10 likes | 296 Views
Buku Pedoman Akademik Fakultas Hukum UII. Tahun 2010-2011. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia perlu merekonstruksi segala aktifitasnya agar kehadirannya dalam rangka aktualisasi Visi dan Misi Universitas Islam Indonesia menjadi lebih bermakna.
E N D
Buku Pedoman Akademik Fakultas Hukum UII Tahun 2010-2011 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia perlu merekonstruksi segala aktifitasnya agar kehadirannya dalam rangka aktualisasi Visi dan Misi Universitas Islam Indonesia menjadi lebih bermakna. Berdasarkan identitas Misi, Visi, Kebijakan dan Sasaran Mutu, tujuan pendidikan, pasaran kerja dan kebutuhan masyarakat, program pendidikan tinggi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menetapkan tema “PENDIDIKAN HUKUM YANG BERWAWASAN SYARIAT ISLAM” sebagai Pola Ilmiah Pokoknya. Pola Ilmiah Pokok tersebut berfungsi sebagai norma dasar akademis yang memberi arah seluruh aktivitas di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dinyatakan di dalam keseluruhan kurikulum, silabus dan kegiatan akademik penunjangnya. C. PERKEMBANGAN STATUS Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, Fakultas Hukum UII pertama kali memperoleh Status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 24/B/Swt/P/1962. Dengan ketekunan dan perjuangan Muljadi Djojomartono, Prof. Dr. Thojib Hadiwidjojo, Drs. Safaat, dan pihak-pihak lainnya, pada tanggal 24 Nopember 1962, Menteri PTIP memberikan status Diakui untuk Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi untuk ijazah Sarjana Muda dan Sarjana melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No, 151 tahun 1962. Dalam perkembangan selanjutnya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memperoleh Status Disamakan dengan Fakultas Hukum Negeri untuk ijazah Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap, dengan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 36 tahun 1966 pada tanggal 18 Pebruari 1966. Status disamakan itu diberikan untuk semua jurusan yang ada di Fakultas Hukum UII, yaitu Jurusan Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara. Jurusan Hukum Perdata terdiri dari 4 (empat) program studi (PS), yaitu PS Hukum Perdata Barat, PS Hukum Dagang, PS Hukum Perdata Adat dan PS Hukum Perdata Islam. Jurusan Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara masing-masing hanya memiliki satu program studi yaitu Program Studi Hukum Pidana dan Program Studi Hukum Tata Negara. Kemudian pada perkembangan berikutnya, Fakultas Hukum UII secara berkesinambungan terus menerus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, serta mengadakan perencanaan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga sampai sekarang Fakultas Hukum UII tetap mendapat penilaian yang baik dan berhasil mempertahankan Status Disamakan. 28 Bab 1. Profil