SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SANRI)

1. SISTEM ADMNISTRASI NEGERA REPUBLIK INDONESIA (SANRI) DISAJIKAN OLEH : LAZARUS B. RAMANDEY, S.Sos, MT

2. DESKRIPSI SINGKAT SANRI • Membahas tentang Adm. Negara • Indonesia SANKRI SISTEM Sebagai  SUS + DUK Koordinasi + hub. kerja SPPN Mengenai 

3. + WAWASAN PESERTA TTG SANKRI MANFAAT BERMANFAAT DLM LAKTUPOKSI PESERTA

4. TPU Paham SANKRI yang berlaku (UUD 1945/Amand) Peserta Memahami + Mampu Menjelaskan TPK • ADNEG  Suatu sistem • SUS+DUK LEMBAGA • SPPN • Pentingnya koordinasi

5. ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SISTEM Kamus Webster: Suatu kesatuan (unity) yang komplek dibentuk oleh bagian yang berbeda(diverse), masing-masing terikat pada(subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang sama KBBI : Seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan membentuk totalitas PENGERTIAN SISTEM :

6. ADMINISTRASI DIMOCK AND DIMOCK Pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama kelompok. SISTEM ADMINISTRASI terdiri dari : 1. Manusia - 2 orang/lebih 2. Tujuan 3. Tugas Saling mempengaruhi 4. Kerja sama 5. Sarana L.D. WHITE : Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta,sipil ataupun militer , berskala kecil maupun besar.

7. ADMINISTRASI NEGARA ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS: Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT: Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHAN INTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA : Dengan faktorEKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL Saling mempengaruhi PFIFFNER AND PRESTHUS : Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan kebijakan negara

8. UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA 2.TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara - Pecahkan permasalahan - Penuhi kebutuhan masyarakat - Layani masyarakat 3.TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang 4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana, program, prosedur, briefing, rapat, dst.) 5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan, kendaraan,dst. 1.MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahan - Masyarakat yang dilibatkan

9. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1. Pengertian

10. Kesisteman SPN dan SPPN

11. PEJABAT NEGARA PENYELENG GARA NEGARA - YG MELAKSANAKAN FUNGSI L,E,Y • YG TUPOKSI BERKAITAN PENY. NEG, • SESUAI PP dan UU XI/MPR/1998 PENY. NEGARA BB / KKN ASAS ASAS UMUM DASAR HUKUM UU 28/1999 E UU 32 / 2004/23/2014 7 ASAS E KEPAS TIAN HUKUM TERTIB PENY. NEGARA KEPEN TINGAN UMUM KETER BUKAAN PROPORSI ONALITAS PROFESI ONALITAS AKUNTA BILITAS

12. a. Fungsi Aparatur Negara, adalah: • Melayani. • Mengayomi, dan • Memberdayakan. Masyarakat b. Fungsi-Fungsi tersebut dilaksanakan oleh: • Aparatur Pemerintah. • Aparatur Kenegaraan. Fungsi Aparatur Negara

13. Landasan Administrasi Negara Indonesia

14. Faktor-Faktor Lingkungan LANDASAN • Geografi • Demografi • Kekayaan Alam (SDA) TRIGATRA (ALAMIAH) SANRI ASTA GATRA ( 8 WUJUD) Saling Mempengaruhi • Idiologi • Politik • Ekonomi • Sosbud • Hankam PANCA GATRA (SOSIAL)

15. PEMBUKAAN 16 BAB 37 PASAL 49 AYAT 2 PASAL AT. PERALIHAN 2 AYAT AT. TAMBAHAN SEBELUM AMD. BATANG TUBUH PENJELASAN UUD 1945 PEMBUKAAN SESUDAH AMD. 21 BAB 73 PASAL 170 AYAT BATANG TUBUH 3 PASAL AT. PERALIHAN 2 AYAT AT. TAMBAHAN

16. Pasal 3 MPR Menetapkan UUD+GBHN UUD 45 (Pra) Minimal 2/3 harus hadir Pasal 37 Putusan Minimal 2/3 dari yang hadir • Disahkan 19 Okt. 1999 • Disahkan 18 Ags. 2000 • Disahkan 10 Nov. 2001 • Disahkan 10 Agst. 2002 Dasar Perubahan UUD 1945 Berlangsung Psl3 MPR mengubah + menetapkan UUD UUD 45 (Pasca). • USRUBPAS Diajukan minimal 1/3 anggota MPR • Secara tertulis • Minimal dihadiri 2/3 ang. MPR • Putusan 50% + 1 • Bentuk negara (NKRI) tidak dapat diubah Psl 37

17. 1 Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Dasar Pemikiran Perubahan Tujuan Perubahan • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI (jaga/pegang) • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi • Jumlah: • 16 bab • 37 pasal • 49 ayat • 4 pasal A.P • 2 ayat A.T • Penjelasan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal multitafsir • Pengaturan lembaga negara oleh Presiden melalui pengajuan UU • Praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945 • Menyempurnakan aturan dasar: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis • Jumlah: • 21 bab • 73 pasal • 170 ayat • 3 pasal A.P. • 2 Pasal A.T. • Tanpa Penjelasan • Sidang Umum MPR 1999 • Tgl.14-21 Okt 1999 • Sidang Tahunan MPR2000 • Tgl.7-18 Agt 2000 • Sidang Tahunan MPR2001 • Tgl.1-9 Nov 2001 • Sidang Tahunan MPR2002 • Tgl.1-11 Agt 2002 • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan NKRI • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001 3 Penyaji I 4 Penyaji I

18. 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahandi atas duniaharusdihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I I

19. 3 BAB BENTUK DAN KEDAULATAN (Pasal 1) INDONESIA I Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ***) Negara Kesatuan Berbentuk Republik Negara Hukum ***) I

20. 5 Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD I MA MK DPR PRESIDEN Pasal 20 (1)* memegang kekuasaan membentuk UU Pasal 4 (1) memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 24 (1)*** memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan I

21. 6 BAB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT I MPR Pasal 2 (1)**** ANGGOTA DPD dipilih melalui pemilu ANGGOTA DPR dipilih melalui pemilu Wewenang 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; 2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; 3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****]; 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]. I

22. 4 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 I UUD 1945 BPK DPR MPR DPD MA MK Presiden/ Wakil Presiden KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Kementerian Negara kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI PUSAT Lingkungan Peradilan DAERAH PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI Umum KPD DPRD Agama Militer PEMDA KAB/KOTA TUN KPD DPRD I

23. BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Presiden/Wakil Presiden 7 I Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***] Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) Presiden/ Wakil Presiden Wewenang, Kewajiban, dan Hak • Antara lain: • “…memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD“[Pasal 4 (1)]; • “…berhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*]; • “…menetapkan peraturan pemerintah” [Pasal 5 (2)*]; • “…memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”[Pasal 9 (1)*]; • “…memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU” (Pasal 10); • “…dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****]; • “…membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***]; • “…menyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12); • “…mengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; • “…menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*]; • “…memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*]; • “…memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*]; • “…memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)*; • “…membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” (Pasal 16)****; • Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; • Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; • Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa[Pasal 22 (1)]; • Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; • Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; • Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; • Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; • Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]. I

24. BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat 8 I MPR KPU 5 melantik [Pasal 3 (2) ***/****] sebelum memangku jabatan, bersumpah di hadapan [Pasal 9 (1)*] 4 memperoleh jumlah suara >50% dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap Prov. yang tersebar di lebih dari 1/2 jml Prov. [Pasal 6A (3)***] 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] Calon Presiden dan Wapres Presiden/ Wapres 3 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) 2 diusulkan sebelum pemilu [Pasal 6A (2) ***] 4a dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak 1 dan 2 dlm pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan yg memperoleh suara terbanyak dilantik [Pasal 6A (4)****] Parpol/ Gab. Parpol Peserta Pemilu RAKYAT I

25. BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 9 3 2 Pasal 7B (1) Pasal 7B (2) 1 4 Pasal 7A Pasal 7B (3) Usul diterima Usul tidak diterima 7 Pasal 7B (6) 8 Pasal 7B (7) 6 Pasal 7B (5) 5 Pasal 7B (4) I Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan MPR DPR MK Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat • DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A ***); • usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)***]; • pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)***]; • pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***]; • wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***]; • bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***]; • wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***]; • keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***]. I

26. 10 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa Presiden I 5 grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*] 6 pertimbangan DPR MA 7 amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] 1 Mengangkat Duta dan Konsul [Pasal 13 (1)] 2 Pertimbangan Duta [Pasal 13 (2) *] 3 menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] 4 pertimbangan 8 pertimbangan 9 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *) I

27. 11 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN BAB KEMENTERIAN NEGARA I 1 memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)] 2 dalam melakukan kewajiban dibantu oleh satu orang Wapres [Pasal 4 (2)] Presiden 4 dibantu menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] 3 membentuk dewan pertimbangan #) (Pasal 16) **** #) DPA dihapus I

28. 12 12 BAB PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD I NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] PEMERINTAHAN DAERAH mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] I

29. BAB PEMERINTAHAN DAERAH Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 13 12 I Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU [Pasal 18B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18B (2)**] I

30. 14 BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT I Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22B**) Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19(1)**] DPR Fungsi, Wewenang, dan Hak • “…memegang kekuasaan membentuk UU” [Pasal 20 (1)*] ; • “…memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” [Pasal 20A (1)**] ; • “…mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat” [Pasal 20A (2)**] ; • tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; • tentang persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ; • tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ; • tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ; • tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ; • tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; • tentang pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ; • tentang pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ; • tentang persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ; • tentang persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ; • tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ; II

31. BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan UU 15 TIDAK 1a memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] YA anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) 4b mengesahkan [Pasal 20 (4)*] 4c dalam hal RUU tidak disahkan, dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] 4 persetujuan bersama 3 dibahas bersama [Pasal 20 (2)*] RUU 2 RUU tertentu ikut membahas memberi pertimbangan I 4a tidak boleh diajukan lagi dalam persi-dangan masa itu [Pasal 20 (3)*] Presiden DPR UU DPD 1b berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] II

32. BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Peraturan Pemerintah pengganti UU 16 TIDAK YA I 1 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [Pasal 22 (1)] 3b harus dicabut [Pasal 22 (3)] 3 persetujuan 3a menjadi UU Presiden DPR 2 peraturan pemerintah pengganti UU itu harus mendapat persetujuan [Pasal 22 (2)] II

33. 17 BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH II Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR. [Pasal 22C (1)*** dan (2)***] Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22D (4)***] DPD • Wewenang • dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)***]; • ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***]; • memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan RAPBN [Pasal 22D (2)***]; • memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)***]; • melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)***]. II

34. BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pembentukan UU tertentu 18 TIDAK 4b mengesahkan [Pasal 20 (4)*] YA 4c dalam hal RUU tidak disahkan, dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] 1 dapat mengajukan [Pasal 22D (1)***] RUU tertentu 4 persetujuan bersama Presiden II UU tertentu 4a tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] 3 membahas bersama DPR DPD 2 membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***] II

35. 19 BAB PEMILIHAN UMUM II PEMILU 2 ‘luber jurdil’ setiap 5 tahun [Pasal 22E (1)***] untuk memilih [Pasal 22E (2)***] 1 diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [Pasal 22E (5)***] Anggota DPRD Anggota DPD Anggota DPR Presiden/ Wapres 3 dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu [Pasal 6A (2)***] 4 Peserta dari Partai Politik [Pasal 22E (3)***] 5 Peserta dari Perseorangan [Pasal 22E (4)***] II

36. BAB HAL KEUANGAN Penyusunan APBN 20 1 mengajukan [Pasal 23 (2)***] RAPBN TIDAK 3 membahas bersama [Pasal 23 (2)***] 4b Pemerintah menjalankan Tahun lalu [Pasal 23 (3)***] 4a Pemerintah menjalankan 4 persetujuan YA APBN RAPBN APBN II 2 memberi pertimbangan [Pasal 23 (2)***] Presiden DPR DPD II

37. BAB HAL KEUANGAN bank sentral 21 II bank sentral Pasal 23D **** susunan kedudukan kewenangan tanggungjawab independensi diatur dengan undang-undang II

38. BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Keanggotaan Tugas dan Wewenang 22 II menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)***] Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)***] BPK Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)***] II

39. BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemeriksaan Keuangan Negara 23 II BPK 2 hasil pemeriksaan diserahkan [Pasal 23E (2)***] 1 memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara [Pasal 23E (1)***] DPD DPR DPRD 3 hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)***] II

40. BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] 24 II DPD DPR Presiden 1 memilih calon Anggota BPK terpilih 2 memberikan pertimbangan 3 diresmikan II

41. BAB KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Agung 25 II Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat per-setujuan dan ditetap-kan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)***] Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24A (2)***] MA Pasal 24A *** Umum Agama Militer TUN • Kewajiban dan Wewenang • berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***]; • mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]; • memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*]. III

42. BAB KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Konstitusi 26 II mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C (3)***] Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara [Pasal 24C (5)***] MK Pasal 24C *** • Kewajiban dan Wewenang • berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***]; • wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***]. III

43. BAB KEKUASAAN KEHAKIMAN Komisi Yudisial 27 II Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)***] Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***] KY Pasal 24B *** • Wewenang • mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***]; • mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***]. III

44. 28 BAB WILAYAH NEGARA II WILAYAH NEGARA Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) ** III

45. BAB WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 29 II warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara[Pasal 26 (1)] Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**] WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya[Pasal 27 (1)] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan[Pasal 27 (2)] Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara[Pasal 27 (3)**] Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28) III

46. 30 BAB HAK ASASI MANUSIA III mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) ** membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan UU (Pasal 28J) ** mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat dari IPTEK (Pasal 28C) ** tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I) ** HAK ASASI MANUSIA pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan (Pasal 28D) ** hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat perlakuan khusus (Pasal 28H) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) ** kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) ** berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F) ** III

47. 31 BAB AGAMA III A G A M A Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)] Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)] III

48. 32 TNI (AD, AL, AU) POLRI BAB PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA III Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 (1)**] Usaha hankamneg dilaksanakan melalui sishankamrata oleh TNI dan POLRI sbg kekuatan utama, dan rakyat sbg kekuatan pendukung [Pasal 30 (2)**] Pertahanan dan Keamanan Negara Tugas sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum [Pasal 30 (4)**] sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 30 (3)**] Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha hankamneg, serta hal-hal yang terkait dengan hankam diatur dengan UU [Pasal 30 (5)**] IV

49. 33 BAB PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN III Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****] negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****] Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [Pasal 31 (2)****] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pemerintah memajukan ilmu penge- tahuan dan teknologi dengan men- junjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****] Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan [Pasal 31 (1)****] negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)****] negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional [Pasal 32 (2)****] IV

50. 34 BAB PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL III Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara[Pasal 33 (2)] Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)] disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 (1)] diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****] PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara [Pasal 34 (1)****] Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak[Pasal 34 (3)****] Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan mem-berdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****] IV