Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Oleh Hananto Widodo

2. Lima Prinsip Dasar Kesepakatan MPR Dalam Perubahan UUD 1945 Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan susunan negara kesatuan Mempertegas sistem presidensiil Meniadakan Penjelasan UUD 1945 dan memasukkan hal-hal normatifnya ke dalam pasal-pasal UUD 1945 Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum

3. Ciri-ciri Presidensiil a.Kepala Negara menjadi Kepala Pemerintahan b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), Pemerintah dan parlemen adalah sejajar c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden d. Legislatif dan eksekutif sama-sama kuat

4. Ciri-ciri parlementer Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa) Pemerintah dilakukan oleh sebuah Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. (Karena itu) kedudukan eksekutif lebih rendah dari parlemen.

5. Amandemen UUD 1945 Amandemen UUD 1945 telah terjadi sebanyak empat kali.Perubahan pertama tahun 1999. Perubahan Kedua tahun 2000. Perubahan Ketiga tahun 2001 dan Perubahan Keempat tahun 2002

6. Mengapa Pembukaan UUD 1945 Tidak Boleh Di Ubah ? Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung nilai-nilai Pancasila dan cita-cita bangsa Indonesia. Pilihan Sistem Perubahan UUD 1945. Persoalan keabsahan naskah UUD 1945 yang akan diubah.

7. Sistem Perubahan UUD 1945 Sistem yang dianut negara Eropa Kontinental, yakni jika terjadi perubahan UUD maka yang diberlakukan adalah UUD yang baru secara keseluruhan,termasuk Pembukaan Sistem yang dianut negara Anglo Saxon, yakni jika terjadi perubahan maka UUD yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap UUD merupakan bagian atau dilampirkan dalam UUDnya.

8. Indonesia Menganut Yang Mana ? Secara formal Indonesia menganut sistem perubahan menurut Anglo Saxon, tetapi secara esensial Indonesia justru menganut Eropa Kontinental. UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas 71 butir ketentuan. Setelah amandemen bertambah menjadi 199 butir ketentuan.

9. Naskah UUD 1945 Naskah UUD 1945 berdasarkan Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 Tahun 1946. Naskah UUD 1945 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.

10. Pada BRI Tahun II No. 7 Tahun 1946 OENDANG-OENDANG DASAR PEMBOEKAAN ________________ ______________DST BAB ___________ _________DST PASAL _____________ ________________DST

11. Pada LNRI No. 75 Tahun 1959 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN _________________ ___________DST UNDANG-UNDANG DASAR BAB I __________________ _______________DST PASAL ______________ __________DST

12. Alasan dilakukan amandemen Alasan filosofis = UUD adalah hasil buatan manusia. Oleh karena itu tidak sempurna. Alasan Historis = UUD 1945 bersifat sementara. Alasan yuridis = MPR belum pernah menetapkan UUD 1945. Alasan Substantif = Peran eksekutif terlalu besar.

13. Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan RI Kelembagaan Negara Secara garis besar pasca amandemen UUD 1945 lembaga-lembaga negara dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama dari segi yuridis dan kedua dari segi teori. 2. Hubungan Tata Kerja antara Presiden dan DPR. 3. Pemilihan dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 4. Hubungan antar lembaga negara 5. Perubahan Pada Struktur UUD 1945. 6. Lembaga Negara Baru.

14. Lembaga-Lembaga Negara Lembaga-Lembaga Negara dari segi Yuridis dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, yakni MPR, DPR, DPD, PRESIDEN, BPK, MA, MK, KY 2. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, antara lain bank sentral, komisi pemilihan umum, dsb. 3. Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Keppres, antara lain Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombusman Nasional, dan lainnya.

15. Lembaga-Lembaga Negara Memahami Lembaga-Lembaga Negara dari segi teori, maka kita harus kembali melihat teori pemisahan/pembagian kekuasaan mulai dari teori dwipraja sampai sadpraja.

16. Bagan Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen MPR----DPR----DPD----PRESIDEN----KEKUASAAN KEHAKIMAN (MA&MK)----KY----BPK

17. Konsep pemisahan/pembagian kekuasaan Pembagian/pemisahan kekuasaan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni pembagian kekuasaan secara horisontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal

18. Pembagian kekuasaan secara horisontal Pembagian kekuasaan secara horisontal melahirkan cabang-cabang kekuasaan pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif/yudisial/

19. Pembagian kekuasaan secara vertikal Pembagian kekuasaan secara vertikal menghasilkan bentuk/susunan negara

20. Bentuk/Susunan Negara Negara Kesatuan Negara Federal

21. Menurut Kranenburg Negara Kesatuan jika wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi-provinsi dan residu power ada pada pemerintah pusat. Negara federal jika wewenang pemerintah pusat ditentukan secara terperinci sedangkan wewenang lainnya ada pada negara-negara bagian.

22. Bentuk Negara Indonesia ? Kalau dilihat pada pasal 1 ayat (1) Indonesia adalah negara kesatuan. Tetapi kalau dilihat pada rumusan pasal 18 ayat (5), justru Indonesia menganut federal

23. Pasal 18 ayat (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

24. Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat ; Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan fiskal nasional agama

25. Otonomi Daerah Pasal 1 angka 6 = Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. Asas-asas otonomi daerah Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas pembantuan

27. Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 7)

28. Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

29. Tugas pembantuan Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

30. Ajaran tentang Otoda • Ajaran Rumah Tangga Formil • Ajaran Rumah Tangga Materiil • Ajaran Rumah tangga Riil

31. Ajaran Rumah Tangga Formil • Untuk menentukan hal-hal apa saja yang menjadi urusan pemerintah daerah maka harus terdapat pegangan yang tegas kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat formil yang akan mengatur bahwa suatu hal itu menjadi urusan pemerintah pusat dan hal lain menjadi urusan pemerintah daerah. Hal-hal yang menjadi urusan pemerintah daerah ini harus dilakukan secara formil dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah itu diperinci dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

32. Ajaran Rumah Tangga Materiil • Untuk mengetahui hal apakah yang termasuk urusan rumah tangga daerah atau pusat maka orang harus melihat kepada materi yang diurus itu. Dengan melihat kepada materinya maka orang dapat membedakan bahwa suatu urusan itu menjadi wewenang pemerintahan daerah atau pusat. Jadi inti pokok ajaran rumah tangga materiil adalah dengan melihat pada macamnya urusan itu dan melihat siapa yang lebih mampu menangani urusan itu.

33. Ajaran Rumah Tangga Riil • Urusan Rumah Tangga yang didasarkan kepada kebutuhan dan keadaan yang nyata yaitu bahwa suatu urusan tertentu karena suatu keadaan berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, maka urusan yang sebelumnya merupakan urusan daerah namun karena urusan itu menurut keadaan sekarang menjadi bersifat nasional dilakukan oleh pemerintah pusat. Begitu juga sebaliknya.

34. Pilkadal Dalam UUD amandemen ditegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Lalu dalam UU No. 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih secara langsung.

35. Perseorangan Berdasarkan Pasal 59 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diakomodasi tentang calon kepala daerah perseorangan