Pertemuan 13 Kebijaksanaan Makro ekonomi Indonesia dan Deregulasi

1. Pertemuan 13Kebijaksanaan Makro ekonomi Indonesia dan Deregulasi Matakuliah : EK 432/Perekonomian Indonesia Tahun : 2005 Versi : Revisi 1

2. Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • Mahasiswa dapat menjelaskan kebijaksanaan ekonomi makro Indonesia dan deregulasi sektor moneter dan rii • Mahasiswa mampu menunjukkan penerapan kebijaksanaan makro dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia • Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi Indonesia dan melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut

3. Outline Materi • Aplikasi kebijaksanaan makro • Deregulasi sektor moneter • Deregulasi sektor riil • Review

4. Aplikasi kebijaksanaan makro KEBIJAKSANAAN MONETER • Merupakan langkah-langkah pemerintah/Bank Sentral untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk merubah pengeluaran agregat. • Contoh : • Pada saat tingkat bunga tinggi  Investasi rendah  PDB rendah  pengangguran tinggi • Sehingga bila dikehendaki tingkat pengengguran yang rendah, maka tingkat bunga dibuat rendah sehingga investasi meningkat  banyak menyerap tenaga kerja. • Sedangkan untuk meredam tingkat inflasi yang tinggi dapat dilakukan dengan mempertinggi tingkat bunga

5. KEBIJAKSANAAN FISKAL Merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Contoh : Apabila pajak pendapatan dikurangi  daya beli masyarakat meningkat  pengeluaran agregat (C ) meningkat  kegiatan produksi meningkat  pengangguran menurun.

6. APLIKASI KEBIJAKSANAAN MONETER KEBIJAKSANAAN UANG KETAT • Salah satu faktor pemberlakuan uang ketat adalah inflasi tinggi • Dengan pemberlakuan uang ketat ( suku bunga tinggi)  dana masyarakat banyak yang terserap ke Bank Umum, karena masyarakat lebih tertarik menabung  Konsumsi ( C) menurun  terjadi penurunan harga. • Pemberlakuan kebijaksanaan ini melalui : • Suku Bunga Tinggi • Kebijaksanaan kredit selektif

7. Dampak Positif : • Inflasi Menurun • ICOR meningkat Icor merupakan hubungan antara peningkatan stok modal dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan Out Put. I/PDB x 100% ICOR = ---------------------- ^ PDB (%) Negatif : • Swasta mencari kredit dari luar negeri • Dalam jangka panjang investasi menurun

8. PEMBERLAKUAN SUKU BUNGA RENDAH Positif : • Memacu sektor riil, sehingga mempengaruhi peningkatan produksi dan peningkatan penggunaan tenaga kerja Negatif : • Pemilik modal melarikan modalnya keluar negeri karena tergiur suku bunga tinggi

9. DEREGULASI SEKTOR MONETER (contoh kasus di Indonesia) • Setelah perolehan pemerintah dari sektor migas menurun dan peningkatan beban hutang luar negeri, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan yang bertujuan untuk penyelamatan perekonomian Indonesia. • Kebijaksanaan tersebut antara lain : Paket Oktober (Pakto 27) dan paket desember (Pakdes 20), yang bertujuan antara lain :

10. Meningkatkan Mobilisasi Tabungan Nasional • Meningkatkan tabungan nasional dalam bentuk rupiah dan valuta asing. • Tabungan nasional terdiri dari tiga komponen: • Tabungan Pemerintah Merupakan selisih dari jumlah penerimaan-nya dengan pengeluarannya. • Tabungan dunia usaha (Swasta) Merupakan bagian dari laba yang diinvestasikan kembali • Tabungan masyarakat • Meningkatkan efisiensi Lembaga Keuangan • Melakukan restrukturisasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing. • Merasionalisasikan alokasi sumber ekonomi

11. Restrukturisasi industri perbangkan melalui Pakto 27 dilakukan antara lain melalui : mengundang partisipasi bank swasta dan asing, meningkatkan jumlah bank dan persaingannya serta internasionalisasi pasar uang dan modal. • Dampak Pakto 27 dan Pakdes 20 : • Tambahan jumlah kantor cabang bank, melalui : PAKTO 27 • Membuka bank baru • Membuka kantor cabang pembantu bank asing • Diperkenankannya dana-dana BUMN/BUMD non lembaga keuangan dikelola secara profesional. • PAKDES 20 • Membuka izin pendirian Lembaga Keuangan Bukan Bank • Memperbolehkan pemodal asing menanamkan modal secara patungan dengan perusahaan nasional

12. Posisi Bank Pemerintah • Pangsa pasar bank negara untuk kredit program dan kredit yang dijamin tidak terganggu. • Kredit program yang dikelola bank negara banyak yang macet karena sistem seleksi yang kurang baik. • Persaingan Pangsa pasar • BUMN/BUMD non lembaga keuangan menempatkan maksimal 50% dananya kepada bank non pemerintah (pada satu bank swasta < 20%) • BUMN/BUMD akan memperoleh fasilitas kredit dan bank-bank non pemerintah

13. Tindak Lanjut dalam rangka pengamanan Pakto 27 • Menjaga Ketertiban dan Efesiensi Pasar • Sejak deregulasi digulir (1983) diarahkan menuju ke mekanisme Pasar  Dimana pemerintah berperan sebagai regulator mekanisme pasar • Sebagai regulator pemerintah menjamin bahwa semua pelaku pasar bertindak sesuai norma-norma • Persaingan sehat akan tercipta apabila informasi pasar tersebar luas pada seluruh peserta pasar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. • Di Negara berkembang seperti Indonesia, nilai serta tingkah laku pelaku ekonomi bersifat tradisional, tidak serasional negara maju, sehingga perlu campur tangan pemerintah.

14. 2. Koordinasi dan Konsistensi Kebijaksanaan • Restrukturisasi perekonomian memerlukan adanya konsistensi antara kebijaksanaan sektor riil dengan kebijaksanaan sektor finansial. 3. Lembaga Keuangan Bagi Rakyat Kecil • Pembangunan lembaga keuangan bagi rakyat kecil perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pemerataan pembangunan nasional • Selain BRI, BPD dapat diikut sertakan dalam pembangunan lembaga keuangan bagi rakyat kecil dengan pelatihan, bantuan modal serta bantuan likuidasi

15. DEREGULASI SEKTOR RIIL • Deregulasi diberlakukan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi biaya tinggi yang diakibatkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lalu. • Deregulasi merupakan pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan usaha. • Pada umumnya ada 4 alasan dilakukannya deregulasi :

16. Karena kesulitan anggaran yang ditandai oleh defisit anggaran negara yang semakin besar. • Karena alasan ideologi, yaitu mengurangi peran pemerintah yang berlebihan dalam masyarakat. • Karena alasan komersial, agar lebih banyak kegiatan ekonomi diserahkan kepada sektor swasta • Karena alasan populis, dimana masyarakat diberikan kebebasan yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri.

17. Deregulasi Sektor Riil disebabkan oleh karena kebijaksanaan industrialisasi yang sifatnya pengganti barang-barang impor yang ternyata berdampak pada ekonomi biaya tinggi. • Industrialisasi pengganti barang impor kenyataannya merupakan proses Assembling (90%), hal ini akan membawa dampak negatif bagi kondisi makro ekonomi Indonesia, karena : • Proses produksi riil dilaksanakan diluar negeri, sehingga kontribusi terhadap GDP sangat rendah. • Contoh : Pada Repelita II pertumbuhan sektor Industri mencapai 12 – 13%, tetaapi kontribusinya terhadap GDP hanya 0,7 %. • Devisa akan tersedot keluar, karena mengimpor barang-barang yang nota bene 90% assembling. • Tidak menggunakan faktor-faktor produksi Indonesia.

18. DEREGULASI OTOMOTIF • Tujuan jangka panjang adalah untuk membangun industri otomotif di Indonesia dengan memperbaiki struktur pasar dan pengembangan industri otomotif itu sendiri. • Dilema pada deregulasi otomotif : • Struktur Pasarnya Oligopoli Dalam struktur pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan baru yang ingin masuk/bersaing secara sehat akan kesulitan masuk kedalam pasar, karena : • Skala ekonomis yang dinikmati oleh perusahaan yang telah ada (lama) • Perusahaan lama, biaya produksi per unit akan menjadi lebih rendah apabila jumlah produksi per unitnyaa lebih tinggi.

19. Keistimewaan hasil produksi. • Produk perusahaan lama sudah dikenal masyarakat yang mempunyai tingkat kepercayaan dan penghargaan yang tinggi dari konsumen. • Perusahaan oligopoli (lama) memproduksi berbagai barang yang sejenis. • Kran import mobil dibuka sehingga terjadi persaingan yang baik  harga mobil “ bisa” lebih murah  banyak mobil yang dapat dibeli konsumen, sementara infrastruktur tidak mendukung  mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan dan polusi. • Harga mobil tidak dapat turun banyak meskipun tarif impor telah dikurangi.