210 likes | 473 Views
PLAGIARISME ditinjau dari aspek hukum dan latar belakangnya. BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. DASAR HUKUM. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio nal; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
E N D
PLAGIARISMEditinjau dari aspek hukum dan latar belakangnya BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional; • Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen; • PeraturanPemerintahNomor 37 tahun 2009 tentangDosen; • PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan Dan PenyelenggaraanPendidikan • PeraturanPemerintahNomor66 Tahun 2010 tentangPerubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan PenyelenggaraanPendidikan
LATAR BELAKANG PLAGIARISME
KEBEBASAN AKADEMIK(Pasal 91 PP 17/2010) • Pimpinanperguruantinggiwajibmengupayakandanmenjamin agar setiapanggotasivitasakademikamelaksanakankebebasanakademikdankebebasanmimbarakademiksecarabertanggungjawabsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan, dandilandasioleh etika dan norma/kaidah keilmuan. • Dalammelaksanakankebebasanakademikdankebebasanmimbarakademik, setiapanggotasivitasakademika: • mengupayakanagar kegiatandanhasilnyadapatmeningkatkanmutuakademikperguruantinggi yang bersangkutan; • mengupayakanagar kegiatandanhasilnyabermanfaatbagimasyarakat, bangsa, negara,dankemanusiaan; • bertanggung jawab secara pribadi ataspelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnyapada diri sendiri atau orang lain; • melakukannya dengan cara yang tidakbertentangandengannilaiagama,nilaietika,dankaidahakademik; dan • tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum
Lanjutan... • Kebebasanakademikdankebebasanmimbarakademikdimanfaatkanolehperguruantinggiuntuk: • melindungi dan mempertahankan hakkekayaanintelektual; • melindungi dan mempertahankan kekayaandan keragaman alami, hayati, sosial, danbudayabangsadannegaraIndonesia; • menambah dan/atau meningkatkan mutukekayaanintelektualbangsadannegara Indonesia; dan • memperkuatdayasaingbangsadannegaraIndonesia. • Kebebasanakademikdankebebasanmimbarakademik dilaksanakansesuaidenganotonomiperguruantinggi.
OTONOMI KEILMUAN (Pasal 92 PP 17/2010) • Pimpinanperguruantinggiwajibmengupayakandanmenjamin agar setiapanggotasivitasakademika melaksanakan otonomi keilmuan secarabertanggungjawabsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandandilandasietikadannorma/kaidahkeilmuan. • Otonomi keilmuan merupakankemandiriandankebebasansivitasakademikasuatucabangilmupengetahuan,teknologi, seni, dan/atauolahragayang melekatpadakekhasan/keunikancabangilmupengetahuan, teknologi, seni, dan/atauolahragayang bersangkutan, dalammenemukan,mengembangkan, mengungkapkan, dan/ataumempertahankankebenaranmenurutkaidahkeilmuannyauntukmenjaminkeberlanjutanperkembangancabangilmupengetahuan,teknologi, seni, dan/atauolahraga.
PENELITIAN(Pasal 93 dan 94 PP 17/2010) Pasal 93 PP 17 / 2010 • Universitas, institut, dansekolahtinggiwajibmelaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan,penelitianpengembangan, dan/ataupenelitianindustri. • Akademi dan politeknik wajib melaksanakanpenelitianterapan, penelitianpengembangan,dan/ataupenelitianindustri. • Penelitiansebagaimanadimaksuddilaksanakan untuk: • mencari dan/atau menemukan kebaruankandunganilmupengetahuan, teknologi, seni,dan/atauolahraga; dan/atau • mengujiulangteori, konsep, prinsip, prosedur,metode, dan/atau model yang sudahmenjadikandunganilmupengetahuan, teknologi, seni,dan/atauolahraga. • Kegiatanpenelitiansebagaimanadimaksuddilaksanakan oleh dosendan/ataumahasiswadenganmematuhikaidah/norma dan etika akademik sesuai denganprinsipotonomikeilmuan. • Penelitiandimaksud harusdipublikasikanpadaterbitanberkalailmiahdalamnegeriterakreditasiatauterbitanberkalailmiahinternasional yang diakuiKementerian. • Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untukmemenuhidharma penelitianwajibdiseminarkandan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiahterakreditasi atau yang diakui Kementerian. • Hasilpenelitianperguruantinggidiakuisebagaipenemuanbarusetelahdimuatdalamterbitanberkala ilmiah terakreditasi yang diakuiKementeriandan/ataumendapatkanhakkekayaanintelektual. • Hasilpenelitianperguruantinggiyangdilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untukmemperkaya materi pembelajaran mata kuliah yangrelevan.
Lanjutan... Pasal 94 PP 17/2010 • Perguruan tinggi, fakultas, lembaga penelitian,program studi, pusatstudi, ataulembagasejenisdapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah. • Terbitanberkalailmiahdimaksudmemuatartikelhasilpenelitian. • Penelitiandapatberupahasilpenelitianempirikatauhasilpenelitianteoretis. • Berkalailmiahditulis dalam bahasa Indonesiadan/ataubahasaresmiPerserikatanBangsa-Bangsa. • Terbitanberkalailmiahditerbitkansecara tercetak dan secaraelektronikmelaluijejaringteknologiinformasidankomunikasi.
menemukan, mempertahankan, danmenjunjungtinggikebenaran; • bahwauntukmemenuhimisitersebut, mahasiswa/dosen/ peneliti/tenagakependidikan yang berkaryadibidangakademikdiperguruantinggimemilikiotonomikeilmuandankebebasanakademik; • bahwadalammelaksanakanotonomikeilmuandankebebasanakademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenagakependidikanwajibmenjunjungtinggikejujurandanetikaakademik, terutamalaranganuntukmelakukanplagiatdalammenghasilkankaryailmiah, sehinggakreativitasdalambidangakademikdapattumbuhdanberkembang;
PLAGIAT • Plagiatadalahperbuatansecarasengajaatautidaksengajadalammemperolehataumencobamemperolehkreditataunilaiuntuksuatukaryailmiah, denganmengutipsebagianatauseluruhkaryadan/ataukaryailmiahpihak lain yang diakuisebagaikaryailmiahnya, tanpamenyatakansumbersecaratepatdanmemadai. • Plagiat meliputi tapi tidak terbatas pada: • mengacudan/ataumengutipistilah, kata-katadan/ataukalimat, data dan/atauinformasidarisuatusumbertanpamenyebutkansumberdalamcatatankutipandan/atautanpamenyatakansumbersecaramemadai; • mengacudan/ataumengutipsecaraacakistilah, kata-katadan/ataukalimat, data dan/atauinformasidarisuatusumbertanpamenyebutkansumberdalamcatatankutipandan/atautanpamenyatakansumbersecaramemadai; • menggunakansumbergagasan, pendapat, pandangan, atauteoritanpamenyatakansumbersecaramemadai; • merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; • menyerahkansuatukaryailmiah yang dihasilkandan/atautelahdipublikasikanolehpihak lain sebagaikaryailmiahnyatanpamenyatakansumbersecaramemadai.
Lanjutan...(1) • Tempat terjadinya plagiat: • didalamlingkunganperguruantinggi, antarkaryailmiahmahasiswa, dosen/ peneliti/tenagakependidikandandosenterhadapmahasiswaatausebaliknya. • daridalamlingkunganperguruantinggiterhadapkaryailmiahmahasiswadan/ataudosen/peneliti/tenagakependidikandariperguruantinggi lain, karyadan/ataukaryailmiahorangperseorangandan/ataukelompokorang yang bukandarikalanganperguruantinggi, baikdalammaupunluarnegeri; • diluarperguruantinggiketikamahasiswadan/ataudosen/peneliti/tenagakependidikandariperguruantinggi yang bersangkutansedangmengerjakanataumenjalankantugas yang diberikanolehperguruantinggiataupejabat yang berwenang.
Lanjutan...(2) • Waktuterjadiplagiat: • selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran; • sebelumdansetelahdosenmengembanjabatanakademikasistenahli, lektor, lektorkepala, atau guru besar/profesor; • sebelumdansetelahpeneliti/tenagakependidikanmengembanjabatanfungsionaldenganjenjangpertama, muda, madya, danutama.
PLAGIATOR • Plagiatoradalahorangperseoranganataukelompokorangpelakuplagiat, masing-masingbertindakuntukdirisendiri, untukkelompokatauuntukdanatasnamasuatubadan. • Plagiator di perguruan tinggi adalah: • satuataulebihmahasiswa; • satuataulebihdosen/peneliti/tenagakependidikanatau; • satuataulebihdosen/peneliti/tenagakependidikanbersamasatuataulebihmahasiswa.
PENCEGAHAN PLAGIAT • Pencegahanplagiatadalahtindakanpreventif yang dilakukanolehPimpinanPerguruanTinggi yang bertujuanagar tidakterjadiplagiatdilingkunganperguruantingginya. • Langkah-langkah pencegahan plagiat: • Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik yang ditetapkan oleh Senat; • PimpinanPerguruanTinggimenetapkandanmengawasipelaksanaangayaselingkung; • Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik.
PENANGGULANGAN PLAGIAT • Penanggulanganplagiatadalahtindakanrepresifyang dilakukanolehPimpinanPerguruanTinggidenganmenjatuhkansanksikepadaplagiatordilingkunganperguruantingginya yang bertujuanmengembalikankredibilitasakademikperguruantinggi yang bersangkutan. • Langkah-langkah penanggulangan: • membuatpersyandinganantarakaryailmiahmahasiswadengankaryadan/ataukaryailmiah; • memintaseorangdosensejawatsebidanguntukmemberikankesaksiansecaratertulistentangkebenaranplagiat; • Mahasiswa yang didugamelakukanplagiatdiberikesempatanmelakukanpembelaandihadapanketuajurusan/departemen/bagian. • Apabilaberdasarkanpersandingandankesaksiantelahterbuktiterjadiplagiat, makaketuajurusan/departemen/bagianmenjatuhkansanksikepadamahasiswasebagaiplagiator. • Apabilaternyatatidakdapatmembuktikanterjadinyaplagiat, makasanksitidakdapatdijatuhkankepadamahasiswa yang didugamelakukanplagiat.
REHABILITASI Dalamhalmahasiswa/dosen/peneliti/tenagakependidikantidakterbuktimelakukanplagiat, pemimpinperguruantinggimelakukanpemulihannamabaik yang bersangkutan. NB: apakah yang dipulihkan hanya nama baik yang bersangkutan saja? Bagaimana dengan hak2 nya?..lalu apakah ada kompensasi dari tuduhan yang tidak terbukti?
FAKTOR-FAKTOR PENEGAKAN HUKUM • Menurut pendapat Lawrence.M.Friedman: • Substance • Structure • Culture • Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto: • Substansi Aturan • Aparat • Fasilitas • Masyarakat (Termasuk Budaya Hukum)