1 / 22

SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT

SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekes Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes. DASAR HUKUM. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Pemerintah menjamin ketersediaan , pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan , terutama obat esensial.

zeph-lawrence
Download Presentation

SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASIE-CATALOGUE OBAT DirektoratBinaObatPublikdanPerbekes DirektoratJenderalBinaKefarmasiandanAlkes

  2. DASAR HUKUM UU No. 36/2009 tentangKesehatan Pemerintahmenjaminketersediaan, pemerataandanketerjangkauanperbekalankesehatan , terutamaobatesensial UU No.40/2004 tentang SJSN, pasal 25 : Daftardan harga tertinggi obat-obatan, serta BMHP yang dijamin oleh BPJS ditetapkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan • PerpresNo. 111 Thn 2013 tentangPeruubahanatasPerpres No 12 Thn 2013 ttgJaminan Kesehatan, pasal32 Pelayananobat, alkesdanBMHP untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, alkesdan bahan medis habis pakaiyang ditetapkan oleh Menteri.

  3. Perpres 70 Thn 2012 ttgPerubahanKeduaatasPerpres No. 54 Tahun 2010 ttgPengadaanBarang /JasaPemerintah Pasal 110 (1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnyamemuatinformasi teknisdanhargaBarang/Jasa. (2) Sistemkatalogelektroniksebagaimanadimaksudpada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. (2a) Barang/Jasa yang dicantumkandalamkatalog elektronikditetapkanolehKepala LKPP. (3) Dalamrangkapengelolaansistemkatalogelektronik sebagaimanadimaksudpadaayat (1), LKPP melaksanakanKontrakPayungdenganPenyedia Barang/JasauntukBarang/Jasatertentu. (4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadapbarang/jasa yang sudahdimuatdalamsistemkatalogelektronik

  4. E-Catalogue Obat Independen Nasional • Kompetisi • RKO • Daftar Obat Jaminan suplai

  5. e-Catalogue Obat Tahun 2013*) Daftar Obat Industri Farmasi Pengguna *)Sejak April 2013

  6. e-Catalogue Obat Tahun 2014 Daftar Obat Industri Farmasi Pengguna

  7. PerangkatRegulasiPendukung • Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue) • Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan e-catalogue

  8. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) Dimaksudkanuntukmenjaminketersediaandanpemerataanobatygaman, bermutudanberkhasiatuntukmemenuhikebutuhanpelayanankesehatan, perludilaksanakanpengadaanobatsecaratransparan, efektif, efisiensertahasilnyadapatdipertanggungjawabkan

  9. SeluruhSatuanKerjadibidangkesehatan, baikPusatmaupun Daerah, danFasilitaskesehatan Tingkat PertamamaupunFasilitasKesehatanRujukan Tingkat Lanjutanygbekerjasama dg BPJS, dalampengadaanobat, baikuntuk program JKN maupun program kesehatanlainnya agar: • Pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan e-Catalogue obat dg menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-Purchasing) sebagaimana tercantum dlm e-Catalogue Obat yg ditetapkan oleh Kepala LKPP (dapat dilihat dlm website resmi LKPP: inaproc.lkpp.go.id) atau pembelian secara manual

  10. lanjutan • Dalam hal obat yg dibutuhkan tidak terdapat dlm e-Catalogue Obat, proses pengadaan mengacu pada Perpres No. 54 Thn 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 atau pengadaan secara manual

  11. PeraturanMenteriKesehatan No. 48 Tahun 2013 tentangPetunjukPelaksanaanPengadaanObatdenganProsedure-Purchasing berdasarkane-Catalogue Pemanfaatane-catalogueolehPemerintahsaja Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan e-cataloguePemanfaatan e-catalogueoleh Pemerintah dan Swasta revisi

  12. *) Keterangan: *)Pembahasan dg LKPP **) Berdasarkan SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Sisteme-Purchasing, butir 6: “Dalam hal aplikasi e-Purchasing mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan secara e-Purchasing dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: ...”

  13. Proses Pembelian secara Manual IF Penyedia*) IF Penyedia*) IF Penyedia*) Distributor yg ditunjuk Distributor yg ditunjuk Distributor yg ditunjuk K/L/D/I **) Faskes, termasuk Swasta K/L/D/I **) Fasyankes Swasta Keterangan: *) IF Penyediasesuaie-Catalogue **) Untuk K/L/D/I Non Yankes, proses administratif sesuai SE Ka. LKPP No. 1 Tahun 2013

  14. Proses Pembelian secara Manual Alur Permintaan dan Pengiriman Obat 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 1. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 2. Mengirimkan Permintaan (H1) 3. Menyetujui Permintaan (H1) 3. Menyetujui Permintaan (H1) 3. Menyetujui Permintaan (H1) 4. Mengirimkan Obat (H1 s.d. H2) 5. Melaporkan dinamika penyediaan(setiap bulan) 4. Mengirimkan Obat (H1 s.d. H2) 5. Melaporkan dinamika penyediaan(setiap bulan) 4. Mengirimkan Obat (H1 s.d. H2) 5. Melaporkan dinamika penyediaan(setiap bulan) 6. Melaporkan permintaan yang tidakdisetujui/dipenuhioleh IF Penyedia (H3) 6. Melaporkan permintaan yang tidakdisetujui/dipenuhioleh IF Penyedia (H3) 6. Melaporkan permintaan yang tidakdisetujui/dipenuhioleh IF Penyedia (H3)

  15. Proses Administrasi Faskes • Rencanapengadaan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk untuk waktu tertentu (misal: 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun); atau • Kesepakatan antara Faskes dengan Distributor yang ditunjuk, mengenai batas waktu pembayaran (misal: 14 hari, 30 hari) setelah obat diterima.

  16. BENTUK PERJANJIAN Berdasarkan Perpres 70/2012: • Untuk transaksi sd 10 juta  bukti pembelian • Untuktransaksi10 sd 50 juta  kwitansi • Untuk transaksi50 sd 200 jutaSPK • Untuk transaksilebihdari 200 jutadokumenkontrak

  17. KLIK DI SINI

  18. PenangananKeluhan Penanganankeluhanmelaluihotline service (e-catalogue contact centre)melalui : • e-mail: e_katalog@kemkes.go.id • HP. No. 0812 8175 3081

  19. Penutup MEKANISME PENGADAAN OBAT MELALUI BERDASARKAN E-CATALOGUEBERTUJUAN AGAR PROSES PENGADAAN OBAT MENJADI LEBIH TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN

More Related