1 / 16

PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL

PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL. Oleh : Aditya Pratama (IXC/01) Asti Aryudhea U. (IXC/06) Cindika Hillary (IXC/12) Daffa Ari P. (IXC/13) Farida Hasna (IXC/15) Galang Alif S. (IXC/17). PETA KONSEP. SISTEM DEMOKRASI LIBERAL. Multi Partai. Pemilihan Umum 1955. DPR.

xannon
Download Presentation

PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL Oleh : Aditya Pratama (IXC/01) Asti Aryudhea U. (IXC/06) Cindika Hillary (IXC/12) Daffa Ari P. (IXC/13) Farida Hasna (IXC/15) Galang Alif S. (IXC/17)

  2. PETA KONSEP SISTEM DEMOKRASI LIBERAL Multi Partai PemilihanUmum 1955 DPR Konstituante PengertianKabinet DekritPresiden 5 Juli 1959

  3. KETIDAK STABILAN POLITIK • Berlakunya masa demokrasi liberal (1950-1959), di dalam negeri Indonesia masih menimbulkan beberapa gangguan keamanan, diantaranya gangguan keamanan dari dalam negeri, seperti : • Pemberontakan DI / TII di berbagai kota • Pemberontakan APRA • Pemberontakan RMS • Pemberontakan PPRI dan Permesta

  4. Pada masa berlakunya UUDS 1950, Negara Kesatuan RI menganut sistem demokrasi liberal dengan sistem kabinet parlementar. Dalam kabinet parlementar, para mentri bertanggung jawab kepada parlemen. Oleh karena itu, jatuh bangunyakabinet sangat tergantung pada parlemen. Pada masa demokrasi liberal jumlah partai politik ukup banyak.

  5. Sejaktahun 1950 sampaidengan 1959, ketidakstabilanpolitikjugaditunjukandenganseringbergantinyakabinet, dalamkurunwaktusekitar 9 tahuntelahbergantikabinetsebanyak 7 kali, diantaranya : • KabinetMasaDemokrasi Liberal : 1. KabinetNatsir (September 1950 – Maret 1951) 2. KabinetSukiman (April 1951 – April 1952) 3. KabinetWilopo (April 1952 – Juni 1993) 4. Kabinet Ali Sastromidjojo I (Juli 1953 – Juli 1955) 5. KabinetBurhanudinHarahap (Agustus 1955 – Maret 1956) dilaksanakanpemilu I 6. Kabinet Ali Sastromidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957) 7. KabinetKaryaatauJuanda (April 1957 – Juli 1959)

  6. 2. SISTEM MULTI PARTAI • Dampak Positif : 1. Menghidupkan suasana demokratis di Indonesia. 2. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar, karena wewenang pemerintah di pegang oleh partai yang berkuasa 3. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan.

  7. Dampak Negatif : 1.Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri, bukan banyak rakyat. 2. Ada kecenderungsn persaingan tidak sehat, baik dalam parlemen maupun kabinet yang berupa saling menjatuhkan.

  8. 3. PEMILIHAN UMUM • Hasilpemilu I memunculkanempatpartaiterkemuka yang meraihkursiterbanyakdi DPR dankontituante , yaitu : perimbanganperolehankursi DPR Hasil PemiluTahun 1955 tahap I : • Masyumi : 60 kursi • PNI : 58 kursi • PKI : 32 kursi • NU : 47 kursi • Partailainyamemperebutkansisa 75 kursi

  9. Perimbangan perolehan kursi kontituante Hasil pemilu tahun 1955 tahp II : • PNI : 199 kursi • Masyumi : 112 kursi • NU : 91 kursi • PKI : 80 kursi • Partai lainnyamemperebutkan sisa 118 kursi.

  10. Walaupunpemilu I dapatberlangsungdenganaman, lancardantertibtetapikeadaanpolitikdankeamanaanbelumstabil,halinidisebabkanoleh : • Seringterjadipertentanganantarpolitik. • Partaipolitikhanyamempertahankankeyakinanpartainya. • Anggota DPR hasilpemilubelumdapatmemenuhiharapanrakyat. • Badankontituantegagalmenyusun UUD.

  11. 4. KEGAGALAN KONSTITUANTE MENYUSUN UNDANG – UNDANNG DASAR • Kemacetan politik dalam kontituante, bagi militer merupakan situasi yang membahayakan kelangsungan bangsa dan negara, maka KSAD Letjen AH Nasution (atas nama pemerintah / PERPU ) mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik mulai tanggal 3 Junu 1959. larangan itu ditindak launjuti oleh Presiden Soekarno, dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

  12. 5. DEKRIT PRESIDEN 5 Juli1959 • PertimbanganLahirnyaDekritPresiden 5 Juli 1959 : • Anjuranuntukkembalike UUD 1945 tidakmemperolehkeputusandariKonstituante. • Konstituantetidakmungkinlagimenyelesaikantugasnyakarenasebagianbesaranggotanyatelahmenolakmenghadirisidang. • Kemelu6 dalamkonstituantemembahayakanprsatuan, mengancamkeselamatannegara, danmerintangipembanggunannasional.

  13. KeputusanDekritPresiden 5 Juli 1959 : • Kontituantedibubarkan. • UUD 1945 kembaliberlakusebagai UUD Republik Indonesia. • Segeramembentuk MPRS dan DPAS.

  14. Sisi Positif Dekrit Presiden : 1. Menyelamatkan dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 2.Memberikan pedoman yang jelas (UD 1945) bagi kelangsunggan negara. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara (MPRS) dan lembaga tinggi (DPAS) yang selama masa Demokrasi Liberal tertunda – tunda pembentukanya.

  15. SisiNegatifDekritPresiden 5 Juli 1959 : • Memberikankekuasaan yang besarkepadaPresidenbaikterhadap MPR maupunlembagatingginegara. • Memberipeluangbagikalanganmiliteruntukterjundalambidangpolitik.

  16. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

More Related