsespelaksanaanpekerjaanLitigasi & non litigasi • Proses Usulan Biaya : • Ijin prinsip menggunakan konsultan hukum dan rencana RAB. • Regional mengajukan biaya untuk penyelesaian hukum ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan Hukum dengan ditembuskan kepada Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, GMD. Keuangandan MD. Hukum • Sekretaris Perusahaan bersamasama MD. Hukum mengevaluasi biaya yang diajukan Regional. • Direksi melalui Sekretaris Perusahaan dan MD. Hukummenerbitkan Surat Kuasa kepada Regional untuk menunjuk konsultan hukum. • Setelah dievaluasi biaya diajukan ke GMD. Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama (usulan PPRA). • Persetujuan anggaran terbit dari GMD. Keuangan. • Regional mengusulkan konsultan hukum. • Sekretaris Perusahaan bersamasama MD. Hukummembuat SK. Direksi untuk pengeluaran biaya hukum. • Transfer dana biaya hukum ke Regional.

8. PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

9. Legal administrasi • Legal Administrasi adalah proses persiapan dokumen legal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dengan mitra guna melindungi kepentingan perusahaan yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada di Perumnas. Yang dimaksud perjanjian dalam hal ini adalah suatu perbuatan/tindakan hukumperusahaan mengikatkan diri terhadap pihak lain (mitra) mengenai hal tertentu (kerjasama usaha, pinjam meminjam, sewa, dll) yang dibuat secara tertulis.

10. Tugas pokok departemen legal administrasi • Membantu / Memberikan Rekomendasi / Opini Hukum kepada Divisi Lain dalam melaksanakan pembuatan Kontrak/Perjanjian. • Membantu Sekretaris Perusahaan dalam penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran Departemen Legal Administrasi, yang merupakan bagian dari RKAP. • Mengelola sumber daya dan anggaran dilingkungan Departemen Legal Administrasi. • Melakukan penugasan, pengendalian, pembinaan, dan penilaian kerja kepada para staf dilingkungan Departemen Legal Administrasi. • Manager Departemen Legal Administrasimembantu pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.

11. Tugas & pekerjaan legal administrasi • Bekerja sama dengan divisi Pengembangan Usaha dan divisi lain untuk memproses perjanjian/perikatan yang menyangkut :Kontrak, KSU, Sewa menyewa, Perjanjian lainnya, SK. Direksi. • Membuat Surat Kuasa Direksi kepada pihak-pihak pejabat dilingkungan Perum Perumnas berdasarkan permintaan divisi, Regional, dan sub-sub divisi lainnya sesuai dengan disposisi Direksi. • Memberikan asistensi terhadap konsep-konsep Surat Keputusan, Kontrak, Perjanjian, dan produk-produk hukum lainnya yang menyangkut keperumnasan. • Bekerja sama dengan Notaris dalam hal pembuatan perjanjian notaril, dan Akte Notaril lainnya. • Bekerja sama dengan konsultan legal yang ditunjuk dalam pelaksanaan pekerjaan legal administrasi yang dianggap perlu ditangani oleh konsultan.

12. aspekhukumkeperumnasan yang perludiperhatikan

13. Upaya-upayameminimalisirtimbulnyapermasalahanhukum • Membuat SOP sesuaidenganbidangusahanya. • Melaksanakantertibadministrasidenganmenginventarisirdokumen-dokumenkeperumnasan, salingmendukungantarbidang yang terkait. • Menginventarisirkelengkapandokumen-dokumenhukum • Memberikan bantuan legal baik terhadap Litigasi maupun Legal Administrasi pada seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan Perumnas. • Memberikan saran dalam hal pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. • Melaksanakan sosialisasi hukum keperumnasan kepada seluruh organ-organ perusahaan.

14. SEKIAN & TERIMAKASIH