1 / 72

I. Persiapan Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN POLA BINDALMIN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA ATAU PENGADILAN AGAMA Oleh ; Ruslan H.R. I. Persiapan Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan. Dasar Pelaksanaan a. Tupoksi PTA/PA ……… b. Program Kerja PTA/PA ……. c. Pengawasan Fungsional

zea
Download Presentation

I. Persiapan Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN POLA BINDALMIN OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA ATAU PENGADILAN AGAMA Oleh ; Ruslan H.R.

  2. I. Persiapan Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan • Dasar Pelaksanaan a. Tupoksi PTA/PA ……… b. Program Kerja PTA/PA ……. c. Pengawasan Fungsional d. Pengawasan Melekat

  3. 2. Sumber Dana a. DIPA PTA/PA Tahun …….. b. Swadaya (bila dianggap perlu) 3. Kebijakan Pimpinan a. KPTA /Wkl KPTA atau KPA/Wkl KPA mengeluarkan kebijakan dalam rangka pembinaan & pengawasan terhadap PA…. sewilayah PTA …………. b. Pansek & jajarannya mengadakan rapat

  4. 4. Rapat Pansek & jajarannya mempersiap kan segala sesuatunya yg berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan 5. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sbb ; a. Jumlah dana dalam DIPA tahun ybs b. Menyusun Tim, yg disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana (DIPA atau Swadaya)

  5. c. Membuat SK, yg terdiri dari ; ketua tim, sekretaris tim dan beberapa anggota tim d. Menyusun jadwal pelaksanaan pembina an dan pengawasan e. Menyusun draft dan petunjuk teknis pem binaan dan pengawasan f. Membuat surat tugas dari KPTA

  6. II. Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan • Untuk efektifnya pembinaan dan pengawasan ada tiga hal pokok, yang harus diperhatikan, yaitu ; a. Tepat sistem, meliputi ; 1) Perencanaan > Persiapan yang matang, persa maan persepsi, waktu yg tepat, dan tersedia dana dan instrumen2 formulir yg diperlukan 2) Pelaksanaan > Mekanisme dan pengorganisa sian serta pembagian tugas yang jelas/tegas 3) Out put > Hasil yg ingin dicapai, bagaima na bentuk pelaporannya dan apa saja yg akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pembinaan dan pengawasan ini.

  7. b) Tepat persepsi antara lain ; > Materi pembinaan dan pengawasan > Susunan Tim, disesuaikan SDM yang tersedia (Hakim dan petugas lainnya) > Pembagian tugas/ kerja antara ketua, sekretaris dan anggota tim > Bobot kerja harus sesuai dgn alokasi waktu c) Tepat kerja, artinya ; > Pekerjaan adalah tanggung jawab bersama > Pekerjaan harus tuntas/selesai .

  8. Hal-hal lain Tim Pengawas tiba di PA masing-masing paling lambat Pukul 07.30 Waktu setempat • Tim mulai bekerja melakukan pembinaan dan pengawasan pada Pkl. 08.00 Waktu setempat • Tim bekerja sesuai dengan pembagian tugas • Tim mengakhiri tugas selama dlm pembinaan dan pengawasan Pkl. 16.00 Waktu setempat • Tim membuat laporan tertulis selambat-lambat nya tiga hari setelah jadwal pembinaan dan pengawasan.

  9. IV. Bidang Administrasi Perkara > Pembinaan dan Pengawasan, ada dua alternatif, Alternatif pertama ; 1.Ketua Tim bertindak sebagai koordinator dgn tugas pokok ; a. Mengkoordinir kegiatan pembinaan dan pengawasan b. Meminta kepada KPA/Pansek, hasil pembina an dan pengawasan tahun lalu, sebagai tolok ukur pelaksanaan pembinaan & pengawas an tahun ini.

  10. c. Menutup buku kas d. Memeriksa arsip perkara> Menyesuaikan kebutuhan kerjasama Tim e. Menyimak penerapan hukum acara perdata dan hukum materiil f. Meneliti format BAP dan Putusan g. Meneliti penggunaan bahasa Indonesia sesuai EYD 2. Sekretaris Tim, mencatat temuan2 dan membuat laporan tertulis berdasarkan LTP

  11. 3. Hakim Pengawas 1, memeriksa ; Pola Register Perkara > 15 atau 16 buku 4. Hakim Pengawas 2, memeriksa ; Pola Keuangan Perkara > 2 atau 3 buku 5. Hakim Pengawas 3, memeriksa ; Pola Pelaporan Perkara > bulanan, tri wulan, enam bulanan dan tahunan > Setiap anggota Tim mencatat temuan pada lembaran LTP

  12. Alternatif kedua ; 1. Ketua Tim bertindak sebagai koordinator, sekaligus dgn tugas pokok sama dengan tugas anggota Tim lainnya 2. Sekretaris Tim mencatat semua temuan dan membuat laporan tertulis 3. Hakim Pengawas 1, 2 dan 3 memiliki tugas yg sama, meliputi ; Pola Register Perkara, keuangan perkara, laporan perkara dan arsip Perkara serta penerapan Hukum Acara Perdata dan hukum materiil serta peng-gunaan format BAP dan putusan bahasa Indonesia sesuai kaidah EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) 4. Masing-masing hakim pengawas didampingi oleh petugas pendamping.

  13. Bobot kerja harus disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia • Bila waktu yg disediakan dua hari ; > Dua hari untuk pembinaan dan penga wasan bidang administrasi perkara a. Hari pertama, memeriksa; 5 Pola Adm. b. Hari kedua, memeriksa dan menganalisis teknis justisial, format BAP dan putusan, penggunaan bahasa sesuai EYD serta minutasi perkara.

  14. V. Langkah2 Pengawasan > Langkah 1; Menemui KPA/Wkl.KPA/Pansek dgn memper lihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan > Mohon izin kepada pimpinan PA untuk menin njau dan melihat ruangan petugas; meja 1, meja 2,dan meja 3, serta brankas tempat penyimpanan uang perkara > Langkah 2 ; Minta kunci brankas kepada kasir

  15. > Langkah 3 ; Minta kpd KPA/Wkl.KPA/Pansek, agar kasir mohon diizinkan untuk mendampingi Tim Pengawas selama dlm pemeriksaan isi Kas/ brankas. > Langkah 4 ; Teliti dokumen2/brg2/jumlah dan jenisnya uang yg ada di dalam brankas tersebut • Khusus keuangan perkara, hubungkan dengan Laporan Keuangan Perkara (LI-PA 7) > Perhatikan saldo akhir dalam kolom 4.

  16. > Langkah 5 ; > Perhatikan mekanisme kerja Meja 1, Meja 2 dan Meja 3. Petugas Meja 1, adalah bagian dari kelompok kerja, yang bertugas ; a. Menerima gugatan/permohonan, verzet, derden verzet, banding, kasasi, PK,dan eksekusi b. Memberi penjelasan hukum, berkenaan dgn pengajuan perkara. > Hindari penjelasan yg berlebihan yg bisa me nimbulkan peluang dan dugaan KKN

  17. > Langkah 6 ; Minta kpd panitera SK Radius KPA c. > Sebagai dasar hukum penaksiran biaya per kara, biaya CB, biaya pemeriksaan setempat , banding, kasasi, PK, dan biaya eksekusi • Apakah biaya perkara telah sesuai dengan SK. Ketua PA > Perhatikan konsideran SK Radius tersebut > Perhatikan kelayakan dan kepatutan keputus an tentang biaya perkara tersebut.

  18. > Langkah 7 ; • Perhatikan jumlah biaya perkara dalam SKUM • Cocokkan jumlahnya ke dalam buku jurnal keuangan perkara KI-PA I/G/P utk tingkat perta ma, KI-PA 2 utk banding, KI-PA 3 utk kasasi, KI-PA 4 utk PK, dan KI-PA 5 utk Eksekusi > Cocokkan lagi ke dalam KI-PA 6, Buku Induk Keuangan Perkara .

  19. > Langkah 8 ; > Ambil sampling berkas perkara, minimal tiga berkas dan maksimal 12 berkas perkara dengan cara ; a. Bila mengambil sampling 3 berkas perkara maka ambillah secara acak, yaitu ; > Satu berkas utk bulan Desember akhir thn > Satu berkas utk awal tahun (bln Januari) > Satu berkas utk pertengahan tahun (bln Juni) tahun ybs

  20. b. Bila mengambil 12 berkas perkara ; ambil se cara acak satu berkas setiap bulannya mulai dari bulan Desember tahun sebelumnya sampai bulan Desember tahun yang bersangkutan. c. Bisa juga, diambil berkas terhadap ; > Perkara yang ada laporan/ pengaduan > Perkara yang ditemukan beberapa kesalahan hukum acara dan administrasi perkara. > Catatan ; Berkas yg diambil, bulan Desember ke bulan Desember, karena akan dicocokan saldo akhir dari Buku KI-PA 6.

  21. Langkah 9 ; Berkas perkara tsb, diletakkan di atas meja yg agak lebar/luas dan masing2 hakim pengawas mengambil berkas sesuai pembagian tugas yang ada > Langkah 10, letakkan pula ; 1. Buku Register Induk Perkara G/P 2. Buku Jurnal Keuangan Perkara 3. Buku Bantu/Buku kendali keuangan 4. Buku Induk Keuangan Perkara 5. Buku Pengembalian Sisa Panjar.

  22. Langkah 11 ; Buka dan baca bundel A • Lihat susunan surat2 di dalam Bundel A secara kronologis, mulai dari ; 1. Surat Gugatan/Permohonan 2. PMH (Penetapan Majelis Hakim) 3. Penunjukan Panitera Pengganti 4. PHS (Penetapan Hari Sidang) • Catatan ; Perhatikan ketentuan/hukum acara atas poin 1 s.d poin 4.

  23. 5. PGL 1 dan PGL 2 6. Berita Acara Persidangan (Jawaban/Replik/Duplik/Kesimpulan) 7. Surat Kuasa Khusus (bila ada) 8. Pelaksanaan Mediasi 9. Laporan Mediasi 10. Klasifikasi hasil mediasi > Catatan ; Perhatikan ketentuan/hukum acara atas poin 5 s.d poin 10.

  24. 11. Penetapan Sita Jaminan (bila ada) 12. Berita Acara Sita Jaminan 13. Pembuktian 14. Berita Acara Pemeriksaan Setempat 15. Putusan 16. Pemberitahuan Isi Putusan > Catatan ; Perhatikan ketentuan/hukum acara atas poin 11 s.d poin 16.

  25. > Langkah 12 ; Perhatikan nomor dan tgl registrasi surat gugatan/permohonan(lihat stempel registrasi PA) ybs. • Tgl dalam registrasi surat gugatan harus cocok dgn ; tgl, bln dan thn dlm kolom 5 Buku Register gugatan/permohonan > Pd stempel registrasi sebaiknya diparaf oleh petugas meja 2, sebgi tanda bahwa telah terdaftar perkara /lunas di PA.

  26. > Langkah 13 ; Hubungkan dgn tgl SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) tgl, bulan dan tahun pembayaran • Harus cocok/sama dgn ; tgl, bulan dan tahun registrasi perkara • Yang menandatangani SKUM adalah kasir • Lembaran III SKUM hrs terlampir dalam berkas perkara

  27. > Hubungkan pula dgn bukti pembayaran dari Bank yg ditunjuk oleh PA • Langkah 14 > Hubungkan pula SKUM dengan buku jurnal keuangan perkara, harus persis sama dengan ; tgl, bulan dan tahun pendaftaran perkara (KI-PA I) • Teliti Buku Jurnal Keuangan Perkara (KI-PA 1) sebagai berikut ; 1. Harus rapi dan indah (tidak kusut) 2. Bentuk tulisan dan warna tinta harus sama

  28. 3. Pada halaman depan tercantum kalimat jumlah lembaran, halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh KPA, sedangkan halaman kedua dst …., diparaf 4. Setiap halaman, harus diteliti apakah KPA sudah bertanda tangan atau memaraf 5. Format jurnal, meliputi ; nomor perkara, nama para pihak, nomor urut, tgl uraian penerimaan & pengeluaran uang perkara.

  29. 6. Isi jurnal, tanggal harus berurut dari no 1 ; biaya pendaftaran, biaya PGl 1, biaya PGL 2, biaya redaksi dan biaya meterai 7. Bila perkara sudah putus, maka jurnal tsb harus ditutup dan diberi garis panjang yg mendatar 8. Dalam penutupan jurnal harus tergambar jumlah saldo, termasuk saldo nihil 9. Penulisan angka tidak boleh ada coretan.

  30. Langkah 15 ; • Hubungkan lagi dengan Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA 6) • Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA 6) harus ; 1. Rapi dan indah (tidak kusut) 2. Bentuk tulisan & warna tinta hrs sama • 3. Pada halaman depan tercantum kalimat jum lah lembaran, halaman pertama & terakhir ditan datangani, sedangkan halamankedua dst …., diparaf oleh KPA.

  31. 4. Setiap halaman, harus diteliti apakah KPA sudah bertanda tangan atau memaraf 7. Isi Buku KI-PA 6, meliputi jumlah pemasu kan dan jumlah pengeluaran uang sesuai jenis kegiatan 8. Nilai uang yang dipindahkan dari halaman sebelumnya ke halaman berikutnya harus persis sama jumlahnya 9. Penulisan angka tidak boleh ada coretan.

  32. Semua kegiatan keuangan dalam KI-PA 6 dicatat sesuai tgl masuk dan keluarnya uang, secara berurut dan harus sama dgn tanggal kegiatan dlm jurnal keuangan perkara (KI-PA1) • Perhatikan ; • Kolom 10 dan 11 KI-PA 6 Hubungkan dgn Jurnal Keuangan Perkara KI-PA I terkadang tercatat dlm KI-PA 1, tetapi tdk dicatat dlm KI-PA 6 atau sebaliknya, muncul angka dalam KI-PA 6 tetapi tidak ada dalam KI-PA 1.

  33. Laporan Bulanan • Laporan Keadaan Perkara ( LI-PA 1) • Laporan Keuangan Perkara ( LI-PA 7 ) • Laporan Jenis Perkara ( LI-PA 8 ) • Laporan Perkara PP No. 10 Thn 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 • Laporan Faktor2 Penyebab Terjadinya Perceraian ( B.4/RK.5 ) • Laporan Perkara Prodeo

  34. 1. Laporan Keadaan Perkara (LI-PA1) Perhatikan ; a. Kolom 1 nomor urut b. Kolom 2 (nomor perkara) ; Harus ditulis secara berurut menurut bulan dan tahun ybs c. Kolom 3 (nama hakim/majelis); Ketua Majelis hrs hakim senior. Hakim yunior tdk boleh memimpin yang senior d. Kolom 4 (tgl penerimaan) ; Harus berurut tgl, bulan dan tahun

  35. e. >Kolom 5 (Tgl Penunjukan Majelis Hakim); > Harus berurut tanggal, bulan dan tahun. > Tanggal penulisannya lbh dibelakang dari pada tanggal kolom 4 f. > Kolom 6 (Tgl dimulainya sidang) ; > Penulisannya lebih dibelakang dp tgl kolom 5. > Diisi sesuai tgl PHS, bila sidang pertama > “Kosong tulisan ” bila sdh sidang kedua dst….

  36. g. >Kolom 7 (putusan); > Bila kosong, berarti perkara blm diputus > Bila terisi, berarti perkara sudah putus > Bila kosong pada kolom 7, harus terisi pada kolom 9 > Bila terisi pada kolom 7, harus kosong pada kolom 9

  37. >Kolom 8 (belum dibagi); > Bila kosong berarti perkara sdh dibagi kepada Majelis Hakim > Bila terisi, berarti perkara belum dibagi kepada Majelis Hakim > Bila ada perkara yg belum dibagi, tanya kan apa masalahnya, sehingga blm dibagi.

  38. i. > Kolom 9 (belum diputus) ; > Bila kosong, berarti perkara sdh diputus > Bila terisi, berarti perkara belum diputus > Bila terisi pada kolom 9, maka hrs pula kosong pada kolom 7 dan kolom 8 j. > Kolom 10 (belum diminutir) ; > Bila kosong, berarti perkara pd kolom 9 sdh diminutasi > Bila terisi, berarti kosong pada kolom 9 > Uji Petik > ambil 3 berkas perkara utk diteliti

  39. 2. Laporan Keuangan Perkara (LI-PA 7) Perhatikan muatan kolom 2 sbb ; • Sisa awal > hitung jumlah angka penerimaan pada kolom 3 • Penerimaan bulan ini > hitung jumlah angka pada kolom 3 • Biaya Administrasi Perkara > hitung jumlah angka pengeluaran pada kolom 4 • Biaya panggilan > hitung jumlah angka pengeluaran pada kolom 4

  40. d. Biaya Sita > hitung jumlah angka penge luaran pada kolom 4 e. Biaya Pemeriksaan Setempat > hitung jumlah angka pengeluaran pada kolom 4 f. Biaya Pemberitahuan > hitung jumlah angka pengeluaran pada kolom 4 g. Biaya HHK > hitung jumlah angka pengeluaran pada kolom 4

  41. h. Biaya redaksi > hitung jumlah angka pengeluaran pada kolom 4 • Biaya meterai > hitung jumlah angka pengeluaran pada kolom 4 j. Pengembalian sisa panjar > hitung jumlah angka pada kolom 4 • Poin c,d,e,f,g,h,i dan j > hubungkan lagi dgn Jurnal Keuangan Perkara (KI-PA1)

  42. Hitung Saldo yg hrs tercatat pd kolom 4 • Jumlah penerimaan pada kolom 3 dan jumlah pengeluaran pada kolom 4, harus sama/seimbang. • Tgl pembuatan laporan LI-PA 7, dibuat pada akhir bulan ybs • Yang membuat laporan LI-PA 7 adalah Panitera dan diketahui oleh KPA.

  43. 3. Laporan Jenis Perkara( LI- PA 8 ) • Teliti angka pd kolom 3 (sisa bulan lalu) dgn angka pd kolom 4 (diterima bln ini) • Angka pd kolom 3 ditambah dgn angka pd kolom 4 = Jumlah angka pd kolom 5 • Perhatikan kolom 6 (Perkara yg dicabut) • Periksa secara seksama, produk putusn atas pencabutan tsb. • Hubungkan putusan pencabutan dengan laporan LI-PA 1

  44. d. Teliti angka2 pd kolom 7 (dikabulkan), angka pd kolom 8 (ditolak), angka pada kolom 9 (Tdk diterima), angka pd kolom 10 (digugurkan), dan angka pada kolom 11 (dicoret dari Register) e. Jumlah angka pd kolom 7, 8, 9, 10 dan 11, = Jumlah angka pada kolom 12 f. Jumlah angka pd kolom 5 dikurangi jumlah angka pada kolom 12 = Jumlah angka pada kolom 13.

  45. g.Perhatikan kolom 14 ; hubungkan dgn Register Permohonan Banding. Bila ter catat dlm Register banding, maka hrs ter catat angka dlm kolom 14 h. Perhatikan kolom 15 ; hubungkan dengan Register Permohonan Kasasi.Bila tercatat dalm Register kasasi, maka harus tercatat angka dalam kolom 15

  46. .Perhatikan kolom 16 ; hubungkan dgn Register Permohonan PK.Bila tercatat dalam Register PK, maka harus tercatat angka dalam kolom 16. • Perhatikan tanggal pembuatan Laporan Jenis Perkara (LI-PA 8), harus sesuai tanggal akhir bulan ybs. j. Perhatikan kolom 17 ; tentang keterangan.

  47. 4. Laporan Perkara PP No. 10 Thn 1983 jo PP No.45 Thn 1990 • Laporan PP 10 Thn 1983, dibuat oleh Panitera & diketahui oleh KPA setiap tanggal akhir bulan ybs • Perhatikan jenis perkara yang terkait dgn PP 10 Thn 1983 (lihat kolom 3 s.d 9) • Perhatikan yg mendapat izin PP 10 • Perhatikan yg tdk mendapat izin PP 10, apakah telah melewati waktu 6 bulan > Hubungkan dgn srt gugatan/permohonan.

  48. 5. Laporan Faktor2 Penyebab Terjadinya Perceraian • Laporan ini, dibuat oleh Panitera dan di ketahui oleh KPA setiap tanggal akhir bulan ybs • Perhatikan faktor2 penyebab terjadinya perceraian (lihat kolom 3 s.d 16) • Cocokkan dengan jumlah pd kolom 18 • Dapat dihubungkan dgn Register Induk Perkara gugatan/permohonan > Teliti dlm berkas perkara ybs.

  49. 6. Laporan Perkara Prodeo/Biaya dari Negara • Laporan ini, dibuat oleh Panitera dan di ketahui oleh KPA setiap tanggal akhir bulan ybs b. Perhatikan kolom 2 s.d 7 c. Harus ditambah kolom 8, tgl dikabulkan d. Pada kolom 9, harus tercantum ; > DIPA PA Tahun berapa ? > Surat Keterangan Miskin dari Instansi apa ?

  50. Laporan Triwulan (4 bulanan) • Laporan Perkara yg dimohonkanBanding ( LI-PA 2 ) • Laporan Perkara yg dimohonkan Kasasi ( LI-PA 3 ) • Laporan Perkara yg dimohonkan PK ( LI-PA 4 ) • Laporan Perkara yg dimohonkan Eksekusi ( LI- PA 5 ) • Laporan Kegiatan Hakim ( LI-PA 6 ).

More Related