KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN

KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN RAKERKESNAS Jakarta, 22 Agustus 2005

PENGAWASAN DENGAN PENDEKATAN PEMBINAAN Peraturan Per-UU-an ttg Was Paradigma Was  Pembinaan Secara preventif dengan metoda pendampingan Itjen Depkes Efektifitas Pengawasan 3 Peran : Penjaga Konseling Katalisator Pengawasan menyeluruh : tdk ada kegiatan yang tak terawasi Intensif/berkelanjutan : tidak temporer/sporadis Pengawasan Langsung Pengawasan Tidak Langsung (Audit Buril)

INSPEKTORAT JENDERAL DEPKES RI KEDEPAN • ITJEN DEPKES DIHARAPKAN MAMPU MEMBERIKAN JAMINAN (QUALITY ASSURANCE) BAGI PENYAJIAN STATEMENT OF RESPONSIBILITY (SoR) YANG DISAMPAIKAN MENKES KEPADA PRESIDEN SETIAP TAHUN ANGGARAN.

INSPEKTORAT JENDERAL DEPKES RI KEDEPAN • BEKERJA SAMA/PENDAMPINGAN DENGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MAMPU & MEMEUHI SYARAT DALAM PEMBANGUNAN KAPASITAS/CAPASITY BUILDING • MENYUSUN PEDOMAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SISTEM AKUNTASI PEMERINTAH (SAP) YG DITETAPKAN OLEH KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (KSAP) • MELAKUKAN PENDAMPINGAN DALAM PENETAPAN KINERJA KESEHATAN DALAM RANGKA PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BUDGET) DI LINGKUNGAN DEPKES RI • PENYUSUNAN MODUL2 AUDIT (AUDIT KEUANGAN, AUDIT OPERASIONAL/PERFORMANCE AUDIT , AUDIT KHUSUS/FRAUD AUDITING)

KEBIJAKAN PENGAWASAN Permasalahan Program-Kegiatan Kebijakan Pengawasan Arah Kebijakan Sasaran Prioritas Kebijakan

TERIMA KASIH

PERMASALAHAN • Keluhan aparat pemerintah yang diperiksa (auditan) secara berulang-ulang, menimbulkan persepsi bahwa kegiatan pengawasan terlalu berlebihan; • Kegiatan pengawasan menjadi tidak efektif karena KKN justru berkembang walaupun pengawasan dan audit dilaksanakan secara berlapis-lapis dan bertubi-tubi; • Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dilakukan secara tidak efisien dalam penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya biaya pengawasan, maka efektifitas pengawasan menjadi tidak memadai; • Adanya temuan hasil audit yang sama namun adakalanya rekomendasi yang diberikan berbeda sehingga membingungkan tindak lanjut penyelesaian.

ARAH KEBIJAKAN • Pemantapan sistem pengawasan dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas pengawasan untuk mewujudkan keterpaduan dan konsistensi pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat; • Menilai kondisi dan kinerja secara tepat untuk dilakukan tindakan secara dini dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan; • Memperbaiki kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran; • Pemberian sanksi secara tegas dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pelaku KKN;

PRIORITAS KEBIJAKAN • Pengawasan bidang kesehatan pada penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan dilaksanakan secara intensif dan terpadu (Lintas Fungsi/Lintas Program) dengan pendekatan pembinaan; • Penyusunan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis penerapan Standar Pengawasan Program Bidang Kesehatan untuk meningkatkan kinerja Aparat Pengawas Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI khususnya dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) umumnya; • Peningkatan kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat dan pembinaan secara terstruktur; • Peningkatan pengawasan melekat yang terselenggara dengan baik dan terstruktur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

SASARAN PENGAWASAN • Meningkatnyakualitas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan; • Meningkatnyakualitas pelaksanaan Program Kesehatan yang dibiayai APBN (DIPA) dalam kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Bidang Kesehatan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; • Tersusun, tersosialisasi, dan terlaksananya penerapan seluruh Standar Pengawasan Program Bidang Kesehatan; • Terpenuhinya kuantitas dan kualitas Aparatur Pengawasan; • Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah; • Meningkatnya pengawasan terhadap cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan kelompok Masyarakat Rawan dan Masyarakat Miskin (Maskin); • Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di semua tingkatan birokrasi.

PROGRAM-KEGIATAN • Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan; • Penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur pengawasan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; • Peningkatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; • Pengembangan aparatur pengawasan yang profesional; • Pengembangan dan peningkatan sistem informasi APIP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; • Pelaksanaan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan; • Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya;

KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN