Agenda Setting Dalam Menciptakan Opini Publik Yang Positif

1. Agenda Setting Dalam Menciptakan Opini Publik Yang Positif Drs. Sadjan, M.Si Direktur Pengelolaan Media Publik Rakornis Riau, 13 Maret 2013.

2. LatarBelakang • Globalisasi, demokrasi, Information Technology (IT) adalahfaktorpengubahparadigmaberpikir dan bertindak • Kebebasan Informasi dan kebebasan pers; • Media massa mendominasi agenda publik. Hegemoni dari kuantitas terpaan media menyebabkan masyarakat percaya dan menelan agenda media sebagai sebuah kebenaran; • Menghadapi kondisi ini, Humas pemerintah dituntut untuk mempunyai kemampuan yang baik, pro aktif dan profesional; • Diperlukanstrategi, manajemenkomunikasipublik, dan network simpuldiseminasiuntukmenetapkanisustrategisdanpenyusunanagenda setting;

3. Karakter Komunikasi 2.0 • Pola komunikasi: many to many and real-time. dalam konteks jurnalisme seseorang bisa menjadi Pencari sekaligus Pembuat Berita(citizen journalism). • Murah dan beresiko rendah, tanpa “barrier”, mudah untuk menyembunyikan identitas dan jangkauan hukum. • Bersifat masif, baik dalam volume maupun keragaman informasi (769 juta domain dan 214 juta situs). • Terjadi kebanjiran informasi. • Informasi yang berlimpah tapi menyebabkan kurangnya atensi. • Bersifat “distractive” (terpecah-pecah) karena keragaman dan fasilitas “hyperlink”. • Muncul digital life style, digital consumer. • Terciptanya masyarakat berperilaku narsis.

4. (Tantangan Humas) –Profil indonesia Source: WEARESOCIAL.SG

5. (Tantangan Humas) –Pengguna Facebook Dunia Sumber: CheckFacebook.com (07/07/2011)

6. Penetrasi Media di Indonesia Data terbaru internet di Indonesia mencapai dua digit, sekitar 30%

7. KONDISI & PROBLEMATIKA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROBLEM KOMUNIKASI PEMERINTAH PUBLIK Media Monitoring kurangi kurangi Edukasi Melalui Komunikasi Publik Endorser oleh Opinion Leader LINGKUNGAN INFORMASI YG DINAMIS kurangi Testimoni Succes Story kurangi Dialog Langsung

8. Bagaimana Humas Menyikapinya? Humas sebagai penghubung / jembatan bagi instansi dan tatanan sosialnya yang dilakukan secara profesional

9. HumasPemerintah adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama dan dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. (Lembaga Administrasi Negara)

10. Government PR (GPR) Inisiatif Government Public Relations (GPR) dalammemberikanPelayananInformasi danKomunikasiPublik (PIKP) • Memberikanalternatifinformasi yang memberikanpengayaandanpengetahuankepadapublik • Menyampaikaninformasiuntukmemenuhihaktahupublik (People Right To Know) • MelaksanakanKomunikasi yang dapatmenjaringaspirasimasyarakatdalamketerlibatanperumusankebijakanpublik CITRA DAN REPUTASI PENYELENGGARA NEGARA

11. STRATEGI PELAYANAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK (GPR) KOMPONEN KELEMBAGAAN BRAINWARE SOFTWARE HARDWARE SPIRITUAL WARE • KEY SUCCESS • Kewenangan / Legalitas • Akses/ Koordinasi • SDM CukupdanCakap • SaranadanPrasarana • GOALS • Pemenuhan Hak Tahu Publik. • Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. • Citra Positif Lembaga Negara. MASALAH InformasiBelumSinergis/BelumAdaAgenda Setting AksesInformasiTerbatas & TidakTerkoordinir PenilaianSubjektif/ AprioriTerhadapLembaga Negara z z PIKP (GPR) Penggunaan Media: Luarruang Tradisional Cetak Penyiaran Tatapmuka Internet - Online Jumlah & coverage informasi yang ada INTENSIFIKASI & EXTENSIFIKASI Dukungan terhadap Kebijakan dan program penyelenggara negara

12. TATA KELOLA PELAYANAN INFORMASI Dan KOMUNIKASI PUBLIK AGENDA SETT ING Capaian Kinerja: 1. Laporan Kementerian 2. Laporan LPNK 3. Laporan Media Center Prov, Kab, dan Kota 4. Laporan Monitoring Media Klasifikasi Isu Strategis EVALUASI Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi DI SEMINAS I Kegiatan Diseminasi Materi Publikasi 1. Bakohumas 2.Media Massa 3.Media Publik 4.Media Center 5.Kemitraan • Kantor Berita Antara • RRI • TVRI • Media Online • infopublik.depkominfo.go.id • Jurnal, tabloid • Media Luar Ruang • Cetakan • Ormas • LSM/NGO • Dunia Bisnis/Usaha • Dunia Profesi • Asosiasi Telko • Media Tradisional • Media Cetak • Media Penyiaran • Media Tatap Muka • Media Baru/ • Jejaring Sosial • Humas K/L • Humas BUMN • Humas Pemda • Media Center di: • 33 Provinsi • 105 Kab/Kota Publik - Masyarakat

13. Isu Krusial Reformasi Birokrasi kehumasan • Suprastruktur Isu sentral terkait regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan humas pusat maupun daerah • Infrastruktur; Fokus pada sarana dan prasarana dalam layanan informasi dan diseminasi informasi • Infostruktur; peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) humas dalam membuat tata struktur informasi yang berguna bagi pembentukan citra negara dan menyusun agenda setting kebijakan

14. Suprastruktur • Penguatan kelembagaan bidang kehumasan dengan payung hukum yang jelas. Semenjak munculnya UU 14 tahun 2008 tentang KIP, posisi humas semakin strategis dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi • Humas harus menjadi bagian koalisi dominan pimpinan. Untuk posisi yang strategis eselonisasi humas sangat penting. Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian minimal Eselon II/a, sedangkan di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota minimal eselon II/b; • Adanya political will pimpinan menjadikan humas tidak hanya menjalankan fungsi teknis semata, tapi juga strategis; • Pemerintah sedang merancang Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Layanan dan Komunikasi Publik

15. Infrastruktur • Infrastruktur untuk mendukung kinerja humas adalah penting agar mampu memberikan pelayanan informasi secara akurat, cepat dan tepat waktu; • Kebijakan terkait penyediaan infrastruktur kehumasan merupakan komitmen pimpinan terkait peran kehumasan itu sendiri; • Infrastruktur meliputi : media centre, ruang wartawan (press room), information desk, ruangan display cinderamata (brand corner), handy cam, kamera digital, televisi, komputer, tape recorder, website, dan internet;

16. Infostruktur Kemampuan aparat humas untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, mengemas dan mendisemi-nasikan suatu informasi untuk memperkuat reputasi organisasi • Peningkatan kemampuan menulis seperti jurnalis profesional; • Memahami konsep analisis framing; • Pengemasan informasi mengacu pada target audience dan key message yang proporsional serta menggunakan media publik baik yang controlable maupun uncontrolable; • Mempunyai akun personal maupun official pada media sosial seperti FB, twitter, dll • Membangun jejaring dengan kelompok informal dalam kontek online maupun off line

17. Humas dan Agenda Setting Kebijakan (1) Reposisi Agenda Setting Fungsi Humas: Menyampaikan materi isu lintas sektoral secara terkoordinasi Fungsi Humas: Menyampaikan materi isu sektoral. BadanKoordinasiHubunganMasyarakat (BAKOHUMAS) HUMAS K/L HUMAS Pemda HUMAS BUMN HUMAS PTN isu sektoral isu lintas sektoral isu sektoral isu lintas sektoral isu sektoral isu lintas sektoral isu sektoral isu lintas sektoral Penggunaan Media: Luar ruang – Tradisional – Cetak – Penyiaran - Tatap muka – Media Online PUBLIK

18. Humas dan Agenda Setting Kebijakan (2) Agenda setting kebijakan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan dalam memilih dan membingkai informasi strategis untuk disampaikan dengan tujuan tertentu guna melayani dan memenuhi kepentingan masyarakat Citra dibentuk dari pesan yang diterima, Humas sudah sewajarnya menciptakan dan mengemas pesan pemerintah yang proporsional dan bisa menjadi konsumsi media (media perspective). Caranya dengan : • Monitoring isu (media, publik dan kebijakan); • Mengelompokkan/Mengklasifikasi Isu, Memilih dan memilah isu berdasarkan jenis isu diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi terkait, baik langsung maupun tidak langsung; • Menganalisis Isu, Mengkaji dan meneliti isu media, kebijakan, dan isu publik, serta membuat rekomendasi mengenai kemungkinan pengaruh isu terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat;

19. Humas dan Agenda Setting Kebijakan (3) • Menentukan Isu Strategis, Menentukan isu yang paling menonjol dan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dan menyangkut hajat hidup orang banyak; • Merumuskan Pesan Kunci, Pesan kunciinformasi publik dirumuskan dengan mengangkat aspek terpenting konten isu strategis. Penonjolan isu tersebut dapat dilakukan melalui: • Framing, cara penentuan wacana (isu) dengan memilah dan memilih fakta yang akan dimasukkan ke dalam teks. • Signing, cara penentuan wacana (isu) dengan mendayagunakan lambang bahasa untuk menggambarkan realitas. • Priming, teknik penyajian teks yang menyangkut waktu, konteks, dan tempat • Merencanakan Langkah Diseminasi, Merencanakan langkah penyebarluasan informasi dengan: menetapkan tujuan diseminasi, memetakan khalayak sasaran, mengemas pesan, memilih media yang digunakan, memilih komunikator yang tepat, dan memilih waktu yang tepat

20. Kesimpulan • Pro aktifdenganmenerapkanpraktek two-way communication; • Melaksanakanmanajemenisudengan agenda setting kebijakan • Memahami media barudandapatmemanfaatkanjejaringsosialsebagaisaranadalammemberikanpelayananinformasipublik; • Menjalankanperansebagaikomunikator, negosiator, mediator, danfasilitatordalamupayamenjalankanpelayananinformasidankomunikasipublik

21. Pertanyaan bersama • Pola agenda setting kebijakan seperti apa yang bisa mengakomodir kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah??? • Parameter keberadaan kominfo di daerah??

22. Terima kasih Demi Citra Yang Baik, Mari Kita Bermitra..... Dok. Antara