1 / 22

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. AAUPB DAN GOOD GOVERNANCE Bahan dipersiapkan o leh: TRI HAYATI,S.H,M.H Disampaikan oleh : Daly Erni ( daly972001@yahoo.com ). A genda Perkuliahan AUPB & GG. Istilah dan Pengertian ( Kerja kelompok ) Review Keterkaitan HAN dan Good Governance

chelsa
Download Presentation

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA AAUPB DAN GOOD GOVERNANCE Bahandipersiapkan oleh:TRI HAYATI,S.H,M.H Disampaikanoleh: Daly Erni (daly972001@yahoo.com)

  2. Agenda Perkuliahan AUPB & GG • IstilahdanPengertian (Kerjakelompok) • Review • Keterkaitan HAN dan Good Governance • AAUPB (Materi AUPB - Asas) – pembentukan UU danLembaga • Good Govenance – Prinsip – yang 8 - • PenerapanImplementasi • Faktorpendorongpenerapan GG • hambatandankendala) • DiskusiKelas • Resume

  3. Kerja kelompok (5-6 orang)Group Sharing • Berilahnamakelompok • Carilahistilah-istilahdanpengertianterkaitdengan AAUPB dan Good Governance – • Bagaimanakahketerkaitan HAN dan Good Governance • Manakah yang terlebihdahulu AAUPB atau Good Governance berikanlahalasankelompokSaudara

  4. kelompok • Sapienta • Bestuur • Rechtsregel • Willekeur • Detournement de Pouvoir • JuridischeWetten • Van Vollenhoven • Medebewit • Djokosoetono • Authority • Emmanuel Kant • Ex Officio • KelompokEnam

  5. YG MEMBATASI PENGGUNAAN WEWENANG 1. Doelmatigeheid : setiap keptsn yg diambil hrs sesuai dg tujuan yg telah ditetapkan ; 2. Azas yuridikitas (Rechtmatigeheid) : setiap kept hrs didsrkan atas hukum sec umum ( keadilan, kepatutan, kewajaran ); 3. Azas Legalitas (Wetmatigeheid): setiap kepts hrs diambil berdsrkan ketentu hukum tertulis (UU); 4. Azas Diskresi (Discretionary Power/Freies Ermessen ): kewen pej utk mengambil kepts berdsrkan pendptnya sendiri. 5. AUPB (algemene beginselen van behoorlijk bestuur )

  6. Paul Scholten : AUPB mrpk pemberi dasar &kecenderungan tis dalam tertib hukum • Bellefroid : AUPB sbg norma dsr dan pedoman bagi para pejabat AN dlm membuat kebijakan publik • Konijnenbelt : AUPB menentukan arah pada waktu melaks pemerintahan dlm membuat kepts pem.

  7. AZAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK • PertamadikembangkandiBelandath 1950, oleh De Monchy, krnbanyakkepentmasyarakatygterabaikanolehPemerintah. • Mulanyaadalahmrpkazastidaktertulisygtdkdicantumkandalamsuatu UU. • De MonchymelakkpenelitianyurisprudensiBld, dg hasil, bhwutkmenciptakanpemygbaik hrs diterapkanbeberapaazasumum, yaitu : • 1. azaskepastianhukum; • 2. azaskeseimbangan; • 3. azaskesamaan; • 4. azasbertindakcermat; • 5. azaspermainan yang layak; • 6. azaskeadilandankewajaran; • 7. azasperlindunganataspandanganhidup; • 8. zaskebijaksanaan; • 9. azaspenyelenggaraankepentinganumum; • 10.azas kejujuran; • 11.azas tidakpandangbulu; • 12.azas penghargaanterhadappendapatorang lain; • 13.azas pertanggungjawaban.

  8. Prof. Prayudi Atmosudridjo AUPB dikategorikan dalam 2 golongan, yaitu : 1. Azas mengenai Prosedur Pengambilan Keputusan : - pemb kept tdk blh memp kepent pribadi dlm kepts; - kept yg merugikan kepent masy, terlebih dhl minta pendpt masyarakat; -kept mempertimbangkan kondisi nyata. 2. Azas ttg kebenaran fakta yg dijadikan dsr pembt kept : - azas larangan kesewenang-2an - azas larangan penyalahgunaan dan pelampauan wew - azas kepastian hukum - azas larangan melakukan diskriminasi hukum - azas batal karena kecerobohan pejabat ybs.

  9. Dari pendapatparasarjanatersebut, disimpulkanbahwafungsi AUPB adalah : 1. SebagaiPedomanbagi : - pembuatkeputusan; - perbuatanpemerintah; - penentuanhukumolehparapejpem. 2. Bilaterjadipelanggaran, mkakanmrpkalasan untukmenggugatkeputusan (dsrgugatan); 3. Sbgdsrpengujianterhadapkeptsnpemerintah an ygbersifatmelawanhukum/tdkmelawanhkm 4. Sbgalatuntukmencegahpelampauanbataskewen, penyalahgunaanwewenang, ketidakadilandanketdk jujuran.

  10. AUPB DI INDONESIA • Dalam Penjelasan umum UU 5/ 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; • Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Pemerintahan yang Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; • Rancangan UU tentang Administrasi Pemerintahan ( MENPAN ).

  11. UU No.28/1999 : ttgPemerintahanygBersih, Berwibawadan Be bas dariKorupsi, KolusidanNepotisme. Pasal 1 (6) : AUPB adalahazasygmenjunjungtingginormakesu silaan, kepatutandannormahukumuntukmewujud kanpenyelenggaraannegaraygbersihbebaskorup si, kolusidannepotisme. Pasal 3 : azas2 untukmewujudkankepemerintahanygbaik : a. azaskepastianhukum; b. azastertibpenyelenggaraannegara; c. azaskepentinganumum; d. azasketerbukaan; e. azasproporsionalitas; f. azasprofesionalitas; g. azasakuntabilitas; h. azasefisinesidanefektivitas.

  12. Government (Pemerintah) : mencakupkekuasaaneksekutifsaja, yaituKepalaPemerintahandankabinetnya (Inggris); mencakupkekuasaaneksekutif, legislatifdanyudikatif (AS); mencakupkekuasaaneksekutif : ps 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, PresidenmemegangkekuasaanPemerintahan. Governance: adalahprosespembuatankeputusandanprosesbgmnkeputusantsbdiimplementasikandiberbagaitingkatPemerintahan (Prof.Safri). Pemerintahadalahsalahsatupelakudari governance. Good Governance : prosespembuatnkeptsdanprosesbgmnkeptsitudilaksanakandengan mengadopsi 8 karakteristik (participation,concensus oriented, accountable, transparency, responsive, effective dan efficient, equity dan follows the rule of law).

  13. Sejarah Singkat GG • Konsep GG merujuk pada tugas pelaksanaan pemerintah/ organisasi; • Bank Dunia mrpk salah satu pencetus awal dr GG, menyatakan bhw kegagalam ekonomi disebabkan terlalu banyaknya campur tangan negara; • Laporan bank dunia ttg Sub Sahara Afrika 1989 yg pertama memuat kt Governance, yaitu cara bagaimana kekuasaan dijalankan dalam rangka pengelolaan SD Ekonomi dan sosial sebuah negara utk pembangunan. • Makna governance yg semula hny berfokus pd manajemen, mulai juga dikembangkan untuk juga memuat aspek transparansi dan akuntabilitas (jd memuat aspek politis).

  14. Dua k aki GG : 1. Kaki Politik : fokus pada persoalan legitimasi, responsivitas pemerintah dan akuntabilitas; 2. Kaki Ekonomi : fokus pada pengelolaan sektor publik, termasuk di dalamnya program2 yang terkait dengan pengembangan kapasitas aparatur negara , efisiensi dan efektivitas. Laporan Bank Dunia 1992, 4 pilar GG : • Pengelolaan sektor publik : reformasi pelayanan publik, termsk privatisasi badan usaha publik; • Kerangka hukum : pengembangan perangkat hukum yg menunjang hak milik publik, yg berisi pengaturan perilaku masy sipil dan dunia usaha serta membatasi peran negara; • Akuntabilitas : keuangan, desentralisasi, partisipasi; • Transparansi dan informasi utk membangun pasar yang kompetitif.

  15. PRINSIP2 GOOD GOVERNANCE (UNDP) • PARTICIPATION: baiklaki2 maupunperempuanmempunyaihaksuaradalampembuatankeptsn, baik sec langsungmaupunmelalui lembaga2 perwakilan • CONCENSUS ORIENTED: dalampengambilankeputusanhaltsbdijadikan media untukmencapaikesepaka tan yang terbaik yang mewakiliberbagaikepentingan • ACCOUNTABLE:pembuatankeputusan, baikpemerintah, swastamaupunmasyarakat, sebagai skate holder bertanggungjawabkepadapublik • TRANSPARENSCY: adanyaarusinformasi yang terbukadalamprosespengambilandanpelaksanaankeputusan • RESPONSIVE : lembagadanprosesmelayani stake holder secaratanggap • EFFECTIVE DAN EFFICIENT: prosesdanpelaksanaankeputusandilakukanseoptimalmungkindalampencapaiantujuanorganisasi • EQUITY : baiklaki2 maupunperempuanmempunyaikesempatan yang samadalampengambilankeputusan • RULE OF LAW:Dasardarikerangkabekerjaharuslahjelasdanmenerapkan prinsip2 HAM

  16. 6 karakterygdapatmendorongpenerapan GG : • Supremacy of the law (supremasihukum) : setiaptindakanharusdidasariolehhukumbukanberdsrdiskresi; • Legal certainty (kepastianhukum) : menjaminsuatumasalahdiatursecarajelas, tegasdantidakduplikatif; • Hukum yang responsive : hukummampumenyerapaspirasimasyarakatluasdanmengakomodasinya; • Penegakanhukum yang konsistendannondiskriminasi; • Independensiperadilansebagaisyaratpentingdalamperwujudan rule of law; • AparaturPemerintah (birokrasi) yang profesionaldanmemilikiintegritas yang kokoh

  17. GOOD GOVERNANCE & BAD GOVERNANCE • Governance akanmenjadibaik (Good Governance) bila : a. tujuan yang telahditetapkandapatdilaksanakan dg baik; b. prosesdlmpembuatankeputusantelahdiamatidenganbaik; c. parapejabatmemperlihatkanfungsidantugasmerekasesuai dengankewenangannya; d. organisasniberkelanjutan. • Governance akanmenjadijelak (Bad Governance) bila : a. hanyabeberapatujuansajaygtercapai; b. beberapatindakanparapejabatmelanggarperaturanyg tertulis; c. kekuasaandankelembagaanmelampauikewenangannya; d. organisasimengalamiberbagaigangguan, sehinggaterpecah belah.

  18. Penerapanprinsip GG biasanyadidahuluiolehpenerapan AUPB (azasumumpemerintahan yang baik = algemenebeginselen van behoorlijkbestuur) • AUPB merupakanpanduantidaktertulisbagibadanataupejabatpemerintahdalammelaksanakantugaspemerintahansehari-hari. • Materi AUPB : a. azaslaranganpenyalahagunaanwewenang b. laranganmelakstindakan se-wenang2 c. azaskecermatan d. azaskewajibanmemberidasarpertimbangan pd putusan e. azaskepentinganumum.

  19. Dalammenerapkan GG, Pemerintahbertujuan: • Menjaga keppentingan umum dan meningkatkan efisiensi kinerja birokrasi; • Mewujudkan iklim birokrasi yg kondusive melalui pengaturan kinerja yang profesional; • Mencegah praktek penylahagunaan wewenang; • Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pelayanan publik.

  20. Kritik terhadap GG : • Jayal : GG mengandung ketidak konsistenan krn di satu sisi menginginkan adanya kapasitas negara dan di sisi lain berkeinginan untuk mereduksi peran negara • Jika ini terjadi maka akan terjadi depolitisasi pembuatan kebijakan • Pembangunan lebih diutamakan daripada demokrasi,, yaitu dengan diktator yang baik dan demokrasi yang otoriter, karena rezim seperti ini tidak memenuhi syarat demokrasi, tetapi memiliki birokrasi yang tangguh untuk menjalankan agenda2 pembangunan.

  21. Usaha PemerintahkearahPenciptaan GG • MembentukPeraturan perundang-2an, a.l : 1. UU No.5 Th 1986 : PTUN; 2. UU No.28 Th 1999 : Pemygbersihbebas KKN; 3. UU AdmPemerintrahan; 4. UU EtikaPenyelenggara Negara; 5. Tersebardalamberbagai UU lainnya; 6. UU No.10 Th 2004 : PembentukanPerat. Perundang2an; 7. Peraturan2 Pelaksanaan. • MembtkLembg yang membantuPem. dalammewujudkan GG, a.l : 1. KPK; 2. Ombudsman; 3. Tim2 Independent; 3. Komisi2/ badan2 lainnya • MembtkKegiatan intern Pemygmendukungpenciptaan GG, misalnyamembentuk Tim KORMONEV Pusatdan Daerah (Inpres 15/05). • Membentuk Lembaga2 pengawas : Irjen, BPK,BPKP,BPK Daerah, Bawasda, Tim2 Independent ygbertugassbgPengawasdsb.

  22. KinerjaPemerintah: • MasaPemerintahan SBY dicanangkan 4 arahan, yaitu : a. laksanakanreformasibirokrasi; b. tegakkandanterapkanprinsip GG; c. tingkatkankualitaspelayananpublik; d. berantaskorupsi. • Kenyataannyamenurut CSIS, persoalankinerjabirokrasidituduhsebagaimusababketerpurukanbangsaini, dengantudingan : a. birokrasilambat; b. birokrasitidakefisiendanefektif; c. birokrasitidaktanggap; d. banyakpraktik KKN • Menteri Negara PAN menjelaskan 4 hal yang saatiniterjadi : a. berbagaikeluhanmasyarakatkurangdiresponsolehaparatur; b. belumadanya data awal yang pastidansama; c. tolokukurkeberhasilanbelumjelas; d. belumadaanalisisygjelasmengapapemberantasankorupsi be lummenunjukkan tanda2 keberhasilan

More Related